Asal Usul Suku Baduy ( Banten )

cerita rakyat khususnya di wilayah Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak umumnya sewilayah Banten maka suku Baduy berasal dari 3 tempat sehingga baik dari cara berpakaian, penampilan serta sifatnyapun sangat berbeda
I. Berasal dari Kerajaan Pajajaran / Bogor

Konon pada sekitar abad ke XI dan XII Kerajaan Pajajaran menguasai seluruh tanah Pasundan yakni dari Banten, Bogor, priangan samapai ke wilayah Cirebon, pada waktu itu yang menjadi Rajanya adalah PRABU BRAMAIYA MAISATANDRAMAN dengan gelar PRABU SILIWANGI.

Kemudian pada sekitar abad ke XV dengan masuknya ajaran Agama Islam yang dikembangkan oleh saudagar-saudagar Gujarat dari Saudi Arabia dan Wali Songo dalam hal ini adalah SUNAN GUNUNG JATI dari Cirebon, dari mulai Pantai Utara sampai ke selatan daerah Banten, sehingga kekuasaan Raja semakin terjepit dan rapuh dikarenakan rakyatnya banyak yang memasuki agama Islam. Akhirnya raja beserta senopati dan para ponggawa yang masih setia meninggalkan keraan masuk hutan belantara kearah selatan dan mengikuti Hulu sungai, mereka meninggalkan tempat asalnya dengan tekad seperti yang diucapkan pada pantun upacara Suku Baduy “ Jauh teu puguh nu dijugjug, leumpang teu puguhnu diteang , malipir dina gawir, nyalindung dina gunung, mending keneh lara jeung wiring tibatan kudu ngayonan perang jeung paduduluran nu saturunan atawa jeung baraya nu masih keneh sa wangatua”

Artinya : jauh tidak menentu yang tuju ( Jugjug ),berjalan tanpa ada tujuan, berjalan ditepi tebing, berlindung dibalik gunung, lebih baik malu dan hina dari pada harus berperang dengan sanak saudara ataupun keluarga yang masih satu turunan “

Keturunan ini yang sekarang bertempat tinggal di kampong Cibeo ( Baduy Dalam )

dengan cirri-ciri : berbaju putih hasil jaitan tangan ( baju sangsang ), ikat kepala putih, memakai sarung biru tua ( tenunan sendiri ) sampai di atas lutut, dan sipat penampilannya jarang bicara ( seperlunya ) tapir amah, kuat terhadap Hukum adat, tidak mudah terpengaruh, berpendirian kuat tapi bijaksana.

II. Berasal dari Banten Girang/Serang

Menurut cerita yang menjadi senopati di Banten pada waktu itu adalah putra dari Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Seda dengan gelar Prabu Pucuk Umun setelah Cirebon dan sekitarnya dikuasai oleh Sunan Gunung Jati, maka beliau mengutus putranya yang bernama Sultan Hasanudin bersama para prajuritnya untuk mengembangkan agama Islam di wilayah Banten dan sekitarnya. Sehingga situasi di Banten Prabu Pucuk Umun bersama para ponggawa dan prajurutnya meninggalkan tahta di Banten memasuki hutan belantara dan menyelusuri sungai Ciujung sampai ke Hulu sungai , maka tempat ini mereka sebut Lembur Singkur Mandala Singkah yang maksudnya tempat yang sunyi untuk meninggalkan perang dan akhirnya tempat ini disebut GOA/ Panembahan Arca Domas yang sangat di keramatkan .

Keturunan ini yang kemudian menetap di kampung Cikeusik ( Baduy Dalam ) dengan Khas sama dengan di kampong Cikeusik yaitu : wataknya keras,acuh, sulit untuk diajak bicara ( hanya seperlunya ), kuat terhadap hukum Adat, tidak mudah menerima bantuan orang lain yang sifatnya pemberian, memakai baju putih ( blacu ) atau dari tenunan serat daun Pelah, iket kepala putih memakai sarung tenun biru tua ( diatas lutut ).

III. Berasala dari Suku Pangawinan ( campuran )

Yang dimaksud suku Pengawinan adalah dari percampuran suku-suku yang pada waktu itu ada yang berasal dari daerah Sumedang, priangan, Bogor, Cirebon juga dari Banten. Jadi kebanyakanmereka itu terdiri dari orang-orang yang melangggar adat sehingga oleh Prabu Siliwangi dan Prabu Pucuk Umun dibuang ke suatu daerah tertentu. Golongan inipun ikut terdesak oleh perkembangan agama Islam sehingga kabur terpencar kebeberapa daerah perkampungan tapi ada juga yang kabur kehutan belantara, sehingga ada yang tinggal di Guradog kecamatan Maja, ada yang terus menetap di kampong Cisungsang kecamatan Bayah, serta ada yang menetap di kampung Sobang dan kampong Citujah kecamatan Muncang, maka ditempat-tempat tersebut di atas masih ada kesamaan cirikhas tersendiri. Adapun sisanya sebagian lagi mereka terpencar mengikuti/menyusuri sungai Ciberang, Ciujung dan sungai Cisimeut yang masing-masing menuju ke hulu sungai, dan akhirnya golongan inilah yang menetap di 27 perkampungan di Baduy Panamping ( Baduy Luar ) desa Kanekes kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak dengan cirri-cirinya ; berpakaian serba hitam, ikat kepala batik biru tua, boleh bepergian dengan naik kendaraan, berladang berpindah-pindah, menjadi buruh tani, mudah diajak berbicara tapi masih tetap terpengaruh adanya hukum adat karena merekan masih harus patuh dan taat terhadap Hukum adat.

Dari suku Baduy panamping pada tahun 1978 oleh pemerintah diadakan proyek PKMT ( pemukiman kembali masyarakat terasing ) yang lokasinya di kampung Margaluyu dan Cipangembar desa Leuwidamar kecamatan Leuwidamar dan terus dikembangkan oleh pemerintah proyek ini di kampung Kopo I dan II, kampung Sukamulya dan kampung Sukatani desa Jalupangmulya kecamatan Leuwidamar .

Suku Baduy panamping yang telah dimukimkan inilah yang disebut Baduy Muslim, dikarenakan golongan ini telah memeluk agama Islam, bahkan ada yang sudah melaksanakan rukun Islam yang ke 5 yaitu memunaikan ibadah Haji.

Kini sebutan bagi suku Baduy terdiri dari :

  1. Suku Baduy Dalam yang artinya suku Baduy yang berdomisili di Tiga Tangtu ( Kepuunan ) yakni Cibeo, Cikeusik dan Cikertawana.

  2. Suku Baduy Panamping artinya suku Baduy yang bedomisili di luar Tangtu yang menempati di 27 kampung di desa Kanekes yang masih terikatoleh Hukum adat dibawah pimpinan Puuun ( kepala adat ).

  3. Suku Baduy Muslim yaitu suku Baduy yang telah dimukimkan dan telah mengikuti ajaran agama Islam dan prilakunya telah mulai mengikuti masyarakat luar serta sudah tidak mengikuti Hukum adat.

Adapun sebutan siku Baduy menurut cerita adalah asalnya dari kata Badui, yakni sebutan dari golongan/ kaum Islam yang maksudnya karena suku itu tidak mau mengikuti dan taat kepada ajaran agama Islam, sedangkan disaudi Arabia golongan yang seperti itu disebut Badui maksudnya golongan yang membangkang tidak mau tunduk dan sulit di atur sehingga dari sebutan Badui inilah menjadi sebutan Suku Baduy.

dari http://perpustakaan.untirta.ac.id/berita-112-asal-usul-suku-baduy.html

E-COMMERCE DALAM KEJAHATAN BISNIS

E-COMMERCE DALAM KEJAHATAN BISNIS
BAGIAN I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki msa-masanya, teknologi PC atau Personal Computer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini computer. Dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja kerja (desktop), seorang manajer atau teknisi dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer.Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif.Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak, terutama didukung dengan alam kompetisi yang telah berubah dari monompoli menjadi pasar bebas. Secara tidak langsung, perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi komputer sangat efisien dan efektif dibandingkan perusahaan yang sebagian prosesnya masih dikelola secara manual. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai suatu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa.
Tidak dapat disangkal lagi bahwa kepuasan pelanggan terletak pada kualitas pelayanan. Pada dasarnya, seorang pelanggan dalam memilih produk atau jasa yang dibutuhkannya, akan mencari perusahaan yang menjual produk atau jasa tersebut: cheaper (lebih murah), better (lebih baik), dan faster (lebih cepat). Di sinilah peranan sistem informasi sebagai komponen utama dalam memberikan keunggulan kompetitif perusahaan. Oleh karena itu, kunci dari kinerja perusahaan adalah pada proses yang terjadi baik di dalam perusahaan (back office) maupun yang langsung bersinggungan dengan pelanggan (front office). Dengan memfokuskan diri pada penciptaan proses (business process) yang efisien, efektif, dan terkontrol dengan baiklah sebuah perusahaan akan memiliki kinerja yang handal.
E-Commerce merupakan salah satu bentuk tranksaksi perdagangan paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi sistem Telemarketing (jarak jauh menggunakan internet). E-Commerce pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan.
Alasan ini didasarkan kepada suatu realitas bahwa transaksi e-commerce yang memanfaatkan media internet sifatnya tidak hanya sebatas lingkup lokal atau nasional tetapi berjalan tanpa batas, sehingga menimbulkan choice of law, choice of forum dan masalah yurisdiksi

BAGIAN II
PEMBAHASAN

A. Pengertian e-commerce
E-Commerce sebagai “suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi maupun antar institusi dan konsumen langsung”. Beberapa kalangan akademisi pun sepakat mendefinisikan E-Commerce sebagai “salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.
Dengan menggunakan sistem komputer yang saling terhubung melalui jaringan telekomunikasi, transaksi bisnis dapat dilakukan secara otomatis dan dalam waktu yang singkat. Akibatnya informasi yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi bisnis tersedia pada saat diperlukan. Dengan melakukan bisnis secara elektronik, perusahaan dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pengiriman informasi. Proses transaksi yang berlangsung secara cepat juga mengakibatkan meningkatnya produktifitas perusahaan.
Beberapa pasal dalam Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik yang berperan dalam e-commerce adalah sebagai berikut :
•Pasal 2
•Pasal 9
•Pasal 10
•Pasal 18
•Pasal 20
•Pasal 21
•Pasal 22
•Pasal 30
•Pasal 46

D. Contoh Kasus dalam e-Commerce
Indonesia pernah terjadi kasus cybercrime yang berkaitan dengan kejahatan bisnis, tahun 2000 beberapa situs atau web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang menamakan dirinya Fabianclone dan naisenodni. Situs tersebut adalah antara lain milik BCA, Bursa Efek Jakarta dan Indosatnet (Agus Raharjo, 2002.37).
Selanjutnya pada bulan September dan Oktober 2000, seorang craker dengan julukan fabianclone berhasil menjebol web milik Bank Bali. Bank ini memberikan layanan internet banking pada nasabahnya. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan mengakibatkan terputusnya layanan nasabah (Agus Raharjo 2002:38).

Kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai cybercrime dalam kejahatan bisnis adalah Cyber Fraud, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan penipuan lewat internet, salah satu diantaranya adalah dengan melakukan kejahatan terlebih dahulu yaitu mencuri nomor kartu kredit orang lain denganmeng-hack atau membobol situs pada internet.

Di Indonesia pernah terjadi kasus cybercrime yang berkaitan dengan kejahatan bisnis, tahun 2000 beberapa situs atau web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang menamakan dirinya Fabianclone dan naisenodni. Situs tersebut adalah antara lain milik BCA, Bursa Efek Jakarta dan Indosatnet (Agus Raharjo, 2002.37).

Selanjutnya pada bulan September dan Oktober 2000, seorang craker dengan julukan fabianclone berhasil menjebol web milik Bank Bali. Bank ini memberikan layanan internet banking pada nasabahnya. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan mengakibatkan terputusnya layanan nasabah (Agus Raharjo 2002:38).
Kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai cybercrime dalam kejahatan bisnis adalah Cyber Fraud, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan penipuan lewat internet, salah satu diantaranya adalah dengan melakukan kejahatan terlebih dahulu yaitu mencuri nomor kartu kredit orang lain denganmeng-hack atau membobol situs pada internet

BAGIAN III
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Teknologi telah berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk bisnis. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, sehingga kondisi pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu face to face. E-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, terjadi adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi yang menggunakan internet sebagai media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Di satu sisi, internet memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis yang dapat memungkinkan adanya transaksi secara global. Namun, di sisi lain internet juga tidak terlepas dari adanya kelemahan terutama dalam tindak kejahatan atau kecurangan komputer dan internet. Untuk itu dibutuhkan sistem keamanan yang dapat memberikan jaminan bagi perusahaan yang menjalankan e-commerce.Adanya hukum siber (cyberlaw) akan membantu pelaku bisnis dan auditor untuk melaksanakan tugasnya. Cyberlaw memberikan rambu-rambu bagi para pengguna internet.. Adanya jaminan keamanan yang diberikan akan menumbuhkan kepercayaan di mata masyarakat pengguna sehingga diharapkan pelaksanaan e-commerce khususnya di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
Dan juga saran yang paling utama adalah :
1. Agar ditingkatkan Sumber Daya Manusia para penegak hukum di Indonesia , melalui pelatihan-pelatihan yang secara khusus membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya bidang e-commerce.
2. Pemerintah agar mensosialisasikan Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008 Tentang Internet Dan Transaksi Elektronika dna segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksana undang-undnag tersebut.

Makalah Antropologi *Masyarakat*

Masyarakat

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada tim penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Antropologi yang diberi judul “Masyarakat”.

        Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini.

        Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih dari jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan,saran dan usul guna penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

                    Serang,    April 2011


                                                  Penulis

BAB I
PENDAHULUAN

A.Pengertian Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang hidup secara kolektif, berbagai kekurangan membuat manusia merasa butuh dengan orang lain. Dengan kolektifitas ini, manusia dapat hidup secara bahu membahu, saling membantu sehingga membuat manusia semakin kuat sehingga dapat bertahan dalam mempertahankan kelangsungan hidup.

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society ) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain).Umumnya,istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.Kata society berasal dari bahasa latin, societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial.

Menurut ahli seperti menurut Koentjaraningrat Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.

B.Unsur – Unsur Masyarakat
Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini :
1. Berangotakan minimal dua orang.
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat
Menurut Marion Levy diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpolan manusia bisa dikatakan / disebut sebagai masyarakat.
1. Ada sistem tindakan utama.
2. Saling setia pada sistem tindakan utama.
3. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota.
4. Sebagian atan seluruh anggota baru didapat dari kelahiran / reproduksi manusia.
Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.
BAB II
PEMBAHASAN

A. Ciri-ciri dan Karateristik Masyarakat Kota dan Masyarakat Desa

a. Masyarakat Kota:
Ciri-ciri masyarakat kota:
1. Pengaruh alam terhadap masyarakat kota kecil
2. Mata pencahariannya sangat beragam sesuai dengan keahlian dan
ketrampilannya.
3. Corak kehidupan sosialnya bersifat gessel schaft (patembayan), lebih
individual dan kompetitif.
4. Keadaan penduduk dari status sosialnya sangat heterogen
5. Stratifikasi dan diferensiasi sosial sangat mencolok. Dasar stratifikasi adalah
pendidikan, kekuasaan, kekayaan, prestasi, dll.
6. Interaksi sosial kurang akrab dan kurang peduli terhadap lingkungannya.
Dasar hubungannya adalah kepentingan.
7. Keterikatan terhadap tradisi sangat kecil
8. Masyarakat kota umumnya berpendidikan lebih tinggi, rasional, menghargai waktu, kerja keras, dan kebebasan
9. Jumlah warga kota lebih banyak, padat, dan heterogen
10. Pembagian dan spesialisasi kerja lebih banyak dan nyata
11. Kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya amat dinamis, sehingga
perkembangannya sangat cepat
12. Masyarkatnya terbuka, demokratis, kritis, dan mudah menerima unsur-unsur
pembaharuan.
13. Pranata sosialnya bersifat formal sesuai dengan undang-undang dan
peraturan yang berlaku
14. Memiliki sarana – prasarana dan fasilitas kehidupan yang sangat banyak.

Karateristik masyarakat kota:
1. Anonimitas
Kebanyakan warga kota menghabiskan waktunya di tengah-tengah kumpulan manusia yang anonim.Heterogenitas kehidupan kota dengan keaneka ragaman manusianya yang berlatar belakang kelompok ras, etnik, kepercayaan, pekerjaan, kelas sosial yang berbeda-beda mempertajam suasana anonim.
2. Jarak Sosial
Secara fisik orang-orang dalam keramaian, akan tetapi mereka hidup berjauhan.
3. Keteraturan
Keteraturan kehidupan kota lebih banyak diatur oleh aturan-aturan legal rasional. (contoh: rambu-rambu lalu lintas, jadwal kereta api, acara televisi, jam kerja, dll)
4. Keramaian (Crowding)
Keramaian berkaitan dengan kepadatan dan tingginya tingkat aktivitas penduduk kota. Sehingga mereka suatu saat berkerumun pada pusat keramaian tertentu yang bersifat sementara (tidak permanen).
5. Kepribadian Kota
Sorokh, Zimmerman, dan Louis Wirth menyimpulkan bahwa kehidupan kota menciptakan kepribadian kota, materealistis, berorientasi, kepentingan, berdikari (self sufficient), impersonal, tergesa-gesa, interaksi social dangkal, manipualtif, insekuritas (perasaan tidak aman) dan disorganisasi pribadi.
Masyarakat Desa:

b. Masyarakat Pedesaan:
  1. Letaknya relatif jauh dari kota dan bersifat rural
    1. Lingkungan alam masih besar peranan dan pengaruhnya terhadap kehidupan
      masyarakat pedesaan
    2. Mata pencaharian bercorak agraris dan relatif homogen (bertani, beternak, nelayan,
      dll)
    3. Corak kehidupan sosialnya bersifat gemain schaft (paguyuban ddan memiliki
      community sentiment yang kuat)
    4. Keadaan penduduk (asal-usul), tingkat ekonomi, pendidikan dan kebudayaannya relatif homogen.
    5. Interaksi sosial antar warga desa lebih intim dan langgeng serta bersifat familistik
    6. Memiliki keterikatan yang kuat terhadap tanah kelahirannya dan tradisi-tradisi
      warisan leluhurnya
    7. Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan / gotong
      royong kekeluargaan, solidaritas, musyawarah, kerukunan dan kterlibatan social.
    8. Jumlah warganya relatif kecil dengan penguasaan IPTEK relatif rendah, sehingga
      produksi barang dan jasa relatif juga rendah
    9. Pembagian kerja dan spesialisasi belum banyak dikenal, sehingga deferensiasi
      sosial masih sedikit
    10. Kehidupan sosial budayanya bersifat statis, dan monoton dengan tingkat
      perkembangan yang lamban.
    11. Masyarakatnya kurang terbuka, kurang kritis, pasrah terhadap nasib, dan sulit
      menerima unsur-unsur baru
    12. Memiliki sistem nilai budaya (aturan moral) yang mengikat dan dipedomi
      warganya dalam melakukan interaksi sosial. Aturan itu umumnya tidak tertulis
    13. Penduduk desa bersifat konservatif, tetapi sangat loyal kepada pemimpinnya dan
      menjunjung tinggi tata nilai dan norma-norma ang berlaku.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat, dapat digolongkan menjadi masyarakat sederhana dan masyarakat maju (masyarakat modern).
a. Masyarakat Sederhana.
Dalam lingkungan masyarakat sederhana (primitif) pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, nampaknya berpngkal tolak dari kelemahan dan kemampuan fisik antara seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan alam yang buaspada saat itu. Kaum pria melakukan pekerjaan yang berat-berat seperti berburu, menangkap ikan di laut, menebang pohon, berladang dan berternak. Sedangkan kaum wanita melakukan pekerjaan yang ringan-ringan seperti mengurus rumah tangga,menyusui dan mengasuh anak-anak ,merajut, membuat pakaian, dan bercocok tanam.

b. Masyarakat Maju
Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial, atau lebih dikenal dengan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Organisasi kemasyarakatan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan terbatas sampai pada cakupan nasional, regional maupun internasional.
Dalam lingkungan masyarakat maju,dapat dibedakan sebagai kelompok masyarakat non industi dan masyarakat industri.
– Masyarakat Non Industri
Secara garis besar, kelompok nasional atau organisasi kemasyarakatan non industri dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu :
Kelompok primer
Dalam kelompok primer, interaksi antar anggota terjalin lebih intensif, lebih erat, lebih akrab. Kelompok primer ini juga disebut kelompok “face to face group”, sebab para anggota sering berdialog bertatap muka. Sifat interaksi dalam kelompok primer bercorak kekeluargaan dan lebih berdasarkan simpati. Pembagian kerja dan tugas pada kelompok menenerima serta menjalankannya tidak secara paksa, namun berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab para anggota secara sukarela.
Contoh-contohnya : keluarga, rukun tetangga, kelompok agama, kelompok belajar dan lain-lain.

Kelompok sekunder
Antaran anggota kelompok sekunder, terpaut saling hubungan tak langsung, formal, juga kurang bersifat kekeluargaan. Oleh karena itu sifat interaksi, pembagian kerja, antaranggota kelompok diatur atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasiomnal dan objektif.
Para anggota menerima pembagian kerja/tugas berdasarkan kemampuan dan keahlian tertentu, disamping itu dituntut pula dedikasi. Hal-hal tersebut dibutuhkan untuk mencapai target dan tujuan tertentu yang telah di flot dalam program-program yang telah sama-sama disepakati. Contohnya: partai politik, perhimpunan serikat kerja/buruh, organisasi profesi dan sebagainya. Kelompok sekunder dapat dibagi dua yaitu : kelompok resmi (formal group) dan kelompok tidak resmi (informal group). Inti perbedaan yang terjadi adalah kelompok tidak resmi tidak berststus resmi dan tidak didukung oleh Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) seperti lazim berlaku pada kelompok resmi.
– Masyarakat Industri
Durkheim mempergunakan variasi pembagian kerja sebagi dasar untuk mengklarifikasikan masyarakat, sesuai dengan taraf perkembangannya, tetapi ia lebih cenderung memergunakan dua taraf klarifikasi, yaitu sederhana dan yang kompleks. Masyarakat yang berada di antara keduanya daiabaikan (Soerjono Soekanto, 1982 :190).
Jika pembagian kerja bertambah kompleks, suatu tanda bahwa kapasitas masyarakat bertambah tinggi. Solidaritas didasarkan pada hubungan saling ketergantungan antara kelompok-kelompok masyarakat yang telah mengenal pengkhususan. Otonomi sejenis juga menjadi cirri dari bagian/kelompok-kelompok masyarakat industri dan diartikan dengan kepandaian/keahlian khusus yang dimiliki seseorang secara mandiri, sampai pada batas-batas tertentu.
Laju pertumbuhan industri-industri berakibat memisahkan pekerja dengan majikan menjadi lebih nyata dan timbul konflik-konflik yang tak terhindarkan, kaum pekerja membuat serikat-serikat kerja/serikat buruh yang diawali perjuangan untuk memperbaiki kondisi kerja dan upah. Terlebih setelah kaum industralis mengganti tenaga manusia dengan mesin.

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain).

Daftar Pustaka

Koentjaraningrat,Pengantar Ilmu Antropologi.Rineka Cipta: Jakarta.2002

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat

http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia.

Dialog Penegakan Hukum Lingkungan

Dialog Penegakan Hukum Lingkungan

Setelah 25 tahun diperkenalkan, hukum lingkungan masih belum berjaya menciptakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pencemaran dan perusakan lingkungan secara signifikan mewarnai pembangunan ekonomi di negeri ini. Penyebabnya adalah pengaturan yang belum sempurna, pejabat dan penegak hukum yang tidak becus, kurangnya dana penegakan hukum, sistem peradilan, dan sebagainya.
Dalam mengatasi pengaturan yang belum sempurna, pemerintah RI mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyempurnaan dilakukan dengan cara memperbaiki substansi aturan lama dan memperkenalkan aturan baru, di antaranya pengenalan sanksi administrasi, audit lingkungan, delik formal, hukuman tata tertib, pertanggungjawaban korporasi (corporate crime), peran serta masyarakat, hak gugat lembaga swadaya masyarakat, dan gugatan perwakilan kelas (class action).
Salah satu tujuan penyempurnaan adalah merangsang penegak hukum, masyarakat, dan LSM melakukan fungsi kontrol. Secara khusus masyarakat korban serta LSM diberi kemudahan mengakses keadilan dalam hukum lingkungan yang lebih dikenal dengan citizen’s lawsuit.
Gugatan masyarakat merupakan bentuk penegakan hukum yang mengurangi biaya pemerintah dalam penegakan hukum. Masyarakat dan LSM menyambut kesempatan ini dengan sukacita.
Kemudian masyarakat dan LSM secara bersusah payah menghimpun dana guna bisa mempertahankan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 1997.
Hasilnya mengecewakan. Terutama tentang prosedur sidang, banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang menyebabkan biaya keadilan mahal serta memakan waktu yang lama (time and money consuming).
Akhirnya masyarakat korban pencemaran antipati menggunakan lembaga peradilan dalam mencari keadilan. Buntutnya, penegakan hukum oleh masyarakat (citizen’s suit) tidak terlaksana. Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sayangnya, UU ini tidak mengelaborasikan apa yang dimaksud dengan “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Akibatnya, pengadilan melaksanakan acara persidangan seenak hatinya, ada yang dipercepat, ada pula yang diperlambat. Bukan rahasia lagi, ini ditentukan oleh prinsip “ekonomi ala birokrasi Indonesia” (baca: “mau cepat, bayar”).
Suatu hari pada Januari 2006, masyarakat Batu Licin, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang terkenal sebagai petambak ikan kerapu, terkesima karena ikan di dalam tambak mereka mati massal.

Tak mengerti penyebabnya, mereka melapor ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, ternyata ikan mati akibat sejenis polutan yang diduga berasal dari aktivitas PT Aneka Tambang (Antam). Setelah berkonsultasi dengan lawyer, mereka memutuskan menggugat ganti rugi secara gugatan perwakilan kelas (class action) demi menghemat biaya. Salah satu yang dipertanyakan masyarakat kepada lawyer, berapa lama mereka harus menunggu untuk mendapatkan keputusan hakim.
Pengacaranya menjawab, “Kalau tidak ada penundaan dan kejadian istimewa, proses sidang bisa berlangsung sampai enam belas kali sidang atau sekitar 16 minggu atau empat bulan. Tapi, kalau saksi kita dan pihak tergugat banyak, persidangan mencapai 20 atau 24 minggu atau enam bulan.” Ternyata sidang berlangsung sampai setahun, untung saja gugatan petambak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Setelah menang, mereka bertanya lagi kepada pengacara, “Kapan kita menerima ganti rugi dari PT Antam?” Pengacara menjelaskan, “Karena PT Antam menyatakan banding, ganti rugi baru bisa diperoleh kalau kita menang di pengadilan tinggi.”
Dialog berlanjut terus sampai petambak mengetahui bahwa proses memperoleh ganti rugi masih panjang. Sebenarnya, masyarakat Batu Licin sudah tidak punya uang lagi untuk membayar biaya persidangan di pengadilan tinggi. Tapi, karena mereka sudah menghabiskan banyak uang pada waktu sidang di pengadilan negeri, mereka akhirnya berusaha mencarikannya. Petambak ikan yang tidak mengenyam pendidikan hukum akhirnya juga mulai mengerti beberapa jargon hukum. Mereka bertanya lagi, “Kok, memori banding PT Antam belum masuk juga, ya? Padahal pernyataan banding sudah lima bulan lalu.” “Apakah kita tidak bisa mendesak Pengadilan Negeri Tanjung Pinang supaya PT Antam menyerahkan memori bandingnya segera?” Kemudian pengacara menulis surat ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tapi pengadilan tak membalas. Panitera secara informal mengatakan sudah sering mengingatkan PT Antam.
Dialog-dialog di atas menggambarkan betapa runyamnya proses mencari keadilan. Lama dan mahal. Hukum acara perdata (HIR dan Rbg) juga tidak mengatur secara terperinci soal penundaan sidang, misalnya berapa kali majelis hakim boleh menunda persidangan untuk satu perkara dan apa alasan yang dapat dibenarkan, juga apakah ketua majelis boleh menunda sidang bila salah satu pihak beperkara atau salah satu anggota majelis tidak hadir.
Absennya pengaturan seperti ini membuat biaya sidang bagi pencari keadilan menjadi mahal. Sebab, penggugat dan tergugat harus membayar uang jalan, transportasi, dan akomodasi pengacara, walaupun sidang ditunda.
Ketentuan tentang waktu penyerahan memori banding oleh pihak yang meminta banding juga tidak diatur. Konsekuensinya, pihak yang meminta banding bebas menunda-nunda penyerahan memori banding.
Tujuannya tentulah untuk mengulur-ulur waktu, agar pihak yang menang perkara atau pihak terbanding tidak dapat segera memperoleh haknya. HIR dan Rbg juga tidak mengatur kewenangan pengadilan untuk memaksa pembanding segera menyerahkan memori banding.
Dalam hukum lingkungan, ada satu fenomena umum, yaitu penggugat biasanya masyarakat miskin dan tidak berpendidikan, sedangkan tergugat sebaliknya, korporasi yang punya ahli

dan uang. Kelebihan inilah yang membuat penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan tidak disukai masyarakat korban, karena korporasi seperti PT Antam bisa mengulur-ulur waktu dan mempengaruhi banyak pihak. Begitu juga yang terjadi dalam kasus pencemaran laut oleh PT Newmont Minahasa Raya di Manado.
Belajar dari pengalaman ini, masyarakat korban pencemaran lain pasti enggan mempergunakan lembaga peradilan untuk memperoleh ganti rugi akibat pencemaran. Mereka ingin uang ganti rugi dibayarkan cepat agar bisa melanjutkan usaha dan hidup mereka. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan melalui citizen’s suit seperti yang dinginkan oleh UU Nomor 23 Tahun 1997 tidak bisa menjadi realitas.
Akhirnya masyarakat lebih suka berdemo dan mencari perhatian pemerintah untuk memfasilitasi permintaan ganti rugi. Dalam banyak hal, pemerintah biasanya lebih memihak korporasi. Alasannya, korporasi adalah agent of development, penyumbang pajak, dan penyedia banyak lapangan kerja.
Ujung-ujungnya, ganti rugi ditentukan secara semi-sepihak (mediasi semu), seperti dalam kasus lumpur panas Lapindo, Porong, Sidoarjo. Biasanya pemberian ganti rugi seperti ini sangat tidak adil dan semena-mena.
Bila citizen’s law suit tidak jalan, hukum lingkungan akan menemui ajalnya alias mati. Sanksi administrasi tidak jalan karena kurang pahamnya pejabat pemerintah soal prosedur dan bentuk sanksi administrasi. Penegakan hukum melalui sanksi pidana juga tidak bisa diharapkan. Masalahnya, polisi dan jaksa lebih memprioritaskan kasus illegal logging atau narkoba ketimbang kasus lingkungan.
Dialog penegakan hukum lingkungan berlanjut dalam ruang kuliah fakultas hukum antara mahasiswa dan profesor. “Kenapa HIR dan Rbg-nya tidak diubah?” tanya salah seorang mahasiswa fakultas hukum kepada profesornya.
Berhubung profesornya seorang guru yang beraliran keras, dia menjawab, “Ini adalah dosa dan kesalahan Dewan Perwakilan Rakyat kita. Mereka lebih berlomba-lomba membuat undang-undang baru dengan cara studi banding ke luar negeri ketimbang memantau pelaksanaan undang-undang yang sudah ada.” Seharusnya, DPR RI memprioritaskan perbaikan pengaturan hukum acara perdata. Barulah masyarakat bisa merasakan peradilan yang “sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”.
Oleh :
Sukanda Husin

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
Dari : http://raspati.blogspot.com/2007/12/lingkungan-hidup-dialog-penegakan-hukum.html

Makalah Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada makanan

BAB I PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan konsumen pada bidang pangan khususnya, diantaranya adalah yang paling mengkhawatirkan masyarakat adalah kasus – kasus tentang masalah penyalahguaan bahan berbahaya pada produk pangan ataupun bahan yang diperbolehkan tetapi melebihi batas yang telah ditentukan. Contoh dari kasus tentang penyalahguaan bahan berbahaya pada produk pangan yang telah terjadi di Indonesia dan sampai kepengadilan yaitu terjadi pada kasus yang telah membawa akibat meninggalnya seorang manusia sebagai konsumen dikarenakan kelalaian dari produsen, adalah pada kasus biscuit beracun di Tangerang, pada kasus tersebut menibatkan CV. Gabisco sebagai Produsen.
Di dalam kasus tersebut, yang melibatkan CV. Gabisco sebagai produsen, jelas sekali dikarenakan kelalaian dari produsen. Hal tersebut didasarkan bahwa konsumen yang tidak mengetahui bahwa biscuit yang telah dikonsumsinya telah tercemar dengan bahan berbahaya bagi jiwa dan kesehatannya. Karena dari hasil pemeriksaan laboratorium dari biscuit tersebut mengandung racun yang berbahaya yaitu Anion Nitrit (NO2).

1.1 Latar Belakang Masalah

Produk pangan yang sering dikonsumsi konsumen setiap harinya, yang selama ini diandalkan sebagai sumber protein nabati namun ternyata masyarakat sebagai konsumen tidak menyadari bahwa produk pangan tersebut mengandung bahan berbahaya. Produk pangan yang dimaksud, banyak sekali terdapat pada jajanan sekolah, jajanan pasar, makanan Catering, bahakan di dalam toko – toko swalayan yang sering kali kita anggap paling bersih dalam hal penyediaan bahan makanan yang merupakan bentuk dari pasar modern pun tak luput dari ancaman bahan tambahan berbahaya.
Menurut kami sebagai penulis, hal ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji. Karena ada tiga hal sekurang–kurangnya yang menarik anatara lain :
Pertama, bahwa berdasarkan data dari BPOM di 5 Provinsi pada tahun 1999 – 2001 menunjukan bahwa penggunaan bahan tambahan yang berbahaya untuk kesehatan yang terdapat diproduk pangan yaitu sekitar 89,8% yang terdiri dari 35,6% penggunaan Boraks dan 41,2% penggunaan Formalin, 10,4% penggunaa pewarna Rodamin B dan 1,9 % penggunaan pewarna Amaran. Kasus lainnya adalah penggunaan bahan tambahan pangan yang diizinkan tetapi melebihi dosis yang telah diizinkan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan No. 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan.

1.2 Batasan Masalah
Dalam makalah yang kami susun ini, kami akan membahas hal-hal diantaranya sebagai berikut:
• Undang-Undang perlindungan konsumen dalam hubunganya dengan penyalahgnaan zat-zat berbahaya dalam berbagai produk pangan.
• Jenis dari zat berbahaya yang umum digunakan dalam produk pangan
• Dampak serta kerugian yang ditimbulkan oleh zat-zat berbahaya tersebut
• Sanksi yang diberikan kepada para oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan penggunaan zat berbahaya dalam produk pangan.

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam hubungannya dengan penyalahgunaan zat-zat berbahaya dalam berbagai produk pangan adalah :
• Untuk memenuhi tugas penyusunan makalah sebagai tugas Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
• Menimbulkan daya fikir yang kritis bagi para mahasiswa terhadap maraknya kasus penyalahgunaan zat-zat berbahaya dalam produk pangan
• Meneliti secara lebih jauh mengenai dasar hukum dan landasan dilarangnya penggunaan zat-zat berbahaya dalam berbagai produk pangan

1.4.Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan makalah ini, perlu sekali pengumpulan data serta sejumlah informasi aktual yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yang pertama dengan membaca buku sumber, kedua browsing di Internet, ketiga dengan membaca media cetak dan terakhir dengan pengetahuan yang penulis miliki.
1.5. Sistematika Penulisan
Makalah ini disusun dengan urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan Pada bab ini ditemukan pembahasan yang terdiri dari pengertian pangan,pengertian zat berbahaya,macam-macam zat berbahaya,kasus penyalahgunaan zat berbahaya,landasan hukum yang berlaku di Indonesia tentanf perlindungan konsumen dalam penyalagunaan zat berbahaya dalam produk pangan,hukuman bagi para oknum penyalahgunaan zat berbahaya.

Bab III Penutup
Bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran.
Daftar Pustaka
Pada bagian ini berisi referensi-referensi dari berbagai media yang penulis
gunakan untuk pembuatan makalah ini.

BAB II PEMBAHASAN

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengumumkan hasil kajian dan analisis mengenai kebijakan pemerintah di bidang pangan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Kajian BPKN ini bekerjasama dengan Seafast Center IPB, tujuan kajian tersebut antara lain mempelajari penanganan kasus-kasus pangan yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyampaian rekomendasi BPKN kepada Pemerintah tentang kebijakan perlindungan konsumen di bidang pangan.
Kajian dilakukan sebagai pelaksanaan tugas BPKN berdasarkan amanat UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dikaitkan dengan hak konsumen mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

2.1.Pangan
2.1.1 Definisi dari Pangan
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, & bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan & minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, & reproduksi.
Dalam pasal 1 UU no.7/1996, disebutkan bahwa “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati & air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, & bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, & atau pembuatan makanan atau minuman”.

2.2 Zat Berbahaya (Zat Adiktif)
2.2.1 Definisi dari zat berbahaya
Zat berbahaya umum juga disebut dengan zat adiktif, yaitu obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organism hidup dapat menyebabkan kerja biologi terhambat. Dalam hal ini, penggunaan zat tambahan dalam produk pangan pun menimbulkan beberapa dampak yang mengganggu system kerja organ tubuh dalam proses metabolisme sehingga zat tambahan tersebut termasuk adiktif.

2.2.2 Macam-Macam Zat Berbahaya serta Dampaknya
Pengertian dan dampak yang ditimbulkan dari zat – zat yang membahayakan, yang kebayakan dipakai sebagai bahan tambahan produk pangan tersebut yaitu :
1. Formalin
Formalin adalah larutan 37% Formaldehida dalam air yang biasanya mengandung 10 – 15% methanol untuk mencegah polimerisasi. Formalin banyak digunaan sebagai desinfektan untuk pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian, sebagai germisida dan fungisida pada tanaman dan Sayuran , serta sebagai pembasmi lalat dan serangga lainnya.
Menurut BPOM penggunaan formalin pada produk pangan sangat membahayakan kesehatan karena dapat menyebabkan efek jangka pendek dan panjang tergantung dari besarnya paparan pada tubuh. Dampak formalin pada tubuh manusia dapat bersifat :
Akut : Efek pada kesehatan manusia langsung terlihat : Seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing.
Kronik : Efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang : Seperti iritasi parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pancreas, system saraf pusat, dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen. Megkonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat dalam waktu jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh.
Formalin sangat mudah diserap oleh tubuh melalui saluran pernafasan dan pencernaan. Penggunaan formalin dalam jangka panjang dapat berakibat buruk pada organ tubuh. Karena beracun, pada kemasan formalin diberi label yang bertuliskan “Jangan menggunakan formalin untuk mengawetkan pangan seperti mie dan tahu”.

  1. Boraks
    Boraks adalah senyawa berbentuk Kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekana normal. Dalam air borak berubah menjadi Natrium Hidroksida dan Asam Borat. Boraks umumnya digunakan untuk memantri logam, pembuatan gelas dan enamel, sebagai pengawet kayu, dan pembasmi kecoa.
    Asam Borat maupun Boraks adalah racun bagi sel – sel tubuh, berbahaya bagi susunan syaraf pusat, ginjal dan hati. Jangan mengunakan Boraks dalam pembuatan bakso, kerupuk, mie dan sejenisnya.
  2. Rhodamin – B
    Rhodamin – B adalah zat pewarna sintetis berbentuk serbuk Kristal, berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, dan dalam larutan berwarna merah terang berflourenses. Rhodamin – B ummnya digunakan sebagai pewarna kertas dan tekstil. Percobaan pada binatang menunjukan bahwa zat ini diseap lebih banyak pada saluran pencernaan.
    Kerusakan pada hati tikus terjadi sebagai akibat pakannya mengandung Rhodamin – B dalam konsentrasi yang tinggi. Mengkonsumsi zat ini dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan gangguan pada fungsi hati dan bias menngakibatkan kanker hati. Jangan mewarnai pangan dengan Rhodamin – B.

  3. Metanil Yellow
    Metanil Yellow adalah zat pewarna sintesis berbentuk serbuk bewarna kuning kecoklatan, larut dalam air, agak larut dalam benzene, eter, dan sedikit larut dalam aseton. Metanil Yelow umumnya dugunakan sebagai pewarna tekstil dan cat serta sebagai indicator reaksi netralisasi asam – basa.
    Zat ini adalah senyawa kimia dari Azo Aromatik yang dapat menimbulkan tomur dalam berbagai jaringan hati, kandung lemih, saluran pencernaan atau jaingan kulit. Jangan mewarnai pangan dengan Metanil Yellow.
    Dari berbagai jenis bahan – bahan yang telah disebutkan diatas dan dinyatakan sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan manusia dalan jangka pendek maupun jangka panjang, mulai dari produksi, eksport – import, pendistribusian barang, maupun penjualan dan pemasarannya haruslah dilakukan pengawasan yang ketat sehingga tidak ada lagi pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya tersebut sebagai bahan tambahan makanan pada produk – produk pangan yang beredar dimasyarakat.
    2.3 Kasus Penyalahgunaan Zat Berbahaya bagi Produk Pangan di Indonesia
    Sebagian besar kasus keracunan makanan berasal dari jasa boga (katering). Data nasional yang dirangkum BPOM selama 4 tahun terakhir juga menjelaskan, bahwa industri jasa boga dan produk makanan rumah tangga memberikan kontribusi yang paling besar (31%) dibandingkan dengan pangan olahan (20%); jajanan (13%) dan lain-lain (5%).
    Data dari Badan POM tentang kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan dari tahun 2001-2006 menunjukkan peningkatan baik dari jumlah kejadian maupun jumlah korban yang sakit dan meninggal. Walaupun demikian, korban meninggal ditengarai mungkin hanya 1 % saja sesuai dengan perkiraan WHO.
    Sepanjang tahun 2006 (per-tanggal 23 Agustus 2006) dilaporkan jumlah KLB mencapai 62 kasus dengan 11.745 orang yang mengkonsumsi makanan dan 4.235 orang jatuh sakit serta 10 meninggal. Tahun 2005 terjadi 184 KLB, 23.864 orang yang mengkonsumsi makanan, 8.949 orang jatuh sakit serta 49 orang meninggal.
    Berdasarkan penyebab terjadi KLB (per-23 Agustus 2006) 37 kasus tidak jelas asalnya, 11 kasus disebabkan mikroba dan 8 kasus tidak ada sample. Pada tahun 2005 KLB yang tidak jelas asalnya (berasal dari umum) sebanyak 95 kasus, tidak ada sample 45 kasus dan akibat mikroba 30 kasus.
    Hasil kajian dan analisa BPKN juga masih menemukan adanya penggunaan bahan terlarang dalam produk makanan sebagai berikut :

  4. Ditemukan penggunaan bahan-bahan terlarang seperti bahan pengawet, pewarna, pemanis dan lainnya yang bukan untuk pangan (seperti rhodamin B dan methanil yellow). Ada dua kategori bahan pengawet yang biasa dipakai pelaku usaha, pertama bahan pengawet yang tidak boleh dipergunakan sama sekali dan kedua, bahan yang boleh digunakan tapi sudah berada di atas ambang batas yang telah ditentukan.
  5. Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya lainnya juga ditemui pada produk pangan, terutama penggunaan formalin, dan boraks. Pemakaian formalin terutama ditemui pada produk pangan berasam rendah seperti mie basah, tahu, ikan asin dan ikan segar.
  6. Penyalahgunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi dosis yang diizinkan antara lain ditemui pada penggunaan pemanis buatan (sakarin dan siklamat).
    Mengenai penggunaan BTP sendiri sampai saat ini belum ada angka yang pasti. Data Badan POM di 5 provinsi pada tahun 1999-2001 menunjukkan bahwa sekitar 89,8% produk pangan mengandung BTP yang terdiri dari 35,6% produk pangan mengandung boraks, 41,2% mengandung formalin, 10,4% mengandung pewarna Rodhamin B dan 1,9% mengandung pewarna Amaran.
    2.4 Landasan Hukum yang Berlaku di Indonesia Seputar Perlindungan Konsumen dalam Penyalahgunaan Zat Berbahaya dalam Produk Pangan
    Undang-Undang mengenai Perlindungan konsumen diatur dalam Undang – Undang R.I nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Diantaranya :

• Bab II : Asas dan tujuan
Pasal 3 bagian D : menciptakan system perlindunagn konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi .
• Bab III : Hak dan Kewajiban
Pasal 4 hak konsumen : bagian A : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
Bagian D : Hak untuk didengar penadapt atau keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan .
Bagian F : Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

• Bab VI : Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
1 . Pasal 8 : bagian B: Tidak sesuai dengan berat bersih , isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut .
2 . pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak , cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

• Bab VI : Tanggung jawab pelaku usaha
Pasal 19 : bagian 1 : pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan , pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
Bagian 2 : Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
Bagian 4 : pemberian ganti rugi sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) dab ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.

• Bab VII : Pembinaan dan pengawasan
Pasal 29 : bagian 1 : pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penylengraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiaban konsumen dan pelaku usaha.
Bagian 2 : Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh mentri dan / atau mentri teknis terkait.

2.5 Hukuman Bagi Para Oknum Penyalahgunaan Zat Berbahaya dalam Produk Pangan di Indonesia
Hukuman bagi pelaku usahapun masih terlalu ringan, misalnya yang terbukti bersalah hanya divonis penjara 3-6 bulan sedangkan dendanya hanya Rp. 200.000, Dasar hukum yang dipakai oleh hakim dan jaksa hanya KUHP atau peraturan daerah. Sedangkan dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pelanggan terhadap kesehatan konsumen dapat dikenakan hukuman maksimal 5 tahun berikut denda hingga Rp 2 milyar.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan
Dari makalah ini dapat kita simpulkan bahwa kesadaran konsumen jauh dari yang diharapkan, termasuk diantaranya keharusan membaca label sebelum menjatuhkan pilihan untuk membeli. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus. Salah satu media yang diperlukan adalah iklan layanan masyarakat yang mengajak atau mendorong konsumen untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan, artinya konsumen harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang barang dan ketentuannya. Dalam kasus keracunan makananan akhir-akhir ini terkesan dianggap biasa saja dan tidak ada pemikiran atau kesadaran untuk melaporkannya ke instansi yang berwenang.
Maka dari penjelasan diatas alangkah baiknya adalah pemerintah sebagai badan yang melakukan pengawasan terhadap penyebaran dan pemasaran barang – barang yang telah beredar di masyarakat luas saat ini sering dan selalu melakukan pengawasan – pengawasan terhadap para pelaku usaha maupun para distributor yang merupakan penyedia barang yang langsung dapat bertemu dengan konsumen ataupun pelanggan.
Itulah sebabnya essay ini dibuat karena dirasa di Indonesia saat ini para pelaku usaha dan juga produsen banyak yang melakukan pelanggaran pelanggaran yang melanggar Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen di Indonesia amat banyak sekali dirugikan mulai dari sakit ringan sampai meninggal dunia yang semuanya itu merupakan efek – efek dari makanan yang dikonsumsinya selama tenggang waktu yang sebentar ataupun cukup lama.
Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi dan atau setidaknya menyetarakan antara produsen dan konsumen sebagai pengguna agara apabila terjadi dikemudian hari suatu pelanggaran terhadap hak – hak konsumen, maka produsen dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka pengadilan.

3.2 Saran

1) Petunjuk teknis dalam rangka implementasi PP 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan PP 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan perlu disosialisasikan secara terus menerus dan berkelanjutan. Perlu dilakukan pengkajian pada kebijakan/peraturan pangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi yang terkait dengan kebijakan pangan (Dep. Perindustrian, Dep. Perdagangan, Dep. Pertanian dan Badan POM).
2) Pemda melalui dinas-dinasnya sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan upaya yang terus menerus untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan perlindungan kepada konsumen dalam hal keamanan pangan. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya termasuk di bidang keamanan pangan yang di-akibatkan masih kurangnya upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah.

3) Untuk mencegah keracunan pangan yang banyak ditemukan pada usaha jasa boga dan makanan jajanan, instansi yang berwenang di tingkat daerah (dinas terkait) perlu terus melakukan pembinaan serta pengawasan yang intensif. Perlu penyusunan program dan kegiatan berkaitan dengan keamanan pangan oleh dinas yang berwenang di daerah, termasuk program penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan usaha jasa boga.
4) Pemerintah baik di Pusat maupun daerah perlu selalu berkoordinasi melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk pangan, terutama yang diproduksi oleh usaha kecil dan menengah karena sangat rawan dari aspek keamanan pangan akibat mudah rusak dan mudah terkontaminasi mikroba yang berbahaya. Juga perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif secara periodik terhadap peredaran produk pangan yang sudah kadaluarsa dan menyalahi peraturan pelabelan.
5) Khusus bagi produk pangan impor perlu dilakukan pencegahan dini sejak di entry point (pelabuhan) terutama terhadap ketentuan label dan ketentuan lain yang diwajibkan antara lain mencantumkan label berbahasa Indonesia, nama dan alamat importir serta spesifikasi teknis produk dalam kemasan.
6) Para pelaku usaha baik sebagai produsen, pedagang/distributor maupun importir turut bertanggung jawab dalam penerapan ketentuan Pemerintah khususnya mengenai label pangan antara lain kewajiban pencantuman kadaluarsa serta label berbahasa Indonesia.
7) Masih kurangnya penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera pada kasus-kasus pelanggaran terhadap ketentuan berlaku berkaitan dengan pangan oleh pelaku usaha.
8) Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang mendapat kewenangan melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); yakni turut mengawasi barang beredar di pasar bersama-sama pemerintah perlu ditingkatkan dan disosialisasikan secara terus menerus.
Sementara fungsi peran dan BPSK selaku badan yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen termasuk sengketa akibat kerugian mengkonsumsi pangan perlu diefektifkan.

Daftar Pustaka

http://lpkjatim.blogspot.com/2009/12/hasil-kajian-bpkn-di-bidang-pangan.html
http://www.scribd.com/doc/17633440/Pengertian-Zat-Adiktif
http://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/pengertian-pangan /

Pengaruh Sosiologi

Pengaruh Sosiologi

Pembahasan mengenai peranan keluarga di dalam lingkungan sosial dan dilakukan dengan mempergunakan sosiologi dan ilmu hukum sebagai sarana pendekatan. Artinya untuk menjelaskan masalah itu akan dipergunakan konsep-konsep dasar yang lazim dipergunakan dalam sosiologi dan ilmu hukum.

Pendekatan secara sosiologi bertitik tolak pada pandangan bahwa manusia pribadi senantiasa mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan sesamanya. Oleh karena itu pendekatan sosiologi bertitik tolak pada proses interaksi sosial yang merupakan hubungan saling pengaruh mempengaruhi antara pribadi-pribadi, kelompok-kelompok maupun pribadi dengan kelompok.

Dari kehidupan berinteraksi ini muncul kehidupan berkelompok antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. kelompok hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Kebudayaan menimbulkan lembaga-lembaga sosial yang merupakan kesatuan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada satu atau beberapa kebutuhan pokok.

Selanjutnya akan timbul lapisan-lapisan dalam masyarakat yang merupakan pencerminan adanya perbedaan kedudukan dan peranan. Gejala itu menjadi landasan tumbuhnya kekuatan dan wewenang.
Seperti lembaga sosial lain, pranata keluarga adalah suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting. Beberapa pranata sosial dasar yang berhubungan dengan keluarga inti (nuclear family) adalah sebagai berikut:
1. Pranata Kencan (Dating)
2. Pranata pemenangan (courtship)
3. Pranata Pertunangan (mate – selection)
4. Pranatan Perkawinan (Marriage)

C. Fungsi Keluarga
1. Fungsi reproduksi
Salah satu tujuan sepasang suami – isteri untuk membangun sebuah keluarga ialah untuk memperoleh keturunan. Mereka ingin agar insan lain yang melanjutkan generasinya. Ada yang cemas apabila dalam perkawinan ternyata mereka tidak mendapatkan anak. Ada yang kecewa apabila anak mereka cacat. Ada yang bangga karena mereka mempunyai anak seperti yang mereka harapkan. Meskipun ada pengecualian di sana-sini, bagaimanapun anak tetap merupakan buah cinta kasih berdua. Anak adalah dambaan pasangan yang baru saja menapaki jenjang pernikahan.

  1. Fungsi sosialisasi
    Sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang mengalami secara perlahan-lahan kehidupan bersama orang lain. Di dalam keluarga, anak diajak dan diberitahu bagaimana harus hidup bersama dengan orang lain, diajak dan diberitahu bagaimana anak harus hadir dalam kehidupan yang luas di kalangan masyarakat. Dalam keluarga, kita diajari bagaimana menyapa orang lain dengan sebutan ibu guru, bapak guru, dan lain-lain.
    Dari keluargalah kita belajar mengenal ada sopan santun yang harus dipakai di tengah-tengah kehidupan bersama. Dengan demikian, anak yang lahir dari sebuah keluarga mengetahui bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi, anak diajak mempelajari status dan peranan masing-masing anggota. Ayah, ibu, kakak dan adik, dan mereka mempunyai peranan yang berbeda. Dengan demikian, secara perlahan-lahan anak ditatapkan pada kehidupan nyata yang ada di masyarakat yang kompleks dengan status dan peranan.

  2. Fungsi afeksi
    Setiap insan diciptakan untuk hidup bersama orang lain. Ia tidak akan mampu hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan rasa kasih sayang atau rasa cinta (afeksi). Di dalam keluargalah untuk pertama kalinya seorang anak mendapatkan rasa dicintai. Ia merasa memiliki seorang ibu yang sayang kepadanya dengan penuh perhatian memberi apa yang dimintanya, dengan ketulusan memberikan apa yang terbaik buat anaknya.

  3. Fungsi penentu kedudukan atau status
    Setiap orang memiliki status atau kedudukannya sendiri di dalam masyarakat. Bagi orang yang berpendapat bahwa status itu bisa didapatkan karena keturunan (ascribed status) kedudukan itu diwariskan secara turun temurun. Seorang anak yang lahir dari kalangan bangsawan dengan sendirinya ia akan mempunyai status bangsawan. Tetapi tidak mengurangi kemungkinan bahkan dalam kehidupan kolonial sekalipun adanya status yang diperolehnya menurut kemampuan dan prestasi pribadi. Status seperti ini tidak dapat diwariskan.

  4. Fungsi perlindungan
    Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. Perlindungan yang diberikan tidak hanya perlindungan fisik saja, melainkan juga secara psikis. Tidak hanya dari panas dan hujan tetapi dari suasana.

  5. Fungsi ekonomi
    Keluarga merupakan satu kesatuan yang bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup keluarga tersebut. Bagi umumnya keluarga, ayah merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan material, walaupun anggota keluarga lain (ibu dan anak-anak yang sudah dewasa) juga bekerja.

    D. Masalah Sosial dalam Keluarga

  6. Masalah broken home
    Jika keluarga tidak dapat menjaga keutuhannya, maka keluarga yang bersangkutan akan mengalami apa yang dinamakan broken home. Yang dimaksud keutuhan keluarga, yaitu keutuhan struktur dalam keluarga di mana dalam keluarga, di samping adanya seorang ayah, juga adanya seorang ibu beserta anak-anaknya. Selain itu adanya keharmonisan dalam keluarga di mana di antara anggota keluarga itu saling bertemu muka dan berinteraksi satu sama lainnya.
    Dalam keluarga yang broken home, di mana sering terjadi percekcokan di antara orang tua dan saling bermusuhan disertai tindakan-tindakan yang agresif, maka dengan sendirinya keluarga yang bersangkutan akan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga yang sebenarnya.

    1. Perceraian
      Seperti diketahui bahwa putusnya satu perkawinan disebabkan karena salah satu meninggal dunia atau perceraian. Perceraian sangat berat akibatnya, misalnya sosialisasi anak, pembagian harta warisan, pencari nafkah, dan lain-lain.
      Dengan akibat-akibat ini meskipun perceraian diperbolehkan maka bukan berarti bahwa masyarakat menyenangi adanya perceraian. Oleh karena itu kemudian perceraian ini diatur oleh Undang-Undang Hukum Perdata.
  7. Disorganisasi keluarga
    Disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai perpecahan dalam keluarga sebagai suatu unit, oleh karena anggota-anggota keluarga tersebut gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.
    Disorganisasi keluarga mungkin terjadi pada masyarakat-masyarakat sederhana, oleh karena umpamanya seorang suami sebagai kepala keluarga gagal dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer keluarganya atau mungkin karena dia mengambil seorang isteri lagi. Pada umumnya problema-problema tersebut disebabkan karena kesulitan-kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kebudayaan. Disorganisasi karena perceraian kurang sekali, sebab pada umumnya perceraian dianggap sebagai suatu noda yang akibatnya berat sekali, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi kelompoknya.
    Dis-organisasi keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai suatu unit, karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peranan sosialnya. Adapun bentuk-bentuk dis-organisasi keluarga antara lain :

a.Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan.
b.Putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur, dan lain-lain.
c.Adanya kekurangan komunikasi antara anggota-anggotanya.
d.Krisis keluarga, oleh karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, bisa karena meninggal dunia, dihukum, atau peperangan.
e.Krisis keluarga yang disebabkan oleh faktor intern, misalnya terganggunya keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga.

Dis-organisasi keluarga pada masyarakat yang sederhana bisa terjadi karena suami sebagai kepala keluarga gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer keluarga, atau suami menikah lebih dari satu. Namun pada umumnya disebabkan oleh kesulitan-kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kebudayaan.

Sedangkan disorganisasi keluarga pada masyarakat yang kompleks dapat terjadi karena konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama, atau faktor sosial ekonomis. Disamping itu adanya dis-organisasi keluarga bisa disebabkan tidak adanya keseimbangan dari perubahan-perubahan unsur-unsur warisan sosial. Misalnya keluarga dari latar belakang agraris berpola kehidupan memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhan hidupnya, melakukan sendiri pendidikan terhadap anak-anaknya. Namun seiring masuknya industrialisasi pada masyarakat agraris, maka terjadi perubahan misalnya dulu tanggung jawab kebutuhan keluarga ditanggung seorang suami sendiri, maka sekarang bila terjadi kekurangan dalam keluarga istri ikut membantu mencari tambahan penghasilan, pendidikan anak juga diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Jadi dis-organisasi keluarga pada masyarakat kompleks disebabkan oleh keterlambatan dalam menyesuaikan diri dengan situasi sosial-ekonomi yang baru.

Asas Pembuktian & Pemikiran ( Resume)

PEMIKIRAN & PEMBUKTIAN*

BAGIAN I: Inti pemikiran dan pembuktian
Pemikiran dalam bahasa inggris disebut Inference yang berarti penyimpulan yang berarti mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan ada juga yang menyebut penuturan dan penalaran. Apa yang dimaksud pembicaraan dalam bagian ini adalah : kegiatan akal manusia, mencermati suatu pengetahuan yang telah ada, untuk mendapatkan / mengeluarkan pengetahuan yang baru (lain).
Dalam buku Logika karangan M.Sommers Pemikiran ialah pekerjaan, dalam mana akal budi sampai pada suatu putusan dengan perantaraan putusan-putusan lain. Pemikiran merupakan perkembangan akal budi dari yang sudah diketahui menuju yang belum diketahui dan yang harus jadi jelas ; sekedar akal budi menarik keputusan yang keluar dari putusan lain, akal budi disebut “ratio”. Pembuktian merupakan ekpressi lisan da tertulis dari pada pemikiran, atau ucapan, dalam mana salah satu proposisi dihasilkan dari proposisi-proposisi lain
Proposisi yang dihasilkan disebut kesimpulan atau konsekwen, sedangkan proposisi atau proposisi-proposisi dengan mana dihasilkan kesimpulan, disebut antecedens. Hubungan antara antecends dan konsekwens atau hak untuk beralih dari antecends kepada konsekwens disebut konsekwensi. [1]
Pembuktian, dalam mana kesimpulan benar bentuknya saja disebut tepat ;kalau kesimpulan benar isinya dan tepat bentuknya, maka pembuktian itu disebut benar. Atas dasar bentuk pembuktian (seperti pemikiran ) dibagikan dua yaitu pembuktian deduktif dan pembuktian induktif. Pembuktian deduktif menyimpulkan bagian-bagian dari keselurahan atau kesimpulan partikulir dari proposisi universil atau kesimpulan yang kurang universil dari proposisi yang lebih universil. Pembuktian induktif menghasilkan keseluruhan dari bagian-bagiannya.

BAGIAN II : Pembuktian Deduktif ( Silogisme )
Pembuktian deduktif oleh Aristoteles disebut sillogisme yang dibagi menjadi dua yaitu :
1. Sempurna
2.Kurang sempurna.
Sillogisme sempurna ialah sillogisme yang terdiri 3 proposisi dan Sillogisme kurang sempurna ialah sillogisme yang terdiri dari kurang satu atau lebih dari 3 proposisi.
Sillogisme sempurna dibagi menjadi dua yakni :
1. Kategoris, jika proposisi pertama adalah proposisi kategoris
2. Hipotesis. jika proposisi pertama merupakan proposisi hipotesis

BAGIAN III : Tentang Sillogisme
1. Tentang Sillogisme
A. Tentang struktur sillogisme
B. Tentang hukum-hukum sillogisme
C. Tentang bentuk-bentuk sillogisme
D. Tentang kemungkinan – kemungkinan – kemungkinan ( buah corak ) sillogisme
A. Struktur Sillogisme
Sillogisme ialah pembuktian deduktif dari mana dari dua proposisi yang mendahului, harus ditambah proposisi ke tiga.

B. Hukum-hukum Sillogisme
Ada 8 hukum sillogisme, untuk memeriksa apakah suatu sillogisme itu betul yakni 4 hukum-hukum mengenai term dan 4 hukum mengenai proposisi.
1. Hukum – hukum untuk term-term:
a. term term harus tiga, bukan dua dan buka empat.
b. Term – term dalam kesimpulan tidak boleh memiliki ekstensi yang lebih besar dari pada dalam premis-premis.
c. Term tengah tidak boleh diketemukan dalam kesimpulan.
d. Term tengah sekurang-kurangnya satu kali harus univesil.
2. Hukum-hukum untuk proposisi-proposisi:
e. Tidak dihasilkan kesimpulan dari dua premis negatif
f. Dari premis-premis yang affirmatif harus selalu ditarik kesimpuln yang affirmative
g. Kesimpulan selalu mengikuti premis yang lebih lemah

C. Bentuk-bentuk Sillogisme:
Untuk lebih mudah mempergunakan dan membedakan sillogisme yang betul dari yang tidak betul, Aristoteles mengusulkan perbedaan sillogisme dalam betuk-bentuk. Bentuk-bentuk sillogisme ditentukan oleh tempatnya dari term tengah dalam premis-premis
M dapat menjadi :
a. Sub (yek) dalam premis mayor dan pre(dikat) dalam premis minor;
b. Pre (dikat) dalam mayor dan pre (dikat) dalam minor;
c. Sub (yek) dalam mayor dan sub (yek) dalam minor.
Karena itu ada 3 bentuk: sub-pre, pre-pre, sub-sub; sesuai dengan heksameter berikut:
Sub-pre prima, sed altera bis prae, tertia bis sub.
Untuk mempergunakan bentuk-bentuk ini dengan baik maka disajikan hukum-hukum untuk tiap-tiap bentuk.

  1. Untuk bentuk ke-1 hukumnya ialah:
    Minor harus afirmatif dan mayor harus universil
  2. Untuk bentuk ke-2 hukumnya ialah:
    Salah satu premis harus negative dan mayor tidak boleh partikulir
  3. Untuk bentuk ke-3 hukumnya ialah:
    Minor harus affirmative,kesimpulan harus partikulir

D. Kemungkinan-kemungkinan sillogisme:
I. Pengertian
Kemungkinan-kemungkinan (buah corak) ialah keadaan proposisi-proposisi menurut kwantitet dan kwalitet. Kwantitet ( universil atau partikulir) dan kwalitet ( afirmatif atau negatif) ditunjukkan dengan huruf-huruf A, E, I, O.

  1. Prinsip – prinsip Sillogisme
    

    a. Prinsip Identitas untuk sillogisme affirmatif : dua yang sama dengan yang ke-tiga, adalah sama satu sama lain,seperti ,”Jiwa” dan “tidak dapat mati” adalah sama dengan spiritual,karena itu sama satu sama lain
    b. Prinsip perbedaan (diskrepansi) untuk sillogisme-sillogisme negatif:
    Dua, dari mana yang satu sama dengan yang ke tiga dan yang lain tidak sama , maka mereka tidak sama satu sama lain: “badan: dan “jiwa” tidak sesuai satu sama lain , karena “badan” sama dengan “yang berkeluasan “, tapi “jiwa” tidak sama. Dua prinsip tersebut berdasarkan prinsip kontradiksi : yang sama tidak mungkin ada dan tidak ada dalam sudut pandang yang sama.

  2. Bahan Sillogisme
    

    Bahan sillogisme dibedakan menjadi 2 macam bahan yaitu:
    a. Bahan dekat (proposisi)
    b. Bahan jauh (term-term)
    Bentuk dari bahan sillogisme selalu berhubungan atau konsekwensi. Bahan sillogisme memerlukan 3 term : subjek kesimpulan, predikat kesimpulan, dan term ke-tiga
    Subjek dan predikat kesimpulan disebut term-term paling luar dari sillogisme ; predikat kesimpulan disebut term yang lebih besar,term ketiga yang menjadi perantara antara ke-2 term yang paling jauh disebut term tengah.

  3. Tentang Sillogisme hipotesis
    Sillogisme hipotesis ialah sillogisme, yang premis mayornya proposisi hipotesis. ada 3 macam proposisi hipotesis yaitu :
    a) Kondisional
    b) Konyunktif
    c) Disyunktif
    Karena itu ada 3 macam sillogisme hipotetis yakni:
    a) Kondisional
    b) Konyunktif
    c) Disyunktif
    a) Sillogisme kondisional
    Sillogisme kondisional ialah sillogisme yang premis mayornya merupakan proposisi kondisional. Syllogisme ini dapat memiliki 2 bentuk, bentuk ke 1 yang minornya memuat syarat dan bentuk ke 2 yang minornya memuat yang disyaratkan.
    Hukum – hukum sillogisme kondisional ialah:
  4. Dari pembenaran syarat dibenarkan yang disyaratkan,bukan sebaliknya.
  5. Dari penyangkalan yang disyaratkan,disangkal syaratnya,bukan sebaliknya. Sebab kalu yang diisyaratkan tidak dibenarkan,maka ada tanda bahwa syaratnya tidak dipenuhi.
    b) Sillogisme konyunktif
    Sillogisme konyunktif ialah sillogisme yang premis mayornya merupakan proposisi konyuktif.
    Ada 2 kemungkinan dalam sillogisme ini:
  6. Yang affirmative-negatif, kalau premis minor affirmatif dan kesimpulan negative
  7. Yang negative-affirmatif, kalau premis minor negatif dan kesimpulan affirmatif.
    Hukum sillogisme konyuktif berdasarkan hukum proposisi-proposisi kontratris. Dua proposisi kontartris tidak mungkin kedua-duanya benar,tetapi mungkin kedua-duanya palsu (dlama materi tidak mutlak) oelh karena itu kalau proposisi kontraris yang satu benar maka yang lain mesti palsu.
    c) Sillogisme disyunktif
    Sillogisme disyunktif ialah sillogisme yang premis mayornya merupakan disyunktif.
    Ada 2 kemungkinan dalam sillogisme ini:
  8. Affrimatif-negatif, kalau minor affrimatif dan kesimpulan negative.
  9. Negatif-affirmatif, kalau minor negative dan kesimpulan affirmatif.
    Hukum sillogisme disyunktif berdasarkan hukum proposisi-proposisi kontradiktoris. Dua proposisi kontradiktoris tidak mungkin kedua-duanya benar dan juga tidak mungkin kedua-duanya palsu, akan tetapi yang satu benar dan yang satu palsu;karena itu ke-2 kemungkinan sillogisme ini menghasilkan kesimpulan yang tepat.
  10. Tentang sillogisme yang kurang sempurna
    Sillogisme yang kurang sempurna (atau bentuk yang kurang sempurna dari sillogisme ) disebut sillogisme yang memiliki lebih atau kurang dari 3 proposisi; akan tetapu sillogisme ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat,seperti sillogisme sempurna dan kategoris.
    Ada 5 sillogisme yang kurang sempurna : enthyemena, epicherema, polysillogisme, sorites,dan dilemma.
    1) Enthyemena: ialah sillogisme yang kurang sempuran, dalam mana salah satu dari premis (mayor atau minor)
    2) Epicherema: ialah sillogisme yang kurang sempurna, dalam mana ditambah keterangan pada slah satu atau kedua premis.
    3) Polysillogisme: ialah sillogisme yang kurang sempura,dalam mana kesimpulan sillogisme pertama menjadi mayor dari sillogisme yang lain.
    4) Sorites : ialah sillogisme yang kurang sempurna, dalam mana predikat proposisi pertama menjadi subjek proposisi ke-dua, predikat proposisi ke-dua menjadi subjek proposisi ke-tiga dan demikian seterusnya.
    5) Dilemma: ialah sillogisme yang kurang sempurna, yang mulai dengan proposisi disyunktif, dalam mana lawan ditentang dengan menunjukkan,bahwa ajarannya palsu dalam tiap-tiap pengandaian.

BAGIAN 4 : Tentang pembuktian induktif
Pembuktian induktif atau induksi ialah pembuktian, dalam mana dari subjek universil disimpulkan sesuatu yang sudah dari subjek universil disimpulkan sesuatu yang sudah diketahui dari pengalaman tentang bawahan-bawahannya.
Induksi dapat menjadi lengkap atau kurang lengkap:lengkap kalau semua bawahan dipandang :kurang lengkap kalau bukan semua bawahan dipandang.
1) Induksi lengkap jadi mudah, karena semua bagian disebut lebih dahulu dan sesudahnya diambil kesimpulan tentang keseluruhan
2) Induksi yang kurang lengkap jadi lebih sulit. Penjumlahan bagian-bagian dapat menjadi cukup atau tidak cukup, untuk mengambil kesimpulan; oleh karena itu induksi yang kurang lengkap dapat mencukupi atau kurang mencukupi.
Harus diperhatikan dengan baik-baik :induksi berbeda dengan sillogisme, terutama karena dua alasan:
a. Sillogisme maju dari yang universil kepada yang kurang yang kurang universil kepada yang universil.
b. Dalam sillogisme kesimpualan diperoleh dengan membandingkan term tengah dengan term-term yang paling jauh; dalam induksi kesimpulan diperoleh dengan menggantikan term universil ke tempat hal-hal yang singular.

  • Sommers, martien o.s.c .1986 .Logika Hukum.Bandung:Penerbit Alumni.

Makalah Tentang Bank Syariah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana ditentukan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut berbagai upaya dilaksanakan oleh semua pihak termasuk perbankan nasional.

Sementara itu pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi dan moneter telah menimpa negara kita yang menurut para pakar diakibatkan kombinasi dari dampak penularan ( contagion ) eksternal dengan kelemahan internal dari struktur ekonomi, sosial dan politik. Kombinasi gejolak eksternal dan kelemahan internal ini telah mendorong krisis pada sektor keuangan dan sektor riil yang kemudian menimpa perbankan nasional.

Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah. Asas yang didepankan dalam ekonomi syariah adalah keadilan atau kesetaraan hak dan kewajiban, peniadaan segala bentuk penindasan atau penggerogotan terhadap pihak lain, serta memiliki dimensi sosiologis. Pilar utama perekonomian syariah adalah perbankan syariah.

B. Batasan Masalah
Di dalam makalah ini akan di bahas yaitu :
– Apa yang dimaksud dengan bank syariah?
– Bagaimana pengelolaan dan pengawasan terhadap bank syariah ?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
– Untuk mengetahui apa itu bank syariah
– Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengawasan terhadap bank syariah

D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penyusunan makalah ini, perlu sekali pengumpulan data serta sejumlah informasi aktual yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yang pertama dengan membaca buku sumber, kedua browsing di Internet,terakhir dengan pengetahuan yang penulis miliki.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Bank Syariah
Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature Islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Isitilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu litas pembayaran . Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syari’ah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tatacara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Al Hadist.

2.2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia
Ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970. dimana pembicaraan mengenai bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia – Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan ( LSIK ) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika . Di tingkat internasional,gagasan untuk mendirikan Bank Islam terdapat dalam konferensi negara – negara islam di Kuala Lumpur,Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969 yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal yaitu :
1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika ia tidak termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari system riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.
Gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia lebih konkret pada saat lokakarya ”Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide tersebut ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) di hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Setelah itu, MUI membentuk suatu Tim Steering Committee yang diketuai oleh Dr.Ir.Amin Aziz. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Tim Mui ternyata dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tebukti dalam waktu 1 tahun sejak ide berdirinya Bank Islam tersebut, dukungan umat Islam dari berbagai pihak sangat kuat. Setelah semua persyaratan terpenuhi pada tanggal 1 November 1991 dilakukan penandatanganan akte pendirian Bank Mu’amalat Indonesia ( BMI ) di Sahid Jaya Hotel dengan akte Notaris Yudo Paripurno,S.H dengan izin Menteri Kehakiman No.C.2.2413 HT.01.01. Akhirnya, dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 BMI bias memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.
Setelah BMI mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menetapkan dan mempraktikan system syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Setelah lahirnya BMI, kini di masa reformasi ,telah beroperasi pula lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Kemunculan bank-bank syariah ‘baru’, seperti Bank IFI Cabang Syariah,Bank Syariah Mandiri,Bank BNI Divisi Syariah sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter yang cukup parah sejak 1998 atau pasca-likuidasi ratusan bank konvesional, karena pengelolaanya yang menyimpang.

2.3. Prinsip – Prinsip Perbankan Syariah
Meskipun UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dikeluarkan, namun Indonesia masih menganut dual banking system ( dua system perbankan ). Ini berarti memperkenankan dua system perbankan secara co-existance. Dua system perbankan itu adalah bank umum dan bank berdasarkan bagi hasil ( yang secara impisit mengakui system perbankan berdasarkan prinsip Islam ). Bank Syariah dapat dilakukan melalui 1) bank umum syariah 2) bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) ; 3) Islamic windows; dan 4) office channeling. Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Office Chanelling merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan syariah di kantor cabang dan/atau kantor cabang pembantu bank umum konvesional. Praktik perbankan syariah tidak diperkenankan dilakukan bersama-sama dalam satu kantor yang berpraktik konvesional. Dalam PBI No.4/1/PBI/2002, dibuka kesempatan kepada bank umum konvesional untuk membuka cabang syariah dengan prsyaratan yang cukup ketat, yaitu adanya pemisahan pembukuan,pemisahan modal,pemisahan pegawai,dan pemisahan keragaan ruangan.

Operasional Bank Islam didasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. 

Adapun prinsip bagi hasil ( Profit Sharing ) sebagai berikut:
1. Al – Wadiah
Yaitu perjanjian antara pemilik barang ( termasuk uang ) dengan penyimpan ( termasuk bank ) di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya.
Terdapat dua jenis al-Wadiah:
a. Al-Wadiah Amanah
b. Al-Wadiah Dhamanah
2. Al – Mudharabah
Yaitu perjanjian antara pemilik modal ( uang atau barang ) dengan pengusaha ( enterpreneur ). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugia, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewangan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.
Syarat – syarat mudharabah :
2.1. Modal
2.2. Keuntungan
3. Al – Musyarakah
Yaitu perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal ( uang atau barang ) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai pangsa modal masing-masing.
Menurut fiqih ada 2 bentuk musyarakah, yaitu :
1. terjadinya secara otomatis disebut syarikah Amlak
2. terjadinya atas dasar kontrak disebut syarikah Uqud
4. Al-Murabahah dan Al-Bai’u Bithaman Ajil
Al-Murabahah yaitu persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi car a pembayaran sekaligus.
Sedangkan al-Bai’u Bithaman Ajil yaitu persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.
5. Al-Ijarah dan Al-Ta’jiri
Al-Ijarah yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikkan kepada pemilik.
Sedangkan Al-Tajiri yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah berakhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.
6. Al-Qardahul Hasan
Al-Qardahul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak kerkewajiban untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman dan biaya administrasi.
Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman Al-Qardahul Hasan :
a ) Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase
b ) Sifatnya harus nyata,jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Dan untuk prinsip Jual Beli ( Al – Buyu ) yaitu :
1. Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak,di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
2. Salam
Salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Salam adalah transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada,sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh.
3. Istisna
Istisna adalah pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.

  1. Ijarah ( Sewa )
    Ijarah adalah kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Secara prinsip, ijarah sama dengan transaksi jual beli, hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat.
  2. Wakalah
    Wakalah adalah transaksi, dimana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua ( sebagai wakil ) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
  3. Kafalah ( Garansi Bank )
    Kafalah adalah transaksi dimana pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kejadian yang dilakukan oleh pihak kedua, sepanjang sesuai dengan diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa komisi atau fee.
  4. Sharf ( Jual beli valuta asing )
    Sharf adalah pertukaran/ jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera/spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.
  5. Hawalah
    Hawalah adalah transaksi pengalihan utang-piutang
  6. Rahn ( Gadai )
    Rahn adalah transaksi gadai dimana seseorang yang membutuhkan dan dapat menggadaikan barang yang dimilikinya kepada bank syariah dan atas izin bank syariah, orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan tersebut,dengan syarat harus dipelihara dengan baik.
  7. Qardh
    Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi Qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal,yaitu sebagai pinjaman talangan haji.

Menurut Pasal 2 UU 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekokomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini:
1. Prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,kuantitas, dan waktu penyerahan ( fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu ( nasi’ah )
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah
d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
2. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
3. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu kegiatan usaha perbankan syariah diatur pasal 36-37 PBI No.6/24 /PBI/2004. Agar memudahkan pemahaman, secara garis besar kegiatan usaha perbankan syariah meliputi 9 ( sembilan ) fungsi berikut ini :
1. Penghimpunan Dana
2. Penyaluran dana ( langsung dan tidak langsung )
3. Jasa pelayanan perbankan
4. Berkaitan dengan surat berharga
5. Lalu lintas keuangan dan pembayaran
Money transfer, inkaso, kartu debet/charge card, valuta asing ( sharf )
6. Berkaitan pasar modal
7. Investasi
8. Dana Pensiun
9. Sosial

2.3. Pengelolaan dan Pengawasan Bank Syariah
Bank Syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Supaya upaya pengendalian, meskipun suatu lembaga telah menyandang nama syariah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut. Di dalam menjalankan usahanya, bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terpelihara dalam operasionalnya. Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional Bank Syariah tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvesional.
Dewan pengawas syariah adalah suatu lembaga dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan pengawas syariah biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Anggota dewan syariah ditetapkan oleh rapa pemegang saham dari calon yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.
Dewan syariah bertugas meneliti produk-produk baru bank syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat surat pernyataan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah juga bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dnegan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah :
1. Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Syariah, baik penyerahan dana,penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.
2. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bank Syariah yang telah atau sedang berjalan. Namun, dinilai pelaksanaanya bertentangan ketentuan syariah.
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang dewan syariah sangat tergantung kepada independesinya di dalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan. Independasi dewan ini diharapkan dapat dijamin karena :

  • Mereka bukan staf bank, sehingga tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif
  • Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham, demikian juga penentuan tentang honorariumnya
  • Dewan pengawas mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya Badan Pengawas lainnya.

Selain Dewan Pengawas Syariah, pada tingkat nasional ada pula Dewan Syariah Nasional ( DSN ). Tugas lembaga ini antara lain, adalah sebagai berikut :
1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura, dan lain-lain
2. Meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang akan dikembangkan pada bank-bank syariah yang diajukan manajemen bank yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari dewan pengawas syariah,
3. Mengeluarkan pedoman yang akan digunakan oleh dewan pengawas syariah dalam mengawasi bank-bank syariah
4. Merekomendasikann para ulama yang akan ditugaskan menjadi anggota dewan pengawas syariah.

BAB III
PENUTUP

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekokomi, dan prinsip kehati-hatian. Di dalam bank syariah terdapat suatu badan yang tidak ada di dalam bank-bank konvesional yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini memiliki tugas untuk meneliti produk-produk baru bank syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat surat pernyataan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi. Perbankan Syariah ,Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.Ghalia Indonesia. Bogor.2009.
Hirsanuddin.Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.Genta Press,Yogyakarta.2008.

Muhammad.Manajemen Dana Bank Syariah.Penerbit Ekonosia.Yogyakarta,2004.

Syaiful Watni,Suradji,Sutriya. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perbankan Syariah di Indonesia.Badan Pembinaan Hukum Nasional,Jakarta,2003.
Warkum Sumitro. Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait.Bamui,Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta,2004.

Tim Penulis DSN MUI,Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,Jakarta,DSN MUI dan Bank Indonesia.

Peraturan :
Undang-Undang No.21 Tahun 2008
Undang-Undang No.10 Tahun 1998
Undang-Undang No.7 Tahun 1992

Sumber Lain :
http://www.eramoslem.com,’’Ekonomi Syariah di Indonesia,Bukan Alternatif, Tapi Keharusan. Di akses 27 April 2011.

Makalah Tentang Suku Sunda

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Suku, budaya, etnis, maupun adat istiadat tersebut memiliki corak yang unik, hanya dimiliki oleh suku yang bersangkutan tersebut dan tidak dimiliki oleh suku lain.
Suku, budaya dan adat istiadat tersebut mempengaruhi gaya dan pola hidup mereka, yang pada akhirnya membentuk pula tatanan sosial kemasyarakatan masing-masing, dimana tatanan tersebut akhirnya dipakai dalam pergaulan hidup sehari-hari yang bersifat intern, ( hanya berlaku di dalam suku yang bersangkutan dan hanya di antara mereka saja ). Ketentuan yang berlaku di dalam tatanan sosial etnis tersebut karena dipakai dalam pergaulan sehari-hari, dan berlaku secara turun-temurun, akhirnya menjadi ‘kebiasaan’ yang tidak mencakup peristiwa-peristiwa tertentu. ( misalnya hanya pada peristiwa pernikahan ) namun kemudian mencakup berbagai aspke kehidupan lain, sehingga setiap tatanan, dipatuhi dan diberlakukan terhadap seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut dikenal dengan sebutan “tradisi, adat istiadat, budaya, atau hukum kebiasaan ( customary law ) “.

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti nyata adanya kemajemukan di dalam masyarakat kita terlihat dalam beragamnya kebudayaan di Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karsa manusia yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak memiliki kebudayaan. Begitu pula sebaliknya tidak akan ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Ini berarti begitu besar kaitan antara kebudayaan dengan masyarakat. Melihat realita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural maka akan terlihat pula adanya berbagai suku bangsa di Indonesia. Tiap suku bangsa inilah yang kemudian mempunyai ciri khas kebudayaan yang berbeda- beda. Suku Sunda merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Jawa. Sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia, suku Sunda memiliki kharakteristik yang membedakannya dengan suku lain. Keunikan kharakteristik suku Sunda ini tercermin dari kebudayaan yang mereka miliki baik dari sistem kekerabatan, tata cara perkawinan, pembagian waris, dan pidana,segi agama, mata pencaharian, kesenian, dan lain sebagainya. Dari keunikan tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam makalah ini.

1.2. Identifikasi Masalah
Untuk memudahkan dalam pembahasan masalah maka maka penulis membatasi hanya pada permasalahan bagaimana sebenarnya dengan sistem kekerabatan, tata cara perkawinan, pembagian waris, sanksi pidana di dalam suku sunda?

1.3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem sistem kekerabatan, tata cara perkawinan, pembagian waris, sanksi pidana di dalam suku sunda.

1.4 Metode Pengumpulan Data
Dalam penyusunan makalah ini, perlu sekali pengumpulan data serta sejumlah informasi aktual yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yang pertama dengan membaca buku sumber, kedua browsing di Internet,terakhir dengan pengetahuan yang penulis miliki.

1.5 Sistematika Penulisan
Makalah ini disusun dengan urutan sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

b. Bab II Pembahasan
Pada bab ini ditemukan pembahasan tentang penjelasan Tentang Sunda, Kebudayaan Suku Sunda, Sistem Kekerabatan dalam Suku Sunda : Sistem Kekerabatan dalam Suku Sunda, Sistem Perkawinan dalam Suku Sunda, Sistem Pidana di dalam suku Sunda, Sistem Pidana di dalam suku Sunda
c. Bab III Penutup
Bab terkhir ini memuat kesimpulan.

d. Daftar Pustaka
Pada bagian ini berisi referensi-referensi dari berbagai media yang penulis gunakan untuk pembuatan makalah ini.

BAB II
PEMBAHASAN

A.Tentang Sunda
Sunda berasal dari kata Su = Bagus/ Baik, segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, orang Sunda diyakini memiliki etos/ watak/ karakter Kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak / karakter Sunda yang dimaksud adalah cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), singer (mawas diri), dan pinter (pandai/ cerdas) yang sudah dijalankan sejak jaman Salaka Nagara sampai ke Pakuan Pajajaran, telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan lebih dari 1000 tahun .
Istilah Sunda kemungkinan juga berasal dari bahasa Sansekerta yakni sund atau suddha yang berarti bersinar, terang, atau putih. Dalam bahasa Jawa kuno (Kawi) dan bahasa Bali dikenal juga istilah Sunda dalam pengertian yang sama yakni bersih, suci, murni, tak bercela/bernoda, air, tumpukan, pangkat, dan waspada. Menurut R.W. van Bemmelen seperti dikutip Edi S. Ekadjati, istilah Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut wilayah India Timur, sedangkan dataran bagian tenggara dinamai Sahul. Dataran Sunda dikelilingi oleh sistem Gunung Sunda yang melingkar (Circum-Sunda Mountain System) yang panjangnya sekira 7.000 km. Dataran Sunda itu terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian Utara.yang meliputi Kepulauan Filipina dan pulau-pulau karang sepanjang Lautan Fasifik bagian Barat serta bagian Selatan hingga Lembah Brahmaputra di Assam (India). Dengan demikian, bagian Selatan dataran Sunda itu dibentuk oleh kawasan mulai Pulau Banda di timur, terus ke arah barat melalui pulau-pulau di kepulauan Sunda Kecil (the lesser Sunda island), Jawa, Sumatra, Kepulauan Andaman, dan Nikobar sampai Arakan Yoma di Birma. Selanjutnya, dataran ini bersambung dengan kawasan Sistem Gunung Himalaya di Barat dan dataran Sahul di Timur. Dalam buku-buku ilmu bumi dikenal pula istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sunda Besar adalah himpunan pulau yang berukuran besar, yaitu Sumatra, Jawa, Madura, dan Kalimantan, sedangkan Sunda Kecil adalah pulau-pulau yang berukuran kecil yang kini termasuk kedalam Provinsi Bali, Nusa Tenggara, dan Timor. Dalam perkembangannya, istilah Sunda digunakan juga dalam konotasi manusia atau sekelompok manusia, yaitu dengan sebutan urang Sunda (orang Sunda). Di dalam definisi tersebut tercakup kriteria berdasarkan keturunan (hubungan darah) dan berdasarkan sosial budaya sekaligus. Menurut kriteria pertama, seseorang bisa disebut orang Sunda, jika orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu ataupun keduanya, orang Sunda, di mana pun ia atau mereka berada dan dibesarkan. Menurut kriteria kedua, orang Sunda adalah orang yang dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai-nilai budaya Sunda. Dalam hal ini tempat tinggal, kehidupan sosial budaya dan sikap orangnya yang dianggap penting. Bisa saja seseorang yang orang tuanya atau leluhurnya orang Sunda, menjadi bukan orang Sunda karena ia atau mereka tidak mengenal, menghayati, dan mempergunakan norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya Sunda dalam hidupnya . Dalam konteks ini, istilah Sunda, juga dikaitkan secara erat dengan pengertian kebudayaan. Bahwa ada yang dinamakan Kebudayaan Sunda, yaitu kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kalangan orang Sunda yang pada umumnya berdomosili di Tanah Sunda. Dalam tata kehidupan sosial budaya Indonesia digolongkan ke dalam kebudayaan daerah. Di samping memiliki persamaan-persamaan dengan kebudayaan daerah lain di Indonesia, kebudayaan Sunda memiliki ciri-ciri khas tersendiri yang membedakannya dari kebudayaan-kebudayaan lain. Secara umum, masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda, sering dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya religius. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo “silih asih, silih asah, dan silih asuh” (saling mengasihi, saling mempertajam diri, dan saling memelihara dan melindungi). Di samping itu, Sunda juga memiliki sejumlah budaya lain yang khas seperti kesopanan (handap asor), rendah hati terhadap sesama; penghormatan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua, serta menyayangi orang yang lebih kecil (hormat ka nu luhur, nyaah ka nu leutik); membantu orang lain yang membutuhkan dan yang dalam kesusahan (nulung ka nu butuh nalang ka nu susah), dsb.

B. Kebudayaan Suku Sunda

Kebudayaan adalah adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjujung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat sunda, ramah tamah (someah), murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orangtua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat sunda. Di dalam bahasa Sunda diajarkan bagaimana menggunakan bahasa halus untuk orang tua . Kebudayaan Sunda merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perlu dilestarikan. Kebudayaan- kebudayaan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

1.Sistem Kekerabatan dalam Suku Sunda
Sistem keluarga dalam suku Sunda bersifat parental, garis keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu bersama. Dalam keluarga Sunda, ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Ikatan kekeluargaan yang kuat dan peranan agama Islam yang sangat mempengaruhi adat istiadat mewarnai seluruh sendi kehidupan suku Sunda.Dalam suku Sunda dikenal adanya pancakaki yaitu sebagai istilah-istilah untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Dicontohkannya, pertama, saudara yang berhubungan langsung, ke bawah, dan vertikal. Yaitu anak, incu (cucu), buyut (piut), bao, canggahwareng atau janggawareng, udeg-udeg, kaitsiwur atau gantungsiwur. Kedua, saudara yang berhubungan tidak langsung dan horizontal seperti anak paman, bibi, atau uwak, anak saudara kakek atau nenek, anak saudara piut. Ketiga, saudara yang berhubungan tidak langsung dan langsung serta vertikal seperti keponakan anak kakak, keponakan anak adik, dan seterusnya. Dalam bahasa Sunda dikenal pula kosa kata sajarah dan sarsilah (salsilah, silsilah) yang maknanya kurang lebih sama dengan kosa kata sejarah dan silsilah dalam bahasa Indonesia. Makna sajarah adalah susun galur/garis keturunan. Dalam sistem kekerabatan ada nama-nama angkatan dalam arti hubungan kekerabatan, dalam hal ini orang Sunda mengenal 7 istilah kekerabatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Keatas Kebawah
1. Kolot
2. Embah (Aki dan Nini)
3. Buyut
4. Bao
5. Janggawareng
6. Udeg-udeg
7. Kakait Siwur 1. Anak
2. Incu
3. Buyut
4. Bao
5. Janggawareng
6. Udeg-udeg
7. Kakait Siwur

Penelusuran garis keturunan (sakeseler) dalam khazanah kesundaan diistilahkan dengan “pancakaki”. Kamus Umum Basa Sunda (1993), mengartikan “pancakaki” dengan dua pengertian. Pertama, “pancakaki” menunjukkan hubungan seseorang dalam garis keluarga (perenahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa kaasup baraya keneh). Kita pasti mengenal istilah kekerabatan seperti indung, bapa, aki, nini, emang, bibi, Euceu, anak, incu, buyut, alo, suan, kapiadi, kapilanceuk, aki ti gigir, nini ti gigir, dan sebagainya.
Istilah-istilah di atas merupakan sistem kekerabatan masyarakat Sunda yang didasarkan pada hubungan seseorang dalam sebuah komunitas keluarga. Dalam sistem kekerabatan urang Sunda diakui juga garis saudara (nasab) dari bapak dan ibu seperti bibi, emang, kapiadi, kapilanceuk, nini ti gigir, aki ti gigir. Menurut Edi S Ekadjati (Kebudayaan Sunda, 2005) urang Sunda memperhitungkan dan mengakui kekerabatan bilateral, baik dari garis bapak maupun ibu. Berbeda dengan sistem kekerabatan orang Minang dan Batak yang menganut sistem kekerabatan matriarchal dan patriarchal, yaitu hanya memperhitungkan garis ibu saja dan garis keturunan bapak. Sedangkan pada pengertian kedua, “pancakaki” bisa diartikan sebagai suatu proses penelusuran hubungan seseorang dalam jalur kekerabatan (mapay perenahna kabarayaan). Secara empiris, ketika kita menganjangi suatu daerah, maka pihak yang dianjangi akan membuka percakapan: “Ujang teh timana, jeung putra saha?”. Ini dilakukan untuk mengetahui asal-usul keturunan tamu, sehingga sohibulbet atau pribumi, lebih akrab atau wanoh kepada semah guna mendobrak kekikukan dalam berinteraksi. Maka, “pancakaki” pada pengertian kedua adalah sebuah proses pengorekan informasi keturunan untuk menemukan garis kekerabatan yang sempat putus. Biasanya, hal ini terjadi ketika seseorang nganjang ke suatu daerah dan di sana ia menemukan bahwa antara si pemilik rumah dan dia ternyata ada ikatan persaudaraan. Maka, ada pribahasa bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor. Antara saya dan anda – mungkin kalau ber-pancakaki – ternyata dulur! Minimalnya sadulur jauh. “Pancakaki” dalam bahasa Indonesia mungkin agak sepadan dengan istilah “silsilah”, yakni kata yang digunakan untuk menunjukkan asal-usul nenek moyang beserta keturunannya. Tapi, ada perbedaannya. Menurut Ajip Rosidi (1996) “pancakaki” memiliki pengertian suatu hubungan seseorang dengan seseorang, yang memastikan adanya tali keturunan atau persaudaraan. Namun, menjadi adat-istiadat-kebiasaan yang penting dalam hidup urang Sunda, karena selain menggambarkan sifat-sifat urang Sunda yang ingin selalu bersilaturahim, juga merupakan kebutuhan untuk menentukan sebutan masing-masing pihak dalam menggunakan bahasa Sunda .
2.Sistem Perkawinan dalam Suku Sunda
Pernikahan memang satu upacara sakral yang diharapkan sekali seumur hidup. Bentuk pernikahan banyak sekali bentuknya dari yang paling simple, dan yang ribet karena menggunakan upacara adat. Seperti pernikahan adat Sunda ini, kekayaan budaya tatar Sunda bisa dilihat juga lewat upacara pernikahan adatnya yang diwarnai dengan humor tapi tidak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat.
Ada beberapa acara yang harus dilakukan untuk melangsungkan pernikahan, mulai dari lamaran dan lainnya,yakni :
Ada Neundeun Omong (Menyimpan Ucapan): Yaitu, Pembicaraan orang tua atau pihak Pria yang berminat mempersunting seorang gadis. Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya, seperti berikut ini :
• Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan (calon pengantin perempuan). Berbincang dalam suasana santai penuh canda tawa, sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau atau masih (belum punya pacar)
• Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya penuh dengan benyolan penuh dengan siloka
• Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu, pada jaman dahulu kadang-kadang anak-anak mereka tidak tahu.
• Di beberapa daerah di wilayah pasundan kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu. Seperti orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak perempuan mengerti dengan maksud itu, maka apabila mereka setuju akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siam (binih waluh siam). Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah diteundeunan omong (disimpan ucapannya).
Narosan (Lamaran) : Dilaksanakan oleh orang tua calon pengantin beserta keluarga dekat, yang merupakan awal kesepakatan untuk menjalin hubungan lebih jauh. Pada pelaksanaannya orang tua anak laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang, seperti yaitu :
• Lemareun, (seperti daun sirih, gambir, apu )
• Pakaian perempuan
• Cincin meneng
• Beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai kaum perempuan terutama setelah melahirkan
• Uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu seserahan
Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu tidak lepas dari simbol dan makna seperti :
• Sirih, bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan rasanya pedas. Gambir rasanya pahit dan kesat. Apu rasanya pahit. Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat menyehatkan tubuh dan mencegah bau mulut.
• Cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya
• Pakaian perempuan, mengandung makna sebagai tanda mulainya tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan
• Beubeur tameuh, mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak
Tunangan : Pada tunangan dilakukan patukeur beubeur tameuh, yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos pada si gadis.
Seserahan : Dilakukan 3-7 hari sebelum pernikahan, yaitu calon pengantin pria membawa uang, pakaian, perabot rumah tangga, perabot dapur, makanan dan lainnya.

Seminggu atau 3 hari menjelang peresmian pernikahan, di rumah calon mempelai berlangsung sejumpah persiapan yang mengawali proses pernikahan, yaitu Ngebakan atau Siraman. Berupa acara memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin, acara berlangsung siang hari di kediaman masing-masing calon mempelai. Bagi umat muslim, acara ini terlebih dahulu diawali dengan pengajian. Tahapan acara siraman adalah:
• Ngecagkeun Aisan. Calon pengantin wanita keluar dari kamar dan secara simbolis digendong oleh sang ibu, sementara ayah calon pengantin wanita berjalan di depan sambil membawa lilin menuju tempat sungkeman. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum resepsi pernikahan, sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orang tua calon pengantin. Property yang digunakan:
o Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh buah. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari dalam seminggu
o Kain putih, yang mengandung makna niat suci
o Bunga tujuh rupa, mengandung makna bahwa perilaku kita, selama tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik.
o Bunga hanjuang, mengandung makna bahawa kedua calon pengantin akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga.
Langkah-langkah upacara ini adalah:
• Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil membawa lilin/ palika yang sudah menyala,
• Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan sambil dililit (diais )oleh ibunya.
• Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan
• Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan kecapi suling dalam lagu ayun ambing.

Ngaras
Permohonan izin calon mempelai wanita kemudian sungkem dan mencuci kaki kedua orangtua pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah upacara ngecagkeun aisan. Pelaksaannya sebagai berikut:
Calon pengantin perempuan bersujud dipangkuan orang tuanya sambil berkata:
“Ema, Bapa, disuhunkeun wening galihnya, jembar manah ti salira. Ngahapunteun kana sugrining kalepatan sim abdi. Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul. Hapunten Ema, hapunten Bapa hibar pangdu’a ti salira.”
Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala anaknya:

“Anaking, titipan Gusti yang Widi. Ulah salempang hariwang, hidep sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah, pidu’a sareng pangampura, dadas keur hidep sorangan geulis”
Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman.
• Pencampuran air siraman. Kedua orangtua menuangkan air siraman ke dalam bokor dan mengaduknya untuk upacara siraman.
• Siraman. Diawali musik kecapi suling, calon pengantin wanita dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu, kemudian ayah, disusul oleh para sesepuh. Jumlah penyiram ganjil; 7, 9 dan paling banyak 11 orang. Secara terpisah, upacara yang sama dilakukan di rumah calon mempelai pria. Perlengkapan yang diperlukan adalah air bunga setaman (7 macam bunga wangi), dua helai kain sarung, satu helai selendang batik, satu helai handuk, pedupaan, baju kebaya, payung besar, dan lilin.

Pelaksanaan upacara siraman seperti berikut:
1. Sesudah membaca doa, Ayah calon pengantin langsung menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakunya. Setelah itu diteruskan oleh Ibunya sama seperti tadi. Dan dilanjutkan oleh kerabat yang harus sudah menikah.
2. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan malafalkan jangjawokan (mantra) seperti berikut:
cai suci cai hurip
cai rahmat cai nikmat
hayu diri urang mandi
nya mandi jeung para Nabi
nya siram jeung para Malaikat
kokosok badan rohani
cur mancur cahayaning Allah
cur mancur cahayaning ingsun
cai suci badan suka
mulih badan sampurna
sampurna ku paraniam
• Potong rambut atau Ngerik. Calon mempelai wanita dipotong rambutnya oleh kedua orangtua sebagai lambing memperindah diri lahir dan batin. Dilanjutkan prosesi ngeningan (dikerik dan dirias), yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah, kuduk, membentuk amis cau/sinom, membuat godeg, dan kembang turi. Perlengkapan yang dibutuhkan: pisau cukur, sisir, gunting rambut, pinset, air bunga setaman, lilin atau pelita, padupaan, dan kain mori/putih. Biasanya sambil dilantunkan jangjawokan juga:
Peso putih ninggang kana kulit putih
Cep tiis taya rasana
Mangka mumpung mangka melung
Maka eunteup kana sieup
Mangka meleng ka awaking, ngeunyeuk
seureuh
• Rebutan Parawanten. Sambil menunggu calon mempelai dirias, para tamu undangan menikmati acara rebutan hahampangan danbeubeutian. Juga dilakukan acara pembagian air siraman.
• Suapan terakhir. Pemotongan tumpeng oleh kedua orangtua calon mempelai wanita, dilanjutkan dengan menyuapi sang anak untuk terakhir kali masing-masing sebanyak tiga kali.
• Tanam rambut. Kedua orangtua menanam potongan rambut calon mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan.
Lalu dilanjutkan dengan Ngeuyeuk Seureuh. Kedua calon mempelai meminta restu pada orangtua masing-masing dengan disaksikan sanak keluarga. Lewat prosesi ini pula orangtua memberikan nasihat lewat lambang benda-benda yang ada dalam prosesi. Lazimnya, dilaksanakan bersamaan dengan prosesi seserahan dan dipimpin oleh Nini Pangeuyeuk (juru rias). Kata ngeuyeuk seureuh sendiri berasal dari ngaheuyeuk yang ngartinya mengolah. Acara ini biasanya dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah.

Pandangan hidup orang Sunda senantiasa dilandasi oleh tiga sifat utama yakni silih asih, silih asuh, dan silih asah atau secara literal diartikansebagai saling menyayangi, saling menjaga, dan mengajari. Ketiga sifat itu selalu tampak dalam berbagai upacara adat atau ritual terutama acara ngeuyeuk seureuh. Diharapkan kedua calon pengantin bisa mengamalkan sebuah peribahasa kawas gula jeung peuet (bagaikan gula dengan nira yang sudah matang) artinya hidup yang rukun, saling menyayangi dan sebisa mungkin menghindari perselisihan. Tata cara Ngeuyeuk Sereuh:
1. Nini Pangeuyeuk memberikan 7 helai benang kanteh sepanjang 2 jengkal kepada kedua calon mempelai. Sambil duduk menghadap dan memegang ujung-ujung benang, kedua mempelai meminta izin untuk menikah kepada orangtua mereka.
2. Pangeuyeuk membawakan Kidung berisi permohonan dan doa kepada Tuhan sambil nyawer (menaburkan beras sedikit-sedikit) kepada calon mempelai, simbol harapan hidup sejahtera bagi sang mempelai.
3. Calon mempelai dikeprak (dipukul pelan-pelan) dengan sapu lidi, diiringi nasihat untuk saling memupuk kasih sayang.
4. Kain putih penutup pangeuyeukan dibuka, melambangkan rumah tangga yang bersih dan tak ternoda. Menggotong dua perangkat pakaian di atas kain pelekat; melambangkan kerjasama pasangan calon suami istri dalam mengelola rumah tangga.
5. Calon pengantin pria membelah mayang jambe dan buah pinang. Mayang jambe melambangkan hati dan perasaan wanita yang halus, buah pinang melambangkan suami istri saling mengasihi dan dapat menyesuaikan diri. Selanjutnya calon pengantin pria menumbuk alu ke dalam lumping yang dipegang oleh calon pengantin wanita.
6. Membuat lungkun, yakni berupa dua lembar sirih bertangkai berhadapan digulung menjadi satu memanjang, lalu diikat benang. Kedua orangtua dan tamu melakukan hal yang sama, melambangkan jika ada rezeki berlebih harus dibagikan.
7. Diaba-abai oleh pangeuyeuk, kedua calon pengantin dan tamu berebut uang yang berada di bawah tikar sambil disawer. Melambangkan berlomba mencari rezeki dan disayang keluarga.
8. Kedua calon pengantin dan sesepuh membuang bekas ngeuyeuk seureuh ke perempatan jalan, simbolisasi membuang yang buruk dan mengharap kebahagiaan dalam menempuh hidup baru.
9. Menyalakan tujuh buah pelita, sebuah kosmologi Sunda akan jumlah hari yang diterangi matahari dan harapan akan kejujuran dalam mebina kehidupan rumah tangga.
Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga calon pengantin. Rombongan keluarga calon pengantin Pria datang ke kediaman calon pengantin perempuan. Selain membawa mas kawin, biasanya juga membawa peralatan dapur, perabotan kamar tidur, kayu bakar, gentong (gerabah untuk menyimpan beras). Di daerah Priangan, susunan acara upacara akad nikah biasanya sebagai berikut:
• Pembukaan:
1. Penyambutan calon pengantin Pria, dalam acara ini biasanya dilaksanan upacara mapag.
2. Mengalungkan untaian bunga melati
3. Gunting pita
• Penyerahan calon Pengantin Pria:
1. Yang mewakili pemasrahan calon pengantin pria biasanya adalah orang yang dituakan dan ahli berpidato.
2. Yang menerima dari perwakilan wanita juga diwakilkan
• Akad Nikah:
1. Biasanya diserahkan pada KUA
2. Pada hari pernikahan, calon pengantin pria beserta para pengiring menuju kediaman calon pengantin wanita, disambut acara Mapag Penganten yang dipimpin oleh penari yang disebut Mang Lengser. Calon mempelai pria disambut oleh ibu calon mempelai wanita dengan mengalungkan rangkaian bunga. Selanjutnya upacara nikah sesuai agama dan dilanjutkan dengan sungkeman dan sawer.
Setelah akad nikah, masih dilakukan beberapa upacara, yaitu: Saweran. Saweran merupakan upacara memberi nasihat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan setelah acara akad nikah. Melambangkan Mempelai beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. Kata sawer berasal dari kata panyaweran , yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. Untuk menyawer, menggunakan bokor yang diisi uang logam, beras, irisan kunyit tipis, permen. Kedua Mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung, seiring kidung selesai di lantunkan, isi bokor di tabur, hadirin yang menyaksikan berebut memunguti uang receh dan permen. Bahan-bahan yang diperlukan dan digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru ini, seperti :
1. beras yang mengandung symbol kemakmuran. Maksudnya mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur
2. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir dan yatim
3. kembang gula, artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga.
4. kunyit, sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup berumah tangga bisa meraih kejayaan.
Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan, artinya kita harus bersifat dermawan. Syair-syair yang dinyanyikan pada upacara adat nyawer adalah sebagai berikut :

KIDUNG SAWER
Pangapunten kasadaya
Kanu sami araya
Rehna bade nyawer heula
Ngedalkeun eusi werdaya
Dangukeun ieu piwulang
Tawis nu mikamelang
Teu pisan dek kumalancang

Megatan ngahalang-halang
Bisina tacan kaharti
Tengetkeun masing rastiti
Ucap lampah ati-ati
Kudu silih beuli ati
Lampah ulah pasalia
Singalap hayang waluya
Upama pakiya-kiya
Ahirna matak pasea
Meuleum Harupat ( Membakar Harupat )

Mempelai pria memegang batang harupat,pengantin wanita membakar dengan lilin sampai menyala. Harupat yang sudah menyala kemudian di masukan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita, diangkat kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh jauh. Melambangkan nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga. Fungsi istri dengan memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman.

Buka pintu

Diawali mengetuk pintu tiga kali. Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari dalam dan luar pintu rumah. Setelah kalimat syahadat dibacakan, pintu dibuka. Pengantin masuk menuju pelaminan..Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki seperti berikut ini :
KENTAR BAYUBUD
Istri : Saha eta anu kumawani
Taya tata taya bemakrama
Ketrak- ketrok kana panto

Laki-laki : Geuning bet jadi kitu
Api-api kawas nu pangling
Apan ieu teh engkang
Hayang geura tepung
Tambah teu kuat ku era
Da diluar seueur tamu nu ningali

Istri : Euleuh karah panutan

Nincak Endog (Menginjak Telur)
Mempelai pria menginjak telur di baik papan dan elekan (Batang bambu muda), kemudian mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria dengan air di kendi, me ngelapnya sampai kering lalu kendi dipecahkan berdua. Melambangkan pengabdian istri kepada suami yang dimulai dari hari itu.
Ngaleupas Japati ( Melepas Merpati )
Ibunda kedua mempelai berjalan keluar sambil masing masing membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan terbang di halaman. Melambang kan bahwa peran orang tua sudah berakhir hari itu karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri.
Huap Lingkung (Suapan)
1. Pasangan mempelai disuapi oleh kedua orang tua. Dimulai oleh para Ibunda yang dilanjutkan oleh kedua Ayahanda.
2. Kedua mempelai saling menyuapi, Tersedia 7 bulatan nasi punar ( Nasi ketan kuning ) diatas piring. Saling menyuap melalui bahu masing masing kemudian satu bulatan di perebutkan keduanya untuk kemudian dibelah dua dan disuapkan kepada pasangan .
Melambangkan suapan terakhir dari orang tua karena setelah berkeluarga, kedua anak mereka harus mencari sendiri sumber kebutuhan hidup mereka dan juga menandakan bahwa kasih sayang kedua orang tua terhadap anak dan menantu itu sama besarnya.

Pabetot Bakakak (Menarik Ayam Bakar)
Kedua mempelai duduk berhadapan sambil tangan kanan mereka memegang kedua paha ayam bakakak di atas meja, kemudian pemandu acara memberi aba.
3. Sistem Waris di dalam suku Sunda
Istilah waris berasal dari bahasa Arab. Menurut Teer Haar hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.
Sistem pembagian waris di dalam suku sunda sama seperti pembagian menurut hukum islam yakni :
Empat Golongan yang Berhak Menerima Warisan :
a. Golongan I
Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat ¼ bagian.
Ayah
Ibu
Pewaris
Saudara
Saudara
b. Golongan II
Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris.
Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat ¼ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari ¼ bagian
c. Golongan III
Kakek
Nenek
Kakek
Nenek
Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah.
Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi ½ bagian untuk garis ayah dan ½ bagian untuk garis ibu.
d. Golongan IV
Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat ½ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya.
3. Sistem Pidana di dalam suku Sunda
Pada asasnya, secara substansial sistem hukum pidana adat sunda berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat sunda dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius magis, komunal dengan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individu akan tetapi keadilan secara bersama. Konsekuensi logis dimensi demikian maka penyelesaian dalam suatu masyarakat adat berlandaskan pada dimensi penyelesaian yang membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan. Tegasnya, hukum pidana adat lebih mengkedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Soepomo menyebutkan dalam sistem hukum pidana adat tujuan dijatuhkannya sanksi adat sebagaimana berlaku dan dipertahankan pada suatu masyarakat adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera akan tetapi adalah untuk memulihkan perimbangan hukum yang terganggu dengan terjadinya suatu pelanggaran adat. Perimbangan hukum itu meliputi pula perimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sunda berasal dari kata Su = Bagus/ Baik, segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, orang Sunda diyakini memiliki etos/ watak/ karakter Kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup dan bisa juga juga berasal dari bahasa Sansekerta yakni sund atau suddha yang berarti bersinar, terang, atau putih
Sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia, suku Sunda memiliki kharakteristik yang membedakannya dengan suku lain. Keunikan kharakteristik suku Sunda ini tercermin dari kebudayaan yang mereka miliki baik dari sistem kekerabatan, tata cara perkawinan, pembagian waris, dan pidana,segi agama, mata pencaharian, kesenian, dan lain sebagainya.

B. Saran
Suku sunda sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia haruslah dijaga kebudayaan yang terkandung didalamnya mengingat keragaman dan keunikan kebudayaan ini sunggulah unik dan menarik dan merupakan salah satu warisan nenek moyang bangsa indonesia yang wajib dilestarikan oleh para generasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :
Koentjaraningrat . Pengantar Ilmu Antropologi.Edisi Revisi Rineka Cipta.Jakarta.2009.

Wiranata,I Gede A.B. Hukum Adat Indonesia : Perkembangannya dari Masa ke masa. Departemen Pendidikan Nasional.Jakarta.2003
Internet :

http://indoculture.wordpress.com/2008/08/13/adat-perkawinan-sunda/

http://kultivar.blogspot.com/2008/02/sistem-kekerabatan-dan-perkawinan.html

http://sakola-sukron.blogspot.com/2007/10/kekerabatan-urang-sunda.html

http://sidaus.wordpress.com/2008/05/28/pembagian-harta-warisan/

http://www.kasundaan.org/id/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=82

http://www.forumbebas.com/thread-22622.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Sunda

http://3gplus.wordpress.com/2008/04/10/kebudayaan-suku-sunda-2/

Resume Buku Perdata

PENGANTAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Penulis: Titik Triwulan Tutik, S. H., M. H
Editor: Rina
Desain Cover: Sulitno Harahap
Jakarta – Indonesia
Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
14 x 20,5 cm
ISBN 979-24-1115-1
Cetakan Pertama September 2006

Biodata Penulis

Titik Triwulan Tutik, S. H., M. H., lahir di Tuban, 29 Maret 1968. Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Menengah (SMA) diselesaikan di kota kelahirannya. Setelah menyelesaikan sarjana hukum, melanjutkan ke Program Ilmu Hukum Universitas Airlangga (2003-2005) dengan Beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS). Sekarang penulis sedang melanjutkan studi di Program Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai Dosen Tetap di STAIN Palangkaraya dan sejak 2001 penulis sebagai Dosen Tetap di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Tesis masternya tentang “Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945” telah diterbitkan oleh Prestasi Pustaka (2005), sedangkan Buku Pokok-Pokok Hukum Tata Negara (Prestasi Pustaka, 2005) menjadi salah satu bacaan wajib bagi mahasiswa. Sementara Kata yang lain Pengantar Hukum (Prestasi Pustaka, 2006), dan tinjauan Yuridis Hukum serta Kewajiban Pendidik Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen (Persati Pustaka, 2006). Tidak kurang dari 25 tulisan ilmiah tentang hukum, pendidikan, seni dan budaya serta gender telah dimuat dalam beberapa Jurnal Ilmiah, Majalah Pendidikan, Majalah Keagamaan dan Majalah Seni Budaya.

BAB II
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA INDONESIA
Oleh :
Danu Tri Satrio

A. Sistematika Hukum Perdata di Indonesia
Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu : 1). Hukum perorangan. 2). Hukum keluarga. 3). Hukum harta kekayaan. 4). Hukum waris.
• Hukum perorangan (personenrecht), yang memuat antara lain: 1). Peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, kewenangan hukum, domisili dan catatan sipil. 2). Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu. 3). Hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan tersebut.
• Hukum keluarga (familirecht) yang memuat antara lain: 1). Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami dan isteri. 2). Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. 3). Perwalian, hubungan antara wali dengan anak. 4). Pengampuan, hubungan antara orang yang diletakan di bawah pengampuan karena gila atau kurang sehat atau karena pemborosan.
• Hukum Harta Kekayaan (vermogenrecht) yang mengatur tentang hubungan hukum yang dinilaikan dengan uang. Hukum ini meliputi: 1). Hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang, meliputi : a). hak kebendaan, yaitu hak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat. b). hak mutlak, hak suatu benda yang tidak dapat terlihat, misalnya, hak seorang pengarang atas karanganya, hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dll. 2). Hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
• Hukum Waris (efrecht), adalah hukum yang mengatur tentang benda dan kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa hukum tersebut mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.
Hukum Perdata tertulis Indonesia yang terkemas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pertama kali diundangkan melalui Staatsblad 1847-23 dengan publikasi 30 April 1847, dan dinyatakan masih berlaku berdasarkan pasal 1 aturan peralihan UUD 1945.
Sesuai dengan ketentuan pasal 163 I.S diatur tentang penggolongan penduduk di Indonesia. Pada mulanya, Burgerlijk Wetboek hanya berlaku bagi golongan eropa saja, tetapi karena untuk memudahkan hubungan perdagangan dengan golongan Timur Asing Tionghoa, maka Staatblad 1917-129 jo Staatblad 1919-81, Staatblad 1924-557 dan Staatblad 1925-92, Burgerlijk Wetboek diterapkan bagi golongan Asing Timur Tionghoa. Kemudian ketentuan pada pasal 131 ayat 6 I.S, Burgerlijk Wetboek tidak berlaku bagi golongan Bumi Putera, kecuali jika pihak yang bersangkutan secara sukarela menundukan diri (Stb. 1917-12). Kemudian berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada ketua seluruh pengadilan negeri di Indonesia, untuk menyatakan bahwa BW, yaitu pasal 108,110,284, ayat 3, 1238, 1460, 1579, 1603 dan 1682 tidak berlaku lagi.
Berdasarkan sistematika yang ada di KUH Perdata (BW) diatas, hukum Perdata terdiri atas 4 bagian buku, yaitu:
1. Buku I perihal orang (van personen), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
2. Buku II perihal benda (van Zaken), yang memuat hukum Benda dan hukum Waris.
3. Buku III perihal perikatan (Van Verbintenniissen), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu.
4. Buku IV perihal pembuktian kadaluarsa (Van Bewijsen Verjaring ), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.
Berkaitan dengan hal tersebut dilihat dari segi isi masing-masing buku dalam KUH Perdata, maka substansi KUH Perdata terbagi dalam 2 bagian yaitu:
1. Buku I, II dan III berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil.
2. Buku IV berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata formil.
Ditinjau dari segi perkembangan hukum perdata di Indonesia sekarang menunjukan tendensi perubahan. Sebagaimana sistematika hukum hukum perdata Belanda yang diundangkan pada tanggal 3 Desember 1987 Stb. 590 dan mulai berlaku 1 April 1988 meliputi lima buku, yaitu:
1. Buku I tentang Hukum Orang dan Keluarga (Personen-en-Famili-erecht)
2. Buku II tentang Hukum Badan Hukum (Rechtpersoon)
3. Buku III tentang Hak Kebendaan (Van Zaken)
4. Buku IV tentang hukum perikatan (Van Verbintennissen)
5. Buku V tentang Daluarsa (Van Verjaring).

B. Eliminasi dan Reduksi Pasal-Pasal KUH Perdata (BW)
BW sekarang bukanlah KUH Perdata yang berlaku secara menyeluruh, sebagaimana mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1848, tetapi beberapa ketentuan telah mengalami eliminasi, baik karena peraturan perundang-undangan nasional di lapangan perdata yang menggantikanya, ataupun dikesampingkan dan mati oleh putusan-putusan hakim yang merupakan yurispudensi karena ketentuan-ketentuan BW dianggap tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.
1. Pasal-pasal yang masih berlaku penuh :
a) Pasal tentang benda bergerak, pasal 505,509-518 KUH Perdata
b) Pasal tentang penyerahan benda bergerak, pasal 612 dan 613 KUH Perdata
c) Pasal tentang bewoning, ini hanya mengenai rumah pasal 826-827 KUH Perdata
d) Pasal tentang hukum Waris, pasal 830-1130 KUH Perdata. Walaupun ada beberapa pasal dalam hukum waris yang juga mengenai tanah, diwarisi menurut hukum yang berlaku bagi si pewaris.
e) Pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan (prevelige) pasal 1130-1149 KUH Perdata.
f) Pasal –pasal tentang gadai, karena gadainya melulu mengenai benda bergerak, pasal 1150-1160 KUH Perdata.
2. Pasal-pasal yang tidak berlaku:
a) Pasal-pasal tentang benda tidak bergerak yang selalu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah
b) Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah
c) Pasal-pasal tentang penyerahan benda-benda tidak bergerak, tidak pernah berlaku
d) Pasal-pasal tentang kerja rodi, pasal 673 KUH Perdata
e) Pasal-pasal hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga, pasal 625-672 KUH Perdata
f) Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan, pasal 674-710 KUH Perdata
g) Pasal-pasal tentang hak postal, pasal 711-719 KUH Perdata
h) Pasal-pasal tentang hak Erpacht, pasal 720-736 KUH Perdata
i) Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh, pasal 737-755 KUH Perdata.
3. Pasal-pasal yang berlaku tetapi tidak penuh:
a) Pasal-pasal tentang benda pada umumnya
b) Pasal-pasal tentang cara membedakan benda, pasal 503-505 KUH Perdata
c) Pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak diantara pasal 529-568 KUH Perdata
d) Pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah, terletak diantara pasal 570 KUH Perdata
e) Pasal tentang hak memungut hasil sepanjang tidak mengenai tanah, pasal 756 KUH P erdata
f) Pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah, pasal 818 KUH Perdata
g) Pasal-pasal tentang hipotek sepanjang tidak mengenai tanah.
Adapun pasal pasal-pasal yang merupakan pelaksanaan atau berkaitan dengan pasal-pasal yang tidak berlaku lagi, meskipun tidak secara tegas dicabut dan diletakan diluar buku II, yaitu pasal 1588-1600 buku III tentang sewa menyewa tanah, pasal 1955 dan 1963 buku IV Verjaring sebagai upaya untuk mendapatkan hak eigendom atas tanah, oleh para ahli dianggap tidak berlaku lagi.

BAB III
HUKUM TENTANG ORANG
(PERSONENNRECHT)
Oleh :
Efa Desiriani

KONSEP DASAR
Istilah hukum (tentang) orang berasal dari terjemahan kata personennrecht (belanda) atau personal law (inggris). Pengertian hukum menurut subekti adalah peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-hak nya itu serta hal-hal yang mempengarui kecakapan itu. Pengertian ini merujuk hukum orang dari aspek ruang lingkupnya,yang meliputi subyek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.tetapi apabila dikaji secara mendalam definisi tersebut kurang lengkap karena dalam hukum orang juga diatur tentang domisili dan catatan sipil.
Hukum (tentang) orang dalam BW diatur dalam buku I yang berjudul van personen. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan menyatakan bahwa pemberian judul tersebut pada dasarnya kurang tepat dan lebih tepat berjudul “personen en familie recht”. Dasar pemikiran tersebut melihat bahwa keberadaan seseorang tidak lepas dari keluarga, selain itu dalam buku I tersebut diatur juga tentang hukum keluarga.

SUBYEK HUKUM
Istilah subyek hukum yang berasal dari terjemahan bahasa belanda rechtsubject atau law subject (inggris). Secara umum rechtsubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.
Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal dua macam subyek hukum yaitu manusia dan badan hukum.
Selain subyek hukum, dikenal obyek hukum sebagai lawan dari subyek hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum.

Konsepsi manusia sebagai subyek hukum
Manusia dalam eksistensinya dapat dipandang dalam dua pengertian, yaitu :
1. Manusia sebagai makhluk biologis
2. Manusia sebagai makhluk yuridis
“Manusia” dalam pengertian “biologis” ialah gejala dalam alam, gejala biologika, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Sedangkan “orang” dalam pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup masyarakat.dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau person.
Ada dua alasan yang dikemukakan oleh para ahli hukum modern tersebut, yaitu :
– Manusia mempunyai hak-hak subyektif
– Kewenangan hukum,Yaitu kecakapan untuk menjadi subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban)
Manusia sebagai”rechtspersonlijkheid” dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia.pengecualian mulainya subyek hukum dalam BW disebutkan dalam pasal 2 yang menentukan sebagai berikut:
“anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dalam dilahirkan, bialamana juga kepentingan si anak menghendakinya”.
“mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.
Ketentuan yang termasuk dalam pasal 2 BW diatas ini sering “rechtsfictie”. Ketentuan ini sangat penting artinya dalam hal warisan misalnya.
Syarat-syarat pelaksanaan pasal 2 BW tersebut menurut soetojo prawiwirohamidjo dan marthalena pohan, memberikan implikasi:
Bahwa anak itu telah lahir atau pada saat penentuan hak dilaksanakan, sibayi tersebut telah dibenihkan.Bahwa ia lahir hidup, karena bila ia teah meninggal waktu dilahirkan, maka ia dianggap sebagai tidak pernah ada.Bahwa kepentingan itu membawa serta tuntutan akan hak-haknya.misalnya warisan dan lainnya.

Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan”tidak cakap” untuk melakukan perbuatan hukum adalah:
  • Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melamgsungkan perkawinan.
  • Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun keatas) tetapi berada dibawah pengawasan atau pengampuan.
  • Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.
  • Seorang perempuan yang bersuami dalam melakukan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya.
    Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid) adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu Peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.
    Orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curtele) dalam melakukian perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampuannya (curator). Sedangkan penyelesaiannya hutang-piutang orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh balai harta peninggalan (weeskamer).
    Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum(rechtspersonlijkheid) yakni pendukung hak dan kewajiban.Dengan demikian rechtsbevoeghied adalah syarat khusus untuk melakukan perbuatan hukum.

Badan Hukum
Dalam pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat, disamping manusia sebagai pembawa hak, didalam hukum juga badan hukum (rechtsperson) atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka hakim.
Unsure-unsur badan hukum antara lain:
– Mempunyai perkumpulan
– Mempunyai tujuan tertentu
– Mempunyai harta kekayaan
– Mempunyai hak dan kewajiban
– Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.
Sebagaimana subyek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (rechtsbettrekking/rechtsverhouding), baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, maupun antara badan hukum dengan orang (naturlijkperson). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian jual beli,tukar menukar,dan sewa menyewa.
Hal ini dapat dikatakan bahwa badan hukum adalah orang (badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum merupakan subyek didalam hukum, yang bearti pula dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia.dengan demikian badan hukum tersebut singkatnya diperlakukan sepenuhnya sebagai layaknya seorang manusia.
Dengan demikian “badan hukum” ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung dilapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan,melahirkan anak dan sebagainya.

Teori Badan Hukum
Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, dapat ditelusuri melalui dua jenis penafsiran yaitu:
Penafsiran dogmatis: yaitu dengan mengajukan asas kemudian dengan abstraksi memecahkan asas umum tersebut (abstracheren)
Penafsiran teleologis: yaitu menyelidiki dengan mengingat tujuan peraturan-peraturan yang ada sampai dimana peraturan itu dapat berlaku bagi badan hukum.

Teori Harta Kekayaan Bertujuan (doel vermogenstheorie)
Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun kata teori ini ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang tetapikekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan terikat pada tujuan tertentu.

Teori Organ
Badan hukum menurut teori ini tidak abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek. Tetapi badan hukum adalah sesuatu organism yang rill, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus anggota-anggotanya) seperti manusia biasa yang mempunyai organ (panca indera) dan sebagainya.

Teori Pemilikan Bersama
Teori ini didukung juga oleh Rodolf Von Jhering (1818-1892)dengan nama teori kekyaan bersama (Collectief Vermogens Theorie). Teori ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum:
-Manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya
– Anggota-anggota badan hokum
– Mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan(stiftung)

Teori Kekayaan Yuridis
Menurut teori ini badan hukum ini dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sebagai demikian itu.

Pembagian Badan Hukum
Badan hukum dapat dibedakan berdasarkan bentuknya yang terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu (1) badan hukum public dan (2) badan hukum privat.badan hukum public atau termasuk badan hukum privat ada dua macam
Berdasarkan terjadinya,yakni badan hukum privat didirikan oleh perseorangan, sedangkan badan hukum public didirikan oleh pemerintah/Negara.
Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum atau tidak.kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum public. Tetapi kalau lapangan pekerjaannya kepentingan perseorangan, maka badan hukum itu termasuk badan hukum privat.

Pengaturan Badan Hukum
BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum. Dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada buku II title IX 1653 sampai dengan 1665 dengan istilah “Van Zedelijk Lichmen” yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam buku III tentang perikatan. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah person, maka seharusnya dimasukkan dalam buku I tentang orang.
Peraturan-peraturan badan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan badan hukum, stb 1927 No. 156 tentang gereja dan organisasi-organisasi agama, stv 1939 No. 570 jo. 717 tentang badan hukum Indonesia.

Syarat-syarat badan hukum
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan badan usaha, agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (rechtperson). Menurut doktrin syarat-syaratnya adalah

Adanya harta kekayaan yang terpisah
Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelier/pemerintahan untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan badan hukum yang bersangkutan.

Mempunyai tujuan tertentu
Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idil maupun tujuan komersil yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Mempunyai kepentingan sendiri
Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan senidiri,dan dapat menuntut serta mempertahankan terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

Ada organisasi yang teratur
Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak meawakili badan hukum, bagaimana organ badan hukum itu dipilih, diganti dan sebagainya.diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota. Dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

TEMPAT TINGGAL(DOMICILIE)
Pengertian
Menurut Vollmar tempat tinggal merupakan tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Adapun yang dimaksud perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, hibah, leasing dan sebagainya. Tujuan dari penentuan domisili tersebut adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya.

Macam Domisili
Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang mengaturnya, yaitu menurut Common Law (sisten anglo saxon inggris) dan hukum eropa continental. Dalam Common Law Domisili dibedakan menjadi tiga macam yaitu:
Domicilie of origin Yaitu tempat tinggal seseorang yang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah.
Domicilie of origin domicilie of dependence Yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh domisili dari ayahnya bagi anak yang belum dewasa.

CATATAN SIPIL
Lembaga catatan sipil tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mencatat selengkap dan sejelas-jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar benarnya mengenai semua kejadian antara lain (1) kelahiran (2) pengakuan (terhadap kelahiran) (3) perkawinan dan perceraian (4) kematian, dan (5) ijin kawin.

Konsep Dasar Catatan Sipil
Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan atau serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta member kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran,pengakuan, perkawinan dan kematian.

Jenis-Jenis Catatan Sipil
Akta Kelahiran
Akta kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akta kelahiran bermanfaat antara lain(1) memudahkan pembuktian dalam hal kewarisan (2) persyaratan untuk diterima dilembaga pendidikan dan (3) persyaratan bagi seseorang yang masuk sebagai pegawai pemerintahan.
Akta kelahiran terdiri dari (1) akta kelahiran umum (2) akta kelahiran istimewa (3) akta kelahiran luar biasa (4) akta kelahiran tambahan.

Akta kelahiran umum
Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang di sampaikan dalam waktu yang di tentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa untuk semua golongan,kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Esensi dari akta kelahiran umum adalah di sampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

Akta kelahiran istimewa
Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang di sampaikan setelah melewati batas waktu yang di tentukan oleh perundang-undangan. Batas waktu lewat yakni melebihi 60 hari.

Akta kelahiran luar biasa
Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada jaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai 31Desember 1949 dan kelahiran tersebutatatan Sipil Setempat.

Akta Kelahiran Tambahan
Akta kelahiran tambahan adalah akata kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 januari 1967 sampai 31 Maret 1983, yang tunduk pada stb. 1920 No. 752 jo Stb. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No. Jo. Stb 1936 No. 607.

Manfaat Akta Catatan Sipil
Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu maupun pemerintah.bagi individu akta catatan sipil memiliki manfaat antara lain (1) menentukan status hukum sesesorang,(2) merupakan alat bukti yang paling kuat dimuka pengadilan dan dihadapan hakim (3) memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Selain itu dalam lapang pandang hukum internasional akta catatan sipil juga diakui sah dalam pergaulan internasional.sedangka dalam pembuktian akta catatan sipil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu hakim dapat memerintahkan agar akta aslinya ditunjukan dalam sidang. Atas dasar ketentuan tersebut, maka kutipan bukan lagi merupakan bukti.akan tetapi khusus mengenai kutipan dari daftar catatan sipil tetap merupakan bukti yang sempurna sejauh tidak ada tuduhan bahwa kutipan tersebut palsu.

BAB IV
HUKUM KELUARGA

Oleh :
Raden Roro Poppy Labonita

A. KONSEP DASAR

  1. Istilah Dan Definisi Hukum Keluarga
    Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan Familierecht (Belanda) atau law of familie (Inggris). Dalam definisi ini setidaknya memuat dua hal penting yaitu, kaidah hukum dan subtansi (ruang lingkup) hukum. Kaidah hukum meliputi hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis. Hukum keluarga tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Undang-undang, traktat, dan yurisprudensi. Hukum keluarga yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
    Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kaitan keluarga yang meliputi:
    (1) Peraturan perkawinandengan segala hal yang lahir dari perkawinan;
    (2) Peraturan perceraian;
    (3) Peraturan kekuasaan orang tua;
    (4) Peraturan kedudukan anak;
    (5) Peraturan pengampunan; dan
    (6) Peraturan perwalian.

  2. Sumber dan Asas Hukum Keluarga
    Pada dasarnya hukum keluarga itu dibagi 2 dapat dibedakan 2 macam, yaitu sumber hukum keluarga tertulis dan sumber huku tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tidak tertulis merupakan norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang serta ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sedangkan sumber huku keluarga yang tertulis berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat).
    Sumber hukum keluarga tertulis yang menjadi rujukan di Indonesia meliputi: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); (2) Peraturan Perkawinan Campuran, (3) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon; (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam); (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan (8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam di Indonesia yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

B. KEKUASAAN ORANG TUA

  1. Hak dan Kewajiban antara Suami Istri
    Hak dan Kewajiban yang harus dipikul oleh suam istri dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:
    (1) Sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri
    (2) Sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami

  2. Hak dan kewajiban Suami Istri terhadap Anak-anaknya
    Dalam Bab XIV KUH Perdata pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
    a. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak

1) Asas Kekuasaan Orang Tua terhadap Pribadi Anak
Menurut Pasal 299 BW menyantakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dari ketentuan pasal 299 tersebut dapat disimpulkan tiga asas kekuasaan orang tua:
1) Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan tidak hanya pada ayah saja;
2) Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itu pun berakhir;
3) Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik

2) Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak
Menurut pasal 298 ayat 1 KUHPerdata jo 46 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tua. Menurut Soetejo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, ketentuan ini lebih merupakan norma kesusilaan daripada norma hukum. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh anak yang masih minderjaring dapat memberikan alasan bagi ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mengambil tindakan-tindakan koreksi terhadap si anak.
Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberikan bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing (pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebgai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.
b. Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak
Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak diatur dalam Pasal 307-318 BW. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 48.
Kekuasaan orang terhadap harta kekayaan anak meliputi:
(1) Mengurus harta kekayaan sianak;
(2) Bertanggung jawab atas harta kekayaan dan hasilnya, apabila diperbolehkan;
(3) Tidak memindahkan tangankan harta kekayaan si anak tanpa ijin si anak atau pengadilan.
c. Hubungan Orang Tua dengan Anak
Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memengang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus keatas dalam keadaan tidak mampu.
3. Hubungan Hukum Bagi Pihak Ketiga
Sebuah ikatan perkawinan penting artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan; sedangkan bagi pihak ketiga terutama penting untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan dan kedudukan anak.
Adapun mengenai kedudukan anak yang berkaitan dengan pihak ketiga sangatlah penting, karena untuk mengetahui asal usul seorang anak sebagai ahli waris orang tuanya. Seorang anak waris yang harus mempunyai hubungan hukum dengan pewaris agar ia berhak sebagai waris yang sah.

C. PERWALIAN
1. Konsep Dasar Perwalian
Pada dasarnya setiap orang mempunyai ‘kekuasaan berhak’ karena ia merupakan subyek hukum. Tetapi tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Secara umum, orang-orang yang disebut meerderjarigheid dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika Undang-Undang tidak menentukan demikian. Misalnya, seorang pria yang telah genap mencapai umur 18 Tahun sudah dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Asas Perwalian
Ketentuan tentang perwalian diatur dalam KUHPerdata Pasal 331-344 dan Pasal 50-54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada dibawah perwalian.
a. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi
Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja, hal ini yang dikenal dengan istilah asas tak dapat dibagi-bagi. Asas ini memiliki perkecualian dalam dua hal, yaitu (1) jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama jika ia kawin lagi, suaminya menjadi wali peserta; dan (2) jika dirasa perlu, dilakukan penunjukan seorang pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan minderjarige diluar Indonesia berdasarkan pasal 361 BW.
b. Asas Kesepakatan dari Keluarganya
Menurut pasal 359 B.W menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar pendapat atau memanggil keluarga sedarah atau semenda atau periparan.
Ketentuan ini memiliki makna, bahwa keluarga harus diminta kesepakatannya mengenai perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan kesepakatan. Apabila sesudah ada pemanggilan pihak keluarga tidak datang menghadap, maka dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 524 KUHPer.
c. Orang-orang yang Dipanggil menjadi Wali

Perwalian menurut Hukum Perdata terdiri dari tiga macam, yaitu:
(1) Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu: perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu.
(2) Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal, yaitu: perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya.
(3) Perwalian yang ditentukan oleh hakim.

d. Berakhirnya Perwalian
Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
1) Dalam hubungan dengan keadaan anak
Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena: (1) si anak yang dibawah perwalian telah dewasa; (2) si anak meninggal dunia; (3) timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya; dan (4) pengesahan seorang anak luar kawin.
2) Dalam hubungan dengan tugas wali
Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir karena; (1) wali meninggal dunia; (2) dibebaskan atau dipecat dari perwalian; dan (3) ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian.
Pada setiap akhir perwaliannya,seorang wali wajib mengadakan perhitungan penutup. Perhitungan ini dilakukan dalam hal; (1) perwalian yang sama sekali dihentikan, yaitu kepada ahli warisnya; (2) perwalian dihentikan karena diri wali, yaitu kepada penggantinya; dan (3) ahli waris yang sudah berada dibawah perwalian , kembali lagi berada dibawah kekuasaan orang tua yaitu kepada bapak atau ibu itu.

D. PENGAMPUAN

  1. Konsep Dasar Pengampuan
    Istilah pengampunan berasal dari Bahasa Belanda curatele, yang dalam Bahasa Inggris disebut custody atau interdiction (Perancis). Pengampunan pada hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukan bagi orang dewasa tetapi berhubung dengan suatu hal ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.
    Dapat disimpulkan bahwa persamaan antara kekuasaan orangtua, perwalian dan pengampun adalah kesemuanya mengawasi dan menyelenggarakan hubungn hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak.

  2. Alasan Pengampunan
    Undang-undang menyebutkan tiga alasan untuk pengampunan, yaitu karena: (1) keborosan; (2) Lemah akal budinya misalnya, imbicil atau; dan (3) Kekurangan daya berpikir, misalnya sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering mengamuk. Orang yan telah dewasa tetapi sakit ingatan, pemboros, lemah daya atau tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan, memerlukan pengampunan. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengampun (curator).
    Sesuai dengan pasal 436 B.W., menetapkan bahwa yang berwenang menetapkan pengampunan, ialah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada hukumnya meliputi tempat kediaman orang ynag berada didaerah pengampunan.
    Penetapan dibawah pengampunan dapat dimintakan suami atau istri, keluarga sedarah, kejaksaan, dan dalam lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja. Orang yang di bawah pengampunan disebut curandus; dan akibatnya ia dinyatakan tidak cakap bertindak

  3. Jabatan Pengampu dan Berakhirnya Pengampunan
    Seorang currandus yang mempunyai istri atau suami, maka istri atau suaminyalah yang diangkat sebagai curator, kecuali ada alasan-alasan penting yang menyebabkan bahwa seyogyanya orang lainlah yang diangkat sebagai cirator. Pengampunan berakhir apabila alasan-alasan itu sudah tidak ada lagi. Tentang hubungan hukum antara kuradus dan kurator, tentang syarat-syarat timbul dan hilangnya pengampunan dan sebagainya itu diatur dalam peraturan tentang pengampunan (curtele), antara lain:
    (1) Secara absolut; crandus meninggal atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebab-sebab dan alasan-alasan dibawah pengampunan yang telah dihapus.
    (2) Secara relatif ; curator meninggal, curator dipecat, atau suami diangkat sebagai curator yang dahulunya berstatus sebagai curandus.
    Dengan berakhirnya pengampunan, yang berarti berakhirnya tugas dan kewajiban curator, hal ini membawa serta berakhirnya tugas curator sebagai pengampu pengawas.
    Menurut ketentuan pasal 141 B.W bahwa berakhirnya pengampunan harus diumumkan sesuai dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi seperti pada waktu permulaan pengampunan. Di samping itu bahwa ketentuan-ketentuan berakhirnya perwalian seluruhnya amutatis mutandis berlaku pula berakhirnya pengampunan.

BAB V
TENTANG HUKUM PERKAWINAN
Oleh :
Rika Handayani

A. Pluralisme Hukum Perkawinan Di Indonesia
Hukum perkawinan sebagai bagian dari Hukum Perdata ialah peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Kebanyakan isi peraturan mengenal pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan atau kesopanan.
Hukum perkawinan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:
1. Hukum perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan; misalnya, hak dan kewajiban suami istri.
2. Hukum kekayaan dalam perkawinan yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah.
Di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih pluralistic. Artinya di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan yaitu:
1. Hukum perkawinan menurut hukum perdata barat (WB) diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen.
2. Hukum Perkawinan menurut hukum yang beragama Islam, diperuntukkab bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragam Islam.
3. Hukum Perkawinan menurut hukum adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masing memegang teguh hukum adat.
Namun demikian pada dasarnya hukum perkawinan bagi perpaduan masyarakat asli yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum Perkawinan B.W diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragam Kristen, khususnya kalangan Tionghoa keturunan:

B. Pengertian Perkawinan
Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda, memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama/bersekutu yang kekal.
Sementara menurut Soetoyo Prawirohamidjo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Pendapat lain disampaikan Subekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
Begitupun dengan Kaelany H.D yang mengatakan bahwa, perkawinan adalah akad antara calon suami-isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.
Dasar-dasar dari perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan bersaudara, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. (volwaardig).

  1. Perkawinan Menurut Hukum Perdata
    Dalam Hukum Perdata Barat tidak ditemukan definisi dari perkawinan istilah perkawinan (huwelijk) digunakan dalam dua arti yaitu:
    a) Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti “Setelah Perkawinan” Pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.
    b) Sebagai “suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.
  2. Perkawinan Menurut Hukum Islam
    Ketentuan tentang perkawinan menurut Hukum Perdata Barat sangat berbeda dengan Hukum Islam. Perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan dari antara seorang lak-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.
    Begitupun dengan Kaelany H.D yang mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah.
    Berdasarkan pengertian nikah tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa:
  3. Nikah adalah persetujuan (perjanjian) ataupun suatu akad antara seorang pria dan wali pihak wanita.
  4. Untuk ada (terjadinya) nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.
  5. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat di dalam hukum fiqih.
    Betapa indahnya Hukum Islam mengibaratkan sebuah Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

  6. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebut UUP) menyatakan:
    Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
    Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

  7. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan bathin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
  8. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur bathin berperan penting.

a. Ikatan Lahir Bathin
Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri (hubungan formal).
b. Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita
Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian Undang-Undang ini tidak melegalkam hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau unsur waria dengan waria.
c. Sebagai Suami Isteri
Menurut UPP, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah, bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik syarat intern maupun syarat-syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu: kesepakatan mereka, kecapakan dan juga izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang menyangkut formalita-formalita kelangsungan perkawinan.
d. Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal
Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga karena tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia akan terdiri atas keluarga-keluarga yang berbahagia pula.
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut KUH Perdata maupun ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputra (Huwelijks Ordonnantie Christen), yang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), Undang-Undang Perkawinan mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian.
f. Perkawinan Menurut Hukum Adat
Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat.
Menurut Soekarno, dalam perkawinan menurut adat tak dapat dengan tepat dipastikan bilakah saat perkawinan dimulai. Hal ini berbeda dengan hukum islam atau Kristen waktu ini ditetapkan waktu adalah pasti.
Pada umumnya suatu perkawinan menurut Hukum Adat didahului dengan lamaran (ngalamar).
Perkawinan Adat Indonesia terbagi atas tiga kelompok yaitu:
1. Berdasarkan masyarakat kebapakan (patrilial)
2. Berdasarkan masyarakat kebapakan keibuan (matrilial)
3. Berdasarkan masyarakat keibuan kebapakan (parental)

a. Perkawinan Adat Berdasarkan Masyarakat Kebapakan
Perkawinan disebut “Kawin Jujur” di mana laki-laki memberikan jujur (Tapanuli Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan), Ujung, Sinamot, Pangoli, Boli, Tuhor (Batak), Beli (Maluku) Belis (Timor) kepada calon isterinya. Dengan memberikan jujur ini isteri masuk dalam calon suaminya, sehingga anak-anaknya dilahirkan sebagai warga calon suami.
b. Perkawinan Adat Berdasarkan Masyarakat Keibuan
Dalam masyarakat keibuan tidak dikenal istilah jujur. Pada masyarakat ini laki-laki tinggal dalam keluarga sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai ruang semendo (=aangetrounwde)
Sifat masyarakat matrilineal adalah masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu, misalnya Minangkabau.
Dalam masyarakat matrilineal Minangkabau ada tiga perkembangan masyarakat semendo, yaitu:
a. Kawin semendo bertandang
b. Kawin semendo menatap
c. Kawin semendo bebas
c. Perkawinan Adat Berdasarkan Masyarakat Keibubapakan
Masyarakat parental adalah sifat masyarakat parental adalah masyarkat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu dan garis bapak, misalnya jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi dan Lombok.
Dalam masyarakat parental dikenal pula kebiasaan pembayaran kepada pihak perempuan (huwelijksgift) jika ada perkawinan.

C. Tujuan, Asas, dan Syarat Perkawinan
1. Tujuan Perkawinan
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan:
a) Berlangsung seumur hidup
b) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
c) Suami-isteri membantu untuk mengembangkan diri
Dalam hukum Islam Perkawinan dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktek, antara lain:
a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.
Adapun menurut Kaelany H.D terdapat hikmah di balik perikatan pernikahan antara pria dan wanita antara lain:
1. Hidup tentram dan sejahtera
2. Menghindar perzinahan
3. Memelihara keturunan
4. Memelihara wanita yang bersifat lemah
5. Menciptakan persaudaraan baru
6. Berhubungan dengan kewarisan

Lebih lanjut Abdul Rahman I. Doi mengemukakan manfaat dari perkawinan dalam Islam secara luas antara lain:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

  1. Syarat Perkawinan
    Menurut Undang-Undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain, syarat materiil dan syarat formil.
    a) Syarat Materiil
    Syarat materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi pada pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat materiil meliputi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.
    Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat materiil ini meliputi antara lain:
    • Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 BW).
    • Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang, laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun (Pasal 29 BW).
    • Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (Pasal 34 BW).
    • Harus ada izin dari pihak ke tiga.
    • Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (Pasal 28 BW).

    Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Syarat materiil ini meliputi antara lain:
    • Tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (antar ipar/semenda sangat dekat atau hubungan keduanya (Pasal 30 dan Pasal 31 BW).
    • Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel (Pasal 32 BW).
    • Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah dicerai (reparative huwelijk) untuk yang ke tiga kalinya.

b) Syarat Formil
Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan.

  1. Asas Perkawinan
    a. Asas-asas Perkawinan
    Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) berdasarkan Agama Kristen memiliki beberapa asas antara lain:
  2. Perkawinan berasaskan monogamy, dan melarang poligami (Pasal 27 BW).
  3. Undang-Undang hanya mengenai perkawinan di dalam hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan di muka Kantor Pencatatan Sipil ( Burgerlike Stand ).
  4. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang \hukum keluarga.
  5. Perkawinan hanya syah, apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki UU.
  6. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang.
  7. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami isteri.
  8. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya.
  9. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami isteri.

D. Perjanjian Perkawinan
Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai perjanjian kawin, untuk itu melalui Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia No: MA/0807/75 memberikan pendapat untuk memperlakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam KUHPer bagi yang menundukkan peraturan tersebut, hukum adat bagi golongan Bumi Putera dan Huwelijke Ordonnanite Chirsten Indonesiers (Stb).
Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan:
1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (aanbrengst) yang cukup besar.
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh (failliet), yang lain tidak tersangkut.
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin masing-masing akan bertanggunggugat sendiri-sendiri.

Maksud pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama (Pasal 119 KUHPer). 
Undang-Undang perkawinan menempatkan ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 KUHPer, yaitu pada intinya bahwa suatu perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan hukum, agama, dan kesusilaan

1. Bentuk Perjanjian
Perjanjian kawin menurut KUHPer, harus dibuat dengan akat notaris (Pasal 147). Hal ini, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan:
1) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
2) Untuk adanya kepastian hukum.
3) Sebagai satu-satunya alat bukti yang syah.
4) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelendupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPer.

  1. Isi Perjanjian
    Mengenai isi perjanjian kawin Undang-Undang Perkawinan tidak membahas, yang ada bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.
    Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawinya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    a. Tidak membuat janji-janji (bedingen) yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
    b. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami isteri yang hidup terlama.
    c. Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.
    d. Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar daripada baginya dalam aktiva.
    e. Tidak dibuat janji-janji, bahwa harta perkawinan akan diatur oleh Undang-Undang Negasa Asing.

E. Batalnya Perkawinan
1. Dapat Dibatalkannya Perkawinan
Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan), bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke pengadilan. Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (nieting) atau fasid (verneitgbaar). Suatu akad nikah dikatakan syah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum Islam dikenal sebagai larangan perkawinan (nikah) yang tidak boleh dilanggar, antara lian:
a. Adanya hubungan keluarga yang dekat.
b. Derajat calon suami adalah lebih rendah dari calon isteri.
c. Seorang wanita nikah lagi dalam masa tunggu.
d. Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan pria lain.
e. Seorang suami yang beristrikan empat orang kawin lagi dengan isteri yang ke lima.
2. Alasan Untuk Menuntut Batalnya Perkawinan Dan Orang-Orang Yang Berhak Menuntut Batalnya Perkawinan
Undang-Undang menentukan alasan-alasan untuk menuntut batalnya perkawinan, antara lain:
• Adanya perkawinan rangkap.
• Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak.
• Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan.
• Belum mencapai usia untuk kawin.
• Keluarga sedarah atau semenda.
• Perkawinan antara mereka yang melakukan overspel.
• Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama.
• Tidak izin yang disyaratkan.
• Ketidakwenangan pejabat catatan sipil.
• Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan.

  1. Adanya Perkawinan Rangkap (Dubble Huwelijk)
    Bilamana perkawinan terdahulu itu dibutuhkan karena suatu sebab, maka haruslah diputuskan terlebih dahulu. Karena sebelum adanya putusan tentang pembatalan perkawinan pertama, dan sudah dilakukan lagi perkawinan yang kedua, maka perkawinan yang terakhir ini (perkawinan rangkap) dapat dinyatakan batal.
    Pembatalan adanya perkawinan rangkap dapat dimintakan oleh:
    1) Orang tua
    2) Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas.
    3) Saudara-saudaranya.
    4) Curatornya
    5) Kejaksaan

  2. Tidak Kata Sepakat Pihak-Pihak Atau Salah Satu Pihak
    Menurut ketentuan Pasal 28 KUHPer, bahwa kebebasan memberikan kesepakatan (vrije toesemming) merupakan hakikat daripada perkawinan.

  3. Tiadanya Kecakapan Untuk Memberikan Kesepakatan
    Pembentuk Undang-Undang menganggap bawha setiap orang yang cacat akal budinya selalu diletakkan di bawah pengampuan. Perkawinan seseorang yang gila tetapi tidak diletakkan di bawah pengampuan dapat dinyatakan batal berdasar Pasal 87 KUHPer.

  4. Belum mencapai Usia Untuk Kawin
    Batas usia kawin antara KUHPer, dan Undang-Undang perkawinan berbeda. Menurut KUHPer. Batas usia bagi pria adalah 18 tahun dan wanita adalah 15 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan batas usia kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun.
  5. Keluarga Sedarah atau Semenda
    Perkawinan dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan darah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang bagi mereka karena:
    a) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
    b) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
    c) Ada hubungan darah semenda, yaitu, mertua, anak tiri, memantu dan ibu/bapak tiri. Sedangkan dalam KUHPer. Hal ini diatur dalam Pasal 90 jis 30 dan 31.
  6. Perkawinan Antara Mereka Yang Melakukan Overspel
    Overspel adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang elah menikah atau belum tetapi tidak diikat dalam oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan.
    Adapun persetubuhan yang dimaksud adalah perpaduan antara dua anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912.
    Menurut ketentuan pasal 32 KUHPer, bahwa mereka yang melakukan overspel berdasarkan putusan hakim, dilarang untuk mengadakan perkawinan.

  7. Perkawinan Ketiga Kalinya antara orang yang sama
    KUHPer pada dasarnya melarang seseorang yang melakukan perkawinan ketiga pada orang yang sama atau setelah perceraian atau telah bubar setelah adanya pisah meja dan tempat tidur sebelum jangka waktu satu tahun terlampaui.

  8. Tiada Ijin yang Disyaratkan
    Berdasarkan Pasal 35,36,452 ayat 2 KUHPer., pihak ketiga yang berhak memberikan ijin perkawinan adalah orang tua, kakek dan nenek, atau wali. Perkawinan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak-pihak tersebut menurut Pasal 91 KUHPer., dinyatakan batal demi hukum. Pembatalan perkawinan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berhak memberi ijin.

  9. Ketidakwenangan Pejabat Catatan Sipil
    Perkawinan dapat dibatalkan apabila Pejabat Catatan Sipil tidak berwenang, jumlah saksi tidak cukup atau saksinya tidak memenuhi persyaratan [Pasal 92 KUHPer].
    Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan ini adalah suami-isteri itu sendiri, orang tua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus ke atas, wali pengawas, mereka yang mempunyai kepentingan, dan kejaksaan.

  10. Perkawinan Dilangsungkan Walaupun Ada Pencegahan
    Apabila perkara mengenai pencegahan perkawinan telah diajukan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Jika tuntutan untuk mencegah perkawinan tersebut dikabulkan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal.
    Sebaliknya, jika perkara pencegahan belum diajukan, maka orang yang berhak mencegah perkawinan harus mengajukan gugatannya. Hanya dengan alasan-alasan tersebut, maka perkawinan dapat dinyatakan bata oleh hakim.
    F. Putusnya Perkawinan
    Perkawinan hakekatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk mewujudkna kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohamh.

  11. Berbagai Pandangan Tentang Putusnya Perkawinan
    a) Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat dan Kristen
    Di Negara-negara barat yang hanya mengenal system perkawinan monogamy, pada umumnya memandang perkawinan sebagai suatu lembaga yang dewan perkawilan rakyatnya didominasi oleh golongan agama katolik roma, dalam Undang-Undang perkawinannya mencerminkan pandangan dan moral teologi katolik, sehingga bubarkan perkawinan hanya dikenal karena kematian saja.
    Menurut ketentuan Pasal 199 KUHPer. Suatu perkawinan dapat bubar oleh sebab:
    1) Kematian, yaiutu suami isteri meninggal dunia.
    2) Ketidakhadiran di tempat (afwezigheid) oleh salahsatu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami isteri.
    3) Keputusan hakim sesudah pisahk meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.
    4) Perceraian.

    Menurut ajaran Kristen hanya kematian yang dapat memutuskan perkawinan.

b) Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam
Hokum Islam mensyari’atkan tentang putusnya perkawinan melalui percerian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukia terjadinya perceraian daru suatu perakawinan.
Dengan demikian suatu percerian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW bersabda:
Ibnu’Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda;
“Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian (talaq).” (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah dinyatakan Shaheh oleh Al-Hakim).

c) Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan
Masalah putunya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusnya hakim.

d) Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Adat
Menurut hokum adat tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat menginginkan perkawinan itu bertahan selama-lamanya.
Perceraian dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan. Alasan-Alasan yang dapat diterima oleh hokum adat, yang dapat mengakibatkan perceraian, antara lain:

  1. Isteri berzinah.
  2. Isteri tidak dapat mempunyai anak.
  3. Suami tidak dapat memenuhi kehidupan sebagai suami.
  4. Suami meninggalkan isteri waktu yang lama.
  5. Adanya kemuan dan permufakatan antar suami dan isteri.
  6. Alasan-Alasan Putunya Perkawinan
    Berdasarkan ketentuan perdata dari berbagai sudut pandang hokum, alas an yang dijadikan untuk putusnya suatu ikatan perkawinan memiliki tendensi yang sama, walaupun ada perbedaan secara konseptual.
    a) Kematian
    Kematian salah satu dari suami atau isteru secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus. Yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata (le mort civile), akan tetapi kematian dari pada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh Undang-Undang kematian salah satu pihak, apakah si suami ataukah si isteri.

b) Perceraian
Menurut KUHPer, perceraian (echscheilding) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam hal ini, perceraian tidak sama dengan pembubaran.

c) Putusnya Hakim
Sebagaimana telah disebutkan, bahwa putunya perkawinan pada dasarnya dapat terjadi karena tiga, yaitu; kematina, perceraian dan putusnya pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian meliputu cerai talak, dan cerai gugat. Cerai talak digunakan khusus bagi seorang suami yang akan menceraikan isterinya, sedangkan cerai gugat dapat digunakan baik oleh suami maupun isteri, putunya perkawinan tersebut karena berdasarkan keputusan pengadilan.
Dalam penjelasan di atas pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dpat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
1. Salah satupihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan isteri sebaginya yang sukat disembuhkan.
2. Salah satu meninggalnya yang lain semala 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau katena hal lain di luat kemauan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat menjalankan kewajiabn sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadai perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

  1. Akibat Putusnya Perkawinan
    Undang-Undang tidak mengatur tentang akibat-akbiat putunya perkawinan karena, kematian yang diatur hanyalah akibat-akibat perceraian saja.
    a) Menurut Hukum Adat
    Menurut hukum adat dengan putunya perkawinan, maka mantan isteri atau suami adalah bebas untuk kawin lagi. Baik menurut hokum adat maupun Hukum Islam, seorang isteri tidak dapat menutut keperluan hidup dari mantan suaminya, sebiknya bagi mereka yang beragama Kristen, menurut ketentuan Pasal 62 H.O.CI., ia dapat menutut keperluan hidup dari suaminya melalui pengadilan.

b) Menurut Hukum Islam
Hukum Islam memberikan aturan tersendiri tentang akibat putusnya perkawinan baik karena kematian ataupun akibat perceraian (talaq). Apabila putunya perkawinan karena kematian bagi sang suami yang ditinggal mati oleh isterinya secara langsung dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain, selain itu ia berhak mendapat warisan harta sang isteri.
Apabila putusnya perkawinan karena talaq ba’in kecil, maka suami tidak boleh merujuk kembali isterinya dalam masa iddah, kalau suaminya hendak mengambil mantan isterinya kembali harus dengan perkawinan baru (melalui akad nikah).

c) Menurut Hukum Perdata Barat
Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu suami hak dan kewajiabn selama perkawinan menjadi hapus sejak saat itu. Bekas isteri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin. Kebersamaan (persatuan) harta perkawinan menjadi terhenti dan tibalah saatnya untuk pemisalahn dan pembaginya.
Terhentinya perkawinan tersebut tidak berlaku surut, akibat-akibat perceraian itu baru timbul pada saat sampai tedaftarnya putusan pengadilan.

d) Menurut Undang-Undang Perkawinan
Menurut Pasal 41 Undang-Undang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
1. Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member putusnya.
2. Banyak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiabn tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepad bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Mengenai harta benda setelah putusnya perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang perkawinan menentukan, bahwa; 

1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan hak sepenuhnya kedua belah pihak.
2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

BAB VI
HUKUM HARTA KEKAYAAN DAN HUKUM BENDA
(VERMOGENSRECHT en ZAKENRECHT)
Oleh :
Hana Zahra

A. LAPANG KAJIAN HUKUM KEKAYAAN
Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bernilai uang atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.
Hukum harta kekayaan meliputi dua lapangan yaitu;
1. Hukum benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak arti nya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan di hormati.
2. Hukum perikatan ,yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu) dan pihak yang lain wajib memenuhi sesuatu prestasi.

B. KONSEP DASAR HUKUM BENDA
1. Istilah dan definisi benda
Istilah benda merupakan terjemahan dari kata zaak (benda) dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum,yaitu sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum).
Pengertian benda (zaak) secara yuridis menurut pasal 499 B.W. adalah sesuatu yang dapat dihaki atau menjadi objek hak milik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang.
Dalam hukum publik (hukum pajak) yang menjadi objek hukum adalah jumlah uang yang harus dipungut dan wajib dibayar oleh wajib pajak. Dan dalam hukum perdata yang dimaksud objek hukum adalah benda dengan ketentuan bahwa;
1. Memiliki nilai uang yang efektif
2. Merupakan satu kesatuan
3. Dan bisa dikuasia manuasia.
Subekti membagi pengertian benda menjadi 3 yaitu;
1. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang
2. Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja
3. Dan benda adalah sebagai subjek hukum.
Dalam system hukum adat tidak dikenal pengertian’’benda yang tidak berwujud’’(onlichamelijkzaak) meskipun apa yang disebut BW dengan onlichamelijk zaak, bukan nya tidak ada sama sekali dengan hukum adat.pebedaan nya ialahbahwa dalam pandangan hukum adat hak atas suatu benda tidak dibayangkan terlepas dari benda yang berwujud, sedangkan dalam pandangan hukum pedata barat,hak atas sesuatu seolah-seolah terlepas dari benda nya,dan merupakan benda sendiri.
Cara berfikir orang-orang Indonesia asli cendrung dengan kenyataan belaka (concret denken) ,sedangkan cara berfikir orang-orang barat cendrung pada hal yang hanya berada dalam fikiran belaka..namun sebagian terbesar dari pasal-pasal buku 11 BW adalah mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud.

  1. Klafikasi benda
    Menurut system hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat dibeda-bedakan sebagai berikut :
  2. Benda tak bergerak dan benda bergerak
  3. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada .
  4. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti
  5. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.
  6. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak dipedagangkan.

a. Benda tidak bergerak (onroerende goederen)
Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifat nya ,tujuan nya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Benda tak bergerak diataur dalam pasal 506,507 dan 508 BW.
Ada tiga golongan benda tak bergerak ;
1. Benda yang menurut sifat nya .
2. Benda yang menurut tujuan pemakaian nya
3. Benda yang menurut penetapan undang-undang
b. Benda bergerak (roerende goederen)
Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifat nya ,tujuan nya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak.benda bergerak daiatur dalam pasal 509,510 dan 511 BW.
Ada dua golongan benda bergerak;
1. Benda menurut sifat nya
2. Benda menurut penetapan undang-undang.
Perbedaan antara benda tak bergerak dan benda bergerak tersebut penting artinya ,karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing golongan benda tersebut. Misalnya pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut ;
1) Mengenai hak (bezit);
Ada ketentuan dalam pasal 1997 ayat(1) BW yang menentukan , barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggaplah ia sebagai pemilik nya . jadi bezitter dari benda bergerak adalah eigenaar dari benda bergerak itu.
2) Mengenai pembebanan (bezwaring)
Terhadap benda bergerak harus dipergunakan lembaga jaminan gadai (pland). Sedangkan terhadap benda tak bergerak harus dipergunakn lembaga jaminan hypotheek (pasal 1150 dan pasal 1162 BW.

3) Mengenai penyerahan (levering )
Pasal 612 BW menentukan bahwa penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata .sedangkan penyerahan benda tak bergerak menurut pasal 616 BW harus dilakukan dengan balik nama pada daftar umum.

4) Mengenai daluarsa( verjaring )
Terhadap benda bergerak tidak dikenal kadaluarsa ,sebab bezit sama dengan eigendom
5) Mengenai penyitaan (beslag)
Revindicatior beslag adalah penyitaan untuk menuntut kembali suatu benda bergerak milik nya pemohon sendiri yang berada dalam kekuasaan orang lain dan tidak mungkin dilakukan terhadap benda tak bergerak.kemudian executoir beslag yaitu penyitaan yang dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan, dan dilakukan terhadap benda-benda tak bergerak.

C. Benda yang musnah
Sebagaimna diketahui, bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.
Kegunaan benda-benda itu justru terletak pada kemusnahan nya , missal nya;
– Makanan dan minuman kalau dimakan akan diminum (artinya musnah) baru member manfaat bagi kesehatan.

D. Benda yang tetap ada.
Benda yang tetap ada ialah benda-benda yang dalam pemakaian nya tidak mengakibatkan benda itu musnah ,tetapi memberi manfaat bagi pemakainya ,seprti cangkir, sendok ,piring,mobil motor,dan sebagainya.
Perbedaan antara benda yang musnah dan benda yang tetap ada juga penting baik dalam hukum perjanjian maupun hukum benda . dalam ‘hukum perjanjian’ misalnya perjanjian pinjam pakai yang diatur pada pasal 1740 sampai 1769 BW dilakukan terhadap benda yang musnah.
Dalam hukum benda missal nya ;
– Hak memetik sesuatu benda yang diatur pada pasal 756 sampai dengan 871 BW dapat dilakukan terhadap benda yang musnah dan benda yang tetap ada, sedangkan
– Hak memakai yang diatur pada pasal 818 sampai dengan 829 BW hanya dapat dilakukan terhadap benda yang tetap ada.
Dan pasal 822 BW menyatakan bahwa apabila hak memakai diadakan terhadap benda yang dapat musnah maka ia harus dianggap sebagai hak memetik hasil.

E. Benda yang dapat diganti dan benda yang tak dapat diganti.
Perbedaan antara benda yangdapat diganti dan benda yang tak dapat diganti ini tidak disebut secara tegas dalam BW akan tetapi perbedaan itu ada dalam pengaturan perjanjian, misalnya dalam pasal yang mengatur perjanjian penitipan barang.
Menurut pasal 1694 BW pengambilan barang oleh penerima titipan harus in natura artinya tidak boleh digantidengan orang lain.
1. Benda yang dapat dibagi; adalah benda yang apabila wujud nya dibagi tidak mengakibatkan hilang nya hakikat dari pada benda itu sendiri misalnya; beras,gula pasir, tepung dan lain-lain.
2. Benda yang tak dapat dibagi ;adalah benda yang apabila wujud nya dibagi mengakibatkan hilang nya atau lenyapnya dari hakikat itu sendiri. Miasalnya; kuda, sapi, uang , dan segala macam binatang.

F. Benda yang diperdagangkan .
Bemda yang diperdagangkan ialah benda-benda yang dapat dijadikan objek (pokok) suatu perjanjian .semua benda yang dapat dijadikan pokok perjanjian dilapangan harta kekayaan temasuk benda yang diperdagangkan.

G. Benda yang tak dipedagangkan
Benda yang tak diprdagangkan ialah benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek (pokok) suatu perjanjian dilapangan harta kekayaan.biasanya benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

C. HAK KEBENDAAN
1. Pengertian hak kebendaan .
Setiap manusia dapat memiliki atau menguasai dari pada benda-benda untuk kepentingan nya. Menuru buku 11 BW (Pasal 499-1232) Tentang benda (van zaken) meletakan dasar peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan benda .hubungan hukum dengan orang menimbulkan hak kebendaan (zakelijkreht) yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai Sesutu benda dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hubungan ini menimbilkan hak kebenaan yang bersifat mutlak (abolut) . Sedangkan buku 111 KUH perada( pasal 1233-1864) tentang perikatan (van vabertenissen) meletakan dasar peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang (badan hukum) hubungan ini menimbulakan hak perseorangan yang bersifat relative (nisbi)
Hukum romawi membedakan gugatan menjadi dua yaitu ; actions in rem yang dapat diajukan setiap orang dan actions in personan yang hanya dapat diajukan terhadap orang-orang tertentu saja.
Dalam hukum perdata dan perundang undangan membagi hak keperdataan tersebut dalam dua hal yaitu hak mutlak dan hak nisbi .
a. Hak mutlak (absolut)
Adalah sesuatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang .yang termasuk hak mutlak antara lain;
 Hak keperibadian
 Hak-hak yang terletak dalam hukum keluaraga
 Hak mutlak atas sesuatu benda atau hak kebendaan (zakelijikrecht)
b. Hak nisbi (relatif) atau hak perseorangan (personlijk)
Yaitu hak yang hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja (hak sesuatu tuntutan /penagihan terhadap seseorang) hak ini timbul karena adanya hubungan perutangan sedangkan peritangan timbul dari perjanjian undang-undang dan sebagainya..

  1. Pembagian Hak kebendaan
    Didalam buku 11 KUH perdata diatur macam-macam hak kebendaan akan tetapi harus diingat dengan berlakunya UU NO 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agragia ditentukan bahwa semua hak yang bertalian dengan bumi,air,dan segala kekayaan alam yang ada didalam nya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek , dicabut berlakunya dari buku 11 KUH perdata hak-hak tersebut meliputi hak eigendom, hak postal, hak erpah dan lain nya .adapun hak atas beberapa tanah yang diatur dalam UUPA anatara lain ;
    • HAK MILIK, HAK GUNA USAHA yaitu hak untuk mengesahkan tanah yang dikuasai oleh Negara.
    • HAK GUNA BANGUNAN yaitu hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri dalam batas waktu tertentu yaitu maksimal 30 tahun.
    • HAK PAKAI yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai tanah orang lain.
    • HAK SEWA yaitu hak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dan membayar kepada pemiliknya sejumblah uang sebagai sewa.
    Pada dasarnya hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua yaitu;
    a) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (zakelijikgenotsrecht) ; yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak kebendaan ini dibagi menjadi dua ;

- Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri misalnya ; hak milik atas tanah – yang kesemuanya diatur dalam UUPA.
– Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain misalnya; Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Sewa, Hak Memungut Hasil, dan Pengelolaan Atas Tanah yang ke semuanya diatur oleh UUPA.

b) Hak kebendaan yang memberikan jaminan (zakelijk zakerheidsrecht) yaitu hak yang memberi kepada yang berhak(kreditor) hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang di bebani ; misalnya, hak tangungan atas tanah dan hak fidicia ;sedangkan menurut KUHPer . misalnya hak gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak , hipotek sebagai jaminan ialah benda-benda tetap dan sebagainya.
Hak mutlak tehadap benda dalam lapangan perdataan , meliputi\;
• Terhadap benda-benda berwujud
• Terhadap benda-benda yang tak berwujud

  1. Privelegie dan Retentie
    Privelegie dan Retentie pada dasar nya bukan merupakan hak kebendaan , tetapi memiliki kesejajaran dengan hak kebendaan yang lain ,karena hak-hak tersebut sedikit bnyak jga bersifat member jamnan dan mengandung ciri hak kebendaan.
    A) Privelegie
    Menurut pasal 1131 KUHPer , bahwa semua benda dari seseorang menjadi tanggungan untuk semua hutang-hutang nya. Menurut pasal 1132 pendapatan penjualan benda-benda harus dibagi diantara penagih menurut perimbangan jumblah masing-masing ,kecuali diantara mereka itu ada sementara yang oleh UU telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu diantara penagih-penagih yang lain.pasal 1133 mereka ini ialah penagih-penagih yang mempunyai hak yang timbul dari ‘Privelege’ , pand atau hypotheek .
    Selanjut nya mengenai Privelege menurut Sri Soedewi bahwa dalam privilege ada matigingsrecht dari pada hakim . ada nya kewenangan dari pada hakim untuk menentukan jumblah yang sepatutnya.agar menjaga kedua belah pihak tidak bertindak semaunya sendiri untuk mencari keuntungan.
    B) Retentie
    Hak untuk menahan sesuatu benda ,sampai sesuatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi . hak retentive memiliki kemiripan dengan gadai yaitu; memberikan jaminan dan bersifat accesor. Jadi ada tidak nya itu tergantung ada nya utang piutang pokok dan ada pertaliannya dengan benda yang di tahan.
    Hak retentive memiliki sifat-sifat,antara lain:
    1) Tidak dapat dibagi-bagi ; jika sebagian saja dari hutang itu yang dibayar berati harus mengembalikan sebagian dari bahan yang ditahan.’
    2) Tidak membawa serta hak boleh memakai barang yang ditahan itu hanya boleh menahan saja, tidak bolaeh memakai.
    Menurut UU hak retentive ini terdapat dalm lalu lintas hukum yang melekat pada penyewa, pandhouder,bezitter,te geode trouw,lasthebber, buruh dan lain-lain.
  2. Ciri dan Sifat Hak Kebendaan
    Pada dasar nya hak kebendaan memiliki cirri-ciri ;
    a. merupakn hak yang mutlak
    b. mempunyai zaaksgevolg atau droit de suit (hak yang mengikuti)
    c. yang lebih dahulu terjadi
    d. droit de preference
    e. pemindahan nya secara sepenuhnya dilakukan
    f. gugatan kebendaan (zakelijke actie)
    Hak kebendaan memiliki sifat-sifat ;
    a. Absolute (mutlak) dapat dipertahankan atau dilindungi terhadap setiap gangguan dari pihak ketiga , misalnya hak mrnyewa mendapat perlindungan berdasarkan pasal 1365 KUHPer
    b. Droit de suit mengukuti bendanya dmanapun benda itu berada
    c. Sifat prioritas hak yang lebih dahulu terjadinya dimenagkan dengan hak yang terjadi kemudaian.

D. ASAS-ASAS UMUM HUKUM BENDA

  1. Merupakan hukum memaksa
    Atas suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaan, hak kebendaan tersebut tidak akan memberikan wewenag yang lain dari pada yang sudah ditentukan dalam UU. Dengan kata lain bahwa kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi kebendaan .hukum benda merupakan dwingendrecht (hukum memaksa) bahwa berlakunya aturan-aturan tidak dapat disimpangi oleh para pihak.
  2. Tidak dapat dipindahkan
    Kecuali hak pakai dan hak mendiami semua kebendaan dapat dipindah tangankan. Yang berhak tidak dapat menentukan bahwa ; tidak dapat dipindah-tangankan.
  3. Individualiteit
    Objek dari hak kebendaan selalu adalah barang yang individuell bepaald ,yaitu suatu barang yang dapat ditentukan .artinya orang yang hanya dapat sebagai pemilik dari berbagai barang yang merupakan kesatuan , misalnya ; rumah, meubel,dan hewan.
  4. Totalitetit
    Hak kebendaan selalu meletak atas keseluruhan objeknya ( pasal 500,588,606 KUHPer)siapa yang mempunyai zakelijkrecht atas suatu zaak yang mempunyai zakelijkrecht itu atas keseluruhan zaak itu ,jadi juga atas bagian-bagiannya yang tidak sendiri.
    Konsekwensi tersebut , dalam beberapa hal diperlunak , antara lain ;
    a. Adanya milik bersama atas barabg yang baru (pasal 607 KUHPer)
    b. Lenyapnya zaak itu karena usaha pemilik zaak itu sendiri yaitu terleburnya zaak tadi dalam zaak lain secara kwade trouw (pasal 606 ,608 KHUPer)
    c. Pada waktu terleburnya zaak sudah ada perhubungan hukum antara kedua eigenaar yang bersangkutan (pasal 714 io pasal 1567 KUPer)

  5. Tak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid)
    Yang berhak tidak dapat memindah tangankan daripada wewenang yang termasuk sesuatu hak kebendaan yang ada padanya misalnya pemilik. Pemisahan daripada zakelijkrecht itu tidak diperkenankan . tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realina .

  6. Prioriteit
    Hak yang lebih terdahulu terjadi dimenagkan dengan hak yang terjadi kemudian asas prioriteit bersifat tidak tegas , tetapi akibat dari asas ini bahwa seseorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai (asas nomoplus)
  7. Percampuran (vermingin)
    Hak kebendaan yang terbatas – jadi selain nya hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan ,maka hak yang membebani itu menjadi lenyap (pasal 706,718,736,724,dan 807 KUHPer). Jadi jika orang yang mempunyai hak memungut hasil atas tanah kemudian orang yang membeli tanah itu maka hak memungut hasil itu menjadi lenyap.
  8. Perlakuan yang berbeda atas jenis benda yang berbeda
    Perlakuan atas benda bergerak dan benda tak bergerak itu berlainan .aturan-aturan mengenai pemindahan pembebanan (bezwaring) bezit dan verjaring mengenai benda-benda roerend dan onroerend berlainan. Juga mengenai iura in realiena yang dapat diadakan .
  9. Publiciteit
    Mengenai benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanan nya berlaku asas publiciteit yaitu dengan pendaftaran didalm register umum mengenai benda-benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran register umum.
  10. Sifat perjanjian
    Orang mengadakan hak kebendaan itu , misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek dan lainnya itu semuanya mengadakan perjanjian.

E. HAK-HAK KEBENDAAN MENURUT BUKU II PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA

  1. HAK MILIK
    Hak milik atas benda selain tanah diatur dalam buku II KUHPer . pasal 570-624 dan buku III NBW ,sedangkan hak milik yang berkaitan dengan tanah diatur dalam UU NO 5 tahun 1960 pasal 20-27.
    a. Hak milik atas benda selain tanah
    Bedasarkan pasal 570 KUHPer menyatakan; hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa , dan untuk membuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya ,asal tidak bertentangan dengan undang-undang ,ketertiban umum dan tidak menggangu hak orang lain .
    Menurut Sri Soedewi, pengertian dapat menguasai benda itu sebebas-bebasnya memiliki dua arti. Pertama, dalam arti dapat memperlainkan (vervrem den ) , membebani, menyewakan dan lainnya . kedua, dalam arti dapat memetik buah nya memakinya ,merusaknya, memelihara dan lain-lai,. Suatu hak memiliki cirri-ciri antara lain ;
  2. Merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain yang bersifat teebatas .
  3. Merupakan hak yang paling sempura
  4. Bersifat tetap
  5. Merupakan inti dari hak-hak kebendaan yang lain .
  6. Memiliki sifat elastis
    Suatu hak milik dapat diperoleh melalui beberapa cara ;
    • Pendakuan ( toeeigening)
    • Perlekatan (natrekking)
    • Daluarsa (verjaring)
    • Perwarisan
    • Penyerahan (lavering)

Hak milik dapat dihapus karena ;
• Orang lain memperoleh hak milik dengan salah satu cara memperoleh hak milik
• Musnah nya benda
• Pemilik melepaskan benda tersebut
• Benda atan binatang memjadi liar.
b. Hak milik atas tanah.
Menurut pasal 20 UU NO 5 tahun 1980 berbunyi’’ hak milik adalah hak turun termurun terkuat dan tepenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah , denagan mengingat ketentuan yang tervantum dalm pasal 6 UUPA ‘
Dari ketentuan-ketentuan tersebut , dapat disimpulakn bahwa penggunaan hak milik harus memperhatikan 4 hal sebagai berikut;
1. Ketentuan hukum yang berlaku, sepertui UU gangguan UUPA, UU Pencabutan hak atas tanah.
2. Ketertiban umum
3. Hak-hak orang lain ,seperti hak jasa perkarangan , hak guna usaha dan lain-lain
4. Fungsi sosoial.
Sifat accssi ini tidak berlaku dalam hukum adat. Dalm hukum adat terkenal asas ‘horizontale scheiding’ atau pemisahan horizontal antara tanah dan bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman diatas tanah itu . jadi pengertiannya dalam hukum adat tanah yuridis harus dipandang terlepas dari bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman diatasnya.
2. Hak guna usaha
Ketentuan tentang hak guna usaha diatur dalam pasal 28- pasal 34 undang-undang pokok agraria (UUPA) hak guna usaha dapat dihapus karena ;
1. Jangka waktunya berakhir
2. Dihentikan sebelum ljangka waktunya berakhir
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
4. Dicabut untuk kepentingan umum
5. Ditelantarkan
6. Tanah yang musnah
7. Pemegang hak tidak memenuhi syarat lagi/
3. Hak guna bangunan
tentang hak guna bangunan diatur dalam pasal 35-40 undang-undang pokok agraria (UUPA) .
hak guna bangunan ialah untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri dalm batas waktu paling lama 30 tahun dandapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
Hak guna bangunan terjadi ;
1. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara , karena penetapan pemerintah. 2. Mengenai tanah hak milik karena perjanjian antara pihak yang terbentuk secara otentik .
Yang dapat mempunyai hak guna bangunan antara lain ;
1. warga Negara Indonesia
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diindonesia.
Hak guna bangunan dapat dihapus karena
1. Jangka waktunya berakhir
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
4 Dicabut untuk kepentingan umum
5 Ditelantarkan
6 Tanah yang musnah
7.Pemegang hak tidak memenuhi syarat lagi
4. Hak pakai.
a. Pengertian
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan \dalam pemberian nya. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.
Menurut pasal 26 RUU tentang sumber daya agraria hak pakai atas tanah meliputi antara lain ;
1. Hak pakai atas tanah Negara dengan jangka waktu tertentu yaitu diberikan dalam jangka waktu 50 tahun
2. Hak pakai atas tanah hak milik yang diberikan dalam jangka waktu sesuai perjanjian ,selama-lamanya 50 tahun…..
3. Hak pakai atas tanah Negara dalam jangka waktu selama tanah nya dipergunakan
4. Hak pakai khusus dengan jangka waktu selama tanahnya dipergunakn .
Untuk memperoleh hak pakai diatur didalam bagian ketiga point 42,43,44 PP NO 40 tahun 1996 io pasal 27 RUU tentang sumber daya agraria .karena ketentuan undang-undang ,penetapan, dan perjanjian.
Bagi pemegang hak pakai memiliki beberapa hak dan kewajiban yaitu;
1. Membayar uang pemasukan yang jumblah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian hak nya
2. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan nya yang ditetapkan nya dalam keputusan pemberiannya.
3. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta menjag akelestarian hidup
4. Memberikan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada Negara .
5. Menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah dihapus kepala kantor pertahanan.
Hak pakai atas tanah memiliki sifat sementara sehingga dapat dihapus dalam jangka waktu yang telah ditentukan .menurut pasal 30 RUU tentang sumber daya agraria menyebutkan bahwa hak pakai dapat terhapus . karena beberapa hal antara lain;
1. Jangka waktunya berakhir.
2. Dicabut haknya atau haknya dibatalkan karena salah satu kewajiban sebagai pemegang hak tidak dipenuhi.
3. Pemegang hak melepaskan haknya tidak diketahui lagi keberadannya yang diperkuat dengan penetapan pengadilan
4. Tanahnya ditelantarkan.

b. Hak pakai atas tanah Negara
Hak pakai atas tanah nagara biasanya diberikan dengan jangka waktu yang bervariasi antara lain;
• Hak pakai khusus dengan jangka waktu selama tanahnya dipergunakn .hak pakai khusus ini dapat dipunyai oleh ;instansi pemerintah pusat ataupun daerah ,BUMN, BUMD dan badan-badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah.
• Hak pakai atas tanah Negara dengan jangka waktu tertentu yaitu diberikan dalam jangka waktu 50 tahun
• Hak pakai atas tanah Negara dengan jangka waktu selama tanah nya dipergunakan yaitu penggunanya bagi keperluan public yang bersifat nasional dan internasional.
Dalam praktek hak pakai itu diberikan sebagai ‘hak sementara’ hak sementara dalam arti diberikan sebagai persiapan untuk memperoleh hak guna bangunan atau hak milik. atau sifat sementara itu karena tanah yang dimiliki itu direncanakan dipakai hanya untuk sementara.
c. Hak pakai atas tanah milik
Hak pakai atas tanah milik terjadi berdasarkan perjanjian antara pemilik dan yang diberi hak pakai. Hak pakai ini tidak wajib didaftar di KPT ,dan karena itu tentu saja tidak ada sertifikat nya. Dalam praktek hak pakai atas tanah hak milik jarang terjadi. Yang banyak terjadi adalah sewa menyewa tanah.
5 Hak sewa
Hak sewa tanah menurut UUPA adalah hak untuk maksud mendirikan bangunan ,jadi tidak untuk pertanian ,pertenakan, dan perikanan. Untuk maksud terakhir yang dipergunakan adalah perjajian bagi hasil.karenamenurut effendi perangin’ sebutan hak sewa atas tanah Negara secara yuridis adalah tidak benar. Jangka waktu sewa ditentukan dalam UUPA sehingga para pemilik pihak (pemilik dan penyewa) bebas untuk menentukan jangka waktu persewaan.
6 Hak pengelolaan
munculnya konsepsi hak pengeolaan bersumber dari pasal 2 ayat 4 UUPA yang kewenangan nya dipegang oleh Negara . Menurut AP perlindungan bahwa hak pengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang sama sekali tidak ada istilah dalam UUPA .Rumusan hak pengelolaan tercantum dalam peraturan menteri Negara agraria /kepala BPN no . 9 tahun pasal 1999 ayat 3 yang menyatakan ‘’ bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara kewenagan pelaksanaan nya sebagian dilimpahkan kepada pemegamgnya.
Negara memberikan hak pengelolaan yang didalam nya termasuk memberikan kewenangan untuk;
1. merencanakan penggunaan tanah tersebut
2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak atas tanah lainnya
4. menerima uang kompensasi sebagai realisasi dari penggunaan kepada pihak ketiga.
Sesuai dengan peraturan Menteri Negara agraria/ kepala BPN No 9 tahun 1999 dikenal dua cara pemberian hak atas tanah yaitu;
1. pemberian hak atas tanah secara individu
2. pemberian hak atas tanah secara kolektif
Pada prisipnya mutatis-mutandis dengan permohonanpemberian hak atas tanah hanya berkaitan dengan alas hak adalah perjanjian tertulis antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak ketiga yang isinya memuat ;
1. identitas pihak-pihak yang bersangkutan
2. letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan
3. jenis penggunaan
4. hak atas tanah yang diminta dan jangka waktunya
5. jenis bangunan yang akan didirikan dan ketentuan kepemilikannya setelah jangka waktu hak berakhir
6. syarat lain yang dipandang perlu.

Selain hak-hak diatas dalam UU no 5 tahun 1960 dikenal pula hak membuka tanah dan hak memungut hasil .di samping pula hak milik atas satuan rumah susun dan ulayat dalamhukum adat ,yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam kerangka hukum perdata di Indonesia.

BAB IV
HUKUM KELUARGA
Oleh Raden Roro Poppy Labonita

E. KONSEP DASAR
3. Istilah Dan Definisi Hukum Keluarga
Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan Familierecht (Belanda) atau law of familie (Inggris). Dalam definisi ini setidaknya memuat dua hal penting yaitu, kaidah hukum dan subtansi (ruang lingkup) hukum. Kaidah hukum meliputi hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis. Hukum keluarga tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Undang-undang, traktat, dan yurisprudensi. Hukum keluarga yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kaitan keluarga yang meliputi:
(7) Peraturan perkawinandengan segala hal yang lahir dari perkawinan;
(8) Peraturan perceraian;
(9) Peraturan kekuasaan orang tua;
(10) Peraturan kedudukan anak;
(11) Peraturan pengampunan; dan
(12) Peraturan perwalian.
4. Sumber dan Asas Hukum Keluarga
Pada dasarnya hukum keluarga itu dibagi 2 dapat dibedakan 2 macam, yaitu sumber hukum keluarga tertulis dan sumber huku tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tidak tertulis merupakan norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang serta ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sedangkan sumber huku keluarga yang tertulis berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat).
Sumber hukum keluarga tertulis yang menjadi rujukan di Indonesia meliputi: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); (2) Peraturan Perkawinan Campuran, (3) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon; (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam); (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan (8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam di Indonesia yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.
F. KEKUASAAN ORANG TUA
4. Hak dan Kewajiban antara Suami Istri
Hak dan Kewajiban yang harus dipikul oleh suam istri dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:
(3) Sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri
(4) Sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami

  1. Hak dan kewajiban Suami Istri terhadap Anak-anaknya
    Dalam Bab XIV KUH Perdata pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
    d. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak
    3) Asas Kekuasaan Orang Tua terhadap Pribadi Anak
    Menurut Pasal 299 BW menyantakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dari ketentuan pasal 299 tersebut dapat disimpulkan tiga asas kekuasaan orang tua:
    4) Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan tidak hanya pada ayah saja;
    5) Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itu pun berakhir;
    6) Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik

4) Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak
Menurut pasal 298 ayat 1 KUHPerdata jo 46 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tua. Menurut Soetejo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, ketentuan ini lebih merupakan norma kesusilaan daripada norma hukum. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh anak yang masih minderjaring dapat memberikan alasan bagi ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mengambil tindakan-tindakan koreksi terhadap si anak.
Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberikan bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing (pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebgai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.
e. Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak
Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak diatur dalam Pasal 307-318 BW. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 48.
Kekuasaan orang terhadap harta kekayaan anak meliputi:
(4) Mengurus harta kekayaan sianak;
(5) Bertanggung jawab atas harta kekayaan dan hasilnya, apabila diperbolehkan;
(6) Tidak memindahkan tangankan harta kekayaan si anak tanpa ijin si anak atau pengadilan.

f. Hubungan Orang Tua dengan Anak
Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memengang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus keatas dalam keadaan tidak mampu.

  1. Hubungan Hukum Bagi Pihak Ketiga
    Sebuah ikatan perkawinan penting artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan; sedangkan bagi pihak ketiga terutama penting untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan dan kedudukan anak.
    Adapun mengenai kedudukan anak yang berkaitan dengan pihak ketiga sangatlah penting, karena untuk mengetahui asal usul seorang anak sebagai ahli waris orang tuanya. Seorang anak waris yang harus mempunyai hubungan hukum dengan pewaris agar ia berhak sebagai waris yang sah.

G. PERWALIAN
3. Konsep Dasar Perwalian
Pada dasarnya setiap orang mempunyai ‘kekuasaan berhak’ karena ia merupakan subyek hukum. Tetapi tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Secara umum, orang-orang yang disebut meerderjarigheid dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika Undang-Undang tidak menentukan demikian. Misalnya, seorang pria yang telah genap mencapai umur 18 Tahun sudah dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan.
4. Asas Perwalian
Ketentuan tentang perwalian diatur dalam KUHPerdata Pasal 331-344 dan Pasal 50-54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada dibawah perwalian.
e. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi
Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja, hal ini yang dikenal dengan istilah asas tak dapat dibagi-bagi. Asas ini memiliki perkecualian dalam dua hal, yaitu (1) jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama jika ia kawin lagi, suaminya menjadi wali peserta; dan (2) jika dirasa perlu, dilakukan penunjukan seorang pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan minderjarige diluar Indonesia berdasarkan pasal 361 BW.
f. Asas Kesepakatan dari Keluarganya
Menurut pasal 359 B.W menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar pendapat atau memanggil keluarga sedarah atau semenda atau periparan.
Ketentuan ini memiliki makna, bahwa keluarga harus diminta kesepakatannya mengenai perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan kesepakatan. Apabila sesudah ada pemanggilan pihak keluarga tidak datang menghadap, maka dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 524 KUHPer.
g. Orang-orang yang Dipanggil menjadi Wali
Perwalian menurut Hukum Perdata terdiri dari tiga macam, yaitu:
(4) Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu: perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu.
(5) Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal, yaitu: perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya.
(6) Perwalian yang ditentukan oleh hakim.
(7)
h. Berakhirnya Perwalian
Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
3) Dalam hubungan dengan keadaan anak
Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena: (1) si anak yang dibawah perwalian telah dewasa; (2) si anak meninggal dunia; (3) timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya; dan (4) pengesahan seorang anak luar kawin.
4) Dalam hubungan dengan tugas wali
Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir karena; (1) wali meninggal dunia; (2) dibebaskan atau dipecat dari perwalian; dan (3) ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian.
Pada setiap akhir perwaliannya,seorang wali wajib mengadakan perhitungan penutup. Perhitungan ini dilakukan dalam hal; (1) perwalian yang sama sekali dihentikan, yaitu kepada ahli warisnya; (2) perwalian dihentikan karena diri wali, yaitu kepada penggantinya; dan (3) ahli waris yang sudah berada dibawah perwalian , kembali lagi berada dibawah kekuasaan orang tua yaitu kepada bapak atu ibu itu.

H. PENGAMPUAN
4. Konsep Dasar Pengampunan
Istilah pengampunan berasal dari Bahasa Belanda curatele, yang dalam Bahasa Inggris disebut custody atau interdiction (Perancis). Pengampunan pada hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukan bagi orang dewasa tetapi berhubung dengan suatu hal ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.
Dapat disimpulkan bahwa persamaan antara kekuasaan orangtua, perwalian dan pengampun adalah kesemuanya mengawasi dan menyelenggarakan hubungn hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak.
5. Alasan Pengampunan
Undang-undang menyebutkan tiga alasan untuk pengampunan, yaitu karena: (1) keborosan; (2) Lemah akal budinya misalnya, imbicil atau; dan (3) Kekurangan daya berpikir, misalnya sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering mengamuk. Orang yan telah dewasa tetapi sakit ingatan, pemboros, lemah daya atau tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan, memerlukan pengampunan. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengampun (curator).
Sesuai dengan pasal 436 B.W., menetapkan bahwa yang berwenang menetapkan pengampunan, ialah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada hukumnya meliputi tempat kediaman orang ynag berada didaerah pengampunan.
Penetapan dibawah pengampunan dapat dimintakan suami atau istri, keluarga sedarah, kejaksaan, dan dalam lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja. Orang yang di bawah pengampunan disebut curandus; dan akibatnya ia dinyatakan tidak cakap bertindak
6. Jabatan Pengampu dan Berakhirnya Pengampunan
Seorang currandus yang mempunyai istri atau suami, maka istri atau suaminyalah yang diangkat sebagai curator, kecuali ada alasan-alasan penting yang menyebabkan bahwa seyogyanya orang lainlah yang diangkat sebagai cirator. Pengampunan berakhir apabila alasan-alasan itu sudah tidak ada lagi. Tentang hubungan hukum antara kuradus dan kurator, tentang syarat-syarat timbul dan hilangnya pengampunan dan sebagainya itu diatur dalam peraturan tentang pengampunan (curtele), antara lain:
(3) Secara absolut; crandus meninggal atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebab-sebab dan alasan-alasan dibawah pengampunan yang telah dihapus.
(4) Secara relatif ; curator meninggal, curator dipecat, atau suami diangkat sebagai curator yang dahulunya berstatus sebagai curandus.
Dengan berakhirnya pengampunan, yang berarti berakhirnya tugas dan kewajiban curator, hal ini membawa serta berakhirnya tugas curator sebagai pengampu pengawas.
Menurut ketentuan pasal 141 B.W bahwa berakhirnya pengampunan harus diumumkan sesuai dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi seperti pada waktu permulaan pengampunan. Di samping itu bahwa ketentuan-ketentuan berakhirnya perwalian seluruhnya amutatis mutandis berlaku pula berakhirnya pengampunan.

BAB VIII

HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM PERJANJIAN
( VERBINTENISSENRECHT )
Oleh :
M a h j i

A. KONSEP DASAR PERIKATAN

  1. Istilah Perikatan

Istilah ‘perikatan’ berasal dari bahasa Belanda ‘Verbintenis’. Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan istilah perikatan untuk Verbintenis dan persetujuan untuk overeenkomst.. Utrecht, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah Perutangan untuk Vebertenis dan perjanjian untuk Overeekomst. Sedangkan Achmad Ichsan, menterjemahkan verbintenis dengan perjanjian dan overeenkomst untuk persetujuan.
Dengan demikian, verbintenis ini dikenal memiliki tiga istilah di Indonesia yaitu (1) Perikatan; (2)Perutangan; dan (3) Perjanjian. Sedangkan untuk overeenkomst dipakai untuk dua istilah yaitu perjanjian dan persetujuan.
Secara terminologi, verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Dengan demikian verbintenis menunjuk kepada adanya ’ikatan’ atau ’hubungan’.

  1. Definisi Perikatan

Hukum perikatan diatur dalam Bab III KUH Perdata. Namun demikian dalam Bab III KUH Perdata tersebut tidak ada satu pasalpun yang merumuskan makna tentang perikatan. Menurut Subekti, perkataan ‘perikatan’ dalam buku III KUH Perdata mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan ‘perjanjian’,sebab dalam buku III itu diatur juga perihal hubungan hokum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hokum ( onrechtamatige daad ) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan ( zaakwaarneming ). Tetapi sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.
Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Hukum Islam memiliki istilah sendiri tentang perikatan, yaitu ’aqdun atau akad. Adapun akad sendiri mempunyai beberapa pengertian. Menurut pendapat para ulama Fiqh, bahwa akad adalah sesuatu yang, dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya.

  1. Unsur-unsur Perikatan
    Menurut Salim H,S bahwa pada suatu perikatan terdapat beberapa unsur pokok, antara lain :

- adanya kaidah hukum
– adanya subjek hukum
– adanya prestasi ( objek perikatan )
– dalam bidang tertentu

Kaidah hukum perikatan meliputi :
– kaidah hukum tertulis yaitu kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-undang, traktat dan yurisprudensi
– kaidah hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang timbul, tumbuh dan hidup dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaaan), seperti transaksi gadai,jual tahunan atau jual lepas.

Subjek hukum dalam hukum perikatan terdiri atas :
– kreditor yaitu orang ( badan hukum ) yang berhak atas prestasi
– debitor yaitu orang (badan hukum) yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi , yaitu apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor. Prestasi terdiri dari :
– memberikan ( berbuat atau tidak berbuat ) sesuatu
– dapat ditentukan
– mungkin dan diperkenankan
– dapat terdiri dari satu perbuatan saja atau terus menerus.
Bidang yang dimaksud adalah bidang harta kekayaan, yaitu menyangkut hak dan kewajiban yang dapat dinilai uang. Suatu harta kekayaan dapat berwujud atau tidak berwujud.

a. Hubungan Hukum
Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan ’hak’ pada 1 ( satu ) pihak dan melekatkan ’kewajiban’ pada pihak lainnya.
Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Selanjutnya, apabila satu pihak memenuhi kewajibannya, maka hukum ’memaksakan’ agar kewajiban tadi dipenuhi.

b. Kekayaan
Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-ukuran ( kriteria ) tertentu. Yang dimaksud kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan.

c. Pihak-pihak
Para pihak pada suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan. Apabila hubungan hukum pada suatu perikatan dijajaki, maka hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 ( dua ) orang atau lebih. Pertama, pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang akitf atau pihak yang berpiutang yaitu kreditor. Kedua, pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi, pihak yang pasif atau yang berhutang disebut debitor.

Di dalam perikatan pihak-pihak kreditor dan debitor dapat diganti. Penggantian debitor harus diketahui atau persetujuan kreditor, sedangkan penggantian kreditor dapat terjadi secara sepihak. Bahkan hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak , secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditor itu.
Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus 1 ( satu ) orang kreditor dan sekurang-kurangnya 1 ( satu ) orang debitor. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditor dan beberapa orang debitor.

  1. Prestasi
    Pasal 1234 KUH Perdata, dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
    Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prestasi itu dapat dibedakan atas :
     Memberikan sesuatu
     Berbuat sesuatu
     Tidak berbuat sesuatu

    Menurut Hukum Islam, bahwa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu akad adalah dua unsur yaitu Ijab dan qabul. Artinya hanya karena ijab saja atau hanya karena unsur qabul saja, aqad tidak akan pernah terwujud. Sementara hal lainnya ( semisal subjek dan objek akad ) merupakan konsekuensi logis dari terwujudnya suatu ijab atau qabul, bukan rukun yang berdiri sendiri menjadi sebab terwujudnya akad itu. Berbeda dengan hal itu, menurut Jumhur, kebanyakan ulama selain mazhab hanafi menyatakan bahwa rukun akad ada 5 ( lima ), hal ini untuk sempuranya akad dan dipandang sah sebagai peristiwa hukum.
    Kelima rukun akad tersebut antara lain :
    1 ). ’Aqidun atau pelaku akad, baik hanya seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak.
    2 ). Mahallul ’aqdi atau ma’qud ’alaih, yaitu benda yang menjadi objek. Misalnya, barang dalam jual beli.
    3 ). Maudu’ul ’aqdi, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad.
    4 ). Sigatul aqdi ( Ijab ), yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan.
    5 ). Qabul, yaitu perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban ijab.

Adapun untuk sahnya persetujuan-persetujuan perikatan diperlukan empat syarat, antara lain :
 Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya( toesteming )
 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 Adanya objek atau suatu hal tertentu dalam perjanjian ( onderwerp der overeenskomst )
 Adanya suatu seab ( causa ) yang halal ( geoorloofdeoorzaak )

  1. Objek dan Subjek Perikatan

a. Objek Perikatan
Objek perikatan yaitu yang merupakan hak dari kreditor dan kewajiban dari debitor. Yang menjadi objek perikatan adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan.
Macam – macam dari prestasi antara lain :
 Memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitor kepada kreditor, seperti membayar harga dan lainnya.
 Melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan ( perjanjian )
 Tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan dan lainnya.
Supaya prestasi dapat tercapai, artinya suatu kewajiban akan prestasi dipenuhi oleh debitor, maka harus memiliki sifat-sifat, antara lain :
 Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
 Harus mungkin
 Harus diperbolehkan ( halal )
 Harus ada manfaatnya bagi kreditor
 Bisa berdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Subjek Perikatan

Subjek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan yaitu kreditor yang berhak dan debitor yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitor terdapat dua unsur, antara lain schuld yaitu utang debitor kepada kreditor dan haftung yaitu harta kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang.
Apabila seorang debitor tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan disebut cedera janji ( wanprestasi ). Sebelum dinyatakan cedera janji terlebih dahulu harus dilakukan somasi ( ingebrekestelling ) yaitu suatu peringatan kepad debitor agar memenuhi kewajibannya.

1 ). Wanprestasi
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjuan yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Ada empat akibat adanya wanprestasi :
 Perikatan tetap
 Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor ( pasal 1243 BW )
 Beban resiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi
 Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya ( pasal 1266 )
2 ). Somasi ( ingebrekestilling )
Somasi adalah teguran dari si kreditor kepad debitor agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ketentuan tentang somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata

B. MACAM – MACAM PERIKATAN

CST Kansil membagi perikatan menjadi 6 ( enam ) jenis,yaitu :

Pertama, Perikatan Sipil ( Civile Verbentenissen ) atau Perikatan Perdata ( Obligatio Verbintenessen ) dan Perikatan Wajar ( Naturrlijke Verbentennissen ). Perikatan Sipil / Perdata adalah perikatan yang apabila tidak dipenuhi dapat dilakukan gugatan ( hak tagihan ). Misalnya jual beli, pinjam meminjam
Perikatan Sipil / Perdata dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yaitu :

  1. Perikatan Bersyarat ( pasal 1253 s.d 1267 BW / KUHPer )
  2. Perikatan Dengan Ketetapan/Ketentuan Waktu ( pasal 1271 BW/KUHPer)
  3. Perikatan Alternatif ( pasal 1277 KUHPer )
  4. Perikatan Tanggung Renteng ( pasal 1295 KUHPer)
  5. Perikatan Dapat Dibagi dan Tak Dapat Dibagi ( pasal 1296 s.d pasal 1303 KUHPer )
  6. Perikatan dengan Ancaman Hukuman ( pasal 1304 s.d 1312 )

Kedua, Perikatan yang dapat dibagi ( deelbare verbintenissen ) adalah perikatan yang menurut sifat dan maksudnya dapat dibagi-bagi dalam memenuhi prestasinya,misal perjanjian mencangkul dan lain-lain. Adapun perikatan ang tidak dapat dibagi (ondeelbare verbintenissein ) adalah perikatan yang menurut sifat dan maksudnya tak dapat dibagi-bagi dalam melaksanakam prestasinya,misalnya perjanjian menyanyi.

Ketiga, Perikatan Pokok ( Principale atau Hoofdverbintenissen ) yaitu perikatan yang dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada perikatan-perikatan lainnya,misal jual beli,sewa menyewa,dll. Dan Perikatan Tambahan adalah perikatan yang merupakan tambaham dari perikatan lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri, misalnya perjanjian gadai.

Keempat, Perikatan Spesifik ( spesifike verbintenissen ) adalah perikatan yang secara khusus ditetapkan macamnya prestasi. Dan Perikatan Generik ( Genericke verbintenissen ) yaitu perikatan yang hanya ditentukan menurut jenisnya.

Kelima, Perikatan Sederhana ( Eenvoudige Verbintenissen ) adalah perikatan yang hanya ada satu prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor. Dan Perikatan Jamak ( meervoudige verbintenissen ) yaitu perikatan yang pemenuhannya oleh debitor lebih dari satu macam prestasi. Perikatan Jamak dibagi menjadi antara lain :
 Perikatan Bersusun ( cumulative verbintenissen )
 Perikatan Boleh Pilih ( alternative verbintenissen )
 Perikatan Fakultatif ( facultatieve verbintenissen )

Keenam, Perikatan Murni ( zuivere verbintenissen ) adalah perikatan yang prestasinya seketika itu juga wajib dipenuhi. Sedangkan Perikatan Bersyarat ( voorwaardelijk verbintenissen ) adalah perikatan yang pemenuhannya oleh debitor, digantungkan keadaan sesuatu syarat, yaitu keadaan-keadaan yang akan datang atau yang pasti terjadi. Perikatan Bersyarat, meliputi antara lain :
– Perikatan dengan penentuan waktu
– Perikatan dengan Syarat yang Menangguhkan
– Perikatan dengan Syarat Batal

Sedangkan pembedaan perikatan berdasarkan Undang-undang meliputi :

  1. Perikatan untuk memberikan sesuatu
    Perikatan untuk memberikan adalah perikatan untuk menyerahkan ( leveren ) dan merawat benda ( prestasi ), sampai pada saat penyerahan dilakukan.
    Kewajiban untuk menyerahkan merupakan kewajiban pokok dan kewajiban preparatoir. Kewajiban preparatoir maksudnya ialah hal-hal yang harus dilakukan oleh debitor menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan.

  2. Perikatan untuk berbuat sesuatu
    Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan ( perjanjian ).

  3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu
    Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan,misalnya tidak melakukan persaingan yang dapat diperjanjikan.

  4. Perikatan bersyarat dan Perikatan murni
    Perikatan yang timbul dair perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat. Perikatan murni adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak digantungkan pada suatu syarat ( condition ). Sedangkan Perikatan bersyarat ( conditional obligation ) adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Yang dimaksud dengan syarat adalah peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi.

Menurut ketentuan pasal 1253, perikatan bersyarat dapat digolongkan menjadi dua yaitu :
a. Perikatan Bersyaratt Yang Menangguhkan
Pasal 1253 KUH Perdata menyebutkan :
Suatu perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hak yang sudah terjadi tidak diketahui oleh kedua belah pihak.
b. Perikatan Bersyarat yang Menghapuskan
Perikatan bersyarat yang menghapus diatur dalam pasal 1265 KUH Perdata :
Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatanm dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan;hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

  1. Perikatan dengan Ketetapan Waktu
    Maksud syarat ” ketetapan waktu ” ialah bahwa pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adlaah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau dapat berupa tunggal yang sudah tetap.

  2. Perikatan Alternatif
    Dalam perikatan alternatif,objek prestasinya ada dua macam barang. Dikatakan altrenatif karena debitor boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebaian barang lainnya.

  3. Perikatan Tanggung Renteng
    Perikatan tanggung renteng ( solidarity obligation ) dapat terjadi apabila seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang kreditor,atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitor. Dalam hal ii setiap kreditor berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi debitor dibebaskan dari hutangnya dan perikatan hapus.
    Perikatan tanggung menanggung meliputi :

- perikatan tanggung menanggung akitf
– perikatan tanggun menanggung pasif

  1. Perikatan yang Dapat dibagi dan Tidak Dapat Dibagi
    Perikatan dikatakan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi ( divisible atau indivisible ) apabila barang yang menjadi objek prestasi dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan, selain pembagian tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi.

  2. Perikatan dsengan Ancaman Hukuman
    Perikatan dengan ancaman hukuman memuat suatu ancaman terhadap debitor apabila ia lalai, tidak memenuhi kewajibannya. Syarat ancaman hukuman ( penal caluse ) memiliki dua maksud, yaitu

- untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak.
– Sebagai usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul betul terjadi wanprestasi

C. PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA PERJANJIAN ATAU KONTRAK ( OVEREENKOMST )

  1. Konsep Dasar Perjanjian
    a. Definisi
    Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Per adalah sesuatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain.
    b. Unsur – unsur Perjanjian
    Unsur Perjanjian antara lain :
  2. ada pihak-pihak ( subjek ), sedikitnya dua pihak
  3. ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
  4. ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
  5. ada prestasi yang akan dilaksanakan
  6. ada bentuk tertentun, lisan atau tulisan
  7. ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian:
  8. pihak –pihak ( subjek )
    pihak ( subjek ) dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian
  9. sifat perjanjian
    unsur yang penting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan ( kesepakatan) antara pihak, sifatnya harus tetap bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran.
  10. Tujuan Perjanjian
    Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang undang-undang.
  11. Prestasi
    Dengan adanya persetujua, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
  12. Bentuk Perjanjian
    Bentuk perjanjian perlu ditentukanm karena ada ketentuan undang-undang hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk biasanya berupa akta
  13. Syarat Perjanjian
    Syarat-syarat ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

  14. Asas dan Jenis Perjanjian
    a. Asas perjanjian
    Didalam hukum perjanjian dikenal tiga asas , yaitu asas konsensualisme, asas pacta sunt servada, dan asas kebebasan berkontrak

  15. Asas Konsensualisme
    Asas Konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak.
  16. Asas Pacta Sunt Servanda
    Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan :
    Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
  17. Asas Kebebasan Berkontrak
    Kebebasan Berkontrak ( freedom of making contract ) adalah salah satu salah satu asas yang sangat penting di dalam hokum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Jenis Perjanjian
Dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, suatu perjanjian memiliki 14 jenis, diantaranya adalah :

  1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak
    Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua pihak. Contoh dari perjanjian timbal balik antara lain :

- perjanjian jual beli ( koop en verkoop )
– perjanjian tukar menukar
– perjanjian sewa menyewa
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya,misalnya perjanjian hibah, hadiah dll.

  1. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban
    Perjanjian percuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
    Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yangs satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

  2. Perjanjian Bernama ( Benoemd ) dan Tidak Bernama ( Onbenoemde Overeenkomst )
    Perjanjian Bernama termasuk perjanjian khusus yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur undang-undang Misalnya jual beli,sewa menyewa dll
    Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya,seperti perjanjian kerja sama,perjanjian pemasaran.

  3. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator
    Perjanjian Kebendaan ( zakelijk overeenkomst ) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli.
    Perjanjian Obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan.

  4. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil
    Perjanjian Konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua pihak telah tercapai persetujuan kehendak untuk mengadakan perikatan.
    Perjanjian Riil adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak sekaligus harus ada penyerahan nyata atau barangnya.

  5. Perjanjian Publik
    Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta.

  6. Perjanjian Campuran
    Perjanjian Campuran ialah perjanjian yang mengandung sebagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel menyewakan kamar
    Tapi juga menyajikan makanan.

  7. Isi dan Hapusnya Perjanjian
    a. Isi Perjanjian
    Elemen-elemen dari suatu perjanjian ( pasal 1339 dan pasal 1347 KUHPer ) meliputi :

- isi perjanjian
– kepatutan
– kebiasaan
– undang – undang

b. Hapusnya Perjanjian
Suatu perjanjian akan berakhir ( hapus ) apabila :
1. telah lampau waktunya ( kadaluwarsa )
2. telah tercapai tujuannya
3. dicabut kembali
4. diputuskan hakim
5.
C. PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA UNDANG –UNDANG

Perikatan yang besumber pada undang- undaang meliputi : (1) perikatan yang lahir dari undang-undang saja (2) perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia
  1. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja
    Perikatan yang lahir dari undang-undang saja yaitu perikatan yang timbul atau adanya karena adanya hubungan kekeluargaan,misalnya :
    a. Hak dan Kewajiban Alimansi
    b. Hak dan Kewajiban antara pemiilik pekarangan yang berdampingan

  2. Perikatan yang lahir dari Undang-undang karena perbuatan manusia
    Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia meliputi :
    a. perbuatan manusia yang dibolehkan hukum atau hakiki ( rechtmatige daad )

  3. perwakilan sukarela
  4. pembayaran tak terutang ( onverschuldigde betalling )
  5. perikatan alam
    b. perbuatan manusia yang melanggar hukum ( onrechtmatige daad )
    Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi persyaratan ( 1365 KUHPer) antara lain:
  6. perbuatan yang melawan hukum
  7. harus ada kesalahan ( schuld )
  8. harus ada kerugian yang ditimbulkan
  9. adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian

DAFTAR PUSTAKA

Triwulan,Tutik Titik. Pengantar Hukum Perdata. Prestasi PustakaPlubisher. Jakarta. 2006

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA / KUHP

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA / KUHP
(Wetboek van Strafrecht)

Anotasi:
Sebutan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” ini diberlakukan, diubah dan ditambah dg. UU No. 1/1946 (Berita Republik Indonesia II, 9). Undang-undang ini mengadakan perubahan/tambahan terhadap W.v.S. Ned. Ind., yaitu Hukum Pidana 8 Maret 1942; jadi bukan terhadap Hukum Pidana zaman Jepang, dan bukan pula terhadap W. v. S Ned. Ind. yang sudah diubah dan ditambah oleh pemerintah Belanda sesudah 1945 (S. 1945-135, S. 1946-76, S. 1947-180, S. 1948-169, S. 1949-1 dan 258). Kemudian diubah dan ditambah lagi, berturut turut dengan Undang-undang No. 20 / 1946, 8 / 1951, 8 / Drt /1955, 73/1958, 1/1960, 16/Prp/1960, 18/Prp/1960, 1/Pnps/1965, 7/1974, dan 4/1976.

B U K U P E R T A M A :
ATURAN UMUM.

BAB 1. BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN.

Pas. 1.
(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. (AB. 1 dst., 15.)
(2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya.

Pasal 2.
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. (AB. 4, 5, 25; KUHP 7 dst.; Sv. 12.)

Pasal 3.
(s.d.u. dg. UU No. 411976.) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. (AB. 25; KUHP 8 dst., 95.)

Pasal 4.
(s.d.u. dg. S. 1926-359, 429, S. 1930-31, S. 1931 -240, S. 1938-593.) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan:
1o. (s. d. u. dg. UU No. 1/1 946.) salah satu kejahatan berdasarkan pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis-1 o, 127, dan 131;
2o. suatu kejahatan tentang mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun tentang meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia; (KUHP 244 dst., 253 dst.)
3o. pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut; atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu; (KUHP 264 dst., 272 dst.)
4o. (s. d. u. dg. UU No. 4 / 1976.) salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. (RO. 129; KUHP 9; Sv. 13 dst.)

Pasal 5.
(1) (s.d.u. dg. S. 1930-31, S. 1931-240.) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warganegara yang di luar Indonesia melakukan: (AB. 4.)
1o. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
2 o. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara tempat perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. (KUHP 6, 76 2.)
(2) Penuntutan perkara seperti termaksud dalam nomor 2o dapat dilakukan juga bila tertuduh menjadi warganegara sesudah melakukan perbuatan. (Ned.ond. 1 dst.; AB. 4; KUHP 9; Sv. 13.)

Pasal 6.
Berlakunya pasal 5 ayat (1) nomor 2′ dibatasi sedemikian rupa, sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, bila menurut perundang-undangan negara tempat perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.

Pasal 7.
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana seperti termaksud dalam Bab XXVIII Buku Kedua. (KUHP 2 dst., 9, 92; Sv. 13.)

Pasal 8.
(s.d.u. dg. S. 1928-230, S. 1935-492, 565.) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakhoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana seperti termaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan Bab IX Buku Ketiga; demikian pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan. (KUHD 309, 311 dst., 341, 341d; KUHP 2 dst., 9, 93, 95; Sv. 13; S. 1934 – 78 jis. S. 1935-89, 565, S. 1937-629, 630, S. 1935-492 jis. S. 1935-565, S. 1937-591, S. 1938-1, 2.)

Pasal 9.
Berlakunya pasal 2- 5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. (AB. 15.)

BAB II. PIDANA.

Pasal 10.
Pidana terdiri atas: (KUHP 69.)
a. pidana pokok:
1o. pidana mati; (KUHP 6, 11, 67.)
2o. pidana penjara; (KUHP 12-17, 24 dst., 27 dst., 32 dst., 38, 42, 67; Inv. Sw. 2 dst.)
3o pidana kurungan; (KUHP 18-33, 38, 41 dst.; Inv. Sw. 2 dst.)
4o. pidana denda; (KUHP 30-33, 38, 42.)
5o. (s.d. t. dg. UU No. 2011946.) pidana tutupan;
b. pidana tambahan:
1o. pencabutan hak-hak tertentu; (KUHP 35 dst., 38, 47 3.)
2o. perampasan barang-barang tertentu; (ISR. 145; KUHP 39-42.)
3o pengumuman putusan hakim. (KUHP 43, 473.)

Pasal 11.
Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali pada leher terpidana, dan mengikatkan tali itu pada tiang gantungan, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. (Sv. 339; IR. 329; RBg. 630.)

Pasal 12.
(1) Pidana penjara lamanya seumur hidup atau selama waktu tertentu.
(2) Pidana penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya boleh dipilih hakim antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; demikian juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan (concursus), pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan pasal 52. (KUHP 57, 104, 106, 1072, 1082, 1112, 1242, 1302, 1402, 187-3′, 1942 196 –3′,198 – 2′, 200 –3′, 2022 , 2042 , 339 dst., 486 dst.)
(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari duapuluh tahun.

Pasal 13.
Para terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa kelas. (KUHP 29.)

Pasal 14.
Terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29. Dg. S. 1926-251 jo. 486, ditambahkan pasal 14a-f, mb. tgl. 1 Januari 1927.

Pasal 14a.
(1) Bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak terrnasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara, bila menjatuhkan pidana denda, tetapi hanya bila ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan bagi terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, bila terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat (2).
(3) Perintah tentang pidana pokok juga mengenai pidana tambahan, bila hakim tidak menentukan lain.
(4) Perintah itu tidak diberikan, kecuali bila hakim berkeyakinan setelah menyelidiki dengan cermat bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan untuk dipenuhinya syarat-syarat khusus bila sekiranya ditetapkan.
(5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b.
(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran yang lain paling lama dua tahun.
(2) Masa percobaan mulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan sudah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang undang.
(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan dengan sah.

Pasal 14C.
(1) Dengan perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali bila dijatuhkan pidana denda, hakim, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
(2) Bila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus yang lain mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik bagi terpidana.

Pasal 14d.
(1) Yang diserahi mengawasi agar syarat-syarat itu dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, bila kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
(2) Bila ada alasan, hakim dalam perintahnya dapat mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau pejabat tertentu, agar memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tersebut diatas serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi memberi bantuan itu ditetapkan dengan undang-undang. (S. 1926-487.)

Pasal 14e.
Atas usul pejabat dalam pasal 14d ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lama berlakunya syarat syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, agar memberi bantuan kepada terpidana, dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f.
(1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan agar pidananya dijalankan, atau memerintahkan agar atas namanya diberi peringatan kepada terpidana, yaitu bila terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau bila salah satu syarat yang lain tidak dipenuhi, ataupun bila terpidana sebetum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Sewaktu memberi peringatan, hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu.
(2) Perintah agar pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi sesudah masa percobaan habis, kecuali bila sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Pasal 15.
(s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.)
(1) Bila terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Bila terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
(2) Sewaktu memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
(3) (s.d. u. dg. S. 1939-77.) Lama masa percobaan itu sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Bila terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. (KUHP 15a4, 15b, 17; S. 1917-749.)

Pasal 15a.
(s. d. t. dg. S. 1926-251 jo. 486.)
(1) Pelepasan bersyarat harus disertai dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
(2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asalkan syarat-syarat khusus itu tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik bagi terpidana.
(3) Pengawasan atas pemenuhan segala syarat itu diserahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1).
(4) Juga dapat diadakan pengawasan khusus atas pemenuhan syarat-syarat itu, yang semata-mata harus bertujuan untuk memberi bantuan kepada terpidana.
(5) (s.d.u. dg. S. 1939-77.) Selama masa percobaan, syarat-syarat itu dapat diubah, atau dicabut, atau dapat juga diadakan syarat-syarat khusus baru; juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi. (KUHP 16 2; S. 1917-749 pasal 12 jo. S. 1939-77 pasal II.)
(6) Orang yang dilepaskan dengan bersyarat itu diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Bila hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru. (KUHP 17; S. 1917-749.)

Pasal 15b.
(s.d.t. dg. S. 1926-251, 486; s.d.u. dg. S. 1939-77; UU No. 1/1946.)
(1) Pelepasan bersyarat dapat dicabut, bila orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Bila ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu. (KUHP 16 2,3.)
(2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak terhitung dalam waktu pidananya.
(3) Pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali bila sudah lewat tiga bulan sejak berakhirnya masa percobaan, kecuali bila sebelum waktu tiga bulan lewat terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16.
(s. d. u. dg. S. 1939-77; UU No. 1/1946.)
(1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Ketentuan itu tidak boleh ditetapkan sebelum ditanya pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
(2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, demikian juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Ketentuan itu tidak boleh ditetapkan sebelum ditanya pendapat Dewan Reklasering Pusat.
(3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa di tempat tinggalnya, orang yang dilepaskan dengan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, bila ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
(4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Bila penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai pada hari ia ditahan. (KUHP 15, 17; S. 1917-749.)

Pasal 17.
(s.d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.) Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan undang-undang. (S. 1917-749.)

Pasal 18.
(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. (KUHP 97.)
(2) Bila ada pemberatan pidana karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. (KUHP 65, 488.)
(3) Pidana kurungan sama sekali tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Pasal 19.
(1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.
(2) Orang yang dijatuhi pidana kurungan diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang duatuhi pidana penjara.

Pasal 20.
(1) (s.d. u. dg. S. 1.925-28; UU No. 1/1946.) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan; boleh menetapkan bahwa jaksa dapat memberi izin kepada terpidana untuk bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.
(2) Bila terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka selanjutnya ia harus menjalani pidananya seperti biasa, kecuali kalau ketidakdatangannya itu bukan karena kehendak sendiri.
(3) Ketentuan dalam ayat (1) tidak diterapkan kepada terpidana bila pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 21.
(s. d. u. dg. S. 1920-812; UU No. 1/1946.) Pidana kurungan harus dijalani di daerah di mana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau bila tidak mempunyai tempat kediaman, di daerah di mana ia berada, kecuali bila Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana membolehkan dia menjalani pidananya di daerah lain.

Pasal 22.
(1) Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara atau pidana kurungan, atau kedua-duanya, segera setelah pidana hilang kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani pidana kurungan di tempat itu juga.
(2) Pidana kurungan, yang karena sebab di atas dijalani di tempat yang khusus untuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu. (KUHP 28, 41 5.)

Pasal 23.
Orang yang dijatuhi pidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang undang. (KUHP 29; S. 1917-708, Gestichtenr. pasal 93 dst.)

Pasal 24.
Orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan bekerja, baik di dalam maupun di luar tembok penjara orang-orang terpidana. (KUHP 14, 19, 29; Gestichtenr. 36 ter, 57 dst.)

Pasal 25.
Yang tidak boleh diserahi pekerjaan di luar tembok penjara tersebut ialah:
1o. orang-orang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup;
2o. para wanita;
3o. orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh melaksanakan pekerjaan demikian. (KUHP 24; Gestichtenr. 57 4.)

Pasal 26.
Bila mengingat keadaan diri atau status sosial terpidana, hakim menimbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja di luar tembok penjara orang-orang terpidana. (KUHP 24 dst.; Gestichtenr. 36 4.)

Pasal 27.
Lamanya pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana kurungan dalam putusan hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun; tidak boleh dengan pecahannya. (KUHP 97.)

Pasal 28.
Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di tempat yang sama, asal di bagian-bagian terpisah. (Gestichtenr. 36.)

Pasal 29.
(1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, demikian juga hal mengatur dan mengurus tempat tempat itu, hal membagi-bagi para terpidana dalam beberapa kelas, hal mengatur pekerjaan, upah kerja, dan hal perumahan para terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.
(2) (s. d. u. dg. UU No. 1 / 1 946.) Bila perlu, Menteri Kehakiman menetapkan anggaran rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana. (Sv. 14, 19; S. 1917-708.)

Pasal 30.
(1) (s.d.u. dg. UU No. 18/Prp/1960.) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
(2) (s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.) Bila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. (KUHP 41, 97; Sv. 3382 ; Ldg. 53 8.)
(3) (s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.) Lama pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling tinggi enam bulan. (Sv. 97.)
(4) (s.d.u. dg. UU No. 18/Prp/1960.) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan sebagai berikut; bila pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; bila lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. (KUHP 97; Inv. Sw. 4′.)
(5) (s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.) Bila ada pemberatan pidana denda yang disebabkan oleh gabungan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
(6) Pidana kurungan pengganti sama sekali tidak boleh lebih dari delapan bulan. (KUHP 682 , 702.)

Pasal 31.
(1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. (KUHP 302.)
(2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
(3) (s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. (KUHP 30, 33, 41′; Inv. Sw. 4′.)

Pasal 32.
(1) Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara pada hari ketika putusan hakim menjadi tetap, dan bagi terpidana yang lain pada hari ketika putusan hakim mulai dijalankan. (Sv. 332 dst., 335 dst., 338.)
(2) Bila dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan atas beberapa tindak pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan sementara karena kedua atau salah satu tindak pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis.

Pasal 33.
(1) Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu selama terpidana menjalani tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian dipotong dari pidana penjara selama waktu tertentu, dari pidana kurungan, atau dari pidana denda yang dbatuhkan kepadanya; dalam hal pidana denda, dipakai ukuran menurut pasal 31 ayat (3).
(2) (s.d.t. dg. S. 1934-558, 587.) Waktu selama seorang terdakwa ada dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali bila pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakin.
(3) (s.d. u. dg. S. 1934-558jis. 587 dan S. 1938-278.) Ketentuan pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa dituntut sekaligus karena melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidana karena perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktu ditahan sementara.

Pasal 33a.
(s.d.t. dg. S. 1933-1; s.d.u. dg. S. 1934-172, 337; UU No. 1/1946.) Bila orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, maka waktu sejak hari permohonan mulai diajukan hingga ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali bila Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana. (S. 1933-2.)

Pasal 34.
Bila terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana. (KUHP 852.)

Pasal 35.
(1) Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum yang lain, ialah:
1o. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2o hak memasuki Angkatan Bersenjata; (KUHP 92′.)
3o. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4o. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (KUHPerd. 355, 359, 433, 452.)
5o. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; (KUHP 37, 91; KUHPerd. 298 dst., 307 dst., 319a dst., 345, 359, 379 dst., 433, 452; S. 1927-31 pasal 1.)
6o. hak menjalankan mata pencaharian tertentu. (KUHP 227; KUHPerd. 3.)
(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, bila dalam aturan-aturan khusus telah ditentukan bahwa penguasa lain yang berwenang untuk pemecatan itu. (ISR.117, 150 dst.; RO. 20, 20b; KUHP 36, 92, 227.)

Pasal 36.
Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang dijelaskan dalam Buku Kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dalam jabatan atau karena kejahatan yang dilakukan terpidana dengan melanggar kewajiban khusus suatu jabatan, atau karena ia memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. (KUHP 52, 92, 413 dst.)

Pasal 37.
(1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan:
1o. orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaannya;
2o. orang tua atau wali yang terhadap anak yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua. (KUHP 91.)
(2) (s.d.t. dg. S. 1927-456 jo. 421, S. 1931-420.) Pencabutan kekuasaan tersebut dalam ayat (1) tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang- orang yang baginya diberlakukan undang-undang hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu. (KUHPerd. 319a, 380, 452 2.)

Pasal 38.
(1) Bila dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
1o. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup;
2o. dalam hal pidana penjara selama waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3o. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling tinggi lima tahun.
(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari ketika putusan hakim dapat dijalankan. (KUHP 32; Sv. 332 dst.)

Pasal 39.
(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. (ISR. 145; KUHP 40, 45 dst.)

Pasal 40.
Bila seorang berumur di bawah enam belas tahun mempunyai, membawa masuk atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan tentang penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan tentang pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan tentang larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga bila yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun.

Pasal 41.
(s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.)
(1) Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, bila barang-barang itu tidak diserahkan, atau bila harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. (KUHP 30 2; Sv. 3382; Ldg. 538.)
(2) Lama pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling tinggi enam bulan.
(3) (s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / l960.) Dalam putusan hakim lama pidana kurungan pengganti ini ditentukan sebagai berikut: tujuh rupiah lima puluh sen atai; kurang dihitung satu hari; bila lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
(4) Pasal 31 juga berlaku bagi pidana kurungan pengganti ini.
(5) Pidana kurungan pengganti ini juga dihapus, bila barang-barang yang dirampas itu diserahkan. (ISR. 145; Sv. 347.)

Pasal 42.
Segala biaya untuk menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan semua pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. (KUHP 43.)

Pasal 43.
Bila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. (KUHP 67, 128, 206, 361, 377, 395, 405; Sv. 338.)

BAB III. HAL-HAL YANG MENGHAPUSKAN,
MENGURANGI ATAU MEMBERATKAN PIDANA.

Pasal 44.
(1) Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
(2) Bila temyala perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan. (Krankz. 16, 27.)
(3) (s. d. u. dg. UU No. 1/1946.) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 45.
Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan:
memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, watinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apa pun;
atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun seiak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di alas, dan putusannya telah menjadi tetap;
atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46.
(s.d. u. dg. S. 1925-1 jo. 152.)
(1) Bila hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam lembaga pendidikan anak negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal (sosial) yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di alas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
(2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan undang undang. (S. 1917-741.)

Pasal 47.
(1) Bila hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga.
(2) Bila perbuatan itu adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 45.)
(3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 huruf b, nomor 1o dan 3o, tidak dapat diterapkan. (Sv. 71o; IR. 62; RBg. 498o.)

Pasal 48.
Barangsiapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49.
(1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana. (KUHP 341 dst.)

Pasal 50.
Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak boleh dipidana.

Pasal 51.
(1) Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.
(2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. (KUHP 114, 190, 198, 462.)

Pasal 52.
Bila seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena .jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. (KUHP 12, 18, 30, 36, 92.)

Pasal 52a.
(s. d. t. dg. UU No. 73/1958.) Bila pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah dengan sepertiga.

Anotasi:
Supaya konsisten dengan yang lain, bunyi pasal ini telah diubah tanpa mengubah artinya.

BAB IV. PERCOBAAN.

Pasal 53.
(1) Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri. (KUHP 154 5, 3024, 3515.)
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.
(3) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan. (KUHP 54, 86 dst., 1845, 3024 , 3515, 3522.)

Pasal 54.
Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana. (KUHP 60; Inv.Sw. 46.)

BAB V. PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA.

Pasal 55.
(1) (s. d. u. dg. S. 1925-197jo. 273.) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1o. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
2o. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu. (KUHP 163 bis, 236 dst.)
(2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya . (KUHP 51, 514 , 58.)
203, 217, 293, 313, 380.)

Pasal 56.
Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: (KUHP 58, 86.)
1o. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;
2o. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. (KUHP 57 dst., 60 dst., 86, 236 dst.)

Pasal 57.
(1) Dalam hal pembantuan melakukan kejahatan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya. (KUHP 434.)
(2) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.
(4) Dalam menentukan pidana bagi si pembantu perbuatan kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. (KUHP 552, 58.)

Pasal 58.
Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pelaku atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri. (KUHP 552, 57 4.)

Pasal 59.
Dalam hal-hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang temyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana. (KUHP 398 dst.)

Pasal 60.
Pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak dipidana. (KUHP 54.)

Pasal 61.
(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut bila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya sudah dikenal atau diberitahukan oleh penerbit pada waktu pertama kali ditegur setelah penuntutan dimulai agar memberitahukan nama si pembuat.
(2) Aturan ini tidak berlaku bila pelaku pada saat barang cetakan terbit tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia. (ISR. 164; KUHP 56, 62, 78, 483 dst.)

Pasal 62.
(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut bila pada barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak sudah dikenal atau diberitahukan oleh pencetak pada waktu pertama kali ditegur setelah penuntutan dimulai agar memberitahukan nama orang itu.
(2) Aturan ini tidak berlaku bila orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia. (ISR. 66, 164; KUHP 56, 61, 78, 484 dst.)

BAB VI. GABUNGAN TINDAK PIDANA.

Pasal 63.
(1) Bila suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (KUHP 69.)
(2) Bila suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
Anotasi;
Dg. UU No. 11/Pnps/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, ayat (2) tersebut dinyatakan tidak berlaku bagi tindak pidana subversi.

Pasal 64.
(1) Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (KUHP 64.)
(2) (s.d.u. dg. S. 1926-359jo. 429.) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana saja, bila orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsukan atau yang dirusak itu. (KUHP 244 dst., 253 dst., 263 dst,)
(3) (s. d. t. dg. S. 1931-240; s.d. u. dg. UU No. 18/Prp/1960.) Akan tetapi, bila orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkan lebih dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pasal 65.
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. (KUHP 12, 18, 30, 66 dst., 68, 70; Sv. 167.)

Pasal 66.
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
(2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. (KUHP 30, 65, 67-70; Sv. 167.)

Pasal 67.
Orang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.(KUHP 121, 35 dst., 43.)

Pasal 68.
(1) Berdasarkan hal-hal tersebut dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:
1o. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun lebih dari pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Bila pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun; (KUHP 38.)
2o. pidana-pidana pencabutan hak yang berlain-lainan dijatuhkan sendiri-sendiri bagi tiap-tiap kejahatan tanpa dikurangi;
3o. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, demikian juga halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri bagi tiap-tiap kejahatan tanpa dikurangi. (Sv. 167.)
(2) Jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan. (KUHP 30, 41.)

Pasal 69.
(1) Perbandingan berat pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urut-urutan dalam pasal 10.
(2) Bila hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya yang terberat yang dipakai.
(3) Perbandingan berat pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
(4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis, demikian juga yang tidak sejenis, ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

Pasal 70.
(1) Bila ada gabungan seperti tersebut dalam pasal 65 dan 66, baik gabungan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
(2) (s.d.u. dg. S. 1931-290.) Untuk pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti paling banyak delapan bulan. (KUHP 30, 41, 68-2′.)

Pasal 70 bis
(s.d.t. dg. S. 1931-240; s.d.u. dg. S. 1934-644.) Dalam menerapkan pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian, bila dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlahnya paling banyak delapan bulan.

Pasal 71.
Bila seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak.

BAB VII. MENGAJUKAN DAN MENARIK KEMBALI PENGADUAN DALAM HAL
KEJAHATAN-KEJAHATAN YANG HANYA DITUNTUT ATAS PENGADUAN.
(KUHP 284, 287, 293, 313, 319-323, 332, 335, 367, 369 dst.
, 376, 394, 404, 411, 485; Sv. 10 dst,; Aut. 31-34.)

Pasal 72.
(1) Selama orang yang terkena kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, belum berumur enam belas tahun dan juga belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara perdata. (KUHPerd. 299 dst., 383, 433, 452; KUHP 2843)
(2) Bila tidak ada wakilnya, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau bila itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. (KUHPerd. 310, 370, 452; KUHP 220, 2843; Sv. 8.)

Pasal 73.
Bila yang terkena kejahatan meninggal dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang waktu itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup, kecuali kalau temyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. (KUHP 2843, 320 dst.)

Pasal 74.
(1) Pengaduan boleh diajukan hanya dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, bila bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan bila bertempat tinggal di luar Indonesia. (Rv. 12; KUHP 97; Sv. 8, 10.)
(2) Bila yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut. (KUHP 293 3.)

Pasal 75.
Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya itu dalam waktu tiga bulan setelah diajukan. (KUHP 97, 2843 .)

BAB VIII. HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA
DAN MENJALANKAN PIDANA.

Pasal 76.
(1) (s. d. u. dg. S. 1931-240; UU No. 1/1946.) Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
Dalam pengertian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (KUHP 283; Sv. 356 dst.; S. 1938-529, S. 1932-80.)
(2) Bila putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka tidak boleh diadakan penuntutan terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, dalam hal :
1o. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum;
2o. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya itu telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau kewenangan untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa. (Sv. 389.)

Pasal 77.
Kewenangan menuntut pidana hapus, bila si tertuduh meninggal dunia. (KUHP 83, 103; Sv. 391 dst.; IR. 367 dst.; RBg. 681 dst.)

Pasal 78.
(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :
1o. terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
2o. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3o. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4o. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. (KUHPerd. 1946; KUHP 80, 84; Sv. 407; IR. 371; RBg. 691.)

Pasal 79.
Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:
1o. (s.d.u. dg. S. 1926-359 jo. 429.) terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; (KUHP 244 dst., 253 dst., 263 dst.)
2o. terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3o. (s.d.u. dg. S. 1921-560 dan S. 1928 – 376.) terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengaii pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut. (KUHPerd. 82; BS. 28 dst.)

Pasal 80.
(1) Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.
(2) Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.

Pasal 81.
Penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa. (KUHP 2845 , 3143, 3324; Sv. 409.)

Pasal 82.
(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam hanya dengan pidana denda menjadi hapus, kalau maksimum denda dibayar dengan sukarela, demikian pula biaya-biaya yang telah, dikeluarkan bila penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
(2) Bila di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan itu harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat (1). (KUHP 41.)
(3) Dalam hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan (2) pasal ini.
(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan berumur di bawah enam belas tahun. (Sv. 410.)

Pasal 83.
Kewenangan menjalankan pidana hapus bila si terpidana meninggal dunia. (KUHP 77, 103; Sv. 399; IR. 368; RBg. 689.)

Pasal 84.
(1) Kewenangan menjalankan pidana hapus oleh karena daluwarsa.
(2) Lama tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran adalah dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan adalah lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan yang lain sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. (KUHP 78.)
(3) Bagaimanapun juga, lama tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lama pidana yang dijatuhkan.
(4) Kewenangan menjalankan pidana mati tidak terkena daluwarsa.

Pasal 85.
(1) Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.
(2) Bila seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada keesokan harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Bila suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada keesokan harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. (KUHP 15, 34; Sv.227.)
(3) Tenggang daluwarsa tertuduh selama penjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama kemerdekaan terpidana dirampas, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain. (Sv. 336 dst., 356 dst., 396 dst.)

BAB IX. ARTI BEBERAPA ISTILAH
YANG DIPAKAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG.

Pasal 86.
Bila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali bila dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan. (KUHP 53, 56.)

Pasal 87.
(s.d.u. dg. S. 1930-31.) Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti tersebut dalam pasal 53. (KUHP 53, 104-108, 130, 140.)

Pasal 88.
Dikatakan ada permufakatan jahat, bila dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan. (KUHP 110, 111 bis, 116, 125, 164, 169 dst., 184 dst., 214, 324 dst., 363,:365, 368 dst., 438 dst., 450 dst., 457 dst., 462, 504 dst.)

Pasal 88 bis
(s.d.t. dg. S. 1930-31.) Yang dimaksud dengan penggulingan pemerintah ialah peniadaan atau pengubahan secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (KUHP 107 dst., 111 bis.)

Pasal 89.
Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. (KUHP 55, 146 dst., 170, 173, 175, 211 dst., 285, 289, 293, 300, 330, 332, 335, 365, 368, 438 dst., 444, 459 dst.)

Pasal 90.
Luka berat berarti: (KUHP 184, 213 dst., 291 dst., 306, 333 dst., 351 dst., 358, 360, 365, 459 dst.)
– jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempuma, atau yang menimbulkan bahaya maut;
– untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
– kehilangan salah satu pancaindera;
– mendapat cacat berat;
– menderita sakit lumpuh;
– terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
– gugumya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Pasal 91.
(1) Dalam kekuasaan bapak termasuk pula kekuasaan kepala keluarga.
(2) Yang dimaksud dengan orang tua termasuk pula kepala keluarga.
(3) Yang dimaksud dengan bapak termasuk pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.
(4) Yang dimaksud dengan anak termasuk pula orang yang berada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.

Pasal 92.
(1) (s.d. u. dg. S. 1931-240; UU No. 1/1946.) Yang dimaksud dengan pejabat termasuk pula orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan -aturan umum, demikian juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama pemerintah; demikian juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
(2) Yang dimaksud dengan pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang dimaksud dengan hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
(3) Semua anggota Angkatan Bersenjata juga dianggap sebagai pejabat. (KUHP 7, 52, 168, 209-217, 228, 294, 316, 3562, 413 dst., 552 dst.)

Pasal 92 bis
(s.d.t. dg. S. 1938-276.) Yang dimaksud dengan pengusaha ialah tiap tiap orang yang menjalankan perusahaan. (KUHD 6.)

Pasal 93.
(1) Yang dimaksud dengan nakhoda ialah orang yang memegang kekuasaan di atas kapal atau yang mewakilinya.
(2) Yang dimaksud dengan Penumpang ialah semua orang yang berada di atas kapal, kecuali nakhoda.
(3) Yang dimaksud dengan anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang berada di atas kapal. (KUHD 341, 341d; KUHP 8, 325 dst., 438, 444 dst., 560 dst.)

Pasal 94.
Dicabut dg. UU No. 1/1946.

Pasal 95
(s.d.u. dg. S. 1935-492, 565.) Yang dimaksud dengan kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia. (Bdk. dg. Staatsblad yang diberitahukan dalam KUHP pasal 8.)

Pasal 95a.
(s.d.t. dg. UU No. 4 / 1976.)
(1) Yang dimaksud dengan “Pesawat udara Indonesia” adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia.
(2) Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh Perusahaan penerbangan Indonesia.

Pasal 95b.
(s.d.t. dg. UU No. 4 / 1976.) Yang dimaksud dengan “dalam penerbangan” adalah sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang (disembarkasi).
Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggungiawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

Pasal 95c.
(s.d.t. dg. UU No. 4 / 1976.) Yang dimaksud dengan “dalam dinas” adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan.

Pasal 96.
(1) (s.d.u. dg. S. 1934-172, 337.) Yang dimaksud dengan musuh termasuk juga pemberontak. Demikian juga, di situ termasuk negara atau kckuasaan yang akan menjadi lawan perang. (KUHP 124, 126.)
(2) Yang dimaksud dengan perang termasuk juga permusuhan dengan daerah daerah swapraja, demikian juga perang saudara. (KUHP 121, 123, 129, 363, 438.)
(3) Yang dimaksud dengan masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam. Demikian juga dikatakan masih ada masa perang, segera sesudah diperintahkan mobilisasi Angkatan Bersenjata dan selama mobilisasi itu berlaku. (KUHP 122 dst., 126 dst., 29, 236 dst., 363, 387 dst.)

Pasal 97.
Yang dimaksud dengan hari ialah waktu selama dua puluh empat jam; yang dimaksud dengan bulan adalah waktu selama tiga puluh hari. (KUHP 12, 18, 27, 30.)

Pasal 98.
Yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (KUHP 167 dst., 363, 365.)

Pasal 99.
Yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. (KUHP 167 dst., 235, 363, 365.)

Pasal 100.
Yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci. (KUHP 167 dst., 235, 363, 365.)

Pasal 101.
Yang dimaksud dengan temak ialah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. (KUHP 363, 373, 379, 407, 494, 501, 549, 551.)

Pasal 101 bis
(s.d.t. dg. S. 1931-240.)
(1) Yang dimaksud dengan bangunan listrik ialah bangunan-bangunan yang gunanya untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau memberikan tenaga listrik; demikian juga alat-alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat-alat penjaga keselamatan, alat-alat pemasang, alat alat pendukung, dan alat-alat peringatan.
(2) Bangunan-bangunan telegrap dan telepon tidak termasuk bangunan listrik.

Pasal 102.
Dicabut dg. S. 1920-382.

ATURAN PENUTUP.

Pasal 103.
(s.d.u. dg. S. 1931-240.) Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain. (Sv. 391 dst.; IR. 367 dst.; RBg. 681 dst.; Inv. Sw. 4.)

dari :http://kangmahji.blogspot.com/2011/03/kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp.html?utm_source=BP_recent

Menyikapi Jika di Tilang

Pada saat terjadi pelanggaran dan diberhentikan oleh polisi, biasanya pengemudi menjadi panik. Yang terpikir adalah menyelesaikan masalah secepat mungkin. Dan uang, berdasarkan pengalaman, adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Polisi tentunya juga menyadari hal tersebut. Dalam berbagai kasus, polisi berusaha dengan sengaja mengupayakan ‘jalan damai’. Pengemudi yang melanggar didorong untuk membayar langsung di tempat tanpa surat tilang. Polisi mengulur waktu dalam mengisi surat tilang, menanyakan hal-hal yang telah tercantum pada STNK/SIM untuk memberi kesempatan para pengemudi mempertimbangkan bayar denda di tempat tanpa surat tilang. Bahkan ada polisi yang sengaja mencari-cari pelanggaran supaya pengemudi membayar denda dan menceritakan betapa sulitnya mengurus denda di pengadilan.

Jika anda menghadapi Polantas jangan panik. Tepikan kendaraan Anda dan siapkan STNK serta SIM. Bila perlu photo copy-lah STNK dan SIM Anda, sehingga jika lupa membawa atau hilang dapat menunjukan photo copy-nya. Ini akan mempengaruhi besarnya denda. Tidak mempunyai SIM/STNK didenda lebih besar dibandingkan tidak membawa SIM/STNK (Psl 57 & 59 UU No 14/1992). Dengan mempunyai photo copy, menunjukan bahwa Anda mempunyainya tapi tidak sedang membawa.

Cobalah mengenali nama dan pangkat Polisi yang tercantum dalam pakaian seragam. Mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya (Psl. 25 UU 28/1997). Nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila polisi bertindak di luar prosedur. Jangan hentikan mobil anda, bila ada orang berpakaian preman mengaku sebagai Polantas.

Tanyakanlah apa kesalahan anda, pasal berapa yang dilanggar dan berapa dendanya. Sebagai pembimbing masyarakat, Polisi harus menjelaskan kesalahan pengemudi agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Alasan pelanggaran dan besarnya denda juga harus didasarkan hukum yang berlaku. (Psl. 19 UU 28/1997). Bila perlu anda dapat meminta untuk melihat tabel pelanggaran yang dibawa setiap Polantas dalam menjalankan tugasnya. Tabel tersebut berisi nomor pasal, isi pasal dan denda yang dikenakan sesuai jenis kendaraan. Jangan ragu-ragu untuk bertanya bila ada hal yang kurang jelas, tugas polisi tidak saja menegakan hukum tetapi melayani anda sebagai anggota masyarakat.

Dalam penilangan, sikap dan ucapan polisi harus dapat menggambarkan bahwa ia adalah anggota ABRI yang mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjujung tinggi hak asasi manusia dan kode etik profesi Kepolisian Negara RI (Psl 19 & 23 UU No. 28/1997). Pelanggaran biasanya terjadi karena pengemudi tidak mengenal daerah tersebut atau ada peraturan baru yang belum pengemudi ketahui. Penjelasan Polantas merupakan bimbingan kepada masyarakat.

Pengemudi sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut, apakah benar atau tidak. Jika polisi menyatakan Anda dilarang belok ke kiri karena ada tanda dilarang belok kiri. Anda harus yakin bahwa tanda tersebut benar-benar ada, bukan rekayasa polisi semata.

Tugas polisi yang utama adalah pencegahan (Psl. 19 (2) UU No. 28/1997). Sehingga tidak dibenarkan polisi membiarkan pengemudi melakukan percobaan pelanggaran. Bila polisi mengetahui secara jelas ada pengemudi yang berupaya melanggar, polisi mempunyai kewajiban untuk memberitahukannya agar tidak melakukan pelanggaran. Percobaan pelanggaran tidak dapat didenda (Psl. 54 KUHP). Dalam suatu kasus, ada polisi membiarkan pelanggaran itu terjadi, baru bertindak agar pengemudi dapat didenda. Bila ini terjadi, anda dapat berdalih mengapa setelah mengetahui akan adanya pelanggaran polisi tidak mencegah. Di sini polisi dapat dipersalahkan tidak melakukan tugas utamanya dan tidak mempunyai itikad baik terhadap pengemudi.

Dalam penilangan, polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK kecuali kendaraan bermotor diduga hasil tindak pidana, pelanggaran mengakibatkan kematian, pengemudi tidak dapat menunjukan STNK, atau pengemudi tidak dapat menunjukan SIM (Psl. 52 UU No. 14 1992). Jadi utamakanlah SIM sebagai surat yang ditahan oleh Polantas.

Menerima tuduhan Setiap pengemudi mempunyai dua alternatif terhadap tuduhan pelanggaran yang diajukan Polantas, yaitu menerima atau menolak tuduhan tersebut. Apabila anda menerima tuduhan, maka anda harus bersedia membayar denda ke Bank paling lambat lima hari sejak dilakukan penilangan. Tempat pembayaran ke Bank disesuaikan dengan tempat kejadian pelanggaran lalulintas. Anda akan diberikan surat tilang berwarna Biru yang berisikan data diri anda, data kendaraan, data Polantas, besarnya denda dan pasal yang dilanggar. Pastikan anda mengetahui kapan dan di mana harus membayar denda tersebut. Tanyakan pula kepada petugas di mana dan kapan dapat mengambil surat atau kendaraan yang ditahan. Surat atau kendaraan yang ditahan dapat diambil bila Anda telah dapat menunjukan bukti pembayaran dari Bank. Tanda tanganilah surat tilang itu. Di balik surat tilang tersebut terdapat bukti penyerahan Surat/Kendaraan yang dititipkan, jadi jagalah surat tilang dalam keadaan baik.

Menolak tuduhan Bila anda keberatan dengan pelanggaran dan denda yang diajukan Polantas, katakan keberatan anda dengan sopan. Anda akan diberikan surat tilang berwarna merah. Jangan sekali-sekali menandatangani surat tilang yang isinya anda tidak setujui. Bacalah surat tilang tersebut dengan teliti. Pastikan dalam surat tilang tercantum nama dan pangkat Polantas yang tertulis dengan jelas. Polantas akan membuat dan mengirim surat tilang warna hijau untuk Pengadilan, warna putih untuk Kejaksaan dan warna kuning untuk POLRI. Surat tilang yang berada di tangan anda juga merupakan surat panggilan sidang. Tanyakanlah kepada Polantas tersebut jadwal persidangan dan tempat sidang. Tempat sidang merupakan Pengadilan Negeri di wilayah terjadinya pelanggaran. Ingatlah kronologis kejadian sebagai argumentasi di ruang sidang nanti. Penentuan hari sidang dapat memerlukan waktu 5-12 hari dan barang sitaan baru dapat dikembalikan pada pelanggar setelah ada keputusan Hakim serta menyelesaikan perkaranya. Pertimbangkanlah resiko ini sebelum menolak tuduhan Polantas.

Persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam proses tersebut, para tertuduh pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama tertuduh satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan mengetukan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan. Sebelum palu diketukkan, maka pengemudi dapat mengajukan keberatan. Secara teori, Polantas yang bersangkutan akan turut ke Pengadilan. Kemudian, pengemudi dan Polantas akan beradu argumentasi di depan hakim.

Pada prakteknya, pengemudi tidak sempat lagi mengajukan argumentasi karena hakim setelah membacakan denda langsung mengetukan palu. Di samping itu, Polantas yang bersangkutan juga kerap tidak ada di tempat. Bila pengemudi keberatan atas keputusan hakim, dapat mengajukan kasasi. Kasasi akan berlangsung di ruangan yang berbeda dan anda akan dipersilakan menanti dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa prosedur dan pelayanan yang jelas.

Anti Suap Memang tampaknya lebih mudah untuk menyuap dibandingkan dengan mengikuti peraturan. Tetapi dampaknya lebih buruk bagi bangsa dan negara. Tidak ada polisi yang suka disuap, bila tidak ada anggota masyarakat yang suka menyuap. Polisi yang bersih akan terbentuk dengan sendirinya bila masyarakat bersih.

Pemberian suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Psl. 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (Psl. 53 (1) (2) jo Psl. 209 KHUP). Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Psl. 419 KUHP). Apabila anda menemukan kesalahan dalam prosedur, laporkanlah perbuatan tersebut. Anda dapat meminta keterangan lebih lanjut pada Dinas Penerangan POLRI di nomor telepon 5234017 atau 5709250.

Kita tidak dapat menimpakan seluruh kesalahan pada Polantas, karena sedikit banyak kita telah ikut ambil bagian dalam praktek-praktek penyuapan “kecil” seperti ini. Banyak faktor lainnya yang sifatnya lebih makro yang menyebabkan perilaku ini terjadi, namun pemberdayaan yang dilakukan pada tiap elemen, termasuk pemberdayaan moral Polantas dan Pengemudi, akan menjadi sumbangan yang tidak kecil artinya dalam mengurangi praktek-praktek “KKN” (Kolusi Korupsi Nepotisme) dalam skala besar.

satu lagi yang paling penting……… klo habis minta slip biru jangan lupa liat uda di cantumin belom NOMINALNYA di slip… klo no reknya BRI’na dah punya…BRI a/n Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan no. rek : 019301000526300

Makalah Hukum Adat

                           Resume Hukum Adat

SEJARAH HUKUM ADAT

  1. Sejarah Singkat
    Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia.
    Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.
    Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau “Inladsrecht” menurut Van Vaollenhoven terdiri dari :

  2. Bukti Adanya Hukum Adat Indonesia
    Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut :

  3. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
  4. Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
  5. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.
  6. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Disamping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut :
1. Di Tapanuli
Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan social di tanah Batak), PatikDohot Uhumni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).
2. Di Jambi
Undang-Undang Jambi
3. Di Palembang
Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).
4. Di Minangkabau
Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)
5. Di Sulawesi Selatan
Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo)
6. Di Bali
Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar.
Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carventer yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, Carventer memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu :

  1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum “MOGHARRAR” yang mengatur khusu pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
  2. Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM” (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.

  3. COMPENDIUM FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
  4. HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PAPAKEM CIREBON. Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya :
    1) Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
    2) Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat. Peridesasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam :
    3) Jaman Daendels (1808-1811) Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
    4) Jaman Raffles (1811-1816) Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya :
    a. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
    b. Susunan pengadilan terdiri dari :
    1) Residen’s court
    2) Bupati’s court
    3) Division court
    c. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
    d. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati’s court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.

5) Zaman Komisi Jenderal (1816-1819) Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.
6) Zaman Van der Capellen (1824) Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
7) Zaman Du Bush Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.
8) Zaman Van den Bosch Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.
9) Zaman Chr. Baud. Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.
Pada tahun 1918 putera-putera Indonesia membuat disertasi mengeani hukum
adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain :
1. Kusumaatmadja tahun 1922 yang menulis tentang wakaf
2. Soebroto tahun 1925 yang menulis tentang sawah vervavding (gadai sawah)
3. Endabumi tahun 1925 yang menulis tentang Bataks grondenrecht (hukum tanah suku Batak).
4. Soepomo tahun 1927 yang menulsi tentang Vorstenlands grondenrecht (hak tanah di kerajaan-kerajaan). Adapun penyelidikan tentang hukum adat di Indonesia dilakukan oleh :
a. Djojdioeno/ Tirtawinata yang menulis tentang Hukum Adat privat Jawa Tengah.
b. Soepomo yang menulis tentang Hukum Adat Jawa Barat
c. Hazairin yang membuat disertasinya tentang “Redjang”

  1. Sejarah Politik Hukum Adat
    Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum eropa atau huku yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah colonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah colonial. Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah colonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnys undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam system perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :

  2. Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal/

  3. Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.
  4. Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah¬
    daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.
  5. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang¬undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
  6. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
  7. Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang¬undang kesatuan itu tidak mungkin.
    Dan dalam tahun 1927 Pemerintahn Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahu 1927 itu olitik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.
  8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat
    Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor¬faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut :
  9. Magis dan Animisme :
    Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.
    a. Kepercayaan kepada mahkluk-mahkluk halus, roh-roh, dan hantu¬hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
    b. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
    c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dab atau sakti.
    d. Takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa.
Animisme ada dua macam yaitu :
a. Fetisisme : Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.
b. Spiritisme : Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

  1. Faktor Agama
    Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :
    Agama Hindu :
    Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

Agama Islam :
Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengarush Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan
Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah
tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam,
tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat,
missal di Lampung, Tapanuli.Agama Kristen :Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturanhukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan.Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang socialkhususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannyabeberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

  1. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi
    Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan¬kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.
  2. Adanya Kekuasaan Asing
    Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

II. STRUKTUR TRADISIONAL HUKUM ADAT
Selo Soemardjan menekankan pada factor perbedaan “culture” dari setiap suku bangsa, yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat majemuk. Konsepsi tersebut di atas, kemudian diperhalus dan diperluas dengan mengambil kriteria cirri-ciri struktur sosial dan kebudayaan, sehingga menimbulkan klasifikasi tiga bentuk masyarakat sebagai berikut :
1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, yang ciriciri utamanya adalah :
a. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat.
b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat-istiadat yang terbentuk menurut tradisi.
c. Kepercayaan kuat pada kekuata-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya.
d. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi; keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen.
e. Tingkat buta huruf tinggi.
f. Hukum yang berlaku tidak ditulis, tidak kompleks dan pokokpokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa dari masyarakat.
g. Ekonominya sebagaian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pesanan kecil setempat, sedang uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas.
h. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerja sama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpahubungan kerja antara buruh dengan majikan.

  1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, yang ciri-ciri utamanya :
    a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi.
    b. Adat-istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka buat pengaruh dari luar.
    c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir orang maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi sesuatu masalah.
    d. Didalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal kirakira sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan.
    e. Tingkat buta huruf bergerak menurun
    f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis.
    g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, halmana mulai menimbulkan deferensiasi dalam struktur masyarakat; dengan sendirinya peranan uang meningkat.
    h. Gotong royong tredisional tinggal buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong-royang buat keperluan umum dan buat kegiatan ekonomis dilakukan atas dasar upah uang.
  2. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern atau modern, yang mempunyai ciri-ciri
    a. Hubungan antara manusia didasarkan terutama atas kepantingankepentingan pribadi.
    b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan baru dalam industri.
    c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    d. Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan.
    e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata
    f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang amat kompleks adanya.
    g. Ekonomi hamper seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

III. HUKUM PERORANGAN
Hukum adat mengenal dua subyek hukum yaitu :
1. Manusia :
Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama, yang oleh Djojodigoeno memakai istilah “kecakapan berhak” tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat pengecualian- pengecualian seperti :
– Di Minangkabau orang perempuan tidah berhak menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris.
– Di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa anak anak laki-laki. Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Djojo Digoeno menggunakan istilah “kecakapan bertindak”) Menurt hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur tetapi kenyataan-kenyataan tertentu. Soepomo memberikan cirri-ciri seseorang dianggap dewasa yaitu :
a. kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya.
b. Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.
c. Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya. Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau Mencar). Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1998 menetapkan khusus bagi wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri sebagai berikut :
a. Umur 15 tahun
b. Masak untuk hidup sebagai isteri
c. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya.
Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam criteria yaitu criteria barat dengan criteria adat, yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai criteria dewasa.
2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum
Badan Hukum sebagai subjek Hukum dikenal ada dua macam yaitu :
a. Badan Hukum Publik
b. Badan Hukum Privat
1.) Badan hukum publik merupakan subjek hukum ciptaan hukum untuk :
1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatankegiatan bersama.
2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin dicapai secara bersama. Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya, masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa
benda-benda materiil maupun benda immaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh Kepala Adat.
Dengan demikian badan hukumpublik mempunyai :
1. Pemimpin/ Pengurus
2. Harta kekayaan sendiri
3. Wilayah tertentu

2.) Badan Hukum Privat
a. Wakaf
Yaitu suatu lembaga/badan yang bertugas untuk menurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat, yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang
keagamaan. Dalam adat yang sering terlihat adalah dua macam wakaf, yaitu :
1. mencadangkan suatu pekarangan atau sebidang tanah untuk mesjid atau langgar
2. menentukan sebagian dari harta benda yang dimiliki sebagai benda yang tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya yang berhak memungut penghasilannya. Lembaga hukum wakaf ini asalnya dari hukum Islam. Oleh karena itu maka pelaksanaannya juga terikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam seperti :
1. yang membuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan.
2. benda yang diwakafkan harus ditunjuk dengan terang dan maksud serta tujuan yang tidak bertentangan/ dilarang abaga, harus dijelaskan.
3. mereka yang memberikan wakaf harus disebut dengan terang.
4. maksud harus tetap.
5. yang menerima wakaf harus menerimanya (Kabul). Benda-benda yang dapat diwakafkan terdiri dari :
a. tanah kosong untuk pemekaman umum, mesjid, surau atau tempat ibadah lainnya.
b. Rumah atau suatu bangunan tertentu berikut tanahnya yang akan diperuntukkan bagi kantor agama, mesjid, surau, madrasahmadrasah, sekolah keagamaan lainnya, asrama dan rumah pertemuan keagamaan lainnya.
b. Yayasan
Yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang social. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang kematian, bidang pemeliharaan anak yatim dan sebagainya.
c. Koperasi
Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasrkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25/ 1992) Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Ternyata hukum perorangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut dua sumber hukum yaitu hukum adat Indoneis dan hukum yang berasal dari Belanda. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum perorangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk lebih menggali sumber sumber hukum yang ada di Indonesia demi terbentuknya suatu hukum Nasional Indonesia.

IV. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT
Unsur perekonomian dalam hukum adat tidak jauh berbeda dengan Hukum perdata .Adapun unsur dan penjelasannya adalah :

A. HUKUM ADAT WARIS
1. Pengertian Hukum Adat Waris
a. Prof. Soepomo, merumuskan hukum adat waris adalah : Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.
b. Ter Haar, merumuskan hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatugenerasi kepada generasi berikutnya.
c. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyatakan : Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan sesorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
d. Soerojo Wignjodipoero, S.H., mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.
2. Beberapa hal penting dalam Hukum Adat Waris :
– Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.
– Pengoperan warisan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut “penghibahan” atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan.
– Dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris
– Adanya persamaan hak para ahli waris
– Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris.
– Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja.
– Harta warisan tidak merupakan satu kestuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam asal dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut.
3. Sistem Kewarisan Adat
Tiga Kewarisan Adat yaitu :
1) Sistem kewarisan individual
Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti
dalam masyarakat di Jawa
2) Sistem kewarisan kolektif
Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris,
misalnya harta pusaka tidak dilmiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat
dipakai atau hak pakai.
3) Sistem kewarisan mayorat
Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada
salah satu anak saja.
Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu :
a. mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak lakilaki.
b. Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua.
Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan/ dibagi-bagikan kepada ahli waris, alasan-alasan harta peninggalan tidak dapat dibagi, yaitu :
a. karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/ milik kerabat.
b. karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanahbengkok, tanah kasikepan.
c. karena pembagian warisan ditunda, misalnya adanya anak-anak yangbelum dewasa.
d. karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milikdesa.
e. karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti system kewarisan mayorat.

  1. Penghibahan atau Pewarisan
    Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat dan untuk memberikan kepastian hukum.
    Hibah ada dua macam yaitu :
    a. Hibah biasa yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup.
    b. Hibah Wasiat yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 agustus 1960 Reg. No. 225 K/Sip/1960 menetapkan syarat-syarat hibah yaitu :
    a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris
    b. Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut.

  2. Para ahli waris
    Yang menjadi ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris.
    Mengenai pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61 anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.
    Hukum adat waris iini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal. Di daearah Minangkabau yang menganut system matiarchaat, maka apabila suaminya meninggal, maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencahariannya jatuh pada sausara saudara sekandungnya.
    Di Bali, hanya anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh warisan, dengan suatu kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka. Di Pulau Sabu yang bersifat parental harta peninggalan ibu diwarisi oleh anakanak perempuan dan harta peninggalan bapak diwarisi anak laki-laki.
    Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :

  3. Keputusan M..A. tanggal 18 Amret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959 mengatakan :
    Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.
  4. Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959 mengatakan : Penggatian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan. Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya. Didalam masyarakat adat dikenal juga apa yang disebut dengan :
    a. anak angkat
    b. anak tiri
    c. anak di luar kawin
    d. kedudukan janda
    e. kedudukan duda
    a. Anak Angkat :
    Kedudukan hukum anak angkat di lingkngan hukum adat di beberapa daerah tidak sama .Di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak itu kekehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak tersebut hanya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, dan tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Jadi bukan untuk melanjutkan keturunan seperti di Bali. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).
    b. Anak Tiri
    Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya dan bapak tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap Bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga saja.Hidup bersama dalam suatu rumah tangga membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.
    c. Anak yang lahir diluar Perkawianan:
    Anak yang lahir diluar perkawinan hanya menjadi ahli waris dari ibunya.
    d. Kedudukan Janda ;
    Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekelurgaan. Sifat kekelurgaan Matriachaat : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.
    Di Daerah Tapanuli dan Batak . Isteri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.
    e. Kedudukan Duda
    Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri. Di Daerah Batak dan Bali suami berhak atas warisan isterinya yaitu barang-barang yang dulu dibawa oleh isterinya. Di Jawa duda berhak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah isterinya meninggal dunia.
    B. HUKUM HUTANG PIUTANG
    Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengeani benda-benda yang bukan tanah. Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatanperbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang :
  5. hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
  6. sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
  7. panjer
  8. kredit perseorangan.
    1) Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
    Dalam prinsipnya hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah daripada hak milik atas tanah dimana rumah atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Jadi ini artinya bahwa sesorang dapat memiliki rumah dan atau pohon di atas pekarangan orang lain.
    Terdapat pengecualian terhadap prinsip ini yaitu :
    a. dalam transakswi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ.
    b. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya.
    c. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari bamboo atau kayu.Hak milik atas barang Peralihan hak milik atas barang yang mempunyai kekuatan magis hanya dapat dilakukan dengan transaksi jual atau barang-barang tersebut dapat pula digadaikan
    Tentang benda bergerak dan tidak bergerak :
  9. tanah adalah barang yang tidak bergerak
  10. ternak dan barang-barang lain adalah barang bergerak.
  11. rumah dan tumbuh-tumbuhan adalah barang yang ada kepastiannya termasuk bergerak atau tidak, untuk itu wajib dilihat keadannya
    2) Sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
    Dengan dasar sumbang menyumbang ini timbul perkumpulan yang asa dan tujuannya selain mempererat ikatan persaudaraan juga memberikan bantuan kepada para anggotanya tersebut secara bergilir. Apabila diteliti secara mendalam, maka dapat pula digolongkan dalam perbuatan-perbuatan yang dasarnya juga tolong menolong yaitu :
    a. transaksi maro
    b. memberi kesempatan kepada warga persekutuan yang tidak memiliki ternak untuk memelihara ternaknya dengan perjanjian hasil penjualan atau kembang biak ternak akan dibagi.
    c. Kerjasama yang dilakukan pada penangkapan ikan oleh pemilik perahu dengan nelayan.
    3) Panjer (tanda yang kelihatan)
    Perjanjian dengan panjer lazimnya mengandung janji untuk mengadakan perbuatan kontan. Dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada paksaan dan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang lain seringkali membayar kerugian tersebut.
    4) Kredit Perseorangan
    Dalam praktek, hutang itu dapat berwujud hutang barang, hutang makanan dan sebagainya, ada pula hutang uang dengan perjanjian mengembalikan dalam bentuk hasil bumi, hasil ternak dan sebagainya.Tanggung Menanggung Perasaan kesatuan dan persatuan yang kuat sekali dalam persekutuan menyebabkan timbulnya kewajiban adat yang menganggap hutang dari salah satu warga persekutuan atau clan adalah hutang persekutuan atau clan, sehingga kewajiban melunasi hutang tersebut dapat diminta kepada salah satu warga persekutuan yang bersangkutan dan tidak perlu terbatas kepada warga yang melakukan pinjaman tersebut. Hutang dengan Borg atau Jaminan Hutang dengan jaminan terjadi apabila ada orang ketiga dan orang tersebut mau menanggung pinjaman tersebut. Kempitan
    Semacam perjanjian dengan komisi, terdapat di Jawa Ngeber. Transaksi ini dijumpai di Jawa Barat serta berupa suatu transaksi menjualkan barang orang lain. Ijon atau Ijoan .Ijon adalah perbuatan menjual misalnya tanaman padi yang masih muda. Hasil panen ini menjadi milik yang membeli pada waktu masih muda. Kalau membeli pda tersebut pada waktu sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanene, maka perbuatan itu disebut tebasan. Ngaran atau mengaranan anak Di Minahasa dikenal suatu perjanjian yang istimewa yaitu yang disebut ngaran atau mengaranan anak yang artinya dimana satu pihak (pemelihara) menanggung pihak lain (terpelihara) lebih-lebih selam masa tuanya, dan pemelihara atau penanggung menaggung pemakaian dan pengurusan harta bendanya.
    Mirip ngaranan di Minahasa adalah mahidangraga yang dijumpai di Bali yaitu mengikatkan diri sendiri berserta harta kekayaan di bawah asuhan orang lain dan orang ini wajib mengurus segala sesuatu setelah ia meninggal dunia, misalnya pengurusan pembakaran mayat dan sebagai imbalannya ia berhak mewarisi harta peninggalan.
    C. HUKUM PERJANJIAN
    Hukum Perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu fihak berhak untuk menuntut prestasi dan alin fihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.
    Bentuk-bentuk darim perjanjian dalam masyarakt hukum adat adalah :
  12. Perjanjian kredit
    Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Hasil penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan menyatakan bahwa peminjaman yang dikenakan bunga telah lazim terjadi, apabila yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan fihak yang meminjamkan uang itu. Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, rupa-rupanya merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan di kota dari para pendatang. Demikian pila dengan pinjam-meminjam barang, maka pinjam-meminjam tersebut merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.
  13. Perjanjian kempitan
    Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana sesorang menitipkan sejumlah barang kepada fihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. Didalam perjanjian kempitan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain :
    a. Harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian.
    b. Diadakan batas waktu pengembalian barang, dan kalu barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat.
    c. Dalam surat perjanian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut
    d. Apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka hrus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya. Dengan demikian, dalam perjanjuan kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang dititipkan itu harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang dan adanya suatu syarat utama yaitu bahwa antara para fihak harus saling percaya-mempercayai.
  14. Perjanjian tebasan
    Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi kan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu (misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan) perjanjiantebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

  15. Perjanjian perburuhan
    Biasakan seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa diberi upah berupa uang? Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim dimana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang lain harus diberi upah dan upah tersebut haruslah berupa uang.Tetapi ada variasi lain, yaitu bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya. Ter Haar menyatakan bahwa tentang menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan dengan Cuma-Cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah, merupakan hal yang berulang-ulang dapat diketemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada kepada sanak-saudara yang miskin dengan imbangan tenaga bantuannya di rumah dan di lading.

  16. Perjanjian pemegangkan
    Apakan lazim bahwa seseorang menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan atas hutangnya ? Di beberapa masyarakat, pada umumnya perjanjian pemegangkan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk memprgunakannya, karena dia menerima bungan hutang tersebut.

  17. Perjanjian pemeliharaan
    Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa fihak yang satu – pemelihara menanggung nafkahnya fihak lain – terpelihara – lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kdang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak. Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamannya terdapat di Bali dimana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.
  18. Perjanjian pertanggungan kerabat
    Apakah lazim seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang tersebut ? Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Misalnya dikalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama atau dengan penanggunagan anak beru sinina, yaitu sanak saudaranya semenda dan kerabatnya sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka berdua yang bertanggung jawab. Penelitian di beberapa masyarakat menyatakan kebenaran dari perkiraan yang diajukan oleh ter Haar di atas. Di Sumatera Selatan perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim dilakukan. Alasan-alasannya antara lain :
    a. Menyangku kehormatan suku
    b. Menyangkut kehormatan keluarga batih
    c. Menyangkut kehormatan keluarga luas.
  19. Perjanjian serikat
    Acapkali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerja sama. Kerja sama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah dimana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya, dalam setiap bulan. Masing-masing mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut sekaligus dan juga seluruhnya. Kegiatan yang demikian ini di Jakarta disebut dengan serikat, di Minangkabau disebut dengan jula-jula, di Salayar disebut dengan mahaqha dan di Minahasa
    disebut mapalus. Tetapi perlu diingatkan bahwa mapalus di Minahasa mengandung arti rangkap. Pertama- sebagai bentuk kerjasama yang pada prinsipnya mengandung kegiatan tolong menolong secara timbale balik, sehingga dapat digolongkan dalam bentuk perikatan tolong menolong yang merupakan “wederkeng hulpbetoon”. Kedua adalah bentuk kerja sama dalam kegiatan yang telah diuraikan di muka. Bentuk kerja sama tersebut, kini telah mengalami perkembangan dan tidak semata-mata menyangkut uang saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pelbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut juga sudah meluas dalam
    masyarakat, dan lazim disebut arisan.
  20. Perjanjian bagi hasil
    Menurut ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjiandengan fihak-fihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, sengan mendapatkan sebagain dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hamper di seluruh Indonesi, dengan pelbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya. Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama “mampaduoi” atau “babuek sawah urang”. Perjanjian bagi hasil tersebut didalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari factor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “mempaduoi”. Lain halnya, apabila tanah keras, ldang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; perjanjian semacam ini disebut “saduo bijo”. Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggarapn meninggal. Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah,
    macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut :
    a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (“maro”)
    b. Pemilik tanah memperoleh 2/3 bagian (“mertebu”)
    c. Pemilik tanah mendapat 1/5 bagian untuk tanaman kacang.
    Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut “sakap menyakap” (Koentjaraningrat 1967:60). Ketentuan-ketentuannya adalah,
    sebagai berikut :
    a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing ½ (”nandu”).
    b. Pemilik tanah mendapat 3/5 bagian dan penggarap 2/5 bagian (“nelon”)
    c. Pemilik tanah mendapat 2/3 bagian dan penggarap 1/3 bagian (“ngapit”).
    d. Pemilik tanah mendapat ¾ bagian, sedangkan penggarap ¼ bagian (“merapat”)
    Mengenai perjanjian bagi hasil atau “sharecropping” ini, sebetulnya telah diatur didalam Undang_Undang Nomor 2 tahun 1960, yang intinya adalah :
    a. Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, dengan ketentuan penggarap memperoleh ½ bagian atau 2/3 bagian.
    b. Atas dasar kualitas dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3 sampai 5 tahun.
    c. Kepala Desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil.
  21. Perjanjian ternak
    Ter Haar menyatakan “ Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada fihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu” .Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “paduon taranak” atau “saduoan taranak”. Mengenai hal ini, lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  22. Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak, dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.
  23. Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua.Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah :

- Jika induknya dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua
– Jika induknya dahulu tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya social saja.
– Kalau ternak iitu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang
rumput pemeliharaan, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memeliharanya kembali.
– Jika ternak itu mati ditangan si pemelihara…, biasanya kedua fihak pasrah kepada kedua tkdir tersebut. Di Daerah Lampung, maka lzimnya berlaku ketentuan-ketentuan, sebagai
berikut (Soerjono Soekanto 1975 : 46) :
a. Pada ternak besar, hasilnya dibagi sama rata
b. Kalau pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama
c. Pad unggas, maka bagi hasil tergantung pada musyawarah antara para fihak
Didalam keputusannya tertanggal 23 Oktober 1954 nomor 10/1953, pengadilan negeri Tapanuli Selatan menetapkan bahwa menurut hukum adat di Tanah Batak, tentang pemelihraan kerbau, adalah sebagai berikut :
a. Kalau seekor kerbau mati dalam pemeliharaan, yaitu kelihatan bangkainya, tidak diganti oleh pemelihara.
b. Kalau kebau itu mati karena tidak dipelihara atau liar ataupun hilang, yang memeliharanya harus menggantikannya sebesar kerbau yang mati, liar atau hilang itu, atau membayar seharga kerbau yang mati, liar atau hilang itu. In casu seekor kerbau yang mati karena masuk lubang di padangan, dianggap mati dalam pemeliharaan. Didalam kasasi, maka Mahkamah Agung memutuskan, bahwa bila ada kerbau yang hilang atau mati karena masuk lubang, maka sangat sulit untuk menentukankesalahan dari fihak pemelihara. Dengan demikian, maka sepatutnya resiko ditanggung oleh kedua belah fihak, secara sebanding (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 2 April 1958, nomor 348 K/Sip/1957).

Daftar Isi

I. SEJARAH HUKUM ADAT 1
II. STRUKTUR TRADISIONAL HUKUM ADAT 9
III. HUKUM PERORANGAN 12
IV. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT 15

Resume Hukum Adat
SEJARAH HUKUM ADAT

  1. Sejarah Singkat
    Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia.
    Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.
    Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau “Inladsrecht” menurut Van Vaollenhoven terdiri dari :

  2. Bukti Adanya Hukum Adat Indonesia
    Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut :

  3. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
  4. Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
  5. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.
  6. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Disamping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut :
1. Di Tapanuli
Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan social di tanah Batak), PatikDohot Uhumni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).
2. Di Jambi
Undang-Undang Jambi
3. Di Palembang
Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).
4. Di Minangkabau
Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)
5. Di Sulawesi Selatan
Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo)
6. Di Bali
Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar.
Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carventer yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, Carventer memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu :

  1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum “MOGHARRAR” yang mengatur khusu pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
  2. Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM” (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.

  3. COMPENDIUM FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
  4. HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PAPAKEM CIREBON. Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya :
    1) Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
    2) Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat. Peridesasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam :
    3) Jaman Daendels (1808-1811) Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
    4) Jaman Raffles (1811-1816) Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya :
    a. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
    b. Susunan pengadilan terdiri dari :
    1) Residen’s court
    2) Bupati’s court
    3) Division court
    c. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
    d. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati’s court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.

5) Zaman Komisi Jenderal (1816-1819) Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.
6) Zaman Van der Capellen (1824) Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
7) Zaman Du Bush Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.
8) Zaman Van den Bosch Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.
9) Zaman Chr. Baud. Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.
Pada tahun 1918 putera-putera Indonesia membuat disertasi mengeani hukum
adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain :
1. Kusumaatmadja tahun 1922 yang menulis tentang wakaf
2. Soebroto tahun 1925 yang menulis tentang sawah vervavding (gadai sawah)
3. Endabumi tahun 1925 yang menulis tentang Bataks grondenrecht (hukum tanah suku Batak).
4. Soepomo tahun 1927 yang menulsi tentang Vorstenlands grondenrecht (hak tanah di kerajaan-kerajaan). Adapun penyelidikan tentang hukum adat di Indonesia dilakukan oleh :
a. Djojdioeno/ Tirtawinata yang menulis tentang Hukum Adat privat Jawa Tengah.
b. Soepomo yang menulis tentang Hukum Adat Jawa Barat
c. Hazairin yang membuat disertasinya tentang “Redjang”

  1. Sejarah Politik Hukum Adat
    Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum eropa atau huku yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah colonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah colonial. Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah colonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnys undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam system perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :

  2. Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal/

  3. Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.
  4. Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah¬
    daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.
  5. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang¬undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
  6. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
  7. Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang¬undang kesatuan itu tidak mungkin.
    Dan dalam tahun 1927 Pemerintahn Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahu 1927 itu olitik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.
  8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat
    Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor¬faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut :
  9. Magis dan Animisme :
    Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.
    a. Kepercayaan kepada mahkluk-mahkluk halus, roh-roh, dan hantu¬hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
    b. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
    c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dab atau sakti.
    d. Takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa.
Animisme ada dua macam yaitu :
a. Fetisisme : Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.
b. Spiritisme : Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

  1. Faktor Agama
    Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :
    Agama Hindu :
    Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

Agama Islam :
Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengarush Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan
Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah
tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam,
tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat,
missal di Lampung, Tapanuli.Agama Kristen :Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturanhukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan.Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang socialkhususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannyabeberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

  1. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi
    Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan¬kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.
  2. Adanya Kekuasaan Asing
    Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

II. STRUKTUR TRADISIONAL HUKUM ADAT
Selo Soemardjan menekankan pada factor perbedaan “culture” dari setiap suku bangsa, yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat majemuk. Konsepsi tersebut di atas, kemudian diperhalus dan diperluas dengan mengambil kriteria cirri-ciri struktur sosial dan kebudayaan, sehingga menimbulkan klasifikasi tiga bentuk masyarakat sebagai berikut :
1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, yang ciriciri utamanya adalah :
a. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat.
b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat-istiadat yang terbentuk menurut tradisi.
c. Kepercayaan kuat pada kekuata-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya.
d. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi; keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen.
e. Tingkat buta huruf tinggi.
f. Hukum yang berlaku tidak ditulis, tidak kompleks dan pokokpokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa dari masyarakat.
g. Ekonominya sebagaian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pesanan kecil setempat, sedang uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas.
h. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerja sama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpahubungan kerja antara buruh dengan majikan.

  1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, yang ciri-ciri utamanya :
    a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi.
    b. Adat-istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka buat pengaruh dari luar.
    c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir orang maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi sesuatu masalah.
    d. Didalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal kirakira sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan.
    e. Tingkat buta huruf bergerak menurun
    f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis.
    g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, halmana mulai menimbulkan deferensiasi dalam struktur masyarakat; dengan sendirinya peranan uang meningkat.
    h. Gotong royong tredisional tinggal buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong-royang buat keperluan umum dan buat kegiatan ekonomis dilakukan atas dasar upah uang.
  2. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern atau modern, yang mempunyai ciri-ciri
    a. Hubungan antara manusia didasarkan terutama atas kepantingankepentingan pribadi.
    b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan baru dalam industri.
    c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    d. Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan.
    e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata
    f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang amat kompleks adanya.
    g. Ekonomi hamper seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

III. HUKUM PERORANGAN
Hukum adat mengenal dua subyek hukum yaitu :
1. Manusia :
Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama, yang oleh Djojodigoeno memakai istilah “kecakapan berhak” tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat pengecualian- pengecualian seperti :
– Di Minangkabau orang perempuan tidah berhak menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris.
– Di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa anak anak laki-laki. Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Djojo Digoeno menggunakan istilah “kecakapan bertindak”) Menurt hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur tetapi kenyataan-kenyataan tertentu. Soepomo memberikan cirri-ciri seseorang dianggap dewasa yaitu :
a. kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya.
b. Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.
c. Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya. Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau Mencar). Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1998 menetapkan khusus bagi wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri sebagai berikut :
a. Umur 15 tahun
b. Masak untuk hidup sebagai isteri
c. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya.
Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam criteria yaitu criteria barat dengan criteria adat, yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai criteria dewasa.
2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum
Badan Hukum sebagai subjek Hukum dikenal ada dua macam yaitu :
a. Badan Hukum Publik
b. Badan Hukum Privat
1.) Badan hukum publik merupakan subjek hukum ciptaan hukum untuk :
1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatankegiatan bersama.
2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin dicapai secara bersama. Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya, masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa
benda-benda materiil maupun benda immaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh Kepala Adat.
Dengan demikian badan hukumpublik mempunyai :
1. Pemimpin/ Pengurus
2. Harta kekayaan sendiri
3. Wilayah tertentu

2.) Badan Hukum Privat
a. Wakaf
Yaitu suatu lembaga/badan yang bertugas untuk menurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat, yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang
keagamaan. Dalam adat yang sering terlihat adalah dua macam wakaf, yaitu :
1. mencadangkan suatu pekarangan atau sebidang tanah untuk mesjid atau langgar
2. menentukan sebagian dari harta benda yang dimiliki sebagai benda yang tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya yang berhak memungut penghasilannya. Lembaga hukum wakaf ini asalnya dari hukum Islam. Oleh karena itu maka pelaksanaannya juga terikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam seperti :
1. yang membuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan.
2. benda yang diwakafkan harus ditunjuk dengan terang dan maksud serta tujuan yang tidak bertentangan/ dilarang abaga, harus dijelaskan.
3. mereka yang memberikan wakaf harus disebut dengan terang.
4. maksud harus tetap.
5. yang menerima wakaf harus menerimanya (Kabul). Benda-benda yang dapat diwakafkan terdiri dari :
a. tanah kosong untuk pemekaman umum, mesjid, surau atau tempat ibadah lainnya.
b. Rumah atau suatu bangunan tertentu berikut tanahnya yang akan diperuntukkan bagi kantor agama, mesjid, surau, madrasahmadrasah, sekolah keagamaan lainnya, asrama dan rumah pertemuan keagamaan lainnya.
b. Yayasan
Yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang social. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang kematian, bidang pemeliharaan anak yatim dan sebagainya.
c. Koperasi
Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasrkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25/ 1992) Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Ternyata hukum perorangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut dua sumber hukum yaitu hukum adat Indoneis dan hukum yang berasal dari Belanda. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum perorangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk lebih menggali sumber sumber hukum yang ada di Indonesia demi terbentuknya suatu hukum Nasional Indonesia.

IV. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT
Unsur perekonomian dalam hukum adat tidak jauh berbeda dengan Hukum perdata .Adapun unsur dan penjelasannya adalah :
A. HUKUM ADAT WARIS
1. Pengertian Hukum Adat Waris
a. Prof. Soepomo, merumuskan hukum adat waris adalah : Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.
b. Ter Haar, merumuskan hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatugenerasi kepada generasi berikutnya.
c. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyatakan : Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan sesorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
d. Soerojo Wignjodipoero, S.H., mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.
2. Beberapa hal penting dalam Hukum Adat Waris :
– Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.
– Pengoperan warisan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut “penghibahan” atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan.
– Dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris
– Adanya persamaan hak para ahli waris
– Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris.
– Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja.
– Harta warisan tidak merupakan satu kestuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam asal dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut.
3. Sistem Kewarisan Adat
Tiga Kewarisan Adat yaitu :
1) Sistem kewarisan individual
Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti
dalam masyarakat di Jawa
2) Sistem kewarisan kolektif
Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris,
misalnya harta pusaka tidak dilmiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat
dipakai atau hak pakai.
3) Sistem kewarisan mayorat
Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada
salah satu anak saja.
Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu :
a. mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak lakilaki.
b. Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua.
Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan/ dibagi-bagikan kepada ahli waris, alasan-alasan harta peninggalan tidak dapat dibagi, yaitu :
a. karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/ milik kerabat.
b. karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanahbengkok, tanah kasikepan.
c. karena pembagian warisan ditunda, misalnya adanya anak-anak yangbelum dewasa.
d. karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milikdesa.
e. karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti system kewarisan mayorat.

  1. Penghibahan atau Pewarisan
    Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat dan untuk memberikan kepastian hukum.
    Hibah ada dua macam yaitu :
    a. Hibah biasa yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup.
    b. Hibah Wasiat yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 agustus 1960 Reg. No. 225 K/Sip/1960 menetapkan syarat-syarat hibah yaitu :
    a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris
    b. Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut.

  2. Para ahli waris
    Yang menjadi ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris.
    Mengenai pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61 anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.
    Hukum adat waris iini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal. Di daearah Minangkabau yang menganut system matiarchaat, maka apabila suaminya meninggal, maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencahariannya jatuh pada sausara saudara sekandungnya.
    Di Bali, hanya anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh warisan, dengan suatu kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka. Di Pulau Sabu yang bersifat parental harta peninggalan ibu diwarisi oleh anakanak perempuan dan harta peninggalan bapak diwarisi anak laki-laki.
    Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :

  3. Keputusan M..A. tanggal 18 Amret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959 mengatakan :
    Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.
  4. Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959 mengatakan : Penggatian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan. Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya. Didalam masyarakat adat dikenal juga apa yang disebut dengan :
    a. anak angkat
    b. anak tiri
    c. anak di luar kawin
    d. kedudukan janda
    e. kedudukan duda
    a. Anak Angkat :
    Kedudukan hukum anak angkat di lingkngan hukum adat di beberapa daerah tidak sama .Di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak itu kekehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak tersebut hanya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, dan tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Jadi bukan untuk melanjutkan keturunan seperti di Bali. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).
    b. Anak Tiri
    Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya dan bapak tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap Bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga saja.Hidup bersama dalam suatu rumah tangga membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.
    c. Anak yang lahir diluar Perkawianan:
    Anak yang lahir diluar perkawinan hanya menjadi ahli waris dari ibunya.
    d. Kedudukan Janda ;
    Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekelurgaan. Sifat kekelurgaan Matriachaat : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.
    Di Daerah Tapanuli dan Batak . Isteri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.
    e. Kedudukan Duda
    Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri. Di Daerah Batak dan Bali suami berhak atas warisan isterinya yaitu barang-barang yang dulu dibawa oleh isterinya. Di Jawa duda berhak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah isterinya meninggal dunia.
    B. HUKUM HUTANG PIUTANG
    Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengeani benda-benda yang bukan tanah. Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatanperbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang :
  5. hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
  6. sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
  7. panjer
  8. kredit perseorangan.
    1) Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
    Dalam prinsipnya hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah daripada hak milik atas tanah dimana rumah atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Jadi ini artinya bahwa sesorang dapat memiliki rumah dan atau pohon di atas pekarangan orang lain.
    Terdapat pengecualian terhadap prinsip ini yaitu :
    a. dalam transakswi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ.
    b. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya.
    c. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari bamboo atau kayu.Hak milik atas barang Peralihan hak milik atas barang yang mempunyai kekuatan magis hanya dapat dilakukan dengan transaksi jual atau barang-barang tersebut dapat pula digadaikan
    Tentang benda bergerak dan tidak bergerak :
  9. tanah adalah barang yang tidak bergerak
  10. ternak dan barang-barang lain adalah barang bergerak.
  11. rumah dan tumbuh-tumbuhan adalah barang yang ada kepastiannya termasuk bergerak atau tidak, untuk itu wajib dilihat keadannya
    2) Sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
    Dengan dasar sumbang menyumbang ini timbul perkumpulan yang asa dan tujuannya selain mempererat ikatan persaudaraan juga memberikan bantuan kepada para anggotanya tersebut secara bergilir. Apabila diteliti secara mendalam, maka dapat pula digolongkan dalam perbuatan-perbuatan yang dasarnya juga tolong menolong yaitu :
    a. transaksi maro
    b. memberi kesempatan kepada warga persekutuan yang tidak memiliki ternak untuk memelihara ternaknya dengan perjanjian hasil penjualan atau kembang biak ternak akan dibagi.
    c. Kerjasama yang dilakukan pada penangkapan ikan oleh pemilik perahu dengan nelayan.
    3) Panjer (tanda yang kelihatan)
    Perjanjian dengan panjer lazimnya mengandung janji untuk mengadakan perbuatan kontan. Dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada paksaan dan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang lain seringkali membayar kerugian tersebut.
    4) Kredit Perseorangan
    Dalam praktek, hutang itu dapat berwujud hutang barang, hutang makanan dan sebagainya, ada pula hutang uang dengan perjanjian mengembalikan dalam bentuk hasil bumi, hasil ternak dan sebagainya.Tanggung Menanggung Perasaan kesatuan dan persatuan yang kuat sekali dalam persekutuan menyebabkan timbulnya kewajiban adat yang menganggap hutang dari salah satu warga persekutuan atau clan adalah hutang persekutuan atau clan, sehingga kewajiban melunasi hutang tersebut dapat diminta kepada salah satu warga persekutuan yang bersangkutan dan tidak perlu terbatas kepada warga yang melakukan pinjaman tersebut. Hutang dengan Borg atau Jaminan Hutang dengan jaminan terjadi apabila ada orang ketiga dan orang tersebut mau menanggung pinjaman tersebut. Kempitan
    Semacam perjanjian dengan komisi, terdapat di Jawa Ngeber. Transaksi ini dijumpai di Jawa Barat serta berupa suatu transaksi menjualkan barang orang lain. Ijon atau Ijoan .Ijon adalah perbuatan menjual misalnya tanaman padi yang masih muda. Hasil panen ini menjadi milik yang membeli pada waktu masih muda. Kalau membeli pda tersebut pada waktu sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanene, maka perbuatan itu disebut tebasan. Ngaran atau mengaranan anak Di Minahasa dikenal suatu perjanjian yang istimewa yaitu yang disebut ngaran atau mengaranan anak yang artinya dimana satu pihak (pemelihara) menanggung pihak lain (terpelihara) lebih-lebih selam masa tuanya, dan pemelihara atau penanggung menaggung pemakaian dan pengurusan harta bendanya.
    Mirip ngaranan di Minahasa adalah mahidangraga yang dijumpai di Bali yaitu mengikatkan diri sendiri berserta harta kekayaan di bawah asuhan orang lain dan orang ini wajib mengurus segala sesuatu setelah ia meninggal dunia, misalnya pengurusan pembakaran mayat dan sebagai imbalannya ia berhak mewarisi harta peninggalan.
    C. HUKUM PERJANJIAN
    Hukum Perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu fihak berhak untuk menuntut prestasi dan alin fihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.
    Bentuk-bentuk darim perjanjian dalam masyarakt hukum adat adalah :
  12. Perjanjian kredit
    Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Hasil penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan menyatakan bahwa peminjaman yang dikenakan bunga telah lazim terjadi, apabila yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan fihak yang meminjamkan uang itu. Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, rupa-rupanya merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan di kota dari para pendatang. Demikian pila dengan pinjam-meminjam barang, maka pinjam-meminjam tersebut merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.
  13. Perjanjian kempitan
    Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana sesorang menitipkan sejumlah barang kepada fihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. Didalam perjanjian kempitan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain :
    a. Harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian.
    b. Diadakan batas waktu pengembalian barang, dan kalu barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat.
    c. Dalam surat perjanian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut
    d. Apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka hrus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya. Dengan demikian, dalam perjanjuan kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang dititipkan itu harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang dan adanya suatu syarat utama yaitu bahwa antara para fihak harus saling percaya-mempercayai.
  14. Perjanjian tebasan
    Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi kan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu (misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan) perjanjiantebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

  15. Perjanjian perburuhan
    Biasakan seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa diberi upah berupa uang? Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim dimana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang lain harus diberi upah dan upah tersebut haruslah berupa uang.Tetapi ada variasi lain, yaitu bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya. Ter Haar menyatakan bahwa tentang menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan dengan Cuma-Cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah, merupakan hal yang berulang-ulang dapat diketemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada kepada sanak-saudara yang miskin dengan imbangan tenaga bantuannya di rumah dan di lading.

  16. Perjanjian pemegangkan
    Apakan lazim bahwa seseorang menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan atas hutangnya ? Di beberapa masyarakat, pada umumnya perjanjian pemegangkan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk memprgunakannya, karena dia menerima bungan hutang tersebut.

  17. Perjanjian pemeliharaan
    Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa fihak yang satu – pemelihara menanggung nafkahnya fihak lain – terpelihara – lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kdang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak. Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamannya terdapat di Bali dimana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.
  18. Perjanjian pertanggungan kerabat
    Apakah lazim seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang tersebut ? Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Misalnya dikalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama atau dengan penanggunagan anak beru sinina, yaitu sanak saudaranya semenda dan kerabatnya sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka berdua yang bertanggung jawab. Penelitian di beberapa masyarakat menyatakan kebenaran dari perkiraan yang diajukan oleh ter Haar di atas. Di Sumatera Selatan perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim dilakukan. Alasan-alasannya antara lain :
    a. Menyangku kehormatan suku
    b. Menyangkut kehormatan keluarga batih
    c. Menyangkut kehormatan keluarga luas.
  19. Perjanjian serikat
    Acapkali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerja sama. Kerja sama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah dimana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya, dalam setiap bulan. Masing-masing mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut sekaligus dan juga seluruhnya. Kegiatan yang demikian ini di Jakarta disebut dengan serikat, di Minangkabau disebut dengan jula-jula, di Salayar disebut dengan mahaqha dan di Minahasa
    disebut mapalus. Tetapi perlu diingatkan bahwa mapalus di Minahasa mengandung arti rangkap. Pertama- sebagai bentuk kerjasama yang pada prinsipnya mengandung kegiatan tolong menolong secara timbale balik, sehingga dapat digolongkan dalam bentuk perikatan tolong menolong yang merupakan “wederkeng hulpbetoon”. Kedua adalah bentuk kerja sama dalam kegiatan yang telah diuraikan di muka. Bentuk kerja sama tersebut, kini telah mengalami perkembangan dan tidak semata-mata menyangkut uang saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pelbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut juga sudah meluas dalam
    masyarakat, dan lazim disebut arisan.
  20. Perjanjian bagi hasil
    Menurut ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjiandengan fihak-fihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, sengan mendapatkan sebagain dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hamper di seluruh Indonesi, dengan pelbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya. Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama “mampaduoi” atau “babuek sawah urang”. Perjanjian bagi hasil tersebut didalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari factor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “mempaduoi”. Lain halnya, apabila tanah keras, ldang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; perjanjian semacam ini disebut “saduo bijo”. Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggarapn meninggal. Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah,
    macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut :
    a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (“maro”)
    b. Pemilik tanah memperoleh 2/3 bagian (“mertebu”)
    c. Pemilik tanah mendapat 1/5 bagian untuk tanaman kacang.
    Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut “sakap menyakap” (Koentjaraningrat 1967:60). Ketentuan-ketentuannya adalah,
    sebagai berikut :
    a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing ½ (”nandu”).
    b. Pemilik tanah mendapat 3/5 bagian dan penggarap 2/5 bagian (“nelon”)
    c. Pemilik tanah mendapat 2/3 bagian dan penggarap 1/3 bagian (“ngapit”).
    d. Pemilik tanah mendapat ¾ bagian, sedangkan penggarap ¼ bagian (“merapat”)
    Mengenai perjanjian bagi hasil atau “sharecropping” ini, sebetulnya telah diatur didalam Undang_Undang Nomor 2 tahun 1960, yang intinya adalah :
    a. Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, dengan ketentuan penggarap memperoleh ½ bagian atau 2/3 bagian.
    b. Atas dasar kualitas dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3 sampai 5 tahun.
    c. Kepala Desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil.
  21. Perjanjian ternak
    Ter Haar menyatakan “ Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada fihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu” .Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “paduon taranak” atau “saduoan taranak”. Mengenai hal ini, lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  22. Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak, dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.
  23. Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua.Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah :

- Jika induknya dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua
– Jika induknya dahulu tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya social saja.
– Kalau ternak iitu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang
rumput pemeliharaan, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memeliharanya kembali.
– Jika ternak itu mati ditangan si pemelihara…, biasanya kedua fihak pasrah kepada kedua tkdir tersebut. Di Daerah Lampung, maka lzimnya berlaku ketentuan-ketentuan, sebagai
berikut (Soerjono Soekanto 1975 : 46) :
a. Pada ternak besar, hasilnya dibagi sama rata
b. Kalau pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama
c. Pad unggas, maka bagi hasil tergantung pada musyawarah antara para fihak
Didalam keputusannya tertanggal 23 Oktober 1954 nomor 10/1953, pengadilan negeri Tapanuli Selatan menetapkan bahwa menurut hukum adat di Tanah Batak, tentang pemelihraan kerbau, adalah sebagai berikut :
a. Kalau seekor kerbau mati dalam pemeliharaan, yaitu kelihatan bangkainya, tidak diganti oleh pemelihara.
b. Kalau kebau itu mati karena tidak dipelihara atau liar ataupun hilang, yang memeliharanya harus menggantikannya sebesar kerbau yang mati, liar atau hilang itu, atau membayar seharga kerbau yang mati, liar atau hilang itu. In casu seekor kerbau yang mati karena masuk lubang di padangan, dianggap mati dalam pemeliharaan. Didalam kasasi, maka Mahkamah Agung memutuskan, bahwa bila ada kerbau yang hilang atau mati karena masuk lubang, maka sangat sulit untuk menentukankesalahan dari fihak pemelihara. Dengan demikian, maka sepatutnya resiko ditanggung oleh kedua belah fihak, secara sebanding (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 2 April 1958, nomor 348 K/Sip/1957).

Daftar Isi

I. SEJARAH HUKUM ADAT 1
II. STRUKTUR TRADISIONAL HUKUM ADAT 9
III. HUKUM PERORANGAN 12
IV. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT 15

Resume Hukum Adat
SEJARAH HUKUM ADAT

  1. Sejarah Singkat
    Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia.
    Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.
    Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau “Inladsrecht” menurut Van Vaollenhoven terdiri dari :

  2. Bukti Adanya Hukum Adat Indonesia
    Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut :

  3. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
  4. Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
  5. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.
  6. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Disamping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut :
1. Di Tapanuli
Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan social di tanah Batak), PatikDohot Uhumni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).
2. Di Jambi
Undang-Undang Jambi
3. Di Palembang
Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).
4. Di Minangkabau
Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)
5. Di Sulawesi Selatan
Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo)
6. Di Bali
Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar.
Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carventer yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, Carventer memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu :

  1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum “MOGHARRAR” yang mengatur khusu pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
  2. Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM” (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.

  3. COMPENDIUM FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
  4. HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PAPAKEM CIREBON. Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya :
    1) Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
    2) Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat. Peridesasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam :
    3) Jaman Daendels (1808-1811) Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
    4) Jaman Raffles (1811-1816) Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya :
    a. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
    b. Susunan pengadilan terdiri dari :
    1) Residen’s court
    2) Bupati’s court
    3) Division court
    c. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
    d. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati’s court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.

5) Zaman Komisi Jenderal (1816-1819) Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.
6) Zaman Van der Capellen (1824) Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
7) Zaman Du Bush Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.
8) Zaman Van den Bosch Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.
9) Zaman Chr. Baud. Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.
Pada tahun 1918 putera-putera Indonesia membuat disertasi mengeani hukum
adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain :
1. Kusumaatmadja tahun 1922 yang menulis tentang wakaf
2. Soebroto tahun 1925 yang menulis tentang sawah vervavding (gadai sawah)
3. Endabumi tahun 1925 yang menulis tentang Bataks grondenrecht (hukum tanah suku Batak).
4. Soepomo tahun 1927 yang menulsi tentang Vorstenlands grondenrecht (hak tanah di kerajaan-kerajaan). Adapun penyelidikan tentang hukum adat di Indonesia dilakukan oleh :
a. Djojdioeno/ Tirtawinata yang menulis tentang Hukum Adat privat Jawa Tengah.
b. Soepomo yang menulis tentang Hukum Adat Jawa Barat
c. Hazairin yang membuat disertasinya tentang “Redjang”

  1. Sejarah Politik Hukum Adat
    Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum eropa atau huku yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah colonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah colonial. Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah colonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnys undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam system perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :

  2. Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal/

  3. Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.
  4. Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah¬
    daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.
  5. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang¬undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
  6. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
  7. Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang¬undang kesatuan itu tidak mungkin.
    Dan dalam tahun 1927 Pemerintahn Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahu 1927 itu olitik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.
  8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat
    Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor¬faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut :
  9. Magis dan Animisme :
    Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.
    a. Kepercayaan kepada mahkluk-mahkluk halus, roh-roh, dan hantu¬hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
    b. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
    c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dab atau sakti.
    d. Takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa.
Animisme ada dua macam yaitu :
a. Fetisisme : Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.
b. Spiritisme : Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

  1. Faktor Agama
    Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :
    Agama Hindu :
    Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

Agama Islam :
Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengarush Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan
Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah
tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam,
tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat,
missal di Lampung, Tapanuli.Agama Kristen :Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturanhukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan.Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang socialkhususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannyabeberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

  1. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi
    Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan¬kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.
  2. Adanya Kekuasaan Asing
    Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

II. STRUKTUR TRADISIONAL HUKUM ADAT
Selo Soemardjan menekankan pada factor perbedaan “culture” dari setiap suku bangsa, yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat majemuk. Konsepsi tersebut di atas, kemudian diperhalus dan diperluas dengan mengambil kriteria cirri-ciri struktur sosial dan kebudayaan, sehingga menimbulkan klasifikasi tiga bentuk masyarakat sebagai berikut :
1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, yang ciriciri utamanya adalah :
a. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat.
b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat-istiadat yang terbentuk menurut tradisi.
c. Kepercayaan kuat pada kekuata-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya.
d. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi; keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen.
e. Tingkat buta huruf tinggi.
f. Hukum yang berlaku tidak ditulis, tidak kompleks dan pokokpokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa dari masyarakat.
g. Ekonominya sebagaian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pesanan kecil setempat, sedang uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas.
h. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerja sama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpahubungan kerja antara buruh dengan majikan.

  1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, yang ciri-ciri utamanya :
    a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi.
    b. Adat-istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka buat pengaruh dari luar.
    c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir orang maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi sesuatu masalah.
    d. Didalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal kirakira sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan.
    e. Tingkat buta huruf bergerak menurun
    f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis.
    g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, halmana mulai menimbulkan deferensiasi dalam struktur masyarakat; dengan sendirinya peranan uang meningkat.
    h. Gotong royong tredisional tinggal buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong-royang buat keperluan umum dan buat kegiatan ekonomis dilakukan atas dasar upah uang.
  2. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern atau modern, yang mempunyai ciri-ciri
    a. Hubungan antara manusia didasarkan terutama atas kepantingankepentingan pribadi.
    b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan baru dalam industri.
    c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    d. Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan.
    e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata
    f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang amat kompleks adanya.
    g. Ekonomi hamper seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

III. HUKUM PERORANGAN
Hukum adat mengenal dua subyek hukum yaitu :
1. Manusia :
Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama, yang oleh Djojodigoeno memakai istilah “kecakapan berhak” tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat pengecualian- pengecualian seperti :
– Di Minangkabau orang perempuan tidah berhak menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris.
– Di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa anak anak laki-laki. Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Djojo Digoeno menggunakan istilah “kecakapan bertindak”) Menurt hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur tetapi kenyataan-kenyataan tertentu. Soepomo memberikan cirri-ciri seseorang dianggap dewasa yaitu :
a. kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya.
b. Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.
c. Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya. Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau Mencar). Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1998 menetapkan khusus bagi wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri sebagai berikut :
a. Umur 15 tahun
b. Masak untuk hidup sebagai isteri
c. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya.
Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam criteria yaitu criteria barat dengan criteria adat, yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai criteria dewasa.
2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum
Badan Hukum sebagai subjek Hukum dikenal ada dua macam yaitu :
a. Badan Hukum Publik
b. Badan Hukum Privat
1.) Badan hukum publik merupakan subjek hukum ciptaan hukum untuk :
1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatankegiatan bersama.
2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin dicapai secara bersama. Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya, masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa
benda-benda materiil maupun benda immaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh Kepala Adat.
Dengan demikian badan hukumpublik mempunyai :
1. Pemimpin/ Pengurus
2. Harta kekayaan sendiri
3. Wilayah tertentu

2.) Badan Hukum Privat
a. Wakaf
Yaitu suatu lembaga/badan yang bertugas untuk menurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat, yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang
keagamaan. Dalam adat yang sering terlihat adalah dua macam wakaf, yaitu :
1. mencadangkan suatu pekarangan atau sebidang tanah untuk mesjid atau langgar
2. menentukan sebagian dari harta benda yang dimiliki sebagai benda yang tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya yang berhak memungut penghasilannya. Lembaga hukum wakaf ini asalnya dari hukum Islam. Oleh karena itu maka pelaksanaannya juga terikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam seperti :
1. yang membuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan.
2. benda yang diwakafkan harus ditunjuk dengan terang dan maksud serta tujuan yang tidak bertentangan/ dilarang abaga, harus dijelaskan.
3. mereka yang memberikan wakaf harus disebut dengan terang.
4. maksud harus tetap.
5. yang menerima wakaf harus menerimanya (Kabul). Benda-benda yang dapat diwakafkan terdiri dari :
a. tanah kosong untuk pemekaman umum, mesjid, surau atau tempat ibadah lainnya.
b. Rumah atau suatu bangunan tertentu berikut tanahnya yang akan diperuntukkan bagi kantor agama, mesjid, surau, madrasahmadrasah, sekolah keagamaan lainnya, asrama dan rumah pertemuan keagamaan lainnya.
b. Yayasan
Yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang social. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang kematian, bidang pemeliharaan anak yatim dan sebagainya.
c. Koperasi
Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasrkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25/ 1992) Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Ternyata hukum perorangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut dua sumber hukum yaitu hukum adat Indoneis dan hukum yang berasal dari Belanda. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum perorangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk lebih menggali sumber sumber hukum yang ada di Indonesia demi terbentuknya suatu hukum Nasional Indonesia.

IV. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT
Unsur perekonomian dalam hukum adat tidak jauh berbeda dengan Hukum perdata .Adapun unsur dan penjelasannya adalah :
A. HUKUM ADAT WARIS
1. Pengertian Hukum Adat Waris
a. Prof. Soepomo, merumuskan hukum adat waris adalah : Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.
b. Ter Haar, merumuskan hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatugenerasi kepada generasi berikutnya.
c. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyatakan : Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan sesorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
d. Soerojo Wignjodipoero, S.H., mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.
2. Beberapa hal penting dalam Hukum Adat Waris :
– Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.
– Pengoperan warisan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut “penghibahan” atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan.
– Dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris
– Adanya persamaan hak para ahli waris
– Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris.
– Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja.
– Harta warisan tidak merupakan satu kestuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam asal dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut.
3. Sistem Kewarisan Adat
Tiga Kewarisan Adat yaitu :
1) Sistem kewarisan individual
Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti
dalam masyarakat di Jawa
2) Sistem kewarisan kolektif
Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris,
misalnya harta pusaka tidak dilmiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat
dipakai atau hak pakai.
3) Sistem kewarisan mayorat
Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada
salah satu anak saja.
Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu :
a. mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak lakilaki.
b. Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua.
Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan/ dibagi-bagikan kepada ahli waris, alasan-alasan harta peninggalan tidak dapat dibagi, yaitu :
a. karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/ milik kerabat.
b. karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanahbengkok, tanah kasikepan.
c. karena pembagian warisan ditunda, misalnya adanya anak-anak yangbelum dewasa.
d. karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milikdesa.
e. karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti system kewarisan mayorat.

  1. Penghibahan atau Pewarisan
    Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat dan untuk memberikan kepastian hukum.
    Hibah ada dua macam yaitu :
    a. Hibah biasa yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup.
    b. Hibah Wasiat yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 agustus 1960 Reg. No. 225 K/Sip/1960 menetapkan syarat-syarat hibah yaitu :
    a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris
    b. Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut.

  2. Para ahli waris
    Yang menjadi ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris.
    Mengenai pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61 anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.
    Hukum adat waris iini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal. Di daearah Minangkabau yang menganut system matiarchaat, maka apabila suaminya meninggal, maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencahariannya jatuh pada sausara saudara sekandungnya.
    Di Bali, hanya anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh warisan, dengan suatu kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka. Di Pulau Sabu yang bersifat parental harta peninggalan ibu diwarisi oleh anakanak perempuan dan harta peninggalan bapak diwarisi anak laki-laki.
    Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :

  3. Keputusan M..A. tanggal 18 Amret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959 mengatakan :
    Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.
  4. Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959 mengatakan : Penggatian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan. Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya. Didalam masyarakat adat dikenal juga apa yang disebut dengan :
    a. anak angkat
    b. anak tiri
    c. anak di luar kawin
    d. kedudukan janda
    e. kedudukan duda
    a. Anak Angkat :
    Kedudukan hukum anak angkat di lingkngan hukum adat di beberapa daerah tidak sama .Di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak itu kekehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak tersebut hanya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, dan tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Jadi bukan untuk melanjutkan keturunan seperti di Bali. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).
    b. Anak Tiri
    Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya dan bapak tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap Bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga saja.Hidup bersama dalam suatu rumah tangga membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.
    c. Anak yang lahir diluar Perkawianan:
    Anak yang lahir diluar perkawinan hanya menjadi ahli waris dari ibunya.
    d. Kedudukan Janda ;
    Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekelurgaan. Sifat kekelurgaan Matriachaat : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.
    Di Daerah Tapanuli dan Batak . Isteri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.
    e. Kedudukan Duda
    Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri. Di Daerah Batak dan Bali suami berhak atas warisan isterinya yaitu barang-barang yang dulu dibawa oleh isterinya. Di Jawa duda berhak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah isterinya meninggal dunia.
    B. HUKUM HUTANG PIUTANG
    Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengeani benda-benda yang bukan tanah. Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatanperbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang :
  5. hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
  6. sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
  7. panjer
  8. kredit perseorangan.
    1) Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
    Dalam prinsipnya hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah daripada hak milik atas tanah dimana rumah atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Jadi ini artinya bahwa sesorang dapat memiliki rumah dan atau pohon di atas pekarangan orang lain.
    Terdapat pengecualian terhadap prinsip ini yaitu :
    a. dalam transakswi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ.
    b. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya.
    c. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari bamboo atau kayu.Hak milik atas barang Peralihan hak milik atas barang yang mempunyai kekuatan magis hanya dapat dilakukan dengan transaksi jual atau barang-barang tersebut dapat pula digadaikan
    Tentang benda bergerak dan tidak bergerak :
  9. tanah adalah barang yang tidak bergerak
  10. ternak dan barang-barang lain adalah barang bergerak.
  11. rumah dan tumbuh-tumbuhan adalah barang yang ada kepastiannya termasuk bergerak atau tidak, untuk itu wajib dilihat keadannya
    2) Sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
    Dengan dasar sumbang menyumbang ini timbul perkumpulan yang asa dan tujuannya selain mempererat ikatan persaudaraan juga memberikan bantuan kepada para anggotanya tersebut secara bergilir. Apabila diteliti secara mendalam, maka dapat pula digolongkan dalam perbuatan-perbuatan yang dasarnya juga tolong menolong yaitu :
    a. transaksi maro
    b. memberi kesempatan kepada warga persekutuan yang tidak memiliki ternak untuk memelihara ternaknya dengan perjanjian hasil penjualan atau kembang biak ternak akan dibagi.
    c. Kerjasama yang dilakukan pada penangkapan ikan oleh pemilik perahu dengan nelayan.
    3) Panjer (tanda yang kelihatan)
    Perjanjian dengan panjer lazimnya mengandung janji untuk mengadakan perbuatan kontan. Dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada paksaan dan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang lain seringkali membayar kerugian tersebut.
    4) Kredit Perseorangan
    Dalam praktek, hutang itu dapat berwujud hutang barang, hutang makanan dan sebagainya, ada pula hutang uang dengan perjanjian mengembalikan dalam bentuk hasil bumi, hasil ternak dan sebagainya.Tanggung Menanggung Perasaan kesatuan dan persatuan yang kuat sekali dalam persekutuan menyebabkan timbulnya kewajiban adat yang menganggap hutang dari salah satu warga persekutuan atau clan adalah hutang persekutuan atau clan, sehingga kewajiban melunasi hutang tersebut dapat diminta kepada salah satu warga persekutuan yang bersangkutan dan tidak perlu terbatas kepada warga yang melakukan pinjaman tersebut. Hutang dengan Borg atau Jaminan Hutang dengan jaminan terjadi apabila ada orang ketiga dan orang tersebut mau menanggung pinjaman tersebut. Kempitan
    Semacam perjanjian dengan komisi, terdapat di Jawa Ngeber. Transaksi ini dijumpai di Jawa Barat serta berupa suatu transaksi menjualkan barang orang lain. Ijon atau Ijoan .Ijon adalah perbuatan menjual misalnya tanaman padi yang masih muda. Hasil panen ini menjadi milik yang membeli pada waktu masih muda. Kalau membeli pda tersebut pada waktu sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanene, maka perbuatan itu disebut tebasan. Ngaran atau mengaranan anak Di Minahasa dikenal suatu perjanjian yang istimewa yaitu yang disebut ngaran atau mengaranan anak yang artinya dimana satu pihak (pemelihara) menanggung pihak lain (terpelihara) lebih-lebih selam masa tuanya, dan pemelihara atau penanggung menaggung pemakaian dan pengurusan harta bendanya.
    Mirip ngaranan di Minahasa adalah mahidangraga yang dijumpai di Bali yaitu mengikatkan diri sendiri berserta harta kekayaan di bawah asuhan orang lain dan orang ini wajib mengurus segala sesuatu setelah ia meninggal dunia, misalnya pengurusan pembakaran mayat dan sebagai imbalannya ia berhak mewarisi harta peninggalan.
    C. HUKUM PERJANJIAN
    Hukum Perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu fihak berhak untuk menuntut prestasi dan alin fihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.
    Bentuk-bentuk darim perjanjian dalam masyarakt hukum adat adalah :
  12. Perjanjian kredit
    Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Hasil penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan menyatakan bahwa peminjaman yang dikenakan bunga telah lazim terjadi, apabila yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan fihak yang meminjamkan uang itu. Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, rupa-rupanya merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan di kota dari para pendatang. Demikian pila dengan pinjam-meminjam barang, maka pinjam-meminjam tersebut merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.
  13. Perjanjian kempitan
    Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana sesorang menitipkan sejumlah barang kepada fihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. Didalam perjanjian kempitan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain :
    a. Harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian.
    b. Diadakan batas waktu pengembalian barang, dan kalu barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat.
    c. Dalam surat perjanian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut
    d. Apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka hrus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya. Dengan demikian, dalam perjanjuan kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang dititipkan itu harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang dan adanya suatu syarat utama yaitu bahwa antara para fihak harus saling percaya-mempercayai.
  14. Perjanjian tebasan
    Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi kan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu (misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan) perjanjiantebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

  15. Perjanjian perburuhan
    Biasakan seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa diberi upah berupa uang? Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim dimana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang lain harus diberi upah dan upah tersebut haruslah berupa uang.Tetapi ada variasi lain, yaitu bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya. Ter Haar menyatakan bahwa tentang menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan dengan Cuma-Cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah, merupakan hal yang berulang-ulang dapat diketemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada kepada sanak-saudara yang miskin dengan imbangan tenaga bantuannya di rumah dan di lading.

  16. Perjanjian pemegangkan
    Apakan lazim bahwa seseorang menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan atas hutangnya ? Di beberapa masyarakat, pada umumnya perjanjian pemegangkan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk memprgunakannya, karena dia menerima bungan hutang tersebut.

  17. Perjanjian pemeliharaan
    Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa fihak yang satu – pemelihara menanggung nafkahnya fihak lain – terpelihara – lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kdang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak. Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamannya terdapat di Bali dimana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.
  18. Perjanjian pertanggungan kerabat
    Apakah lazim seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang tersebut ? Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Misalnya dikalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama atau dengan penanggunagan anak beru sinina, yaitu sanak saudaranya semenda dan kerabatnya sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka berdua yang bertanggung jawab. Penelitian di beberapa masyarakat menyatakan kebenaran dari perkiraan yang diajukan oleh ter Haar di atas. Di Sumatera Selatan perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim dilakukan. Alasan-alasannya antara lain :
    a. Menyangku kehormatan suku
    b. Menyangkut kehormatan keluarga batih
    c. Menyangkut kehormatan keluarga luas.
  19. Perjanjian serikat
    Acapkali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerja sama. Kerja sama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah dimana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya, dalam setiap bulan. Masing-masing mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut sekaligus dan juga seluruhnya. Kegiatan yang demikian ini di Jakarta disebut dengan serikat, di Minangkabau disebut dengan jula-jula, di Salayar disebut dengan mahaqha dan di Minahasa
    disebut mapalus. Tetapi perlu diingatkan bahwa mapalus di Minahasa mengandung arti rangkap. Pertama- sebagai bentuk kerjasama yang pada prinsipnya mengandung kegiatan tolong menolong secara timbale balik, sehingga dapat digolongkan dalam bentuk perikatan tolong menolong yang merupakan “wederkeng hulpbetoon”. Kedua adalah bentuk kerja sama dalam kegiatan yang telah diuraikan di muka. Bentuk kerja sama tersebut, kini telah mengalami perkembangan dan tidak semata-mata menyangkut uang saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pelbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut juga sudah meluas dalam
    masyarakat, dan lazim disebut arisan.
  20. Perjanjian bagi hasil
    Menurut ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjiandengan fihak-fihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, sengan mendapatkan sebagain dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hamper di seluruh Indonesi, dengan pelbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya. Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama “mampaduoi” atau “babuek sawah urang”. Perjanjian bagi hasil tersebut didalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari factor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “mempaduoi”. Lain halnya, apabila tanah keras, ldang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; perjanjian semacam ini disebut “saduo bijo”. Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggarapn meninggal. Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah,
    macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut :
    a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (“maro”)
    b. Pemilik tanah memperoleh 2/3 bagian (“mertebu”)
    c. Pemilik tanah mendapat 1/5 bagian untuk tanaman kacang.
    Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut “sakap menyakap” (Koentjaraningrat 1967:60). Ketentuan-ketentuannya adalah,
    sebagai berikut :
    a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing ½ (”nandu”).
    b. Pemilik tanah mendapat 3/5 bagian dan penggarap 2/5 bagian (“nelon”)
    c. Pemilik tanah mendapat 2/3 bagian dan penggarap 1/3 bagian (“ngapit”).
    d. Pemilik tanah mendapat ¾ bagian, sedangkan penggarap ¼ bagian (“merapat”)
    Mengenai perjanjian bagi hasil atau “sharecropping” ini, sebetulnya telah diatur didalam Undang_Undang Nomor 2 tahun 1960, yang intinya adalah :
    a. Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, dengan ketentuan penggarap memperoleh ½ bagian atau 2/3 bagian.
    b. Atas dasar kualitas dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3 sampai 5 tahun.
    c. Kepala Desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil.
  21. Perjanjian ternak
    Ter Haar menyatakan “ Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada fihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu” .Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “paduon taranak” atau “saduoan taranak”. Mengenai hal ini, lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  22. Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak, dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.
  23. Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua.Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah :

- Jika induknya dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua
– Jika induknya dahulu tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya social saja.
– Kalau ternak iitu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang
rumput pemeliharaan, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memeliharanya kembali.
– Jika ternak itu mati ditangan si pemelihara…, biasanya kedua fihak pasrah kepada kedua tkdir tersebut. Di Daerah Lampung, maka lzimnya berlaku ketentuan-ketentuan, sebagai
berikut (Soerjono Soekanto 1975 : 46) :
a. Pada ternak besar, hasilnya dibagi sama rata
b. Kalau pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama
c. Pad unggas, maka bagi hasil tergantung pada musyawarah antara para fihak
Didalam keputusannya tertanggal 23 Oktober 1954 nomor 10/1953, pengadilan negeri Tapanuli Selatan menetapkan bahwa menurut hukum adat di Tanah Batak, tentang pemelihraan kerbau, adalah sebagai berikut :
a. Kalau seekor kerbau mati dalam pemeliharaan, yaitu kelihatan bangkainya, tidak diganti oleh pemelihara.
b. Kalau kebau itu mati karena tidak dipelihara atau liar ataupun hilang, yang memeliharanya harus menggantikannya sebesar kerbau yang mati, liar atau hilang itu, atau membayar seharga kerbau yang mati, liar atau hilang itu. In casu seekor kerbau yang mati karena masuk lubang di padangan, dianggap mati dalam pemeliharaan. Didalam kasasi, maka Mahkamah Agung memutuskan, bahwa bila ada kerbau yang hilang atau mati karena masuk lubang, maka sangat sulit untuk menentukankesalahan dari fihak pemelihara. Dengan demikian, maka sepatutnya resiko ditanggung oleh kedua belah fihak, secara sebanding (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 2 April 1958, nomor 348 K/Sip/1957).

Daftar Isi

I. SEJARAH HUKUM ADAT 1
II. STRUKTUR TRADISIONAL HUKUM ADAT 9
III. HUKUM PERORANGAN 12
IV. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT 15

Resume Hukum Adat
SEJARAH HUKUM ADAT

  1. Sejarah Singkat
    Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia.
    Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.
    Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau “Inladsrecht” menurut Van Vaollenhoven terdiri dari :

  2. Bukti Adanya Hukum Adat Indonesia
    Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut :

  3. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
  4. Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
  5. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.
  6. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Disamping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut :
1. Di Tapanuli
Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan social di tanah Batak), PatikDohot Uhumni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).
2. Di Jambi
Undang-Undang Jambi
3. Di Palembang
Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).
4. Di Minangkabau
Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)
5. Di Sulawesi Selatan
Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo)
6. Di Bali
Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar.
Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carventer yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, Carventer memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu :

  1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum “MOGHARRAR” yang mengatur khusu pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
  2. Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM” (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.

  3. COMPENDIUM FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
  4. HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PAPAKEM CIREBON. Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya :
    1) Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
    2) Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat. Peridesasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam :
    3) Jaman Daendels (1808-1811) Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
    4) Jaman Raffles (1811-1816) Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya :
    a. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
    b. Susunan pengadilan terdiri dari :
    1) Residen’s court
    2) Bupati’s court
    3) Division court
    c. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
    d. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati’s court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.

5) Zaman Komisi Jenderal (1816-1819) Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.
6) Zaman Van der Capellen (1824) Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
7) Zaman Du Bush Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.
8) Zaman Van den Bosch Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.
9) Zaman Chr. Baud. Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.
Pada tahun 1918 putera-putera Indonesia membuat disertasi mengeani hukum
adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain :
1. Kusumaatmadja tahun 1922 yang menulis tentang wakaf
2. Soebroto tahun 1925 yang menulis tentang sawah vervavding (gadai sawah)
3. Endabumi tahun 1925 yang menulis tentang Bataks grondenrecht (hukum tanah suku Batak).
4. Soepomo tahun 1927 yang menulsi tentang Vorstenlands grondenrecht (hak tanah di kerajaan-kerajaan). Adapun penyelidikan tentang hukum adat di Indonesia dilakukan oleh :
a. Djojdioeno/ Tirtawinata yang menulis tentang Hukum Adat privat Jawa Tengah.
b. Soepomo yang menulis tentang Hukum Adat Jawa Barat
c. Hazairin yang membuat disertasinya tentang “Redjang”

  1. Sejarah Politik Hukum Adat
    Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum eropa atau huku yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah colonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah colonial. Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah colonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnys undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam system perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :

  2. Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal/

  3. Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.
  4. Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah¬
    daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.
  5. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang¬undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
  6. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
  7. Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang¬undang kesatuan itu tidak mungkin.
    Dan dalam tahun 1927 Pemerintahn Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahu 1927 itu olitik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.
  8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat
    Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor¬faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut :
  9. Magis dan Animisme :
    Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.
    a. Kepercayaan kepada mahkluk-mahkluk halus, roh-roh, dan hantu¬hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
    b. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
    c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dab atau sakti.
    d. Takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa.
Animisme ada dua macam yaitu :
a. Fetisisme : Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.
b. Spiritisme : Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

  1. Faktor Agama
    Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :
    Agama Hindu :
    Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

Agama Islam :
Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengarush Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan
Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah
tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam,
tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat,
missal di Lampung, Tapanuli.Agama Kristen :Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturanhukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan.Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang socialkhususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannyabeberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

  1. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi
    Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan¬kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.
  2. Adanya Kekuasaan Asing
    Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

II. STRUKTUR TRADISIONAL HUKUM ADAT
Selo Soemardjan menekankan pada factor perbedaan “culture” dari setiap suku bangsa, yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat majemuk. Konsepsi tersebut di atas, kemudian diperhalus dan diperluas dengan mengambil kriteria cirri-ciri struktur sosial dan kebudayaan, sehingga menimbulkan klasifikasi tiga bentuk masyarakat sebagai berikut :
1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, yang ciriciri utamanya adalah :
a. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat.
b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat-istiadat yang terbentuk menurut tradisi.
c. Kepercayaan kuat pada kekuata-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya.
d. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi; keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen.
e. Tingkat buta huruf tinggi.
f. Hukum yang berlaku tidak ditulis, tidak kompleks dan pokokpokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa dari masyarakat.
g. Ekonominya sebagaian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pesanan kecil setempat, sedang uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas.
h. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerja sama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpahubungan kerja antara buruh dengan majikan.

  1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, yang ciri-ciri utamanya :
    a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi.
    b. Adat-istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka buat pengaruh dari luar.
    c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir orang maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi sesuatu masalah.
    d. Didalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal kirakira sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan.
    e. Tingkat buta huruf bergerak menurun
    f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis.
    g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, halmana mulai menimbulkan deferensiasi dalam struktur masyarakat; dengan sendirinya peranan uang meningkat.
    h. Gotong royong tredisional tinggal buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong-royang buat keperluan umum dan buat kegiatan ekonomis dilakukan atas dasar upah uang.
  2. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern atau modern, yang mempunyai ciri-ciri
    a. Hubungan antara manusia didasarkan terutama atas kepantingankepentingan pribadi.
    b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan baru dalam industri.
    c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    d. Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan.
    e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata
    f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang amat kompleks adanya.
    g. Ekonomi hamper seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

III. HUKUM PERORANGAN
Hukum adat mengenal dua subyek hukum yaitu :
1. Manusia :
Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama, yang oleh Djojodigoeno memakai istilah “kecakapan berhak” tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat pengecualian- pengecualian seperti :
– Di Minangkabau orang perempuan tidah berhak menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris.
– Di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa anak anak laki-laki. Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Djojo Digoeno menggunakan istilah “kecakapan bertindak”) Menurt hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur tetapi kenyataan-kenyataan tertentu. Soepomo memberikan cirri-ciri seseorang dianggap dewasa yaitu :
a. kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya.
b. Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.
c. Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya. Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau Mencar). Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1998 menetapkan khusus bagi wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri sebagai berikut :
a. Umur 15 tahun
b. Masak untuk hidup sebagai isteri
c. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya.
Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam criteria yaitu criteria barat dengan criteria adat, yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai criteria dewasa.
2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum
Badan Hukum sebagai subjek Hukum dikenal ada dua macam yaitu :
a. Badan Hukum Publik
b. Badan Hukum Privat
1.) Badan hukum publik merupakan subjek hukum ciptaan hukum untuk :
1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatankegiatan bersama.
2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin dicapai secara bersama. Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya, masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa
benda-benda materiil maupun benda immaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh Kepala Adat.
Dengan demikian badan hukumpublik mempunyai :
1. Pemimpin/ Pengurus
2. Harta kekayaan sendiri
3. Wilayah tertentu

2.) Badan Hukum Privat
a. Wakaf
Yaitu suatu lembaga/badan yang bertugas untuk menurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat, yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang
keagamaan. Dalam adat yang sering terlihat adalah dua macam wakaf, yaitu :
1. mencadangkan suatu pekarangan atau sebidang tanah untuk mesjid atau langgar
2. menentukan sebagian dari harta benda yang dimiliki sebagai benda yang tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya yang berhak memungut penghasilannya. Lembaga hukum wakaf ini asalnya dari hukum Islam. Oleh karena itu maka pelaksanaannya juga terikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam seperti :
1. yang membuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan.
2. benda yang diwakafkan harus ditunjuk dengan terang dan maksud serta tujuan yang tidak bertentangan/ dilarang abaga, harus dijelaskan.
3. mereka yang memberikan wakaf harus disebut dengan terang.
4. maksud harus tetap.
5. yang menerima wakaf harus menerimanya (Kabul). Benda-benda yang dapat diwakafkan terdiri dari :
a. tanah kosong untuk pemekaman umum, mesjid, surau atau tempat ibadah lainnya.
b. Rumah atau suatu bangunan tertentu berikut tanahnya yang akan diperuntukkan bagi kantor agama, mesjid, surau, madrasahmadrasah, sekolah keagamaan lainnya, asrama dan rumah pertemuan keagamaan lainnya.
b. Yayasan
Yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang social. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang kematian, bidang pemeliharaan anak yatim dan sebagainya.
c. Koperasi
Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasrkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25/ 1992) Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Ternyata hukum perorangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut dua sumber hukum yaitu hukum adat Indoneis dan hukum yang berasal dari Belanda. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum perorangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk lebih menggali sumber sumber hukum yang ada di Indonesia demi terbentuknya suatu hukum Nasional Indonesia.

IV. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT
Unsur perekonomian dalam hukum adat tidak jauh berbeda dengan Hukum perdata .Adapun unsur dan penjelasannya adalah :
A. HUKUM ADAT WARIS
1. Pengertian Hukum Adat Waris
a. Prof. Soepomo, merumuskan hukum adat waris adalah : Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.
b. Ter Haar, merumuskan hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatugenerasi kepada generasi berikutnya.
c. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyatakan : Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan sesorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
d. Soerojo Wignjodipoero, S.H., mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.
2. Beberapa hal penting dalam Hukum Adat Waris :
– Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.
– Pengoperan warisan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut “penghibahan” atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan.
– Dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris
– Adanya persamaan hak para ahli waris
– Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris.
– Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja.
– Harta warisan tidak merupakan satu kestuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam asal dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut.
3. Sistem Kewarisan Adat
Tiga Kewarisan Adat yaitu :
1) Sistem kewarisan individual
Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti
dalam masyarakat di Jawa
2) Sistem kewarisan kolektif
Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris,
misalnya harta pusaka tidak dilmiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat
dipakai atau hak pakai.
3) Sistem kewarisan mayorat
Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada
salah satu anak saja.
Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu :
a. mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak lakilaki.
b. Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua.
Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan/ dibagi-bagikan kepada ahli waris, alasan-alasan harta peninggalan tidak dapat dibagi, yaitu :
a. karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/ milik kerabat.
b. karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanahbengkok, tanah kasikepan.
c. karena pembagian warisan ditunda, misalnya adanya anak-anak yangbelum dewasa.
d. karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milikdesa.
e. karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti system kewarisan mayorat.

  1. Penghibahan atau Pewarisan
    Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat dan untuk memberikan kepastian hukum.
    Hibah ada dua macam yaitu :
    a. Hibah biasa yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup.
    b. Hibah Wasiat yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 agustus 1960 Reg. No. 225 K/Sip/1960 menetapkan syarat-syarat hibah yaitu :
    a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris
    b. Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut.

  2. Para ahli waris
    Yang menjadi ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris.
    Mengenai pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61 anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.
    Hukum adat waris iini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal. Di daearah Minangkabau yang menganut system matiarchaat, maka apabila suaminya meninggal, maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencahariannya jatuh pada sausara saudara sekandungnya.
    Di Bali, hanya anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh warisan, dengan suatu kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka. Di Pulau Sabu yang bersifat parental harta peninggalan ibu diwarisi oleh anakanak perempuan dan harta peninggalan bapak diwarisi anak laki-laki.
    Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :

  3. Keputusan M..A. tanggal 18 Amret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959 mengatakan :
    Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.
  4. Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959 mengatakan : Penggatian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan. Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya. Didalam masyarakat adat dikenal juga apa yang disebut dengan :
    a. anak angkat
    b. anak tiri
    c. anak di luar kawin
    d. kedudukan janda
    e. kedudukan duda
    a. Anak Angkat :
    Kedudukan hukum anak angkat di lingkngan hukum adat di beberapa daerah tidak sama .Di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak itu kekehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak tersebut hanya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, dan tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Jadi bukan untuk melanjutkan keturunan seperti di Bali. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).
    b. Anak Tiri
    Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya dan bapak tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap Bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga saja.Hidup bersama dalam suatu rumah tangga membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.
    c. Anak yang lahir diluar Perkawianan:
    Anak yang lahir diluar perkawinan hanya menjadi ahli waris dari ibunya.
    d. Kedudukan Janda ;
    Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekelurgaan. Sifat kekelurgaan Matriachaat : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.
    Di Daerah Tapanuli dan Batak . Isteri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.
    e. Kedudukan Duda
    Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri. Di Daerah Batak dan Bali suami berhak atas warisan isterinya yaitu barang-barang yang dulu dibawa oleh isterinya. Di Jawa duda berhak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah isterinya meninggal dunia.
    B. HUKUM HUTANG PIUTANG
    Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengeani benda-benda yang bukan tanah. Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatanperbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang :
  5. hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
  6. sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
  7. panjer
  8. kredit perseorangan.
    1) Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
    Dalam prinsipnya hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah daripada hak milik atas tanah dimana rumah atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Jadi ini artinya bahwa sesorang dapat memiliki rumah dan atau pohon di atas pekarangan orang lain.
    Terdapat pengecualian terhadap prinsip ini yaitu :
    a. dalam transakswi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ.
    b. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya.
    c. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari bamboo atau kayu.Hak milik atas barang Peralihan hak milik atas barang yang mempunyai kekuatan magis hanya dapat dilakukan dengan transaksi jual atau barang-barang tersebut dapat pula digadaikan
    Tentang benda bergerak dan tidak bergerak :
  9. tanah adalah barang yang tidak bergerak
  10. ternak dan barang-barang lain adalah barang bergerak.
  11. rumah dan tumbuh-tumbuhan adalah barang yang ada kepastiannya termasuk bergerak atau tidak, untuk itu wajib dilihat keadannya
    2) Sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
    Dengan dasar sumbang menyumbang ini timbul perkumpulan yang asa dan tujuannya selain mempererat ikatan persaudaraan juga memberikan bantuan kepada para anggotanya tersebut secara bergilir. Apabila diteliti secara mendalam, maka dapat pula digolongkan dalam perbuatan-perbuatan yang dasarnya juga tolong menolong yaitu :
    a. transaksi maro
    b. memberi kesempatan kepada warga persekutuan yang tidak memiliki ternak untuk memelihara ternaknya dengan perjanjian hasil penjualan atau kembang biak ternak akan dibagi.
    c. Kerjasama yang dilakukan pada penangkapan ikan oleh pemilik perahu dengan nelayan.
    3) Panjer (tanda yang kelihatan)
    Perjanjian dengan panjer lazimnya mengandung janji untuk mengadakan perbuatan kontan. Dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada paksaan dan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang lain seringkali membayar kerugian tersebut.
    4) Kredit Perseorangan
    Dalam praktek, hutang itu dapat berwujud hutang barang, hutang makanan dan sebagainya, ada pula hutang uang dengan perjanjian mengembalikan dalam bentuk hasil bumi, hasil ternak dan sebagainya.Tanggung Menanggung Perasaan kesatuan dan persatuan yang kuat sekali dalam persekutuan menyebabkan timbulnya kewajiban adat yang menganggap hutang dari salah satu warga persekutuan atau clan adalah hutang persekutuan atau clan, sehingga kewajiban melunasi hutang tersebut dapat diminta kepada salah satu warga persekutuan yang bersangkutan dan tidak perlu terbatas kepada warga yang melakukan pinjaman tersebut. Hutang dengan Borg atau Jaminan Hutang dengan jaminan terjadi apabila ada orang ketiga dan orang tersebut mau menanggung pinjaman tersebut. Kempitan
    Semacam perjanjian dengan komisi, terdapat di Jawa Ngeber. Transaksi ini dijumpai di Jawa Barat serta berupa suatu transaksi menjualkan barang orang lain. Ijon atau Ijoan .Ijon adalah perbuatan menjual misalnya tanaman padi yang masih muda. Hasil panen ini menjadi milik yang membeli pada waktu masih muda. Kalau membeli pda tersebut pada waktu sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanene, maka perbuatan itu disebut tebasan. Ngaran atau mengaranan anak Di Minahasa dikenal suatu perjanjian yang istimewa yaitu yang disebut ngaran atau mengaranan anak yang artinya dimana satu pihak (pemelihara) menanggung pihak lain (terpelihara) lebih-lebih selam masa tuanya, dan pemelihara atau penanggung menaggung pemakaian dan pengurusan harta bendanya.
    Mirip ngaranan di Minahasa adalah mahidangraga yang dijumpai di Bali yaitu mengikatkan diri sendiri berserta harta kekayaan di bawah asuhan orang lain dan orang ini wajib mengurus segala sesuatu setelah ia meninggal dunia, misalnya pengurusan pembakaran mayat dan sebagai imbalannya ia berhak mewarisi harta peninggalan.
    C. HUKUM PERJANJIAN
    Hukum Perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu fihak berhak untuk menuntut prestasi dan alin fihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.
    Bentuk-bentuk darim perjanjian dalam masyarakt hukum adat adalah :
  12. Perjanjian kredit
    Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Hasil penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan menyatakan bahwa peminjaman yang dikenakan bunga telah lazim terjadi, apabila yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan fihak yang meminjamkan uang itu. Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, rupa-rupanya merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan di kota dari para pendatang. Demikian pila dengan pinjam-meminjam barang, maka pinjam-meminjam tersebut merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.
  13. Perjanjian kempitan
    Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana sesorang menitipkan sejumlah barang kepada fihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. Didalam perjanjian kempitan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain :
    a. Harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian.
    b. Diadakan batas waktu pengembalian barang, dan kalu barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat.
    c. Dalam surat perjanian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut
    d. Apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka hrus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya. Dengan demikian, dalam perjanjuan kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang dititipkan itu harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang dan adanya suatu syarat utama yaitu bahwa antara para fihak harus saling percaya-mempercayai.
  14. Perjanjian tebasan
    Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi kan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu (misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan) perjanjiantebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

  15. Perjanjian perburuhan
    Biasakan seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa diberi upah berupa uang? Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim dimana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang lain harus diberi upah dan upah tersebut haruslah berupa uang.Tetapi ada variasi lain, yaitu bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya. Ter Haar menyatakan bahwa tentang menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan dengan Cuma-Cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah, merupakan hal yang berulang-ulang dapat diketemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada kepada sanak-saudara yang miskin dengan imbangan tenaga bantuannya di rumah dan di lading.

  16. Perjanjian pemegangkan
    Apakan lazim bahwa seseorang menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan atas hutangnya ? Di beberapa masyarakat, pada umumnya perjanjian pemegangkan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk memprgunakannya, karena dia menerima bungan hutang tersebut.

  17. Perjanjian pemeliharaan
    Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa fihak yang satu – pemelihara menanggung nafkahnya fihak lain – terpelihara – lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kdang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak. Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamannya terdapat di Bali dimana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.
  18. Perjanjian pertanggungan kerabat
    Apakah lazim seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang tersebut ? Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Misalnya dikalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama atau dengan penanggunagan anak beru sinina, yaitu sanak saudaranya semenda dan kerabatnya sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka berdua yang bertanggung jawab. Penelitian di beberapa masyarakat menyatakan kebenaran dari perkiraan yang diajukan oleh ter Haar di atas. Di Sumatera Selatan perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim dilakukan. Alasan-alasannya antara lain :
    a. Menyangku kehormatan suku
    b. Menyangkut kehormatan keluarga batih
    c. Menyangkut kehormatan keluarga luas.
  19. Perjanjian serikat
    Acapkali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerja sama. Kerja sama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah dimana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya, dalam setiap bulan. Masing-masing mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut sekaligus dan juga seluruhnya. Kegiatan yang demikian ini di Jakarta disebut dengan serikat, di Minangkabau disebut dengan jula-jula, di Salayar disebut dengan mahaqha dan di Minahasa
    disebut mapalus. Tetapi perlu diingatkan bahwa mapalus di Minahasa mengandung arti rangkap. Pertama- sebagai bentuk kerjasama yang pada prinsipnya mengandung kegiatan tolong menolong secara timbale balik, sehingga dapat digolongkan dalam bentuk perikatan tolong menolong yang merupakan “wederkeng hulpbetoon”. Kedua adalah bentuk kerja sama dalam kegiatan yang telah diuraikan di muka. Bentuk kerja sama tersebut, kini telah mengalami perkembangan dan tidak semata-mata menyangkut uang saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pelbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut juga sudah meluas dalam
    masyarakat, dan lazim disebut arisan.
  20. Perjanjian bagi hasil
    Menurut ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjiandengan fihak-fihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, sengan mendapatkan sebagain dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hamper di seluruh Indonesi, dengan pelbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya. Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama “mampaduoi” atau “babuek sawah urang”. Perjanjian bagi hasil tersebut didalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari factor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “mempaduoi”. Lain halnya, apabila tanah keras, ldang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; perjanjian semacam ini disebut “saduo bijo”. Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggarapn meninggal. Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah,
    macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut :
    a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (“maro”)
    b. Pemilik tanah memperoleh 2/3 bagian (“mertebu”)
    c. Pemilik tanah mendapat 1/5 bagian untuk tanaman kacang.
    Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut “sakap menyakap” (Koentjaraningrat 1967:60). Ketentuan-ketentuannya adalah,
    sebagai berikut :
    a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing ½ (”nandu”).
    b. Pemilik tanah mendapat 3/5 bagian dan penggarap 2/5 bagian (“nelon”)
    c. Pemilik tanah mendapat 2/3 bagian dan penggarap 1/3 bagian (“ngapit”).
    d. Pemilik tanah mendapat ¾ bagian, sedangkan penggarap ¼ bagian (“merapat”)
    Mengenai perjanjian bagi hasil atau “sharecropping” ini, sebetulnya telah diatur didalam Undang_Undang Nomor 2 tahun 1960, yang intinya adalah :
    a. Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, dengan ketentuan penggarap memperoleh ½ bagian atau 2/3 bagian.
    b. Atas dasar kualitas dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3 sampai 5 tahun.
    c. Kepala Desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil.
  21. Perjanjian ternak
    Ter Haar menyatakan “ Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada fihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu” .Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “paduon taranak” atau “saduoan taranak”. Mengenai hal ini, lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  22. Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak, dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.
  23. Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua.Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah :

- Jika induknya dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua
– Jika induknya dahulu tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya social saja.
– Kalau ternak iitu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang
rumput pemeliharaan, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memeliharanya kembali.
– Jika ternak itu mati ditangan si pemelihara…, biasanya kedua fihak pasrah kepada kedua tkdir tersebut. Di Daerah Lampung, maka lzimnya berlaku ketentuan-ketentuan, sebagai
berikut (Soerjono Soekanto 1975 : 46) :
a. Pada ternak besar, hasilnya dibagi sama rata
b. Kalau pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama
c. Pad unggas, maka bagi hasil tergantung pada musyawarah antara para fihak
Didalam keputusannya tertanggal 23 Oktober 1954 nomor 10/1953, pengadilan negeri Tapanuli Selatan menetapkan bahwa menurut hukum adat di Tanah Batak, tentang pemelihraan kerbau, adalah sebagai berikut :
a. Kalau seekor kerbau mati dalam pemeliharaan, yaitu kelihatan bangkainya, tidak diganti oleh pemelihara.
b. Kalau kebau itu mati karena tidak dipelihara atau liar ataupun hilang, yang memeliharanya harus menggantikannya sebesar kerbau yang mati, liar atau hilang itu, atau membayar seharga kerbau yang mati, liar atau hilang itu. In casu seekor kerbau yang mati karena masuk lubang di padangan, dianggap mati dalam pemeliharaan. Didalam kasasi, maka Mahkamah Agung memutuskan, bahwa bila ada kerbau yang hilang atau mati karena masuk lubang, maka sangat sulit untuk menentukankesalahan dari fihak pemelihara. Dengan demikian, maka sepatutnya resiko ditanggung oleh kedua belah fihak, secara sebanding (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 2 April 1958, nomor 348 K/Sip/1957).

Daftar Isi

I. SEJARAH HUKUM ADAT 1
II. STRUKTUR TRADISIONAL HUKUM ADAT 9
III. HUKUM PERORANGAN 12
IV. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT 15

Resume Hukum Adat
SEJARAH HUKUM ADAT

  1. Sejarah Singkat
    Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia.
    Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.
    Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau “Inladsrecht” menurut Van Vaollenhoven terdiri dari :

  2. Bukti Adanya Hukum Adat Indonesia
    Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut :

  3. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
  4. Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
  5. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.
  6. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Disamping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut :
1. Di Tapanuli
Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan social di tanah Batak), PatikDohot Uhumni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).
2. Di Jambi
Undang-Undang Jambi
3. Di Palembang
Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).
4. Di Minangkabau
Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)
5. Di Sulawesi Selatan
Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo)
6. Di Bali
Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar.
Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carventer yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, Carventer memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu :

  1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum “MOGHARRAR” yang mengatur khusu pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).
  2. Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM” (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.

  3. COMPENDIUM FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
  4. HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PAPAKEM CIREBON. Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya :
    1) Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
    2) Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat. Peridesasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam :
    3) Jaman Daendels (1808-1811) Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
    4) Jaman Raffles (1811-1816) Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya :
    a. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
    b. Susunan pengadilan terdiri dari :
    1) Residen’s court
    2) Bupati’s court
    3) Division court
    c. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
    d. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati’s court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.

5) Zaman Komisi Jenderal (1816-1819) Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.
6) Zaman Van der Capellen (1824) Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
7) Zaman Du Bush Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.
8) Zaman Van den Bosch Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.
9) Zaman Chr. Baud. Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.
Pada tahun 1918 putera-putera Indonesia membuat disertasi mengeani hukum
adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain :
1. Kusumaatmadja tahun 1922 yang menulis tentang wakaf
2. Soebroto tahun 1925 yang menulis tentang sawah vervavding (gadai sawah)
3. Endabumi tahun 1925 yang menulis tentang Bataks grondenrecht (hukum tanah suku Batak).
4. Soepomo tahun 1927 yang menulsi tentang Vorstenlands grondenrecht (hak tanah di kerajaan-kerajaan). Adapun penyelidikan tentang hukum adat di Indonesia dilakukan oleh :
a. Djojdioeno/ Tirtawinata yang menulis tentang Hukum Adat privat Jawa Tengah.
b. Soepomo yang menulis tentang Hukum Adat Jawa Barat
c. Hazairin yang membuat disertasinya tentang “Redjang”

  1. Sejarah Politik Hukum Adat
    Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum eropa atau huku yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah colonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah colonial. Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah colonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnys undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam system perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :

  2. Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal/

  3. Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.
  4. Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah¬
    daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.
  5. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang¬undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
  6. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
  7. Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang¬undang kesatuan itu tidak mungkin.
    Dan dalam tahun 1927 Pemerintahn Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahu 1927 itu olitik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.
  8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat
    Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor¬faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut :
  9. Magis dan Animisme :
    Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.
    a. Kepercayaan kepada mahkluk-mahkluk halus, roh-roh, dan hantu¬hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
    b. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
    c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dab atau sakti.
    d. Takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa.
Animisme ada dua macam yaitu :
a. Fetisisme : Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.
b. Spiritisme : Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

  1. Faktor Agama
    Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :
    Agama Hindu :
    Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

Agama Islam :
Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengarush Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan
Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah
tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam,
tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat,
missal di Lampung, Tapanuli.Agama Kristen :Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturanhukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan.Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang socialkhususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannyabeberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

  1. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi
    Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan¬kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.
  2. Adanya Kekuasaan Asing
    Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

II. STRUKTUR TRADISIONAL HUKUM ADAT
Selo Soemardjan menekankan pada factor perbedaan “culture” dari setiap suku bangsa, yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat majemuk. Konsepsi tersebut di atas, kemudian diperhalus dan diperluas dengan mengambil kriteria cirri-ciri struktur sosial dan kebudayaan, sehingga menimbulkan klasifikasi tiga bentuk masyarakat sebagai berikut :
1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, yang ciriciri utamanya adalah :
a. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat.
b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat-istiadat yang terbentuk menurut tradisi.
c. Kepercayaan kuat pada kekuata-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya.
d. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi; keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen.
e. Tingkat buta huruf tinggi.
f. Hukum yang berlaku tidak ditulis, tidak kompleks dan pokokpokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa dari masyarakat.
g. Ekonominya sebagaian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pesanan kecil setempat, sedang uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas.
h. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerja sama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpahubungan kerja antara buruh dengan majikan.

  1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, yang ciri-ciri utamanya :
    a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi.
    b. Adat-istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka buat pengaruh dari luar.
    c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir orang maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi sesuatu masalah.
    d. Didalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal kirakira sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan.
    e. Tingkat buta huruf bergerak menurun
    f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis.
    g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, halmana mulai menimbulkan deferensiasi dalam struktur masyarakat; dengan sendirinya peranan uang meningkat.
    h. Gotong royong tredisional tinggal buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong-royang buat keperluan umum dan buat kegiatan ekonomis dilakukan atas dasar upah uang.
  2. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern atau modern, yang mempunyai ciri-ciri
    a. Hubungan antara manusia didasarkan terutama atas kepantingankepentingan pribadi.
    b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan baru dalam industri.
    c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    d. Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan.
    e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata
    f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang amat kompleks adanya.
    g. Ekonomi hamper seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

III. HUKUM PERORANGAN
Hukum adat mengenal dua subyek hukum yaitu :
1. Manusia :
Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama, yang oleh Djojodigoeno memakai istilah “kecakapan berhak” tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat pengecualian- pengecualian seperti :
– Di Minangkabau orang perempuan tidah berhak menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris.
– Di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa anak anak laki-laki. Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Djojo Digoeno menggunakan istilah “kecakapan bertindak”) Menurt hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur tetapi kenyataan-kenyataan tertentu. Soepomo memberikan cirri-ciri seseorang dianggap dewasa yaitu :
a. kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya.
b. Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.
c. Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya. Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau Mencar). Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1998 menetapkan khusus bagi wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri sebagai berikut :
a. Umur 15 tahun
b. Masak untuk hidup sebagai isteri
c. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya.
Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam criteria yaitu criteria barat dengan criteria adat, yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai criteria dewasa.
2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum
Badan Hukum sebagai subjek Hukum dikenal ada dua macam yaitu :
a. Badan Hukum Publik
b. Badan Hukum Privat
1.) Badan hukum publik merupakan subjek hukum ciptaan hukum untuk :
1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatankegiatan bersama.
2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin dicapai secara bersama. Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya, masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa
benda-benda materiil maupun benda immaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh Kepala Adat.
Dengan demikian badan hukumpublik mempunyai :
1. Pemimpin/ Pengurus
2. Harta kekayaan sendiri
3. Wilayah tertentu

2.) Badan Hukum Privat
a. Wakaf
Yaitu suatu lembaga/badan yang bertugas untuk menurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat, yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang
keagamaan. Dalam adat yang sering terlihat adalah dua macam wakaf, yaitu :
1. mencadangkan suatu pekarangan atau sebidang tanah untuk mesjid atau langgar
2. menentukan sebagian dari harta benda yang dimiliki sebagai benda yang tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya yang berhak memungut penghasilannya. Lembaga hukum wakaf ini asalnya dari hukum Islam. Oleh karena itu maka pelaksanaannya juga terikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam seperti :
1. yang membuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan.
2. benda yang diwakafkan harus ditunjuk dengan terang dan maksud serta tujuan yang tidak bertentangan/ dilarang abaga, harus dijelaskan.
3. mereka yang memberikan wakaf harus disebut dengan terang.
4. maksud harus tetap.
5. yang menerima wakaf harus menerimanya (Kabul). Benda-benda yang dapat diwakafkan terdiri dari :
a. tanah kosong untuk pemekaman umum, mesjid, surau atau tempat ibadah lainnya.
b. Rumah atau suatu bangunan tertentu berikut tanahnya yang akan diperuntukkan bagi kantor agama, mesjid, surau, madrasahmadrasah, sekolah keagamaan lainnya, asrama dan rumah pertemuan keagamaan lainnya.
b. Yayasan
Yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang social. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang kematian, bidang pemeliharaan anak yatim dan sebagainya.
c. Koperasi
Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasrkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25/ 1992) Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Ternyata hukum perorangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut dua sumber hukum yaitu hukum adat Indoneis dan hukum yang berasal dari Belanda. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum perorangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk lebih menggali sumber sumber hukum yang ada di Indonesia demi terbentuknya suatu hukum Nasional Indonesia.

IV. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT
Unsur perekonomian dalam hukum adat tidak jauh berbeda dengan Hukum perdata .Adapun unsur dan penjelasannya adalah :
A. HUKUM ADAT WARIS
1. Pengertian Hukum Adat Waris
a. Prof. Soepomo, merumuskan hukum adat waris adalah : Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.
b. Ter Haar, merumuskan hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatugenerasi kepada generasi berikutnya.
c. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyatakan : Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan sesorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
d. Soerojo Wignjodipoero, S.H., mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.
2. Beberapa hal penting dalam Hukum Adat Waris :
– Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.
– Pengoperan warisan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut “penghibahan” atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan.
– Dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris
– Adanya persamaan hak para ahli waris
– Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris.
– Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja.
– Harta warisan tidak merupakan satu kestuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam asal dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut.
3. Sistem Kewarisan Adat
Tiga Kewarisan Adat yaitu :
1) Sistem kewarisan individual
Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti
dalam masyarakat di Jawa
2) Sistem kewarisan kolektif
Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris,
misalnya harta pusaka tidak dilmiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat
dipakai atau hak pakai.
3) Sistem kewarisan mayorat
Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada
salah satu anak saja.
Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu :
a. mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak lakilaki.
b. Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua.
Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan/ dibagi-bagikan kepada ahli waris, alasan-alasan harta peninggalan tidak dapat dibagi, yaitu :
a. karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/ milik kerabat.
b. karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanahbengkok, tanah kasikepan.
c. karena pembagian warisan ditunda, misalnya adanya anak-anak yangbelum dewasa.
d. karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milikdesa.
e. karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti system kewarisan mayorat.

  1. Penghibahan atau Pewarisan
    Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat dan untuk memberikan kepastian hukum.
    Hibah ada dua macam yaitu :
    a. Hibah biasa yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup.
    b. Hibah Wasiat yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 agustus 1960 Reg. No. 225 K/Sip/1960 menetapkan syarat-syarat hibah yaitu :
    a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris
    b. Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut.

  2. Para ahli waris
    Yang menjadi ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris.
    Mengenai pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61 anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.
    Hukum adat waris iini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal. Di daearah Minangkabau yang menganut system matiarchaat, maka apabila suaminya meninggal, maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencahariannya jatuh pada sausara saudara sekandungnya.
    Di Bali, hanya anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh warisan, dengan suatu kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka. Di Pulau Sabu yang bersifat parental harta peninggalan ibu diwarisi oleh anakanak perempuan dan harta peninggalan bapak diwarisi anak laki-laki.
    Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :

  3. Keputusan M..A. tanggal 18 Amret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959 mengatakan :
    Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.
  4. Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959 mengatakan : Penggatian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan. Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya. Didalam masyarakat adat dikenal juga apa yang disebut dengan :
    a. anak angkat
    b. anak tiri
    c. anak di luar kawin
    d. kedudukan janda
    e. kedudukan duda
    a. Anak Angkat :
    Kedudukan hukum anak angkat di lingkngan hukum adat di beberapa daerah tidak sama .Di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak itu kekehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak tersebut hanya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, dan tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Jadi bukan untuk melanjutkan keturunan seperti di Bali. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).
    b. Anak Tiri
    Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya dan bapak tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap Bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga saja.Hidup bersama dalam suatu rumah tangga membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.
    c. Anak yang lahir diluar Perkawianan:
    Anak yang lahir diluar perkawinan hanya menjadi ahli waris dari ibunya.
    d. Kedudukan Janda ;
    Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekelurgaan. Sifat kekelurgaan Matriachaat : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.
    Di Daerah Tapanuli dan Batak . Isteri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.
    e. Kedudukan Duda
    Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri. Di Daerah Batak dan Bali suami berhak atas warisan isterinya yaitu barang-barang yang dulu dibawa oleh isterinya. Di Jawa duda berhak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah isterinya meninggal dunia.
    B. HUKUM HUTANG PIUTANG
    Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengeani benda-benda yang bukan tanah. Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatanperbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang :
  5. hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
  6. sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
  7. panjer
  8. kredit perseorangan.
    1) Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
    Dalam prinsipnya hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah daripada hak milik atas tanah dimana rumah atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Jadi ini artinya bahwa sesorang dapat memiliki rumah dan atau pohon di atas pekarangan orang lain.
    Terdapat pengecualian terhadap prinsip ini yaitu :
    a. dalam transakswi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ.
    b. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya.
    c. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari bamboo atau kayu.Hak milik atas barang Peralihan hak milik atas barang yang mempunyai kekuatan magis hanya dapat dilakukan dengan transaksi jual atau barang-barang tersebut dapat pula digadaikan
    Tentang benda bergerak dan tidak bergerak :
  9. tanah adalah barang yang tidak bergerak
  10. ternak dan barang-barang lain adalah barang bergerak.
  11. rumah dan tumbuh-tumbuhan adalah barang yang ada kepastiannya termasuk bergerak atau tidak, untuk itu wajib dilihat keadannya
    2) Sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
    Dengan dasar sumbang menyumbang ini timbul perkumpulan yang asa dan tujuannya selain mempererat ikatan persaudaraan juga memberikan bantuan kepada para anggotanya tersebut secara bergilir. Apabila diteliti secara mendalam, maka dapat pula digolongkan dalam perbuatan-perbuatan yang dasarnya juga tolong menolong yaitu :
    a. transaksi maro
    b. memberi kesempatan kepada warga persekutuan yang tidak memiliki ternak untuk memelihara ternaknya dengan perjanjian hasil penjualan atau kembang biak ternak akan dibagi.
    c. Kerjasama yang dilakukan pada penangkapan ikan oleh pemilik perahu dengan nelayan.
    3) Panjer (tanda yang kelihatan)
    Perjanjian dengan panjer lazimnya mengandung janji untuk mengadakan perbuatan kontan. Dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada paksaan dan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang lain seringkali membayar kerugian tersebut.
    4) Kredit Perseorangan
    Dalam praktek, hutang itu dapat berwujud hutang barang, hutang makanan dan sebagainya, ada pula hutang uang dengan perjanjian mengembalikan dalam bentuk hasil bumi, hasil ternak dan sebagainya.Tanggung Menanggung Perasaan kesatuan dan persatuan yang kuat sekali dalam persekutuan menyebabkan timbulnya kewajiban adat yang menganggap hutang dari salah satu warga persekutuan atau clan adalah hutang persekutuan atau clan, sehingga kewajiban melunasi hutang tersebut dapat diminta kepada salah satu warga persekutuan yang bersangkutan dan tidak perlu terbatas kepada warga yang melakukan pinjaman tersebut. Hutang dengan Borg atau Jaminan Hutang dengan jaminan terjadi apabila ada orang ketiga dan orang tersebut mau menanggung pinjaman tersebut. Kempitan
    Semacam perjanjian dengan komisi, terdapat di Jawa Ngeber. Transaksi ini dijumpai di Jawa Barat serta berupa suatu transaksi menjualkan barang orang lain. Ijon atau Ijoan .Ijon adalah perbuatan menjual misalnya tanaman padi yang masih muda. Hasil panen ini menjadi milik yang membeli pada waktu masih muda. Kalau membeli pda tersebut pada waktu sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanene, maka perbuatan itu disebut tebasan. Ngaran atau mengaranan anak Di Minahasa dikenal suatu perjanjian yang istimewa yaitu yang disebut ngaran atau mengaranan anak yang artinya dimana satu pihak (pemelihara) menanggung pihak lain (terpelihara) lebih-lebih selam masa tuanya, dan pemelihara atau penanggung menaggung pemakaian dan pengurusan harta bendanya.
    Mirip ngaranan di Minahasa adalah mahidangraga yang dijumpai di Bali yaitu mengikatkan diri sendiri berserta harta kekayaan di bawah asuhan orang lain dan orang ini wajib mengurus segala sesuatu setelah ia meninggal dunia, misalnya pengurusan pembakaran mayat dan sebagai imbalannya ia berhak mewarisi harta peninggalan.
    C. HUKUM PERJANJIAN
    Hukum Perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu fihak berhak untuk menuntut prestasi dan alin fihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.
    Bentuk-bentuk darim perjanjian dalam masyarakt hukum adat adalah :
  12. Perjanjian kredit
    Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Hasil penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan menyatakan bahwa peminjaman yang dikenakan bunga telah lazim terjadi, apabila yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan fihak yang meminjamkan uang itu. Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, rupa-rupanya merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan di kota dari para pendatang. Demikian pila dengan pinjam-meminjam barang, maka pinjam-meminjam tersebut merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.
  13. Perjanjian kempitan
    Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana sesorang menitipkan sejumlah barang kepada fihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. Didalam perjanjian kempitan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain :
    a. Harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian.
    b. Diadakan batas waktu pengembalian barang, dan kalu barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat.
    c. Dalam surat perjanian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut
    d. Apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka hrus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya. Dengan demikian, dalam perjanjuan kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang dititipkan itu harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang dan adanya suatu syarat utama yaitu bahwa antara para fihak harus saling percaya-mempercayai.
  14. Perjanjian tebasan
    Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi kan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu (misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan) perjanjiantebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

  15. Perjanjian perburuhan
    Biasakan seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa diberi upah berupa uang? Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim dimana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang lain harus diberi upah dan upah tersebut haruslah berupa uang.Tetapi ada variasi lain, yaitu bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya. Ter Haar menyatakan bahwa tentang menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan dengan Cuma-Cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah, merupakan hal yang berulang-ulang dapat diketemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada kepada sanak-saudara yang miskin dengan imbangan tenaga bantuannya di rumah dan di lading.

  16. Perjanjian pemegangkan
    Apakan lazim bahwa seseorang menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan atas hutangnya ? Di beberapa masyarakat, pada umumnya perjanjian pemegangkan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk memprgunakannya, karena dia menerima bungan hutang tersebut.

  17. Perjanjian pemeliharaan
    Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa fihak yang satu – pemelihara menanggung nafkahnya fihak lain – terpelihara – lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kdang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak. Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamannya terdapat di Bali dimana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.
  18. Perjanjian pertanggungan kerabat
    Apakah lazim seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang tersebut ? Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Misalnya dikalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama atau dengan penanggunagan anak beru sinina, yaitu sanak saudaranya semenda dan kerabatnya sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka berdua yang bertanggung jawab. Penelitian di beberapa masyarakat menyatakan kebenaran dari perkiraan yang diajukan oleh ter Haar di atas. Di Sumatera Selatan perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim dilakukan. Alasan-alasannya antara lain :
    a. Menyangku kehormatan suku
    b. Menyangkut kehormatan keluarga batih
    c. Menyangkut kehormatan keluarga luas.
  19. Perjanjian serikat
    Acapkali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerja sama. Kerja sama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah dimana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya, dalam setiap bulan. Masing-masing mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut sekaligus dan juga seluruhnya. Kegiatan yang demikian ini di Jakarta disebut dengan serikat, di Minangkabau disebut dengan jula-jula, di Salayar disebut dengan mahaqha dan di Minahasa
    disebut mapalus. Tetapi perlu diingatkan bahwa mapalus di Minahasa mengandung arti rangkap. Pertama- sebagai bentuk kerjasama yang pada prinsipnya mengandung kegiatan tolong menolong secara timbale balik, sehingga dapat digolongkan dalam bentuk perikatan tolong menolong yang merupakan “wederkeng hulpbetoon”. Kedua adalah bentuk kerja sama dalam kegiatan yang telah diuraikan di muka. Bentuk kerja sama tersebut, kini telah mengalami perkembangan dan tidak semata-mata menyangkut uang saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pelbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut juga sudah meluas dalam
    masyarakat, dan lazim disebut arisan.
  20. Perjanjian bagi hasil
    Menurut ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjiandengan fihak-fihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, sengan mendapatkan sebagain dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hamper di seluruh Indonesi, dengan pelbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya. Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama “mampaduoi” atau “babuek sawah urang”. Perjanjian bagi hasil tersebut didalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari factor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “mempaduoi”. Lain halnya, apabila tanah keras, ldang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; perjanjian semacam ini disebut “saduo bijo”. Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggarapn meninggal. Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah,
    macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut :
    a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (“maro”)
    b. Pemilik tanah memperoleh 2/3 bagian (“mertebu”)
    c. Pemilik tanah mendapat 1/5 bagian untuk tanaman kacang.
    Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut “sakap menyakap” (Koentjaraningrat 1967:60). Ketentuan-ketentuannya adalah,
    sebagai berikut :
    a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing ½ (”nandu”).
    b. Pemilik tanah mendapat 3/5 bagian dan penggarap 2/5 bagian (“nelon”)
    c. Pemilik tanah mendapat 2/3 bagian dan penggarap 1/3 bagian (“ngapit”).
    d. Pemilik tanah mendapat ¾ bagian, sedangkan penggarap ¼ bagian (“merapat”)
    Mengenai perjanjian bagi hasil atau “sharecropping” ini, sebetulnya telah diatur didalam Undang_Undang Nomor 2 tahun 1960, yang intinya adalah :
    a. Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, dengan ketentuan penggarap memperoleh ½ bagian atau 2/3 bagian.
    b. Atas dasar kualitas dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3 sampai 5 tahun.
    c. Kepala Desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil.
  21. Perjanjian ternak
    Ter Haar menyatakan “ Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada fihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu” .Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “paduon taranak” atau “saduoan taranak”. Mengenai hal ini, lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  22. Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak, dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.
  23. Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua.Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah :

- Jika induknya dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua
– Jika induknya dahulu tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya social saja.
– Kalau ternak iitu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang
rumput pemeliharaan, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memeliharanya kembali.
– Jika ternak itu mati ditangan si pemelihara…, biasanya kedua fihak pasrah kepada kedua tkdir tersebut. Di Daerah Lampung, maka lzimnya berlaku ketentuan-ketentuan, sebagai
berikut (Soerjono Soekanto 1975 : 46) :
a. Pada ternak besar, hasilnya dibagi sama rata
b. Kalau pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama
c. Pad unggas, maka bagi hasil tergantung pada musyawarah antara para fihak
Didalam keputusannya tertanggal 23 Oktober 1954 nomor 10/1953, pengadilan negeri Tapanuli Selatan menetapkan bahwa menurut hukum adat di Tanah Batak, tentang pemelihraan kerbau, adalah sebagai berikut :
a. Kalau seekor kerbau mati dalam pemeliharaan, yaitu kelihatan bangkainya, tidak diganti oleh pemelihara.
b. Kalau kebau itu mati karena tidak dipelihara atau liar ataupun hilang, yang memeliharanya harus menggantikannya sebesar kerbau yang mati, liar atau hilang itu, atau membayar seharga kerbau yang mati, liar atau hilang itu. In casu seekor kerbau yang mati karena masuk lubang di padangan, dianggap mati dalam pemeliharaan. Didalam kasasi, maka Mahkamah Agung memutuskan, bahwa bila ada kerbau yang hilang atau mati karena masuk lubang, maka sangat sulit untuk menentukankesalahan dari fihak pemelihara. Dengan demikian, maka sepatutnya resiko ditanggung oleh kedua belah fihak, secara sebanding (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 2 April 1958, nomor 348 K/Sip/1957).

Daftar Isi

I. SEJARAH HUKUM ADAT 1
II. STRUKTUR TRADISIONAL HUKUM ADAT 9
III. HUKUM PERORANGAN 12
IV. HUKUM PEREKONOMIAN ADAT 15

Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam dan Kristen, Samakah?

“Cinta itu buta,” begitu kata penyair asal Inggris, William Shakespeare. Ungkapan yang sangat masyhur itu memang kerap terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, terkadang sampai melupakan aturan agama. Saat ini, tak sedikit umat Muslim yang karena “cinta” berupaya sebisa mungkin untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. “Tolong dibantu… Saya benar-benar serius untuk melakukan nikah beda agama. Saya benar-benar pusing harus bagaimana lagi,” tulis seorang wanita Muslim pada sebuah laman.

Lalu bolehkah menurut hukum Islam seorang Muslim, baik pria maupun wanita menikah dengan orang yang berbeda agama? Masalah perkawinan beda agama telah mendapat perhatian serius para ulama di Tanah Air. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini.

Pertama, para ulama di Tanah Air memutuskan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat. “Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram,” ungkap Dewan Pimpinan Munas II MUI, Prof Hamka, dalam fatwa itu.

Dalam memutuskan fatwanya, MUI menggunakan Alquran dan Hadis sebagai dasar hukum. “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka ber iman (masuk Islam). Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita orangorang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu…” (QS: al-Baqarah:221).

Selain itu, MUI juga menggunakan Alquran surat al-Maidah ayat 5 serta at Tahrim ayat 6 sebagai dalil. Sedangkan, hadis yang dijadikan dalil adalah Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Tabrani: “Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia takwa (takut) kepada Allah dalam bagian yang lain.”

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa tentang penikahan beda agama. Secara tegas, ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim. Hal itu sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221, seperti yang telah disebutkan di atas. “Berdasarkan ayat tersebut, laki-laki Mukmin juga dilarang nikah dengan wanita non-Muslim dan wanita Muslim dilarang walinya untuk menikahkan dengan laki-laki non-Muslim,” ungkap ulama Muhammadiyah dalam fatwanya.

Ulama Muhammadiyah pun menyatakan kawin beda agama juga dilarang dalam agama Nasrani. Dalam perjanjian alam, kitab ulangan 7:3, umat Nasrani juga dilarang untuk menikah dengan yang berbeda agama. “Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 juga disebutkan bahwa: “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

“Jadi, kriteria sahnya perkawinan adalah hukum masing-masing agama yang dianut oleh kedua mempelai,” papar ulama Muhammadiyah dalam fatwanya. Ulama Muhammadiyah menilai pernikahan beda agama yang dicatatkan di kantor catatan sipil tetap tak sah nikahnya secara Islam. Hal itu dinilai sebagai sebuah perjanjian yang bersifat administratif.

Ulama Muhammadiyah memang mengakui adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya pria Muslim menikahi wanita nonMuslim berdasarkan surat al-Maidah ayat 5. “Namun, hendaknya pula dilihat surat Ali Imran ayat 113, sehingga dapat direnungkan ahli kitab yang bagaimana yang dapat dinikahi laki-laki Muslim,” tutur ulama Muhammadiyah.

Dalam banyak hal, kata ulama Muhammadiyah, pernikahan wanita ahli kitab dengan pria Muslim banyak membawa kemadharatan. “Maka, pernikahan yang demikian juga dilarang.” Abdullah ibnu Umar RA pun melarang pria Muslim menikahi wanita non-Muslim.

dari http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/01/113862-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen-samakah

Makalah Demokrasi

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

1.2 Identifikasi Masalah
Dalam pelaksanaanya, banyak sekali penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi baik itu dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun masyarakat.
Permasalahn yang muncul diantaranya yaitu:
– Belum tegaknya supermasi hukum.
– Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasnyarakat, berbangsa dan bernegara.
– Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
– Tidak adanya kehidupan berpartisipasi dalam kehidupan bersama (musyawarah untuk mencapai mufakat).
Untuk mengeliminasi masalah-masalah yang ada, maka makalah ini akan memaparkan pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, penulis menyusun makalah ini dengan judul “BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI”.

1.3 Tujuan
Tujuan dari makalah ini adalah :
1. Memaparkan masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memaparkan sejumlah sumber hukum yang menjadi landasan demokrasi
3. Memaparkan contoh nyata penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

1.4 Batasan Masalah
Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul, maka makalah ini hanya akan membahas tentang pentingnya budanya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam keluarga maupun masyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.5 Sistematika Penulisan
Agar makalah ini dapat dipahami pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan makalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan berisikan latar belakang mengenai pengertian demokrasi, identifikasi masalah yang ditimbulkan oleh pelanggara terhadap nilai-nilai demokrasi, tujuan dibuatnya makalah, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.
BAB II TEORI BUDAYA DEMOKRASI
Teori Budanya Demokrasi berisikan pengertian demokrasi, landasan-landasan demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi dan penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
BAB III KESIMPULAN dan SARAN
Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran.

BAB II
TEORI BUDAYA DEMOKRASI
2.1 Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

2.1.1 Menurut Internasional Commision of Jurits
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.

2.1.2 Menurut Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

2.1.3 Menurut C.F Strong
Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

2.2 Landasan-landasan Demokrasi

2.2.1 Pembukaan UUD 1945
1. Alinea pertama
Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
2. Alinea kedua
Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3. Alinea ketiga
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.
4. Alinea keempat
Melindungi segenap bangsa.

2.2.2 Batang Tubuh UUD 1945
1. Pasal 1 ayat 2
Kedaulatan adalah ditangan rakyat.
2. Pasal 2
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Pasal 6
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasal 24 dan Pasal 25
Peradilan yang merdeka.
5. Pasal 27 ayat 1
Persamaan kedudukan di dalam hukum.
6. Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

2.2.3 Lain-lain
1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
2. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

2.3 Sejarah dan Perkembangan Demokrasi
Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Penerapan Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari
Di Lingkungan Keluarga
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
– Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
– Menghargai pendapat anggota keluarga lainya;
– Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;
– Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.

Di Lingkungan Masyarakat
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
– Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;
– Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi;
– Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;
– Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;
– Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain.

Di Lingkungan Sekolah
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
– Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan;
– Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama;
– Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;
– Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah;
– Sikap anti kekerasan.

Di Lingkungan Kehidupan Bernegara
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
– Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;
– Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya;
– Memiliki kejujuran dan integritas;
– Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;
– Menghargai hak-hak kaum minoritas;
– Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;
– Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan berrsama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudanyakannya.

Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan “Demokrasi telah menjadi budaya” berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi.

Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan.

Saran
Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah:
1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.
2. Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya.
Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA
1. “http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi“
2. “http://dondsor.blogster.com/demokrasi_dan_Konstitusi.html“
3. Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II Jilid 2”. Bandung: Grafindo Media Pratama.
4. Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd. 2005 “ Kewarganegaraan (Citizenship)”. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.
5. Dahlan, Saronji, Drs. Dan H. Asy’ari, S.Pd, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VIII Jilid 2”. Jakarta: Erlangga.

Deklarasi Stockholm

Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia
*Versi Indonesia
Konferensi PBB mengenai Lingkungan Manusia, melaksanakan pertemuan di Stockholm pada 5-16 Juni 1972, mempertimbangkan perlunya suatu pandangan umum dan prinsip-prinsip umum untuk mengilhami dan membimbing seluruh manusia dalam pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia ,
Memproklamirkan bahwa :

1. Manusia adalah ciptaan sekaligus pencipta lingkungannya, yang memberinya kelebihan fisik dan kemampuan-kemampuan dalam hal kecerdasan berpikir, moral, sosial dan pertumbuhan rohani. Dalam evolusi yang panjang dan berliku dari kehidupan manusia di dunia telah dicapai suatu babak ,melalui percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia telah memperoleh kekuatan untuk mengubah lingkungannya dalam berbagai cara dan pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua aspek dari lingkungan manusia , yaitu alam dan ciptaan manusia sama-sama penting bagi kesejahteraan dan untuk perwujudan HAM itu sendiri.

2. Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup manusia merupakan masalah besar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi di seluruh dunia, Hal ini menjadi keinginan yang mendesak bangsa-bangsa seluruh dunia serta merupakan kewajiban dari semua Pemerintah

3. Manusia secara terus-menerus memperbanyak pengalamannya dan terus menggali, menemukan, mencipta serta terus mengalami kemajuan.. Di masa kini, kemampuan manusia untuk mengubah lingkungannya, jika digunakan secara bijak, dapat membawa manfaat yang membangun bagi semua bangsa dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penerapan yang salah atau semena-mena, kekuatan yang sama dapat sangat membahayakan manusia dan lingkungannya. Kita lihat di sekitar kita semakin banyak bukti dari kebrutalan kelakuan manusia di berbagai belahan dunia tingkat pencemaran baik air, udara, bumi serta makhluk hidup berada pada tingkatan yang berbahaya; bencana hebat dan tidak dikehendaki terhadap keseimbangan ekologi biosfer; kehancuran dan penipisan sumber daya non hayati; dan defisinesi kotor , berbahaya bagi fisik, mental dan kesehatan sosial manusia, dalam lingkungan buatan manusia, khususnya dalam lingkungan dan ruang kerja

4. Di negara-negara berkembang sebagian besar masalah lingkungan disebabkan oleh pembangunan. Jutaan di antaranya terus hidup, jauh di bawah tingkat minimum yang diperlukan untuk kehidupan manusia yang layak, kekurangan pangan dan sandang yang memadai, tempat berteduh dan pendidikan serta kesehatan dan sanitasi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang harus mengarahkan upaya mereka pada pembangunan, mengingat prioritas mereka dan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Untuk tujuan yang sama, negara-negara industri harus melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan diri mereka sendiri dengan negara-negara berkembang. Di negara-negara industri, masalah lingkungan umumnya terkait dengan industrialisasi dan perkembangan teknologi ..

5. Pertumbuhan alami penduduk terus menerus menyajikan permasalahan bagi pelestarian lingkungan, dan kebijakan serta langkah-langkah yang memadai harus diadopsi, sebagaimana mestinya, untuk menghadapi masalah ini. Dibanding semua yang ada di dunia., manusia adalah makhluk yang paling berharga. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mendorong kemajuan sosial, menciptakan kemakmuran sosial, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta, melalui kerja keras mereka, terus-menerus mengubah sekitarnya. Seiring dengan kemajuan sosial dan kemajuan produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan manusia untuk memperbaiki lingkungan meningkat setiap harinya

6. Suatu hal telah tercapai dalam sejarah ketika kita sebagai masyrakat dunia diharuskan mengambil sikap kehati-hatian yang lebih sebagai sebuah konsekuensi dari kondisi lingkungan saat ini. Melalui ketidaktahuan atau ketidakpedulian kita bisa melakukan pembahayaan yang besar dan tidak dapat dirubah lagi terhadap bumi di mana kehidupan dan kesejahteraan kita bergantung. Sebaliknya, melalui pengetahuan yang lebih sempurna dan tindakan yang lebih bijaksana, kita dapat memeproleh kehidupan yang lebih baik dalam lingkungan yang lebih mampu memenuhi kebutuhan dan harapan manusia untuk diri kita dan anak cucu kita. Ada pemandangan yang luas untuk peningkatan kualitas lingkungan dan penciptaan kehidupan yang baik. Apa yang dibutuhkan adalah sebuah keantusiaan, pikiran yang tenang dan kuat namun bekerja dengan sepatutnya. Untuk tujuan pencapaian kebebasan akan sebuah dunia yang alami, manusia harus menggunakan pengetahuan untuk membangun, bekerja sama dengan alam, lingkungan yang lebih baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan lingkungan hidup manusia untuk generasi sekarang dan mendatang telah menjadi suatu keharusan bagi umat manusia-sebuah tujuan untuk dikejar bersama-sama dengan, dan selaras dengan, tujuan yang mapan dan mendasar akan perdamaian dan pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

7. Untuk mencapai tujuan lingkungan ini akan dituntut penerimaan tanggung jawab oleh warga negara dan masyarakat dan oleh perusahaan dan lembaga-lembaga di setiap tingkatan, semua berbagi secara adil dalam usaha bersama. Individu pada semua lapisan masyarakat seperti juga organisasi-organisasi di berbagai bidang, dengan nilai-nilai mereka dan jberbagai tindakannya, akan membentuk dunia menjadi lingkungan masa depan.

Lokal dan pemerintah nasional akan menanggung beban terbesar untuk kebijakan lingkungan dan tindakan dalam yurisdiksi mereka dalam skala besar. Kerjasama internasional juga diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dalam bidang ini. Sebuah pertumbuhan kelas dalam permasalahan lingkungan., karena tingkatannya adalah regional atau global atau karena mereka mempengaruhi kepentingan umum bagi dunia internasional, akan memerlukan kerjasama yang luas antar bangsa dan tindakan oleh organisasi-organisasi internasional dalam kepentingan bersama.

Konferensi menyerukan kepada Pemerintah dan masyarakat untuk mengerahkan usaha bersama untuk pelestarian dan perbaikan lingkungan manusia, untuk kepentingan semua orang dan bagi keturunan mereka.

Prinsip-prinsip dasar
Menyatakan keyakinan umum sebagai berikut :

Prinsip 1
Manusia mempunyai hak asasi terhadap kebebasan, kesetaraan dan kondisi-kondisi kehidupan yang memadai, dalam suatu lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, dan ia memegang tanggung jawab suci untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Dalam hal ini, kebijakan mempromosikan atau mengabadikan apartheid, segregasi rasial, diskriminasi, kolonial dan bentuk lain dari penindasan dan pendudukan asing dikutuk dan harus dihilangkan.

Prinsip 2
Sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna dan khususnya contoh perwakilan dari ekosistem alam, harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan dan manajemen yang hati-hati, yang sesuai.

Prinsip 3
Kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya vital yang dapat diperbarui harus dipertahankan dan, dimanapun dilaksanakan, dipulihkan atau ditingkatkan.

Prinsip 4
Manusia mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjaga dan secara bijaksana mengelola warisan satwa liar dan habitatnya, yang sekarang benar-benar terancam punah oleh kombinasi faktor-faktor yang merugikan. Konservasi alam, termasuk satwa liar, harus menerima untuk itu pentingnya dalam perencanaan untuk pembangunan ekonomi.

Prinsip 5
Sumber daya bumi yang tidak dapat diperbarui harus digunakan sedemikian rupa untuk menjaga dari bahaya kelelahan masa depan mereka dan untuk memastikan bahwa manfaat dari pekerjaan semacam itu juga dimiliki oleh seluruh umat manusia.

Prinsip 6
Pembuangan zat-zat beracun atau bahan lain dan pelepasan panas, dalam jumlah besar atau konsentrasi yang melebihi kapasitas lingkungan yang aman dan tidak berbahaya, harus dihentikan dalam rangka untuk memastikan bahwa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi tidak berdampak pada ekosistem. Perjuangan seluruh umat manusia dari negara yang rawan pencemaran harus didukung.

Prinsip 7
Negara sebaiknya mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mencegah pencemaran laut oleh zat-zat yang bertanggung jawab membahayakan kesehatan manusia,hidup dan kehidupan laut, fasilitas merusak atau yang bertentangan dengan pemanfaatan laut yang sah lainnya.

Prinsip 8
Pembangunan ekonomi dan sosial sangat penting untuk menjamin sebuah kehidupan yang baik dan lingkungan kerja bagi manusia dan untuk menciptakan kondisi di bumi yang diperlukan bagi peningkatan kualitas hidup.

Prinsip 9
Defisiansi lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi akibat pengembangan dan bencana alam menimbulkan masalah yang mematikan dan paling baik dapat diatasi dengan percepatan pembangunan melalui transfer keuangan dan bantuan teknologi dalam jumlah besar sebagai pelengkap upaya dalam negeri negara-negara berkembang dan semacam bantuan tepat waktu sejauh diperlukan.

Prinsip 10
Untuk negara-negara berkembang, kestabilan harga dan pendapatan yang memadai untuk komoditas primer dan bahan baku sangat penting untuk pengelolaan lingkungan hidup, karena itu faktor-faktor ekonomi serta proses-proses ekologis harus diperhitungkan

Prinsip 11
Kebijakan lingkungan dari semua Negara harus meningkatkan dan tidak akan merugikan potensi pembangunan sekarang atau masa depan negara-negara berkembang, juga tidak boleh menghambat adanya pencapaian kondisi kehidupan yang lebih baik untuk semua, dan langkah-langkah tepat harus diambil oleh negara-negara dan organisasi internasional dengan maksud untuk mencapai kesepakatan mengenai kemungkinan pertemuan nasional dan menghasilkan konsekuensi ekonomi internasional sebagai akibat penerapan langkah-langkah lingkungan.

Prinsip 12
Sumber daya harus dibuat tersedia untuk melestarikan dan memperbaiki lingkungan, dengan memperhitungkan keadaan dan persyaratan khusus negara-negara berkembang dan biaya apapun yang mungkin berasal-dari mereka yang menggabungkan perlindungan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan dan kebutuhan akan persediaan bagi mereka, setelah permintaan mereka, penambahan bantuan internasional dalam keuangan dan teknis untuk tujuan ini.

Prinsip 13
Dalam rangka mencapai pengelolaan yang lebih rasional dan dengan demikian sumber daya untuk memperbaiki lingkungan, negara harus mengadopsi pendekatan terpadu dan terkoordinasi untuk perencanaan pembangunan mereka untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut kompatibel dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk kepentingan populasi mereka.

Prinsip 14
Perencanaan rasional merupakan alat penting untuk mendamaikan setiap konflik antara kebutuhan pembangunan dan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan.

Prinsip 15
Perencanaan harus diterapkan pada pemukiman manusia dan urbanisasi dengan tujuan untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan memperoleh manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang maksimal untuk semua. Dalam hal ini proyek-proyek yang dirancang melengkung untuk kolonialis dan dominasi rasis harus ditinggalkan.

Prinsip 16
Demografis kebijakan yang tanpa prasangka terhadap hak asasi manusia dan yang dianggap tepat oleh Pemerintah yang bersangkutan harus diterapkan di daerah-daerah di mana laju pertumbuhan penduduk atau konsentrasi penduduk yang berlebihan cenderung memiliki dampak yang merugikan lingkungan hidup manusia dan menghambat pembangunan.

Prinsip 17
Lembaga-lembaga nasional yang tepat harus dipercayakan dengan tugas perencanaan, mengelola atau mengendalikan 9 sumber daya lingkungan negara-negara dengan maksud untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Prinsip 18
Ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bagian dari sumbangan mereka kepada pembangunan ekonomi dan sosial, harus diterapkan pada identifikasi, penghindaran dan pengawasan risiko lingkungan dan pemecahan masalah lingkungan dan untuk kebaikan bersama umat manusia.

Prinsip 19
Pendidikan dalam masalah lingkungan hidup, untuk generasi muda dan juga orang dewasa, memberikan pertimbangan kepada kaum miskin, adalah penting untuk memperluas basis untuk pencerahan pendapat dan bertanggung jawab melaksanakan bagi individu, perusahaan dan masyarakat dalam melindungi dan meningkatkan lingkungan dalam dimensi penuh manusia ini..Hal ini juga penting bahwa komunikasi media massa berkontribusi untuk menghindari kerusakan lingkungan, tetapi, sebaliknya, menyebarkan informasi dari alam pendidikan pada kebutuhan untuk proyek dan meningkatkan lingkungan dalam rangka untuk memungkinkan mal untuk berkembang dalam semua hal.

Prinsip 20
Penelitian ilmiah dan pengembangan dalam konteks masalah lingkungan, baik nasional maupun multinasional, harus dipromosikan di semua negara, terutama negara-negara berkembang.Dalam hubungan ini, arus bebas dari informasi ilmiah yang mengikuti perkembangan jaman dan transfer pengalaman harus didukung dan dibantu, untuk memfasilitasi penyelesaian masalah lingkungan; teknologi lingkungan harus dibuat tersedia bagi negara-negara berkembang dalam hal-hal yang akan mendorong penyebar luasannya tanpa mernjadi beban ekonomi di negara-negara berkembang.

Prinsip 21
Negara-negara telah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan untuk lingkungan Negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.

Prinsip 22
Negara-negara akan bekerja sama untuk mengembangkan lebih lanjut hukum internasional tentang tanggung jawab dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan dalam yurisdiksi atau pengawasan Negara-negara tersebut untuk kawasan di luar yurisdiksi mereka.

Prinsip 23
Tanpa berprasangka terhadap kriteria tersebut dapat disepakati oleh masyarakat internasional, atau dengan standar-standar yang harus ditentukan secara nasional, ini akan menjadi hal penting dalam semua kasus untuk mempertimbangkan sistem nilai-nilai yang berlaku di setiap negara, dan sejauh mana penerapan standar yang berlaku untuk negara-negara yang paling maju, tetapi yang mungkin menjadi beban sosial tidak tepat dan tidak beralasan untuk negara-negara berkembang.

Prinsip 24
Masalah internasional mengenai perlindungan dan perbaikan lingkungan harus ditangani dalam semangat kerjasama oleh semua negara, besar dan kecil, pada pijakan yang sama.
Kerjasama multilateral atau bilateral melalui pengaturan atau sarana lain yang tepat sangat penting untuk mengendalikan, mencegah, mengurangi dan menghilangkan secara efektif dampak merugikan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan di semua bidang, sedemikian rupa yang berdampak pada nilai yang diambil dari kedaulatan dan kepentingan semua Serikat.

Prinsip 25
Negara-negara harus memastikan bahwa organisasi-organisasi internasional menjalankan peran yang terkoordinasi, efisien dan dinamis untuk perlindungan dan perbaikan lingkungan.

Prinsip 26
Manusia dan lingkungan harus terhindar dari efek senjata nuklir dan semua jenis pemusnah massal. Negara harus berusaha untuk mendesak tercapainya kesepakatan , dalam organ-organ internasional yang relevan, tentang penghapusan dan pelengkapan penghancuran senjata tersebut.

16 Juni 1972