Contoh CV untuk Perusahaan

CURRICULUM VITAE

Name : Fulan
Place/date of birth : Serang, March 14th 1983
Sex : Male
Address : Kp.Cikubang 4 RT RW 009/004 Ds.Argawana
Kec.Pulo Ampel Serang – Banten
Marital status : Married
Religion : Moslem
Nationality : Indonesia
Phone number : 123456789

WORK EXPERIENCES

1.Period of Service : Oct,06th 2010 up to Jan 07th , 2011
Company : CV. BINA IKHSAN NUSANTARA
Position : Electric / Instrument II
Location : Project ONGC PT.Gunanusa Utama Fabricators

2.Period of Service : Oct, 10th 2008 up to Nov 10th , 2009
Company : PT.TRUBA JAYA ENGINEERING
Position : Kls- III Electrical
Location : PLTU 2 Banten Labuan 2 X 300 MW CFSPP

3.Period of Service : July, 10th 2007 up to Sept 25th, 2007
Company : PT.CATUR INSAN PERTIWI
Position : Kls- III Electrical
Location : PEC – Tech Indonesia PUILP DRYER PD#4 Project

4.Period of Service : April, 09th 2007 up to July 05th , 2007
Company : PT.PUTRA GONDARA BHAKTI
Position : Electrical III
Location : PT. Bakrie Construction – Sumuranja

5.Period of Service : Nov, 03th 2006 up to Feb 20th,2007
Company : PT.CILEGON FABRICATORS
Position : Kls- III Electrical
Location : PT. Cilegon Fabricators

6.Period of Service : May, 05th 2006 up to Oct 04th, 2006
Company : PT. BAKRIE CONSTRUCTION
Position : Electrical III
Location : PT. Bakrie Construction Workshop – Sumuranja

Best Regards,

Fulan

  • hanya sekedar contoh,,bisa dimodifikasi dengan tambahan sendiri..seperti sertifikat dsb.

Makalah Tentang Bank Syariah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana ditentukan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut berbagai upaya dilaksanakan oleh semua pihak termasuk perbankan nasional.

Sementara itu pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi dan moneter telah menimpa negara kita yang menurut para pakar diakibatkan kombinasi dari dampak penularan ( contagion ) eksternal dengan kelemahan internal dari struktur ekonomi, sosial dan politik. Kombinasi gejolak eksternal dan kelemahan internal ini telah mendorong krisis pada sektor keuangan dan sektor riil yang kemudian menimpa perbankan nasional.

Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah. Asas yang didepankan dalam ekonomi syariah adalah keadilan atau kesetaraan hak dan kewajiban, peniadaan segala bentuk penindasan atau penggerogotan terhadap pihak lain, serta memiliki dimensi sosiologis. Pilar utama perekonomian syariah adalah perbankan syariah.

B. Batasan Masalah
Di dalam makalah ini akan di bahas yaitu :
- Apa yang dimaksud dengan bank syariah?
- Bagaimana pengelolaan dan pengawasan terhadap bank syariah ?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
- Untuk mengetahui apa itu bank syariah
- Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengawasan terhadap bank syariah

D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penyusunan makalah ini, perlu sekali pengumpulan data serta sejumlah informasi aktual yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yang pertama dengan membaca buku sumber, kedua browsing di Internet,terakhir dengan pengetahuan yang penulis miliki.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Bank Syariah
Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature Islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Isitilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu litas pembayaran . Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syari’ah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tatacara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Al Hadist.

2.2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia
Ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970. dimana pembicaraan mengenai bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia – Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan ( LSIK ) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika . Di tingkat internasional,gagasan untuk mendirikan Bank Islam terdapat dalam konferensi negara – negara islam di Kuala Lumpur,Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969 yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal yaitu :
1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika ia tidak termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari system riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.
Gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia lebih konkret pada saat lokakarya ”Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide tersebut ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) di hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Setelah itu, MUI membentuk suatu Tim Steering Committee yang diketuai oleh Dr.Ir.Amin Aziz. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Tim Mui ternyata dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tebukti dalam waktu 1 tahun sejak ide berdirinya Bank Islam tersebut, dukungan umat Islam dari berbagai pihak sangat kuat. Setelah semua persyaratan terpenuhi pada tanggal 1 November 1991 dilakukan penandatanganan akte pendirian Bank Mu’amalat Indonesia ( BMI ) di Sahid Jaya Hotel dengan akte Notaris Yudo Paripurno,S.H dengan izin Menteri Kehakiman No.C.2.2413 HT.01.01. Akhirnya, dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 BMI bias memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.
Setelah BMI mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menetapkan dan mempraktikan system syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Setelah lahirnya BMI, kini di masa reformasi ,telah beroperasi pula lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Kemunculan bank-bank syariah ‘baru’, seperti Bank IFI Cabang Syariah,Bank Syariah Mandiri,Bank BNI Divisi Syariah sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter yang cukup parah sejak 1998 atau pasca-likuidasi ratusan bank konvesional, karena pengelolaanya yang menyimpang.

2.3. Prinsip – Prinsip Perbankan Syariah
Meskipun UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dikeluarkan, namun Indonesia masih menganut dual banking system ( dua system perbankan ). Ini berarti memperkenankan dua system perbankan secara co-existance. Dua system perbankan itu adalah bank umum dan bank berdasarkan bagi hasil ( yang secara impisit mengakui system perbankan berdasarkan prinsip Islam ). Bank Syariah dapat dilakukan melalui 1) bank umum syariah 2) bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) ; 3) Islamic windows; dan 4) office channeling. Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Office Chanelling merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan syariah di kantor cabang dan/atau kantor cabang pembantu bank umum konvesional. Praktik perbankan syariah tidak diperkenankan dilakukan bersama-sama dalam satu kantor yang berpraktik konvesional. Dalam PBI No.4/1/PBI/2002, dibuka kesempatan kepada bank umum konvesional untuk membuka cabang syariah dengan prsyaratan yang cukup ketat, yaitu adanya pemisahan pembukuan,pemisahan modal,pemisahan pegawai,dan pemisahan keragaan ruangan.

Operasional Bank Islam didasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. 

Adapun prinsip bagi hasil ( Profit Sharing ) sebagai berikut:
1. Al – Wadiah
Yaitu perjanjian antara pemilik barang ( termasuk uang ) dengan penyimpan ( termasuk bank ) di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya.
Terdapat dua jenis al-Wadiah:
a. Al-Wadiah Amanah
b. Al-Wadiah Dhamanah
2. Al – Mudharabah
Yaitu perjanjian antara pemilik modal ( uang atau barang ) dengan pengusaha ( enterpreneur ). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugia, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewangan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.
Syarat – syarat mudharabah :
2.1. Modal
2.2. Keuntungan
3. Al – Musyarakah
Yaitu perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal ( uang atau barang ) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai pangsa modal masing-masing.
Menurut fiqih ada 2 bentuk musyarakah, yaitu :
1. terjadinya secara otomatis disebut syarikah Amlak
2. terjadinya atas dasar kontrak disebut syarikah Uqud
4. Al-Murabahah dan Al-Bai’u Bithaman Ajil
Al-Murabahah yaitu persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi car a pembayaran sekaligus.
Sedangkan al-Bai’u Bithaman Ajil yaitu persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.
5. Al-Ijarah dan Al-Ta’jiri
Al-Ijarah yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikkan kepada pemilik.
Sedangkan Al-Tajiri yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah berakhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.
6. Al-Qardahul Hasan
Al-Qardahul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak kerkewajiban untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman dan biaya administrasi.
Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman Al-Qardahul Hasan :
a ) Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase
b ) Sifatnya harus nyata,jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Dan untuk prinsip Jual Beli ( Al – Buyu ) yaitu :
1. Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak,di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
2. Salam
Salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Salam adalah transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada,sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh.
3. Istisna
Istisna adalah pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.

  1. Ijarah ( Sewa )
    Ijarah adalah kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Secara prinsip, ijarah sama dengan transaksi jual beli, hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat.
  2. Wakalah
    Wakalah adalah transaksi, dimana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua ( sebagai wakil ) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
  3. Kafalah ( Garansi Bank )
    Kafalah adalah transaksi dimana pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kejadian yang dilakukan oleh pihak kedua, sepanjang sesuai dengan diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa komisi atau fee.
  4. Sharf ( Jual beli valuta asing )
    Sharf adalah pertukaran/ jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera/spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.
  5. Hawalah
    Hawalah adalah transaksi pengalihan utang-piutang
  6. Rahn ( Gadai )
    Rahn adalah transaksi gadai dimana seseorang yang membutuhkan dan dapat menggadaikan barang yang dimilikinya kepada bank syariah dan atas izin bank syariah, orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan tersebut,dengan syarat harus dipelihara dengan baik.
  7. Qardh
    Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi Qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal,yaitu sebagai pinjaman talangan haji.

Menurut Pasal 2 UU 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekokomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini:
1. Prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,kuantitas, dan waktu penyerahan ( fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu ( nasi’ah )
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah
d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
2. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
3. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu kegiatan usaha perbankan syariah diatur pasal 36-37 PBI No.6/24 /PBI/2004. Agar memudahkan pemahaman, secara garis besar kegiatan usaha perbankan syariah meliputi 9 ( sembilan ) fungsi berikut ini :
1. Penghimpunan Dana
2. Penyaluran dana ( langsung dan tidak langsung )
3. Jasa pelayanan perbankan
4. Berkaitan dengan surat berharga
5. Lalu lintas keuangan dan pembayaran
Money transfer, inkaso, kartu debet/charge card, valuta asing ( sharf )
6. Berkaitan pasar modal
7. Investasi
8. Dana Pensiun
9. Sosial

2.3. Pengelolaan dan Pengawasan Bank Syariah
Bank Syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Supaya upaya pengendalian, meskipun suatu lembaga telah menyandang nama syariah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut. Di dalam menjalankan usahanya, bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terpelihara dalam operasionalnya. Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional Bank Syariah tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvesional.
Dewan pengawas syariah adalah suatu lembaga dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan pengawas syariah biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Anggota dewan syariah ditetapkan oleh rapa pemegang saham dari calon yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.
Dewan syariah bertugas meneliti produk-produk baru bank syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat surat pernyataan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah juga bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dnegan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah :
1. Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Syariah, baik penyerahan dana,penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.
2. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bank Syariah yang telah atau sedang berjalan. Namun, dinilai pelaksanaanya bertentangan ketentuan syariah.
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang dewan syariah sangat tergantung kepada independesinya di dalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan. Independasi dewan ini diharapkan dapat dijamin karena :

  • Mereka bukan staf bank, sehingga tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif
  • Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham, demikian juga penentuan tentang honorariumnya
  • Dewan pengawas mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya Badan Pengawas lainnya.

Selain Dewan Pengawas Syariah, pada tingkat nasional ada pula Dewan Syariah Nasional ( DSN ). Tugas lembaga ini antara lain, adalah sebagai berikut :
1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura, dan lain-lain
2. Meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang akan dikembangkan pada bank-bank syariah yang diajukan manajemen bank yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari dewan pengawas syariah,
3. Mengeluarkan pedoman yang akan digunakan oleh dewan pengawas syariah dalam mengawasi bank-bank syariah
4. Merekomendasikann para ulama yang akan ditugaskan menjadi anggota dewan pengawas syariah.

BAB III
PENUTUP

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekokomi, dan prinsip kehati-hatian. Di dalam bank syariah terdapat suatu badan yang tidak ada di dalam bank-bank konvesional yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini memiliki tugas untuk meneliti produk-produk baru bank syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat surat pernyataan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi. Perbankan Syariah ,Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.Ghalia Indonesia. Bogor.2009.
Hirsanuddin.Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.Genta Press,Yogyakarta.2008.

Muhammad.Manajemen Dana Bank Syariah.Penerbit Ekonosia.Yogyakarta,2004.

Syaiful Watni,Suradji,Sutriya. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perbankan Syariah di Indonesia.Badan Pembinaan Hukum Nasional,Jakarta,2003.
Warkum Sumitro. Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait.Bamui,Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta,2004.

Tim Penulis DSN MUI,Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,Jakarta,DSN MUI dan Bank Indonesia.

Peraturan :
Undang-Undang No.21 Tahun 2008
Undang-Undang No.10 Tahun 1998
Undang-Undang No.7 Tahun 1992

Sumber Lain :
http://www.eramoslem.com,’’Ekonomi Syariah di Indonesia,Bukan Alternatif, Tapi Keharusan. Di akses 27 April 2011.

Makalah Tentang Suku Sunda

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Suku, budaya, etnis, maupun adat istiadat tersebut memiliki corak yang unik, hanya dimiliki oleh suku yang bersangkutan tersebut dan tidak dimiliki oleh suku lain.
Suku, budaya dan adat istiadat tersebut mempengaruhi gaya dan pola hidup mereka, yang pada akhirnya membentuk pula tatanan sosial kemasyarakatan masing-masing, dimana tatanan tersebut akhirnya dipakai dalam pergaulan hidup sehari-hari yang bersifat intern, ( hanya berlaku di dalam suku yang bersangkutan dan hanya di antara mereka saja ). Ketentuan yang berlaku di dalam tatanan sosial etnis tersebut karena dipakai dalam pergaulan sehari-hari, dan berlaku secara turun-temurun, akhirnya menjadi ‘kebiasaan’ yang tidak mencakup peristiwa-peristiwa tertentu. ( misalnya hanya pada peristiwa pernikahan ) namun kemudian mencakup berbagai aspke kehidupan lain, sehingga setiap tatanan, dipatuhi dan diberlakukan terhadap seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut dikenal dengan sebutan “tradisi, adat istiadat, budaya, atau hukum kebiasaan ( customary law ) “.

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti nyata adanya kemajemukan di dalam masyarakat kita terlihat dalam beragamnya kebudayaan di Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karsa manusia yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak memiliki kebudayaan. Begitu pula sebaliknya tidak akan ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Ini berarti begitu besar kaitan antara kebudayaan dengan masyarakat. Melihat realita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural maka akan terlihat pula adanya berbagai suku bangsa di Indonesia. Tiap suku bangsa inilah yang kemudian mempunyai ciri khas kebudayaan yang berbeda- beda. Suku Sunda merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Jawa. Sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia, suku Sunda memiliki kharakteristik yang membedakannya dengan suku lain. Keunikan kharakteristik suku Sunda ini tercermin dari kebudayaan yang mereka miliki baik dari sistem kekerabatan, tata cara perkawinan, pembagian waris, dan pidana,segi agama, mata pencaharian, kesenian, dan lain sebagainya. Dari keunikan tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam makalah ini.

1.2. Identifikasi Masalah
Untuk memudahkan dalam pembahasan masalah maka maka penulis membatasi hanya pada permasalahan bagaimana sebenarnya dengan sistem kekerabatan, tata cara perkawinan, pembagian waris, sanksi pidana di dalam suku sunda?

1.3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem sistem kekerabatan, tata cara perkawinan, pembagian waris, sanksi pidana di dalam suku sunda.

1.4 Metode Pengumpulan Data
Dalam penyusunan makalah ini, perlu sekali pengumpulan data serta sejumlah informasi aktual yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yang pertama dengan membaca buku sumber, kedua browsing di Internet,terakhir dengan pengetahuan yang penulis miliki.

1.5 Sistematika Penulisan
Makalah ini disusun dengan urutan sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

b. Bab II Pembahasan
Pada bab ini ditemukan pembahasan tentang penjelasan Tentang Sunda, Kebudayaan Suku Sunda, Sistem Kekerabatan dalam Suku Sunda : Sistem Kekerabatan dalam Suku Sunda, Sistem Perkawinan dalam Suku Sunda, Sistem Pidana di dalam suku Sunda, Sistem Pidana di dalam suku Sunda
c. Bab III Penutup
Bab terkhir ini memuat kesimpulan.

d. Daftar Pustaka
Pada bagian ini berisi referensi-referensi dari berbagai media yang penulis gunakan untuk pembuatan makalah ini.

BAB II
PEMBAHASAN

A.Tentang Sunda
Sunda berasal dari kata Su = Bagus/ Baik, segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, orang Sunda diyakini memiliki etos/ watak/ karakter Kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak / karakter Sunda yang dimaksud adalah cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), singer (mawas diri), dan pinter (pandai/ cerdas) yang sudah dijalankan sejak jaman Salaka Nagara sampai ke Pakuan Pajajaran, telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan lebih dari 1000 tahun .
Istilah Sunda kemungkinan juga berasal dari bahasa Sansekerta yakni sund atau suddha yang berarti bersinar, terang, atau putih. Dalam bahasa Jawa kuno (Kawi) dan bahasa Bali dikenal juga istilah Sunda dalam pengertian yang sama yakni bersih, suci, murni, tak bercela/bernoda, air, tumpukan, pangkat, dan waspada. Menurut R.W. van Bemmelen seperti dikutip Edi S. Ekadjati, istilah Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut wilayah India Timur, sedangkan dataran bagian tenggara dinamai Sahul. Dataran Sunda dikelilingi oleh sistem Gunung Sunda yang melingkar (Circum-Sunda Mountain System) yang panjangnya sekira 7.000 km. Dataran Sunda itu terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian Utara.yang meliputi Kepulauan Filipina dan pulau-pulau karang sepanjang Lautan Fasifik bagian Barat serta bagian Selatan hingga Lembah Brahmaputra di Assam (India). Dengan demikian, bagian Selatan dataran Sunda itu dibentuk oleh kawasan mulai Pulau Banda di timur, terus ke arah barat melalui pulau-pulau di kepulauan Sunda Kecil (the lesser Sunda island), Jawa, Sumatra, Kepulauan Andaman, dan Nikobar sampai Arakan Yoma di Birma. Selanjutnya, dataran ini bersambung dengan kawasan Sistem Gunung Himalaya di Barat dan dataran Sahul di Timur. Dalam buku-buku ilmu bumi dikenal pula istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sunda Besar adalah himpunan pulau yang berukuran besar, yaitu Sumatra, Jawa, Madura, dan Kalimantan, sedangkan Sunda Kecil adalah pulau-pulau yang berukuran kecil yang kini termasuk kedalam Provinsi Bali, Nusa Tenggara, dan Timor. Dalam perkembangannya, istilah Sunda digunakan juga dalam konotasi manusia atau sekelompok manusia, yaitu dengan sebutan urang Sunda (orang Sunda). Di dalam definisi tersebut tercakup kriteria berdasarkan keturunan (hubungan darah) dan berdasarkan sosial budaya sekaligus. Menurut kriteria pertama, seseorang bisa disebut orang Sunda, jika orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu ataupun keduanya, orang Sunda, di mana pun ia atau mereka berada dan dibesarkan. Menurut kriteria kedua, orang Sunda adalah orang yang dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai-nilai budaya Sunda. Dalam hal ini tempat tinggal, kehidupan sosial budaya dan sikap orangnya yang dianggap penting. Bisa saja seseorang yang orang tuanya atau leluhurnya orang Sunda, menjadi bukan orang Sunda karena ia atau mereka tidak mengenal, menghayati, dan mempergunakan norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya Sunda dalam hidupnya . Dalam konteks ini, istilah Sunda, juga dikaitkan secara erat dengan pengertian kebudayaan. Bahwa ada yang dinamakan Kebudayaan Sunda, yaitu kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kalangan orang Sunda yang pada umumnya berdomosili di Tanah Sunda. Dalam tata kehidupan sosial budaya Indonesia digolongkan ke dalam kebudayaan daerah. Di samping memiliki persamaan-persamaan dengan kebudayaan daerah lain di Indonesia, kebudayaan Sunda memiliki ciri-ciri khas tersendiri yang membedakannya dari kebudayaan-kebudayaan lain. Secara umum, masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda, sering dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya religius. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo “silih asih, silih asah, dan silih asuh” (saling mengasihi, saling mempertajam diri, dan saling memelihara dan melindungi). Di samping itu, Sunda juga memiliki sejumlah budaya lain yang khas seperti kesopanan (handap asor), rendah hati terhadap sesama; penghormatan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua, serta menyayangi orang yang lebih kecil (hormat ka nu luhur, nyaah ka nu leutik); membantu orang lain yang membutuhkan dan yang dalam kesusahan (nulung ka nu butuh nalang ka nu susah), dsb.

B. Kebudayaan Suku Sunda

Kebudayaan adalah adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjujung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat sunda, ramah tamah (someah), murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orangtua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat sunda. Di dalam bahasa Sunda diajarkan bagaimana menggunakan bahasa halus untuk orang tua . Kebudayaan Sunda merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perlu dilestarikan. Kebudayaan- kebudayaan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

1.Sistem Kekerabatan dalam Suku Sunda
Sistem keluarga dalam suku Sunda bersifat parental, garis keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu bersama. Dalam keluarga Sunda, ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Ikatan kekeluargaan yang kuat dan peranan agama Islam yang sangat mempengaruhi adat istiadat mewarnai seluruh sendi kehidupan suku Sunda.Dalam suku Sunda dikenal adanya pancakaki yaitu sebagai istilah-istilah untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Dicontohkannya, pertama, saudara yang berhubungan langsung, ke bawah, dan vertikal. Yaitu anak, incu (cucu), buyut (piut), bao, canggahwareng atau janggawareng, udeg-udeg, kaitsiwur atau gantungsiwur. Kedua, saudara yang berhubungan tidak langsung dan horizontal seperti anak paman, bibi, atau uwak, anak saudara kakek atau nenek, anak saudara piut. Ketiga, saudara yang berhubungan tidak langsung dan langsung serta vertikal seperti keponakan anak kakak, keponakan anak adik, dan seterusnya. Dalam bahasa Sunda dikenal pula kosa kata sajarah dan sarsilah (salsilah, silsilah) yang maknanya kurang lebih sama dengan kosa kata sejarah dan silsilah dalam bahasa Indonesia. Makna sajarah adalah susun galur/garis keturunan. Dalam sistem kekerabatan ada nama-nama angkatan dalam arti hubungan kekerabatan, dalam hal ini orang Sunda mengenal 7 istilah kekerabatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Keatas Kebawah
1. Kolot
2. Embah (Aki dan Nini)
3. Buyut
4. Bao
5. Janggawareng
6. Udeg-udeg
7. Kakait Siwur 1. Anak
2. Incu
3. Buyut
4. Bao
5. Janggawareng
6. Udeg-udeg
7. Kakait Siwur

Penelusuran garis keturunan (sakeseler) dalam khazanah kesundaan diistilahkan dengan “pancakaki”. Kamus Umum Basa Sunda (1993), mengartikan “pancakaki” dengan dua pengertian. Pertama, “pancakaki” menunjukkan hubungan seseorang dalam garis keluarga (perenahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa kaasup baraya keneh). Kita pasti mengenal istilah kekerabatan seperti indung, bapa, aki, nini, emang, bibi, Euceu, anak, incu, buyut, alo, suan, kapiadi, kapilanceuk, aki ti gigir, nini ti gigir, dan sebagainya.
Istilah-istilah di atas merupakan sistem kekerabatan masyarakat Sunda yang didasarkan pada hubungan seseorang dalam sebuah komunitas keluarga. Dalam sistem kekerabatan urang Sunda diakui juga garis saudara (nasab) dari bapak dan ibu seperti bibi, emang, kapiadi, kapilanceuk, nini ti gigir, aki ti gigir. Menurut Edi S Ekadjati (Kebudayaan Sunda, 2005) urang Sunda memperhitungkan dan mengakui kekerabatan bilateral, baik dari garis bapak maupun ibu. Berbeda dengan sistem kekerabatan orang Minang dan Batak yang menganut sistem kekerabatan matriarchal dan patriarchal, yaitu hanya memperhitungkan garis ibu saja dan garis keturunan bapak. Sedangkan pada pengertian kedua, “pancakaki” bisa diartikan sebagai suatu proses penelusuran hubungan seseorang dalam jalur kekerabatan (mapay perenahna kabarayaan). Secara empiris, ketika kita menganjangi suatu daerah, maka pihak yang dianjangi akan membuka percakapan: “Ujang teh timana, jeung putra saha?”. Ini dilakukan untuk mengetahui asal-usul keturunan tamu, sehingga sohibulbet atau pribumi, lebih akrab atau wanoh kepada semah guna mendobrak kekikukan dalam berinteraksi. Maka, “pancakaki” pada pengertian kedua adalah sebuah proses pengorekan informasi keturunan untuk menemukan garis kekerabatan yang sempat putus. Biasanya, hal ini terjadi ketika seseorang nganjang ke suatu daerah dan di sana ia menemukan bahwa antara si pemilik rumah dan dia ternyata ada ikatan persaudaraan. Maka, ada pribahasa bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor. Antara saya dan anda – mungkin kalau ber-pancakaki – ternyata dulur! Minimalnya sadulur jauh. “Pancakaki” dalam bahasa Indonesia mungkin agak sepadan dengan istilah “silsilah”, yakni kata yang digunakan untuk menunjukkan asal-usul nenek moyang beserta keturunannya. Tapi, ada perbedaannya. Menurut Ajip Rosidi (1996) “pancakaki” memiliki pengertian suatu hubungan seseorang dengan seseorang, yang memastikan adanya tali keturunan atau persaudaraan. Namun, menjadi adat-istiadat-kebiasaan yang penting dalam hidup urang Sunda, karena selain menggambarkan sifat-sifat urang Sunda yang ingin selalu bersilaturahim, juga merupakan kebutuhan untuk menentukan sebutan masing-masing pihak dalam menggunakan bahasa Sunda .
2.Sistem Perkawinan dalam Suku Sunda
Pernikahan memang satu upacara sakral yang diharapkan sekali seumur hidup. Bentuk pernikahan banyak sekali bentuknya dari yang paling simple, dan yang ribet karena menggunakan upacara adat. Seperti pernikahan adat Sunda ini, kekayaan budaya tatar Sunda bisa dilihat juga lewat upacara pernikahan adatnya yang diwarnai dengan humor tapi tidak menghilangkan nuansa sakral dan khidmat.
Ada beberapa acara yang harus dilakukan untuk melangsungkan pernikahan, mulai dari lamaran dan lainnya,yakni :
Ada Neundeun Omong (Menyimpan Ucapan): Yaitu, Pembicaraan orang tua atau pihak Pria yang berminat mempersunting seorang gadis. Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya, seperti berikut ini :
• Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan (calon pengantin perempuan). Berbincang dalam suasana santai penuh canda tawa, sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau atau masih (belum punya pacar)
• Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya penuh dengan benyolan penuh dengan siloka
• Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu, pada jaman dahulu kadang-kadang anak-anak mereka tidak tahu.
• Di beberapa daerah di wilayah pasundan kadang-kadang ada yang menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu. Seperti orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak perempuan mengerti dengan maksud itu, maka apabila mereka setuju akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siam (binih waluh siam). Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah diteundeunan omong (disimpan ucapannya).
Narosan (Lamaran) : Dilaksanakan oleh orang tua calon pengantin beserta keluarga dekat, yang merupakan awal kesepakatan untuk menjalin hubungan lebih jauh. Pada pelaksanaannya orang tua anak laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang, seperti yaitu :
• Lemareun, (seperti daun sirih, gambir, apu )
• Pakaian perempuan
• Cincin meneng
• Beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai kaum perempuan terutama setelah melahirkan
• Uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu seserahan
Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu tidak lepas dari simbol dan makna seperti :
• Sirih, bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan rasanya pedas. Gambir rasanya pahit dan kesat. Apu rasanya pahit. Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat menyehatkan tubuh dan mencegah bau mulut.
• Cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya
• Pakaian perempuan, mengandung makna sebagai tanda mulainya tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan
• Beubeur tameuh, mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak
Tunangan : Pada tunangan dilakukan patukeur beubeur tameuh, yaitu penyerahan ikat pinggang warna pelangi atau polos pada si gadis.
Seserahan : Dilakukan 3-7 hari sebelum pernikahan, yaitu calon pengantin pria membawa uang, pakaian, perabot rumah tangga, perabot dapur, makanan dan lainnya.

Seminggu atau 3 hari menjelang peresmian pernikahan, di rumah calon mempelai berlangsung sejumpah persiapan yang mengawali proses pernikahan, yaitu Ngebakan atau Siraman. Berupa acara memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin, acara berlangsung siang hari di kediaman masing-masing calon mempelai. Bagi umat muslim, acara ini terlebih dahulu diawali dengan pengajian. Tahapan acara siraman adalah:
• Ngecagkeun Aisan. Calon pengantin wanita keluar dari kamar dan secara simbolis digendong oleh sang ibu, sementara ayah calon pengantin wanita berjalan di depan sambil membawa lilin menuju tempat sungkeman. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum resepsi pernikahan, sebagai simbol lepasnya tanggung jawab orang tua calon pengantin. Property yang digunakan:
o Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh buah. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari dalam seminggu
o Kain putih, yang mengandung makna niat suci
o Bunga tujuh rupa, mengandung makna bahwa perilaku kita, selama tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik.
o Bunga hanjuang, mengandung makna bahawa kedua calon pengantin akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga.
Langkah-langkah upacara ini adalah:
• Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil membawa lilin/ palika yang sudah menyala,
• Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan sambil dililit (diais )oleh ibunya.
• Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan
• Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan kecapi suling dalam lagu ayun ambing.

Ngaras
Permohonan izin calon mempelai wanita kemudian sungkem dan mencuci kaki kedua orangtua pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah upacara ngecagkeun aisan. Pelaksaannya sebagai berikut:
Calon pengantin perempuan bersujud dipangkuan orang tuanya sambil berkata:
“Ema, Bapa, disuhunkeun wening galihnya, jembar manah ti salira. Ngahapunteun kana sugrining kalepatan sim abdi. Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul. Hapunten Ema, hapunten Bapa hibar pangdu’a ti salira.”
Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala anaknya:

“Anaking, titipan Gusti yang Widi. Ulah salempang hariwang, hidep sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah, pidu’a sareng pangampura, dadas keur hidep sorangan geulis”
Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman.
• Pencampuran air siraman. Kedua orangtua menuangkan air siraman ke dalam bokor dan mengaduknya untuk upacara siraman.
• Siraman. Diawali musik kecapi suling, calon pengantin wanita dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu, kemudian ayah, disusul oleh para sesepuh. Jumlah penyiram ganjil; 7, 9 dan paling banyak 11 orang. Secara terpisah, upacara yang sama dilakukan di rumah calon mempelai pria. Perlengkapan yang diperlukan adalah air bunga setaman (7 macam bunga wangi), dua helai kain sarung, satu helai selendang batik, satu helai handuk, pedupaan, baju kebaya, payung besar, dan lilin.

Pelaksanaan upacara siraman seperti berikut:
1. Sesudah membaca doa, Ayah calon pengantin langsung menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakunya. Setelah itu diteruskan oleh Ibunya sama seperti tadi. Dan dilanjutkan oleh kerabat yang harus sudah menikah.
2. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan malafalkan jangjawokan (mantra) seperti berikut:
cai suci cai hurip
cai rahmat cai nikmat
hayu diri urang mandi
nya mandi jeung para Nabi
nya siram jeung para Malaikat
kokosok badan rohani
cur mancur cahayaning Allah
cur mancur cahayaning ingsun
cai suci badan suka
mulih badan sampurna
sampurna ku paraniam
• Potong rambut atau Ngerik. Calon mempelai wanita dipotong rambutnya oleh kedua orangtua sebagai lambing memperindah diri lahir dan batin. Dilanjutkan prosesi ngeningan (dikerik dan dirias), yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah, kuduk, membentuk amis cau/sinom, membuat godeg, dan kembang turi. Perlengkapan yang dibutuhkan: pisau cukur, sisir, gunting rambut, pinset, air bunga setaman, lilin atau pelita, padupaan, dan kain mori/putih. Biasanya sambil dilantunkan jangjawokan juga:
Peso putih ninggang kana kulit putih
Cep tiis taya rasana
Mangka mumpung mangka melung
Maka eunteup kana sieup
Mangka meleng ka awaking, ngeunyeuk
seureuh
• Rebutan Parawanten. Sambil menunggu calon mempelai dirias, para tamu undangan menikmati acara rebutan hahampangan danbeubeutian. Juga dilakukan acara pembagian air siraman.
• Suapan terakhir. Pemotongan tumpeng oleh kedua orangtua calon mempelai wanita, dilanjutkan dengan menyuapi sang anak untuk terakhir kali masing-masing sebanyak tiga kali.
• Tanam rambut. Kedua orangtua menanam potongan rambut calon mempelai wanita di tempat yang telah ditentukan.
Lalu dilanjutkan dengan Ngeuyeuk Seureuh. Kedua calon mempelai meminta restu pada orangtua masing-masing dengan disaksikan sanak keluarga. Lewat prosesi ini pula orangtua memberikan nasihat lewat lambang benda-benda yang ada dalam prosesi. Lazimnya, dilaksanakan bersamaan dengan prosesi seserahan dan dipimpin oleh Nini Pangeuyeuk (juru rias). Kata ngeuyeuk seureuh sendiri berasal dari ngaheuyeuk yang ngartinya mengolah. Acara ini biasanya dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah.

Pandangan hidup orang Sunda senantiasa dilandasi oleh tiga sifat utama yakni silih asih, silih asuh, dan silih asah atau secara literal diartikansebagai saling menyayangi, saling menjaga, dan mengajari. Ketiga sifat itu selalu tampak dalam berbagai upacara adat atau ritual terutama acara ngeuyeuk seureuh. Diharapkan kedua calon pengantin bisa mengamalkan sebuah peribahasa kawas gula jeung peuet (bagaikan gula dengan nira yang sudah matang) artinya hidup yang rukun, saling menyayangi dan sebisa mungkin menghindari perselisihan. Tata cara Ngeuyeuk Sereuh:
1. Nini Pangeuyeuk memberikan 7 helai benang kanteh sepanjang 2 jengkal kepada kedua calon mempelai. Sambil duduk menghadap dan memegang ujung-ujung benang, kedua mempelai meminta izin untuk menikah kepada orangtua mereka.
2. Pangeuyeuk membawakan Kidung berisi permohonan dan doa kepada Tuhan sambil nyawer (menaburkan beras sedikit-sedikit) kepada calon mempelai, simbol harapan hidup sejahtera bagi sang mempelai.
3. Calon mempelai dikeprak (dipukul pelan-pelan) dengan sapu lidi, diiringi nasihat untuk saling memupuk kasih sayang.
4. Kain putih penutup pangeuyeukan dibuka, melambangkan rumah tangga yang bersih dan tak ternoda. Menggotong dua perangkat pakaian di atas kain pelekat; melambangkan kerjasama pasangan calon suami istri dalam mengelola rumah tangga.
5. Calon pengantin pria membelah mayang jambe dan buah pinang. Mayang jambe melambangkan hati dan perasaan wanita yang halus, buah pinang melambangkan suami istri saling mengasihi dan dapat menyesuaikan diri. Selanjutnya calon pengantin pria menumbuk alu ke dalam lumping yang dipegang oleh calon pengantin wanita.
6. Membuat lungkun, yakni berupa dua lembar sirih bertangkai berhadapan digulung menjadi satu memanjang, lalu diikat benang. Kedua orangtua dan tamu melakukan hal yang sama, melambangkan jika ada rezeki berlebih harus dibagikan.
7. Diaba-abai oleh pangeuyeuk, kedua calon pengantin dan tamu berebut uang yang berada di bawah tikar sambil disawer. Melambangkan berlomba mencari rezeki dan disayang keluarga.
8. Kedua calon pengantin dan sesepuh membuang bekas ngeuyeuk seureuh ke perempatan jalan, simbolisasi membuang yang buruk dan mengharap kebahagiaan dalam menempuh hidup baru.
9. Menyalakan tujuh buah pelita, sebuah kosmologi Sunda akan jumlah hari yang diterangi matahari dan harapan akan kejujuran dalam mebina kehidupan rumah tangga.
Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga calon pengantin. Rombongan keluarga calon pengantin Pria datang ke kediaman calon pengantin perempuan. Selain membawa mas kawin, biasanya juga membawa peralatan dapur, perabotan kamar tidur, kayu bakar, gentong (gerabah untuk menyimpan beras). Di daerah Priangan, susunan acara upacara akad nikah biasanya sebagai berikut:
• Pembukaan:
1. Penyambutan calon pengantin Pria, dalam acara ini biasanya dilaksanan upacara mapag.
2. Mengalungkan untaian bunga melati
3. Gunting pita
• Penyerahan calon Pengantin Pria:
1. Yang mewakili pemasrahan calon pengantin pria biasanya adalah orang yang dituakan dan ahli berpidato.
2. Yang menerima dari perwakilan wanita juga diwakilkan
• Akad Nikah:
1. Biasanya diserahkan pada KUA
2. Pada hari pernikahan, calon pengantin pria beserta para pengiring menuju kediaman calon pengantin wanita, disambut acara Mapag Penganten yang dipimpin oleh penari yang disebut Mang Lengser. Calon mempelai pria disambut oleh ibu calon mempelai wanita dengan mengalungkan rangkaian bunga. Selanjutnya upacara nikah sesuai agama dan dilanjutkan dengan sungkeman dan sawer.
Setelah akad nikah, masih dilakukan beberapa upacara, yaitu: Saweran. Saweran merupakan upacara memberi nasihat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan setelah acara akad nikah. Melambangkan Mempelai beserta keluarga berbagi rejeki dan kebahagiaan. Kata sawer berasal dari kata panyaweran , yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. Untuk menyawer, menggunakan bokor yang diisi uang logam, beras, irisan kunyit tipis, permen. Kedua Mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung, seiring kidung selesai di lantunkan, isi bokor di tabur, hadirin yang menyaksikan berebut memunguti uang receh dan permen. Bahan-bahan yang diperlukan dan digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru ini, seperti :
1. beras yang mengandung symbol kemakmuran. Maksudnya mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur
2. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir dan yatim
3. kembang gula, artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga.
4. kunyit, sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup berumah tangga bisa meraih kejayaan.
Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan, artinya kita harus bersifat dermawan. Syair-syair yang dinyanyikan pada upacara adat nyawer adalah sebagai berikut :

KIDUNG SAWER
Pangapunten kasadaya
Kanu sami araya
Rehna bade nyawer heula
Ngedalkeun eusi werdaya
Dangukeun ieu piwulang
Tawis nu mikamelang
Teu pisan dek kumalancang

Megatan ngahalang-halang
Bisina tacan kaharti
Tengetkeun masing rastiti
Ucap lampah ati-ati
Kudu silih beuli ati
Lampah ulah pasalia
Singalap hayang waluya
Upama pakiya-kiya
Ahirna matak pasea
Meuleum Harupat ( Membakar Harupat )

Mempelai pria memegang batang harupat,pengantin wanita membakar dengan lilin sampai menyala. Harupat yang sudah menyala kemudian di masukan ke dalam kendi yang di pegang mempelai wanita, diangkat kembali dan dipatahkan lalu di buang jauh jauh. Melambangkan nasihat kepada kedua mempelai untuk senantiasa bersama dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga. Fungsi istri dengan memegang kendi berisi air adalah untuk mendinginkan setiap persoalan yang membuat pikiran dan hati suami tidak nyaman.

Buka pintu

Diawali mengetuk pintu tiga kali. Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari dalam dan luar pintu rumah. Setelah kalimat syahadat dibacakan, pintu dibuka. Pengantin masuk menuju pelaminan..Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki seperti berikut ini :
KENTAR BAYUBUD
Istri : Saha eta anu kumawani
Taya tata taya bemakrama
Ketrak- ketrok kana panto

Laki-laki : Geuning bet jadi kitu
Api-api kawas nu pangling
Apan ieu teh engkang
Hayang geura tepung
Tambah teu kuat ku era
Da diluar seueur tamu nu ningali

Istri : Euleuh karah panutan

Nincak Endog (Menginjak Telur)
Mempelai pria menginjak telur di baik papan dan elekan (Batang bambu muda), kemudian mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria dengan air di kendi, me ngelapnya sampai kering lalu kendi dipecahkan berdua. Melambangkan pengabdian istri kepada suami yang dimulai dari hari itu.
Ngaleupas Japati ( Melepas Merpati )
Ibunda kedua mempelai berjalan keluar sambil masing masing membawa burung merpati yang kemudian dilepaskan terbang di halaman. Melambang kan bahwa peran orang tua sudah berakhir hari itu karena kedua anak mereka telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri.
Huap Lingkung (Suapan)
1. Pasangan mempelai disuapi oleh kedua orang tua. Dimulai oleh para Ibunda yang dilanjutkan oleh kedua Ayahanda.
2. Kedua mempelai saling menyuapi, Tersedia 7 bulatan nasi punar ( Nasi ketan kuning ) diatas piring. Saling menyuap melalui bahu masing masing kemudian satu bulatan di perebutkan keduanya untuk kemudian dibelah dua dan disuapkan kepada pasangan .
Melambangkan suapan terakhir dari orang tua karena setelah berkeluarga, kedua anak mereka harus mencari sendiri sumber kebutuhan hidup mereka dan juga menandakan bahwa kasih sayang kedua orang tua terhadap anak dan menantu itu sama besarnya.

Pabetot Bakakak (Menarik Ayam Bakar)
Kedua mempelai duduk berhadapan sambil tangan kanan mereka memegang kedua paha ayam bakakak di atas meja, kemudian pemandu acara memberi aba.
3. Sistem Waris di dalam suku Sunda
Istilah waris berasal dari bahasa Arab. Menurut Teer Haar hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.
Sistem pembagian waris di dalam suku sunda sama seperti pembagian menurut hukum islam yakni :
Empat Golongan yang Berhak Menerima Warisan :
a. Golongan I
Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat ¼ bagian.
Ayah
Ibu
Pewaris
Saudara
Saudara
b. Golongan II
Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris.
Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat ¼ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari ¼ bagian
c. Golongan III
Kakek
Nenek
Kakek
Nenek
Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah.
Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi ½ bagian untuk garis ayah dan ½ bagian untuk garis ibu.
d. Golongan IV
Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat ½ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya.
3. Sistem Pidana di dalam suku Sunda
Pada asasnya, secara substansial sistem hukum pidana adat sunda berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat sunda dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius magis, komunal dengan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individu akan tetapi keadilan secara bersama. Konsekuensi logis dimensi demikian maka penyelesaian dalam suatu masyarakat adat berlandaskan pada dimensi penyelesaian yang membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan. Tegasnya, hukum pidana adat lebih mengkedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Soepomo menyebutkan dalam sistem hukum pidana adat tujuan dijatuhkannya sanksi adat sebagaimana berlaku dan dipertahankan pada suatu masyarakat adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera akan tetapi adalah untuk memulihkan perimbangan hukum yang terganggu dengan terjadinya suatu pelanggaran adat. Perimbangan hukum itu meliputi pula perimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sunda berasal dari kata Su = Bagus/ Baik, segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, orang Sunda diyakini memiliki etos/ watak/ karakter Kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup dan bisa juga juga berasal dari bahasa Sansekerta yakni sund atau suddha yang berarti bersinar, terang, atau putih
Sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia, suku Sunda memiliki kharakteristik yang membedakannya dengan suku lain. Keunikan kharakteristik suku Sunda ini tercermin dari kebudayaan yang mereka miliki baik dari sistem kekerabatan, tata cara perkawinan, pembagian waris, dan pidana,segi agama, mata pencaharian, kesenian, dan lain sebagainya.

B. Saran
Suku sunda sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia haruslah dijaga kebudayaan yang terkandung didalamnya mengingat keragaman dan keunikan kebudayaan ini sunggulah unik dan menarik dan merupakan salah satu warisan nenek moyang bangsa indonesia yang wajib dilestarikan oleh para generasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :
Koentjaraningrat . Pengantar Ilmu Antropologi.Edisi Revisi Rineka Cipta.Jakarta.2009.

Wiranata,I Gede A.B. Hukum Adat Indonesia : Perkembangannya dari Masa ke masa. Departemen Pendidikan Nasional.Jakarta.2003
Internet :

http://indoculture.wordpress.com/2008/08/13/adat-perkawinan-sunda/

http://kultivar.blogspot.com/2008/02/sistem-kekerabatan-dan-perkawinan.html

http://sakola-sukron.blogspot.com/2007/10/kekerabatan-urang-sunda.html

http://sidaus.wordpress.com/2008/05/28/pembagian-harta-warisan/

http://www.kasundaan.org/id/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=82

http://www.forumbebas.com/thread-22622.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Sunda

http://3gplus.wordpress.com/2008/04/10/kebudayaan-suku-sunda-2/

Resume Buku Perdata

PENGANTAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Penulis: Titik Triwulan Tutik, S. H., M. H
Editor: Rina
Desain Cover: Sulitno Harahap
Jakarta – Indonesia
Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
14 x 20,5 cm
ISBN 979-24-1115-1
Cetakan Pertama September 2006

Biodata Penulis

Titik Triwulan Tutik, S. H., M. H., lahir di Tuban, 29 Maret 1968. Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Menengah (SMA) diselesaikan di kota kelahirannya. Setelah menyelesaikan sarjana hukum, melanjutkan ke Program Ilmu Hukum Universitas Airlangga (2003-2005) dengan Beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS). Sekarang penulis sedang melanjutkan studi di Program Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai Dosen Tetap di STAIN Palangkaraya dan sejak 2001 penulis sebagai Dosen Tetap di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Tesis masternya tentang “Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945” telah diterbitkan oleh Prestasi Pustaka (2005), sedangkan Buku Pokok-Pokok Hukum Tata Negara (Prestasi Pustaka, 2005) menjadi salah satu bacaan wajib bagi mahasiswa. Sementara Kata yang lain Pengantar Hukum (Prestasi Pustaka, 2006), dan tinjauan Yuridis Hukum serta Kewajiban Pendidik Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen (Persati Pustaka, 2006). Tidak kurang dari 25 tulisan ilmiah tentang hukum, pendidikan, seni dan budaya serta gender telah dimuat dalam beberapa Jurnal Ilmiah, Majalah Pendidikan, Majalah Keagamaan dan Majalah Seni Budaya.

BAB II
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA INDONESIA
Oleh :
Danu Tri Satrio

A. Sistematika Hukum Perdata di Indonesia
Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu : 1). Hukum perorangan. 2). Hukum keluarga. 3). Hukum harta kekayaan. 4). Hukum waris.
• Hukum perorangan (personenrecht), yang memuat antara lain: 1). Peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, kewenangan hukum, domisili dan catatan sipil. 2). Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu. 3). Hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan tersebut.
• Hukum keluarga (familirecht) yang memuat antara lain: 1). Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami dan isteri. 2). Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. 3). Perwalian, hubungan antara wali dengan anak. 4). Pengampuan, hubungan antara orang yang diletakan di bawah pengampuan karena gila atau kurang sehat atau karena pemborosan.
• Hukum Harta Kekayaan (vermogenrecht) yang mengatur tentang hubungan hukum yang dinilaikan dengan uang. Hukum ini meliputi: 1). Hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang, meliputi : a). hak kebendaan, yaitu hak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat. b). hak mutlak, hak suatu benda yang tidak dapat terlihat, misalnya, hak seorang pengarang atas karanganya, hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dll. 2). Hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
• Hukum Waris (efrecht), adalah hukum yang mengatur tentang benda dan kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa hukum tersebut mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.
Hukum Perdata tertulis Indonesia yang terkemas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pertama kali diundangkan melalui Staatsblad 1847-23 dengan publikasi 30 April 1847, dan dinyatakan masih berlaku berdasarkan pasal 1 aturan peralihan UUD 1945.
Sesuai dengan ketentuan pasal 163 I.S diatur tentang penggolongan penduduk di Indonesia. Pada mulanya, Burgerlijk Wetboek hanya berlaku bagi golongan eropa saja, tetapi karena untuk memudahkan hubungan perdagangan dengan golongan Timur Asing Tionghoa, maka Staatblad 1917-129 jo Staatblad 1919-81, Staatblad 1924-557 dan Staatblad 1925-92, Burgerlijk Wetboek diterapkan bagi golongan Asing Timur Tionghoa. Kemudian ketentuan pada pasal 131 ayat 6 I.S, Burgerlijk Wetboek tidak berlaku bagi golongan Bumi Putera, kecuali jika pihak yang bersangkutan secara sukarela menundukan diri (Stb. 1917-12). Kemudian berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada ketua seluruh pengadilan negeri di Indonesia, untuk menyatakan bahwa BW, yaitu pasal 108,110,284, ayat 3, 1238, 1460, 1579, 1603 dan 1682 tidak berlaku lagi.
Berdasarkan sistematika yang ada di KUH Perdata (BW) diatas, hukum Perdata terdiri atas 4 bagian buku, yaitu:
1. Buku I perihal orang (van personen), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
2. Buku II perihal benda (van Zaken), yang memuat hukum Benda dan hukum Waris.
3. Buku III perihal perikatan (Van Verbintenniissen), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu.
4. Buku IV perihal pembuktian kadaluarsa (Van Bewijsen Verjaring ), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.
Berkaitan dengan hal tersebut dilihat dari segi isi masing-masing buku dalam KUH Perdata, maka substansi KUH Perdata terbagi dalam 2 bagian yaitu:
1. Buku I, II dan III berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil.
2. Buku IV berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata formil.
Ditinjau dari segi perkembangan hukum perdata di Indonesia sekarang menunjukan tendensi perubahan. Sebagaimana sistematika hukum hukum perdata Belanda yang diundangkan pada tanggal 3 Desember 1987 Stb. 590 dan mulai berlaku 1 April 1988 meliputi lima buku, yaitu:
1. Buku I tentang Hukum Orang dan Keluarga (Personen-en-Famili-erecht)
2. Buku II tentang Hukum Badan Hukum (Rechtpersoon)
3. Buku III tentang Hak Kebendaan (Van Zaken)
4. Buku IV tentang hukum perikatan (Van Verbintennissen)
5. Buku V tentang Daluarsa (Van Verjaring).

B. Eliminasi dan Reduksi Pasal-Pasal KUH Perdata (BW)
BW sekarang bukanlah KUH Perdata yang berlaku secara menyeluruh, sebagaimana mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1848, tetapi beberapa ketentuan telah mengalami eliminasi, baik karena peraturan perundang-undangan nasional di lapangan perdata yang menggantikanya, ataupun dikesampingkan dan mati oleh putusan-putusan hakim yang merupakan yurispudensi karena ketentuan-ketentuan BW dianggap tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.
1. Pasal-pasal yang masih berlaku penuh :
a) Pasal tentang benda bergerak, pasal 505,509-518 KUH Perdata
b) Pasal tentang penyerahan benda bergerak, pasal 612 dan 613 KUH Perdata
c) Pasal tentang bewoning, ini hanya mengenai rumah pasal 826-827 KUH Perdata
d) Pasal tentang hukum Waris, pasal 830-1130 KUH Perdata. Walaupun ada beberapa pasal dalam hukum waris yang juga mengenai tanah, diwarisi menurut hukum yang berlaku bagi si pewaris.
e) Pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan (prevelige) pasal 1130-1149 KUH Perdata.
f) Pasal –pasal tentang gadai, karena gadainya melulu mengenai benda bergerak, pasal 1150-1160 KUH Perdata.
2. Pasal-pasal yang tidak berlaku:
a) Pasal-pasal tentang benda tidak bergerak yang selalu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah
b) Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah
c) Pasal-pasal tentang penyerahan benda-benda tidak bergerak, tidak pernah berlaku
d) Pasal-pasal tentang kerja rodi, pasal 673 KUH Perdata
e) Pasal-pasal hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga, pasal 625-672 KUH Perdata
f) Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan, pasal 674-710 KUH Perdata
g) Pasal-pasal tentang hak postal, pasal 711-719 KUH Perdata
h) Pasal-pasal tentang hak Erpacht, pasal 720-736 KUH Perdata
i) Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh, pasal 737-755 KUH Perdata.
3. Pasal-pasal yang berlaku tetapi tidak penuh:
a) Pasal-pasal tentang benda pada umumnya
b) Pasal-pasal tentang cara membedakan benda, pasal 503-505 KUH Perdata
c) Pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak diantara pasal 529-568 KUH Perdata
d) Pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah, terletak diantara pasal 570 KUH Perdata
e) Pasal tentang hak memungut hasil sepanjang tidak mengenai tanah, pasal 756 KUH P erdata
f) Pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah, pasal 818 KUH Perdata
g) Pasal-pasal tentang hipotek sepanjang tidak mengenai tanah.
Adapun pasal pasal-pasal yang merupakan pelaksanaan atau berkaitan dengan pasal-pasal yang tidak berlaku lagi, meskipun tidak secara tegas dicabut dan diletakan diluar buku II, yaitu pasal 1588-1600 buku III tentang sewa menyewa tanah, pasal 1955 dan 1963 buku IV Verjaring sebagai upaya untuk mendapatkan hak eigendom atas tanah, oleh para ahli dianggap tidak berlaku lagi.

BAB III
HUKUM TENTANG ORANG
(PERSONENNRECHT)
Oleh :
Efa Desiriani

KONSEP DASAR
Istilah hukum (tentang) orang berasal dari terjemahan kata personennrecht (belanda) atau personal law (inggris). Pengertian hukum menurut subekti adalah peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-hak nya itu serta hal-hal yang mempengarui kecakapan itu. Pengertian ini merujuk hukum orang dari aspek ruang lingkupnya,yang meliputi subyek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.tetapi apabila dikaji secara mendalam definisi tersebut kurang lengkap karena dalam hukum orang juga diatur tentang domisili dan catatan sipil.
Hukum (tentang) orang dalam BW diatur dalam buku I yang berjudul van personen. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan menyatakan bahwa pemberian judul tersebut pada dasarnya kurang tepat dan lebih tepat berjudul “personen en familie recht”. Dasar pemikiran tersebut melihat bahwa keberadaan seseorang tidak lepas dari keluarga, selain itu dalam buku I tersebut diatur juga tentang hukum keluarga.

SUBYEK HUKUM
Istilah subyek hukum yang berasal dari terjemahan bahasa belanda rechtsubject atau law subject (inggris). Secara umum rechtsubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.
Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal dua macam subyek hukum yaitu manusia dan badan hukum.
Selain subyek hukum, dikenal obyek hukum sebagai lawan dari subyek hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum.

Konsepsi manusia sebagai subyek hukum
Manusia dalam eksistensinya dapat dipandang dalam dua pengertian, yaitu :
1. Manusia sebagai makhluk biologis
2. Manusia sebagai makhluk yuridis
“Manusia” dalam pengertian “biologis” ialah gejala dalam alam, gejala biologika, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Sedangkan “orang” dalam pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup masyarakat.dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau person.
Ada dua alasan yang dikemukakan oleh para ahli hukum modern tersebut, yaitu :
- Manusia mempunyai hak-hak subyektif
- Kewenangan hukum,Yaitu kecakapan untuk menjadi subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban)
Manusia sebagai”rechtspersonlijkheid” dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia.pengecualian mulainya subyek hukum dalam BW disebutkan dalam pasal 2 yang menentukan sebagai berikut:
“anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dalam dilahirkan, bialamana juga kepentingan si anak menghendakinya”.
“mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.
Ketentuan yang termasuk dalam pasal 2 BW diatas ini sering “rechtsfictie”. Ketentuan ini sangat penting artinya dalam hal warisan misalnya.
Syarat-syarat pelaksanaan pasal 2 BW tersebut menurut soetojo prawiwirohamidjo dan marthalena pohan, memberikan implikasi:
Bahwa anak itu telah lahir atau pada saat penentuan hak dilaksanakan, sibayi tersebut telah dibenihkan.Bahwa ia lahir hidup, karena bila ia teah meninggal waktu dilahirkan, maka ia dianggap sebagai tidak pernah ada.Bahwa kepentingan itu membawa serta tuntutan akan hak-haknya.misalnya warisan dan lainnya.

Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan”tidak cakap” untuk melakukan perbuatan hukum adalah:
  • Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melamgsungkan perkawinan.
  • Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun keatas) tetapi berada dibawah pengawasan atau pengampuan.
  • Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.
  • Seorang perempuan yang bersuami dalam melakukan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya.
    Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid) adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu Peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.
    Orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curtele) dalam melakukian perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampuannya (curator). Sedangkan penyelesaiannya hutang-piutang orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh balai harta peninggalan (weeskamer).
    Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum(rechtspersonlijkheid) yakni pendukung hak dan kewajiban.Dengan demikian rechtsbevoeghied adalah syarat khusus untuk melakukan perbuatan hukum.

Badan Hukum
Dalam pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat, disamping manusia sebagai pembawa hak, didalam hukum juga badan hukum (rechtsperson) atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka hakim.
Unsure-unsur badan hukum antara lain:
- Mempunyai perkumpulan
- Mempunyai tujuan tertentu
- Mempunyai harta kekayaan
- Mempunyai hak dan kewajiban
- Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.
Sebagaimana subyek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (rechtsbettrekking/rechtsverhouding), baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, maupun antara badan hukum dengan orang (naturlijkperson). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian jual beli,tukar menukar,dan sewa menyewa.
Hal ini dapat dikatakan bahwa badan hukum adalah orang (badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum merupakan subyek didalam hukum, yang bearti pula dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia.dengan demikian badan hukum tersebut singkatnya diperlakukan sepenuhnya sebagai layaknya seorang manusia.
Dengan demikian “badan hukum” ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung dilapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan,melahirkan anak dan sebagainya.

Teori Badan Hukum
Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, dapat ditelusuri melalui dua jenis penafsiran yaitu:
Penafsiran dogmatis: yaitu dengan mengajukan asas kemudian dengan abstraksi memecahkan asas umum tersebut (abstracheren)
Penafsiran teleologis: yaitu menyelidiki dengan mengingat tujuan peraturan-peraturan yang ada sampai dimana peraturan itu dapat berlaku bagi badan hukum.

Teori Harta Kekayaan Bertujuan (doel vermogenstheorie)
Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun kata teori ini ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang tetapikekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan terikat pada tujuan tertentu.

Teori Organ
Badan hukum menurut teori ini tidak abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek. Tetapi badan hukum adalah sesuatu organism yang rill, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus anggota-anggotanya) seperti manusia biasa yang mempunyai organ (panca indera) dan sebagainya.

Teori Pemilikan Bersama
Teori ini didukung juga oleh Rodolf Von Jhering (1818-1892)dengan nama teori kekyaan bersama (Collectief Vermogens Theorie). Teori ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum:
-Manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya
- Anggota-anggota badan hokum
- Mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan(stiftung)

Teori Kekayaan Yuridis
Menurut teori ini badan hukum ini dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sebagai demikian itu.

Pembagian Badan Hukum
Badan hukum dapat dibedakan berdasarkan bentuknya yang terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu (1) badan hukum public dan (2) badan hukum privat.badan hukum public atau termasuk badan hukum privat ada dua macam
Berdasarkan terjadinya,yakni badan hukum privat didirikan oleh perseorangan, sedangkan badan hukum public didirikan oleh pemerintah/Negara.
Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum atau tidak.kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum public. Tetapi kalau lapangan pekerjaannya kepentingan perseorangan, maka badan hukum itu termasuk badan hukum privat.

Pengaturan Badan Hukum
BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum. Dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada buku II title IX 1653 sampai dengan 1665 dengan istilah “Van Zedelijk Lichmen” yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam buku III tentang perikatan. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah person, maka seharusnya dimasukkan dalam buku I tentang orang.
Peraturan-peraturan badan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan badan hukum, stb 1927 No. 156 tentang gereja dan organisasi-organisasi agama, stv 1939 No. 570 jo. 717 tentang badan hukum Indonesia.

Syarat-syarat badan hukum
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan badan usaha, agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (rechtperson). Menurut doktrin syarat-syaratnya adalah

Adanya harta kekayaan yang terpisah
Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelier/pemerintahan untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan badan hukum yang bersangkutan.

Mempunyai tujuan tertentu
Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idil maupun tujuan komersil yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Mempunyai kepentingan sendiri
Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan senidiri,dan dapat menuntut serta mempertahankan terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

Ada organisasi yang teratur
Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak meawakili badan hukum, bagaimana organ badan hukum itu dipilih, diganti dan sebagainya.diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota. Dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

TEMPAT TINGGAL(DOMICILIE)
Pengertian
Menurut Vollmar tempat tinggal merupakan tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Adapun yang dimaksud perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, hibah, leasing dan sebagainya. Tujuan dari penentuan domisili tersebut adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya.

Macam Domisili
Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang mengaturnya, yaitu menurut Common Law (sisten anglo saxon inggris) dan hukum eropa continental. Dalam Common Law Domisili dibedakan menjadi tiga macam yaitu:
Domicilie of origin Yaitu tempat tinggal seseorang yang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah.
Domicilie of origin domicilie of dependence Yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh domisili dari ayahnya bagi anak yang belum dewasa.

CATATAN SIPIL
Lembaga catatan sipil tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mencatat selengkap dan sejelas-jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar benarnya mengenai semua kejadian antara lain (1) kelahiran (2) pengakuan (terhadap kelahiran) (3) perkawinan dan perceraian (4) kematian, dan (5) ijin kawin.

Konsep Dasar Catatan Sipil
Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan atau serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta member kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran,pengakuan, perkawinan dan kematian.

Jenis-Jenis Catatan Sipil
Akta Kelahiran
Akta kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akta kelahiran bermanfaat antara lain(1) memudahkan pembuktian dalam hal kewarisan (2) persyaratan untuk diterima dilembaga pendidikan dan (3) persyaratan bagi seseorang yang masuk sebagai pegawai pemerintahan.
Akta kelahiran terdiri dari (1) akta kelahiran umum (2) akta kelahiran istimewa (3) akta kelahiran luar biasa (4) akta kelahiran tambahan.

Akta kelahiran umum
Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang di sampaikan dalam waktu yang di tentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa untuk semua golongan,kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Esensi dari akta kelahiran umum adalah di sampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

Akta kelahiran istimewa
Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang di sampaikan setelah melewati batas waktu yang di tentukan oleh perundang-undangan. Batas waktu lewat yakni melebihi 60 hari.

Akta kelahiran luar biasa
Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada jaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai 31Desember 1949 dan kelahiran tersebutatatan Sipil Setempat.

Akta Kelahiran Tambahan
Akta kelahiran tambahan adalah akata kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 januari 1967 sampai 31 Maret 1983, yang tunduk pada stb. 1920 No. 752 jo Stb. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No. Jo. Stb 1936 No. 607.

Manfaat Akta Catatan Sipil
Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu maupun pemerintah.bagi individu akta catatan sipil memiliki manfaat antara lain (1) menentukan status hukum sesesorang,(2) merupakan alat bukti yang paling kuat dimuka pengadilan dan dihadapan hakim (3) memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Selain itu dalam lapang pandang hukum internasional akta catatan sipil juga diakui sah dalam pergaulan internasional.sedangka dalam pembuktian akta catatan sipil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu hakim dapat memerintahkan agar akta aslinya ditunjukan dalam sidang. Atas dasar ketentuan tersebut, maka kutipan bukan lagi merupakan bukti.akan tetapi khusus mengenai kutipan dari daftar catatan sipil tetap merupakan bukti yang sempurna sejauh tidak ada tuduhan bahwa kutipan tersebut palsu.

BAB IV
HUKUM KELUARGA

Oleh :
Raden Roro Poppy Labonita

A. KONSEP DASAR

  1. Istilah Dan Definisi Hukum Keluarga
    Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan Familierecht (Belanda) atau law of familie (Inggris). Dalam definisi ini setidaknya memuat dua hal penting yaitu, kaidah hukum dan subtansi (ruang lingkup) hukum. Kaidah hukum meliputi hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis. Hukum keluarga tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Undang-undang, traktat, dan yurisprudensi. Hukum keluarga yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
    Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kaitan keluarga yang meliputi:
    (1) Peraturan perkawinandengan segala hal yang lahir dari perkawinan;
    (2) Peraturan perceraian;
    (3) Peraturan kekuasaan orang tua;
    (4) Peraturan kedudukan anak;
    (5) Peraturan pengampunan; dan
    (6) Peraturan perwalian.

  2. Sumber dan Asas Hukum Keluarga
    Pada dasarnya hukum keluarga itu dibagi 2 dapat dibedakan 2 macam, yaitu sumber hukum keluarga tertulis dan sumber huku tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tidak tertulis merupakan norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang serta ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sedangkan sumber huku keluarga yang tertulis berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat).
    Sumber hukum keluarga tertulis yang menjadi rujukan di Indonesia meliputi: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); (2) Peraturan Perkawinan Campuran, (3) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon; (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam); (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan (8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam di Indonesia yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

B. KEKUASAAN ORANG TUA

  1. Hak dan Kewajiban antara Suami Istri
    Hak dan Kewajiban yang harus dipikul oleh suam istri dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:
    (1) Sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri
    (2) Sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami

  2. Hak dan kewajiban Suami Istri terhadap Anak-anaknya
    Dalam Bab XIV KUH Perdata pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
    a. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak

1) Asas Kekuasaan Orang Tua terhadap Pribadi Anak
Menurut Pasal 299 BW menyantakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dari ketentuan pasal 299 tersebut dapat disimpulkan tiga asas kekuasaan orang tua:
1) Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan tidak hanya pada ayah saja;
2) Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itu pun berakhir;
3) Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik

2) Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak
Menurut pasal 298 ayat 1 KUHPerdata jo 46 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tua. Menurut Soetejo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, ketentuan ini lebih merupakan norma kesusilaan daripada norma hukum. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh anak yang masih minderjaring dapat memberikan alasan bagi ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mengambil tindakan-tindakan koreksi terhadap si anak.
Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberikan bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing (pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebgai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.
b. Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak
Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak diatur dalam Pasal 307-318 BW. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 48.
Kekuasaan orang terhadap harta kekayaan anak meliputi:
(1) Mengurus harta kekayaan sianak;
(2) Bertanggung jawab atas harta kekayaan dan hasilnya, apabila diperbolehkan;
(3) Tidak memindahkan tangankan harta kekayaan si anak tanpa ijin si anak atau pengadilan.
c. Hubungan Orang Tua dengan Anak
Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memengang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus keatas dalam keadaan tidak mampu.
3. Hubungan Hukum Bagi Pihak Ketiga
Sebuah ikatan perkawinan penting artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan; sedangkan bagi pihak ketiga terutama penting untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan dan kedudukan anak.
Adapun mengenai kedudukan anak yang berkaitan dengan pihak ketiga sangatlah penting, karena untuk mengetahui asal usul seorang anak sebagai ahli waris orang tuanya. Seorang anak waris yang harus mempunyai hubungan hukum dengan pewaris agar ia berhak sebagai waris yang sah.

C. PERWALIAN
1. Konsep Dasar Perwalian
Pada dasarnya setiap orang mempunyai ‘kekuasaan berhak’ karena ia merupakan subyek hukum. Tetapi tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Secara umum, orang-orang yang disebut meerderjarigheid dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika Undang-Undang tidak menentukan demikian. Misalnya, seorang pria yang telah genap mencapai umur 18 Tahun sudah dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Asas Perwalian
Ketentuan tentang perwalian diatur dalam KUHPerdata Pasal 331-344 dan Pasal 50-54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada dibawah perwalian.
a. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi
Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja, hal ini yang dikenal dengan istilah asas tak dapat dibagi-bagi. Asas ini memiliki perkecualian dalam dua hal, yaitu (1) jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama jika ia kawin lagi, suaminya menjadi wali peserta; dan (2) jika dirasa perlu, dilakukan penunjukan seorang pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan minderjarige diluar Indonesia berdasarkan pasal 361 BW.
b. Asas Kesepakatan dari Keluarganya
Menurut pasal 359 B.W menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar pendapat atau memanggil keluarga sedarah atau semenda atau periparan.
Ketentuan ini memiliki makna, bahwa keluarga harus diminta kesepakatannya mengenai perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan kesepakatan. Apabila sesudah ada pemanggilan pihak keluarga tidak datang menghadap, maka dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 524 KUHPer.
c. Orang-orang yang Dipanggil menjadi Wali

Perwalian menurut Hukum Perdata terdiri dari tiga macam, yaitu:
(1) Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu: perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu.
(2) Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal, yaitu: perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya.
(3) Perwalian yang ditentukan oleh hakim.

d. Berakhirnya Perwalian
Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
1) Dalam hubungan dengan keadaan anak
Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena: (1) si anak yang dibawah perwalian telah dewasa; (2) si anak meninggal dunia; (3) timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya; dan (4) pengesahan seorang anak luar kawin.
2) Dalam hubungan dengan tugas wali
Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir karena; (1) wali meninggal dunia; (2) dibebaskan atau dipecat dari perwalian; dan (3) ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian.
Pada setiap akhir perwaliannya,seorang wali wajib mengadakan perhitungan penutup. Perhitungan ini dilakukan dalam hal; (1) perwalian yang sama sekali dihentikan, yaitu kepada ahli warisnya; (2) perwalian dihentikan karena diri wali, yaitu kepada penggantinya; dan (3) ahli waris yang sudah berada dibawah perwalian , kembali lagi berada dibawah kekuasaan orang tua yaitu kepada bapak atau ibu itu.

D. PENGAMPUAN

  1. Konsep Dasar Pengampuan
    Istilah pengampunan berasal dari Bahasa Belanda curatele, yang dalam Bahasa Inggris disebut custody atau interdiction (Perancis). Pengampunan pada hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukan bagi orang dewasa tetapi berhubung dengan suatu hal ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.
    Dapat disimpulkan bahwa persamaan antara kekuasaan orangtua, perwalian dan pengampun adalah kesemuanya mengawasi dan menyelenggarakan hubungn hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak.

  2. Alasan Pengampunan
    Undang-undang menyebutkan tiga alasan untuk pengampunan, yaitu karena: (1) keborosan; (2) Lemah akal budinya misalnya, imbicil atau; dan (3) Kekurangan daya berpikir, misalnya sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering mengamuk. Orang yan telah dewasa tetapi sakit ingatan, pemboros, lemah daya atau tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan, memerlukan pengampunan. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengampun (curator).
    Sesuai dengan pasal 436 B.W., menetapkan bahwa yang berwenang menetapkan pengampunan, ialah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada hukumnya meliputi tempat kediaman orang ynag berada didaerah pengampunan.
    Penetapan dibawah pengampunan dapat dimintakan suami atau istri, keluarga sedarah, kejaksaan, dan dalam lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja. Orang yang di bawah pengampunan disebut curandus; dan akibatnya ia dinyatakan tidak cakap bertindak

  3. Jabatan Pengampu dan Berakhirnya Pengampunan
    Seorang currandus yang mempunyai istri atau suami, maka istri atau suaminyalah yang diangkat sebagai curator, kecuali ada alasan-alasan penting yang menyebabkan bahwa seyogyanya orang lainlah yang diangkat sebagai cirator. Pengampunan berakhir apabila alasan-alasan itu sudah tidak ada lagi. Tentang hubungan hukum antara kuradus dan kurator, tentang syarat-syarat timbul dan hilangnya pengampunan dan sebagainya itu diatur dalam peraturan tentang pengampunan (curtele), antara lain:
    (1) Secara absolut; crandus meninggal atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebab-sebab dan alasan-alasan dibawah pengampunan yang telah dihapus.
    (2) Secara relatif ; curator meninggal, curator dipecat, atau suami diangkat sebagai curator yang dahulunya berstatus sebagai curandus.
    Dengan berakhirnya pengampunan, yang berarti berakhirnya tugas dan kewajiban curator, hal ini membawa serta berakhirnya tugas curator sebagai pengampu pengawas.
    Menurut ketentuan pasal 141 B.W bahwa berakhirnya pengampunan harus diumumkan sesuai dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi seperti pada waktu permulaan pengampunan. Di samping itu bahwa ketentuan-ketentuan berakhirnya perwalian seluruhnya amutatis mutandis berlaku pula berakhirnya pengampunan.

BAB V
TENTANG HUKUM PERKAWINAN
Oleh :
Rika Handayani

A. Pluralisme Hukum Perkawinan Di Indonesia
Hukum perkawinan sebagai bagian dari Hukum Perdata ialah peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Kebanyakan isi peraturan mengenal pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan atau kesopanan.
Hukum perkawinan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:
1. Hukum perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan; misalnya, hak dan kewajiban suami istri.
2. Hukum kekayaan dalam perkawinan yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah.
Di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih pluralistic. Artinya di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan yaitu:
1. Hukum perkawinan menurut hukum perdata barat (WB) diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen.
2. Hukum Perkawinan menurut hukum yang beragama Islam, diperuntukkab bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragam Islam.
3. Hukum Perkawinan menurut hukum adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masing memegang teguh hukum adat.
Namun demikian pada dasarnya hukum perkawinan bagi perpaduan masyarakat asli yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum Perkawinan B.W diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragam Kristen, khususnya kalangan Tionghoa keturunan:

B. Pengertian Perkawinan
Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda, memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama/bersekutu yang kekal.
Sementara menurut Soetoyo Prawirohamidjo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Pendapat lain disampaikan Subekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
Begitupun dengan Kaelany H.D yang mengatakan bahwa, perkawinan adalah akad antara calon suami-isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.
Dasar-dasar dari perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan bersaudara, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. (volwaardig).

  1. Perkawinan Menurut Hukum Perdata
    Dalam Hukum Perdata Barat tidak ditemukan definisi dari perkawinan istilah perkawinan (huwelijk) digunakan dalam dua arti yaitu:
    a) Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti “Setelah Perkawinan” Pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.
    b) Sebagai “suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.
  2. Perkawinan Menurut Hukum Islam
    Ketentuan tentang perkawinan menurut Hukum Perdata Barat sangat berbeda dengan Hukum Islam. Perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan dari antara seorang lak-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.
    Begitupun dengan Kaelany H.D yang mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah.
    Berdasarkan pengertian nikah tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa:
  3. Nikah adalah persetujuan (perjanjian) ataupun suatu akad antara seorang pria dan wali pihak wanita.
  4. Untuk ada (terjadinya) nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.
  5. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat di dalam hukum fiqih.
    Betapa indahnya Hukum Islam mengibaratkan sebuah Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

  6. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebut UUP) menyatakan:
    Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
    Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

  7. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan bathin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
  8. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur bathin berperan penting.

a. Ikatan Lahir Bathin
Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri (hubungan formal).
b. Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita
Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian Undang-Undang ini tidak melegalkam hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau unsur waria dengan waria.
c. Sebagai Suami Isteri
Menurut UPP, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah, bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik syarat intern maupun syarat-syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu: kesepakatan mereka, kecapakan dan juga izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang menyangkut formalita-formalita kelangsungan perkawinan.
d. Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal
Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga karena tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia akan terdiri atas keluarga-keluarga yang berbahagia pula.
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut KUH Perdata maupun ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputra (Huwelijks Ordonnantie Christen), yang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), Undang-Undang Perkawinan mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian.
f. Perkawinan Menurut Hukum Adat
Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat.
Menurut Soekarno, dalam perkawinan menurut adat tak dapat dengan tepat dipastikan bilakah saat perkawinan dimulai. Hal ini berbeda dengan hukum islam atau Kristen waktu ini ditetapkan waktu adalah pasti.
Pada umumnya suatu perkawinan menurut Hukum Adat didahului dengan lamaran (ngalamar).
Perkawinan Adat Indonesia terbagi atas tiga kelompok yaitu:
1. Berdasarkan masyarakat kebapakan (patrilial)
2. Berdasarkan masyarakat kebapakan keibuan (matrilial)
3. Berdasarkan masyarakat keibuan kebapakan (parental)

a. Perkawinan Adat Berdasarkan Masyarakat Kebapakan
Perkawinan disebut “Kawin Jujur” di mana laki-laki memberikan jujur (Tapanuli Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan), Ujung, Sinamot, Pangoli, Boli, Tuhor (Batak), Beli (Maluku) Belis (Timor) kepada calon isterinya. Dengan memberikan jujur ini isteri masuk dalam calon suaminya, sehingga anak-anaknya dilahirkan sebagai warga calon suami.
b. Perkawinan Adat Berdasarkan Masyarakat Keibuan
Dalam masyarakat keibuan tidak dikenal istilah jujur. Pada masyarakat ini laki-laki tinggal dalam keluarga sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai ruang semendo (=aangetrounwde)
Sifat masyarakat matrilineal adalah masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu, misalnya Minangkabau.
Dalam masyarakat matrilineal Minangkabau ada tiga perkembangan masyarakat semendo, yaitu:
a. Kawin semendo bertandang
b. Kawin semendo menatap
c. Kawin semendo bebas
c. Perkawinan Adat Berdasarkan Masyarakat Keibubapakan
Masyarakat parental adalah sifat masyarakat parental adalah masyarkat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu dan garis bapak, misalnya jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi dan Lombok.
Dalam masyarakat parental dikenal pula kebiasaan pembayaran kepada pihak perempuan (huwelijksgift) jika ada perkawinan.

C. Tujuan, Asas, dan Syarat Perkawinan
1. Tujuan Perkawinan
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan:
a) Berlangsung seumur hidup
b) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
c) Suami-isteri membantu untuk mengembangkan diri
Dalam hukum Islam Perkawinan dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktek, antara lain:
a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.
Adapun menurut Kaelany H.D terdapat hikmah di balik perikatan pernikahan antara pria dan wanita antara lain:
1. Hidup tentram dan sejahtera
2. Menghindar perzinahan
3. Memelihara keturunan
4. Memelihara wanita yang bersifat lemah
5. Menciptakan persaudaraan baru
6. Berhubungan dengan kewarisan

Lebih lanjut Abdul Rahman I. Doi mengemukakan manfaat dari perkawinan dalam Islam secara luas antara lain:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

  1. Syarat Perkawinan
    Menurut Undang-Undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain, syarat materiil dan syarat formil.
    a) Syarat Materiil
    Syarat materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi pada pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat materiil meliputi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.
    Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat materiil ini meliputi antara lain:
    • Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 BW).
    • Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang, laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun (Pasal 29 BW).
    • Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (Pasal 34 BW).
    • Harus ada izin dari pihak ke tiga.
    • Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (Pasal 28 BW).

    Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Syarat materiil ini meliputi antara lain:
    • Tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (antar ipar/semenda sangat dekat atau hubungan keduanya (Pasal 30 dan Pasal 31 BW).
    • Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel (Pasal 32 BW).
    • Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah dicerai (reparative huwelijk) untuk yang ke tiga kalinya.

b) Syarat Formil
Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan.

  1. Asas Perkawinan
    a. Asas-asas Perkawinan
    Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) berdasarkan Agama Kristen memiliki beberapa asas antara lain:
  2. Perkawinan berasaskan monogamy, dan melarang poligami (Pasal 27 BW).
  3. Undang-Undang hanya mengenai perkawinan di dalam hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan di muka Kantor Pencatatan Sipil ( Burgerlike Stand ).
  4. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang \hukum keluarga.
  5. Perkawinan hanya syah, apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki UU.
  6. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang.
  7. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami isteri.
  8. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya.
  9. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami isteri.

D. Perjanjian Perkawinan
Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai perjanjian kawin, untuk itu melalui Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia No: MA/0807/75 memberikan pendapat untuk memperlakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam KUHPer bagi yang menundukkan peraturan tersebut, hukum adat bagi golongan Bumi Putera dan Huwelijke Ordonnanite Chirsten Indonesiers (Stb).
Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan:
1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (aanbrengst) yang cukup besar.
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh (failliet), yang lain tidak tersangkut.
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin masing-masing akan bertanggunggugat sendiri-sendiri.

Maksud pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama (Pasal 119 KUHPer). 
Undang-Undang perkawinan menempatkan ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 KUHPer, yaitu pada intinya bahwa suatu perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan hukum, agama, dan kesusilaan

1. Bentuk Perjanjian
Perjanjian kawin menurut KUHPer, harus dibuat dengan akat notaris (Pasal 147). Hal ini, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan:
1) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
2) Untuk adanya kepastian hukum.
3) Sebagai satu-satunya alat bukti yang syah.
4) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelendupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPer.

  1. Isi Perjanjian
    Mengenai isi perjanjian kawin Undang-Undang Perkawinan tidak membahas, yang ada bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.
    Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawinya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    a. Tidak membuat janji-janji (bedingen) yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
    b. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami isteri yang hidup terlama.
    c. Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.
    d. Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar daripada baginya dalam aktiva.
    e. Tidak dibuat janji-janji, bahwa harta perkawinan akan diatur oleh Undang-Undang Negasa Asing.

E. Batalnya Perkawinan
1. Dapat Dibatalkannya Perkawinan
Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan), bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke pengadilan. Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (nieting) atau fasid (verneitgbaar). Suatu akad nikah dikatakan syah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum Islam dikenal sebagai larangan perkawinan (nikah) yang tidak boleh dilanggar, antara lian:
a. Adanya hubungan keluarga yang dekat.
b. Derajat calon suami adalah lebih rendah dari calon isteri.
c. Seorang wanita nikah lagi dalam masa tunggu.
d. Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan pria lain.
e. Seorang suami yang beristrikan empat orang kawin lagi dengan isteri yang ke lima.
2. Alasan Untuk Menuntut Batalnya Perkawinan Dan Orang-Orang Yang Berhak Menuntut Batalnya Perkawinan
Undang-Undang menentukan alasan-alasan untuk menuntut batalnya perkawinan, antara lain:
• Adanya perkawinan rangkap.
• Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak.
• Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan.
• Belum mencapai usia untuk kawin.
• Keluarga sedarah atau semenda.
• Perkawinan antara mereka yang melakukan overspel.
• Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama.
• Tidak izin yang disyaratkan.
• Ketidakwenangan pejabat catatan sipil.
• Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan.

  1. Adanya Perkawinan Rangkap (Dubble Huwelijk)
    Bilamana perkawinan terdahulu itu dibutuhkan karena suatu sebab, maka haruslah diputuskan terlebih dahulu. Karena sebelum adanya putusan tentang pembatalan perkawinan pertama, dan sudah dilakukan lagi perkawinan yang kedua, maka perkawinan yang terakhir ini (perkawinan rangkap) dapat dinyatakan batal.
    Pembatalan adanya perkawinan rangkap dapat dimintakan oleh:
    1) Orang tua
    2) Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas.
    3) Saudara-saudaranya.
    4) Curatornya
    5) Kejaksaan

  2. Tidak Kata Sepakat Pihak-Pihak Atau Salah Satu Pihak
    Menurut ketentuan Pasal 28 KUHPer, bahwa kebebasan memberikan kesepakatan (vrije toesemming) merupakan hakikat daripada perkawinan.

  3. Tiadanya Kecakapan Untuk Memberikan Kesepakatan
    Pembentuk Undang-Undang menganggap bawha setiap orang yang cacat akal budinya selalu diletakkan di bawah pengampuan. Perkawinan seseorang yang gila tetapi tidak diletakkan di bawah pengampuan dapat dinyatakan batal berdasar Pasal 87 KUHPer.

  4. Belum mencapai Usia Untuk Kawin
    Batas usia kawin antara KUHPer, dan Undang-Undang perkawinan berbeda. Menurut KUHPer. Batas usia bagi pria adalah 18 tahun dan wanita adalah 15 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan batas usia kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun.
  5. Keluarga Sedarah atau Semenda
    Perkawinan dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan darah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang bagi mereka karena:
    a) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
    b) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
    c) Ada hubungan darah semenda, yaitu, mertua, anak tiri, memantu dan ibu/bapak tiri. Sedangkan dalam KUHPer. Hal ini diatur dalam Pasal 90 jis 30 dan 31.
  6. Perkawinan Antara Mereka Yang Melakukan Overspel
    Overspel adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang elah menikah atau belum tetapi tidak diikat dalam oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan.
    Adapun persetubuhan yang dimaksud adalah perpaduan antara dua anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912.
    Menurut ketentuan pasal 32 KUHPer, bahwa mereka yang melakukan overspel berdasarkan putusan hakim, dilarang untuk mengadakan perkawinan.

  7. Perkawinan Ketiga Kalinya antara orang yang sama
    KUHPer pada dasarnya melarang seseorang yang melakukan perkawinan ketiga pada orang yang sama atau setelah perceraian atau telah bubar setelah adanya pisah meja dan tempat tidur sebelum jangka waktu satu tahun terlampaui.

  8. Tiada Ijin yang Disyaratkan
    Berdasarkan Pasal 35,36,452 ayat 2 KUHPer., pihak ketiga yang berhak memberikan ijin perkawinan adalah orang tua, kakek dan nenek, atau wali. Perkawinan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak-pihak tersebut menurut Pasal 91 KUHPer., dinyatakan batal demi hukum. Pembatalan perkawinan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berhak memberi ijin.

  9. Ketidakwenangan Pejabat Catatan Sipil
    Perkawinan dapat dibatalkan apabila Pejabat Catatan Sipil tidak berwenang, jumlah saksi tidak cukup atau saksinya tidak memenuhi persyaratan [Pasal 92 KUHPer].
    Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan ini adalah suami-isteri itu sendiri, orang tua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus ke atas, wali pengawas, mereka yang mempunyai kepentingan, dan kejaksaan.

  10. Perkawinan Dilangsungkan Walaupun Ada Pencegahan
    Apabila perkara mengenai pencegahan perkawinan telah diajukan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Jika tuntutan untuk mencegah perkawinan tersebut dikabulkan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal.
    Sebaliknya, jika perkara pencegahan belum diajukan, maka orang yang berhak mencegah perkawinan harus mengajukan gugatannya. Hanya dengan alasan-alasan tersebut, maka perkawinan dapat dinyatakan bata oleh hakim.
    F. Putusnya Perkawinan
    Perkawinan hakekatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk mewujudkna kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohamh.

  11. Berbagai Pandangan Tentang Putusnya Perkawinan
    a) Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat dan Kristen
    Di Negara-negara barat yang hanya mengenal system perkawinan monogamy, pada umumnya memandang perkawinan sebagai suatu lembaga yang dewan perkawilan rakyatnya didominasi oleh golongan agama katolik roma, dalam Undang-Undang perkawinannya mencerminkan pandangan dan moral teologi katolik, sehingga bubarkan perkawinan hanya dikenal karena kematian saja.
    Menurut ketentuan Pasal 199 KUHPer. Suatu perkawinan dapat bubar oleh sebab:
    1) Kematian, yaiutu suami isteri meninggal dunia.
    2) Ketidakhadiran di tempat (afwezigheid) oleh salahsatu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami isteri.
    3) Keputusan hakim sesudah pisahk meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.
    4) Perceraian.

    Menurut ajaran Kristen hanya kematian yang dapat memutuskan perkawinan.

b) Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam
Hokum Islam mensyari’atkan tentang putusnya perkawinan melalui percerian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukia terjadinya perceraian daru suatu perakawinan.
Dengan demikian suatu percerian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW bersabda:
Ibnu’Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda;
“Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian (talaq).” (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah dinyatakan Shaheh oleh Al-Hakim).

c) Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan
Masalah putunya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusnya hakim.

d) Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Adat
Menurut hokum adat tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat menginginkan perkawinan itu bertahan selama-lamanya.
Perceraian dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan. Alasan-Alasan yang dapat diterima oleh hokum adat, yang dapat mengakibatkan perceraian, antara lain:

  1. Isteri berzinah.
  2. Isteri tidak dapat mempunyai anak.
  3. Suami tidak dapat memenuhi kehidupan sebagai suami.
  4. Suami meninggalkan isteri waktu yang lama.
  5. Adanya kemuan dan permufakatan antar suami dan isteri.
  6. Alasan-Alasan Putunya Perkawinan
    Berdasarkan ketentuan perdata dari berbagai sudut pandang hokum, alas an yang dijadikan untuk putusnya suatu ikatan perkawinan memiliki tendensi yang sama, walaupun ada perbedaan secara konseptual.
    a) Kematian
    Kematian salah satu dari suami atau isteru secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus. Yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata (le mort civile), akan tetapi kematian dari pada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh Undang-Undang kematian salah satu pihak, apakah si suami ataukah si isteri.

b) Perceraian
Menurut KUHPer, perceraian (echscheilding) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam hal ini, perceraian tidak sama dengan pembubaran.

c) Putusnya Hakim
Sebagaimana telah disebutkan, bahwa putunya perkawinan pada dasarnya dapat terjadi karena tiga, yaitu; kematina, perceraian dan putusnya pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian meliputu cerai talak, dan cerai gugat. Cerai talak digunakan khusus bagi seorang suami yang akan menceraikan isterinya, sedangkan cerai gugat dapat digunakan baik oleh suami maupun isteri, putunya perkawinan tersebut karena berdasarkan keputusan pengadilan.
Dalam penjelasan di atas pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dpat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
1. Salah satupihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan isteri sebaginya yang sukat disembuhkan.
2. Salah satu meninggalnya yang lain semala 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau katena hal lain di luat kemauan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat menjalankan kewajiabn sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadai perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

  1. Akibat Putusnya Perkawinan
    Undang-Undang tidak mengatur tentang akibat-akbiat putunya perkawinan karena, kematian yang diatur hanyalah akibat-akibat perceraian saja.
    a) Menurut Hukum Adat
    Menurut hukum adat dengan putunya perkawinan, maka mantan isteri atau suami adalah bebas untuk kawin lagi. Baik menurut hokum adat maupun Hukum Islam, seorang isteri tidak dapat menutut keperluan hidup dari mantan suaminya, sebiknya bagi mereka yang beragama Kristen, menurut ketentuan Pasal 62 H.O.CI., ia dapat menutut keperluan hidup dari suaminya melalui pengadilan.

b) Menurut Hukum Islam
Hukum Islam memberikan aturan tersendiri tentang akibat putusnya perkawinan baik karena kematian ataupun akibat perceraian (talaq). Apabila putunya perkawinan karena kematian bagi sang suami yang ditinggal mati oleh isterinya secara langsung dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain, selain itu ia berhak mendapat warisan harta sang isteri.
Apabila putusnya perkawinan karena talaq ba’in kecil, maka suami tidak boleh merujuk kembali isterinya dalam masa iddah, kalau suaminya hendak mengambil mantan isterinya kembali harus dengan perkawinan baru (melalui akad nikah).

c) Menurut Hukum Perdata Barat
Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu suami hak dan kewajiabn selama perkawinan menjadi hapus sejak saat itu. Bekas isteri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin. Kebersamaan (persatuan) harta perkawinan menjadi terhenti dan tibalah saatnya untuk pemisalahn dan pembaginya.
Terhentinya perkawinan tersebut tidak berlaku surut, akibat-akibat perceraian itu baru timbul pada saat sampai tedaftarnya putusan pengadilan.

d) Menurut Undang-Undang Perkawinan
Menurut Pasal 41 Undang-Undang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
1. Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member putusnya.
2. Banyak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiabn tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepad bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Mengenai harta benda setelah putusnya perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang perkawinan menentukan, bahwa; 

1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan hak sepenuhnya kedua belah pihak.
2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

BAB VI
HUKUM HARTA KEKAYAAN DAN HUKUM BENDA
(VERMOGENSRECHT en ZAKENRECHT)
Oleh :
Hana Zahra

A. LAPANG KAJIAN HUKUM KEKAYAAN
Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bernilai uang atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.
Hukum harta kekayaan meliputi dua lapangan yaitu;
1. Hukum benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak arti nya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan di hormati.
2. Hukum perikatan ,yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu) dan pihak yang lain wajib memenuhi sesuatu prestasi.

B. KONSEP DASAR HUKUM BENDA
1. Istilah dan definisi benda
Istilah benda merupakan terjemahan dari kata zaak (benda) dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum,yaitu sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum).
Pengertian benda (zaak) secara yuridis menurut pasal 499 B.W. adalah sesuatu yang dapat dihaki atau menjadi objek hak milik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang.
Dalam hukum publik (hukum pajak) yang menjadi objek hukum adalah jumlah uang yang harus dipungut dan wajib dibayar oleh wajib pajak. Dan dalam hukum perdata yang dimaksud objek hukum adalah benda dengan ketentuan bahwa;
1. Memiliki nilai uang yang efektif
2. Merupakan satu kesatuan
3. Dan bisa dikuasia manuasia.
Subekti membagi pengertian benda menjadi 3 yaitu;
1. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang
2. Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja
3. Dan benda adalah sebagai subjek hukum.
Dalam system hukum adat tidak dikenal pengertian’’benda yang tidak berwujud’’(onlichamelijkzaak) meskipun apa yang disebut BW dengan onlichamelijk zaak, bukan nya tidak ada sama sekali dengan hukum adat.pebedaan nya ialahbahwa dalam pandangan hukum adat hak atas suatu benda tidak dibayangkan terlepas dari benda yang berwujud, sedangkan dalam pandangan hukum pedata barat,hak atas sesuatu seolah-seolah terlepas dari benda nya,dan merupakan benda sendiri.
Cara berfikir orang-orang Indonesia asli cendrung dengan kenyataan belaka (concret denken) ,sedangkan cara berfikir orang-orang barat cendrung pada hal yang hanya berada dalam fikiran belaka..namun sebagian terbesar dari pasal-pasal buku 11 BW adalah mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud.

  1. Klafikasi benda
    Menurut system hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat dibeda-bedakan sebagai berikut :
  2. Benda tak bergerak dan benda bergerak
  3. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada .
  4. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti
  5. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.
  6. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak dipedagangkan.

a. Benda tidak bergerak (onroerende goederen)
Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifat nya ,tujuan nya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Benda tak bergerak diataur dalam pasal 506,507 dan 508 BW.
Ada tiga golongan benda tak bergerak ;
1. Benda yang menurut sifat nya .
2. Benda yang menurut tujuan pemakaian nya
3. Benda yang menurut penetapan undang-undang
b. Benda bergerak (roerende goederen)
Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifat nya ,tujuan nya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak.benda bergerak daiatur dalam pasal 509,510 dan 511 BW.
Ada dua golongan benda bergerak;
1. Benda menurut sifat nya
2. Benda menurut penetapan undang-undang.
Perbedaan antara benda tak bergerak dan benda bergerak tersebut penting artinya ,karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing golongan benda tersebut. Misalnya pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut ;
1) Mengenai hak (bezit);
Ada ketentuan dalam pasal 1997 ayat(1) BW yang menentukan , barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggaplah ia sebagai pemilik nya . jadi bezitter dari benda bergerak adalah eigenaar dari benda bergerak itu.
2) Mengenai pembebanan (bezwaring)
Terhadap benda bergerak harus dipergunakan lembaga jaminan gadai (pland). Sedangkan terhadap benda tak bergerak harus dipergunakn lembaga jaminan hypotheek (pasal 1150 dan pasal 1162 BW.

3) Mengenai penyerahan (levering )
Pasal 612 BW menentukan bahwa penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata .sedangkan penyerahan benda tak bergerak menurut pasal 616 BW harus dilakukan dengan balik nama pada daftar umum.

4) Mengenai daluarsa( verjaring )
Terhadap benda bergerak tidak dikenal kadaluarsa ,sebab bezit sama dengan eigendom
5) Mengenai penyitaan (beslag)
Revindicatior beslag adalah penyitaan untuk menuntut kembali suatu benda bergerak milik nya pemohon sendiri yang berada dalam kekuasaan orang lain dan tidak mungkin dilakukan terhadap benda tak bergerak.kemudian executoir beslag yaitu penyitaan yang dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan, dan dilakukan terhadap benda-benda tak bergerak.

C. Benda yang musnah
Sebagaimna diketahui, bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.
Kegunaan benda-benda itu justru terletak pada kemusnahan nya , missal nya;
- Makanan dan minuman kalau dimakan akan diminum (artinya musnah) baru member manfaat bagi kesehatan.

D. Benda yang tetap ada.
Benda yang tetap ada ialah benda-benda yang dalam pemakaian nya tidak mengakibatkan benda itu musnah ,tetapi memberi manfaat bagi pemakainya ,seprti cangkir, sendok ,piring,mobil motor,dan sebagainya.
Perbedaan antara benda yang musnah dan benda yang tetap ada juga penting baik dalam hukum perjanjian maupun hukum benda . dalam ‘hukum perjanjian’ misalnya perjanjian pinjam pakai yang diatur pada pasal 1740 sampai 1769 BW dilakukan terhadap benda yang musnah.
Dalam hukum benda missal nya ;
- Hak memetik sesuatu benda yang diatur pada pasal 756 sampai dengan 871 BW dapat dilakukan terhadap benda yang musnah dan benda yang tetap ada, sedangkan
- Hak memakai yang diatur pada pasal 818 sampai dengan 829 BW hanya dapat dilakukan terhadap benda yang tetap ada.
Dan pasal 822 BW menyatakan bahwa apabila hak memakai diadakan terhadap benda yang dapat musnah maka ia harus dianggap sebagai hak memetik hasil.

E. Benda yang dapat diganti dan benda yang tak dapat diganti.
Perbedaan antara benda yangdapat diganti dan benda yang tak dapat diganti ini tidak disebut secara tegas dalam BW akan tetapi perbedaan itu ada dalam pengaturan perjanjian, misalnya dalam pasal yang mengatur perjanjian penitipan barang.
Menurut pasal 1694 BW pengambilan barang oleh penerima titipan harus in natura artinya tidak boleh digantidengan orang lain.
1. Benda yang dapat dibagi; adalah benda yang apabila wujud nya dibagi tidak mengakibatkan hilang nya hakikat dari pada benda itu sendiri misalnya; beras,gula pasir, tepung dan lain-lain.
2. Benda yang tak dapat dibagi ;adalah benda yang apabila wujud nya dibagi mengakibatkan hilang nya atau lenyapnya dari hakikat itu sendiri. Miasalnya; kuda, sapi, uang , dan segala macam binatang.

F. Benda yang diperdagangkan .
Bemda yang diperdagangkan ialah benda-benda yang dapat dijadikan objek (pokok) suatu perjanjian .semua benda yang dapat dijadikan pokok perjanjian dilapangan harta kekayaan temasuk benda yang diperdagangkan.

G. Benda yang tak dipedagangkan
Benda yang tak diprdagangkan ialah benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek (pokok) suatu perjanjian dilapangan harta kekayaan.biasanya benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

C. HAK KEBENDAAN
1. Pengertian hak kebendaan .
Setiap manusia dapat memiliki atau menguasai dari pada benda-benda untuk kepentingan nya. Menuru buku 11 BW (Pasal 499-1232) Tentang benda (van zaken) meletakan dasar peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan benda .hubungan hukum dengan orang menimbulkan hak kebendaan (zakelijkreht) yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai Sesutu benda dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hubungan ini menimbilkan hak kebenaan yang bersifat mutlak (abolut) . Sedangkan buku 111 KUH perada( pasal 1233-1864) tentang perikatan (van vabertenissen) meletakan dasar peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang (badan hukum) hubungan ini menimbulakan hak perseorangan yang bersifat relative (nisbi)
Hukum romawi membedakan gugatan menjadi dua yaitu ; actions in rem yang dapat diajukan setiap orang dan actions in personan yang hanya dapat diajukan terhadap orang-orang tertentu saja.
Dalam hukum perdata dan perundang undangan membagi hak keperdataan tersebut dalam dua hal yaitu hak mutlak dan hak nisbi .
a. Hak mutlak (absolut)
Adalah sesuatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang .yang termasuk hak mutlak antara lain;
 Hak keperibadian
 Hak-hak yang terletak dalam hukum keluaraga
 Hak mutlak atas sesuatu benda atau hak kebendaan (zakelijikrecht)
b. Hak nisbi (relatif) atau hak perseorangan (personlijk)
Yaitu hak yang hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja (hak sesuatu tuntutan /penagihan terhadap seseorang) hak ini timbul karena adanya hubungan perutangan sedangkan peritangan timbul dari perjanjian undang-undang dan sebagainya..

  1. Pembagian Hak kebendaan
    Didalam buku 11 KUH perdata diatur macam-macam hak kebendaan akan tetapi harus diingat dengan berlakunya UU NO 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agragia ditentukan bahwa semua hak yang bertalian dengan bumi,air,dan segala kekayaan alam yang ada didalam nya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek , dicabut berlakunya dari buku 11 KUH perdata hak-hak tersebut meliputi hak eigendom, hak postal, hak erpah dan lain nya .adapun hak atas beberapa tanah yang diatur dalam UUPA anatara lain ;
    • HAK MILIK, HAK GUNA USAHA yaitu hak untuk mengesahkan tanah yang dikuasai oleh Negara.
    • HAK GUNA BANGUNAN yaitu hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri dalam batas waktu tertentu yaitu maksimal 30 tahun.
    • HAK PAKAI yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai tanah orang lain.
    • HAK SEWA yaitu hak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dan membayar kepada pemiliknya sejumblah uang sebagai sewa.
    Pada dasarnya hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua yaitu;
    a) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (zakelijikgenotsrecht) ; yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak kebendaan ini dibagi menjadi dua ;

- Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri misalnya ; hak milik atas tanah – yang kesemuanya diatur dalam UUPA.
- Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain misalnya; Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Sewa, Hak Memungut Hasil, dan Pengelolaan Atas Tanah yang ke semuanya diatur oleh UUPA.

b) Hak kebendaan yang memberikan jaminan (zakelijk zakerheidsrecht) yaitu hak yang memberi kepada yang berhak(kreditor) hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang di bebani ; misalnya, hak tangungan atas tanah dan hak fidicia ;sedangkan menurut KUHPer . misalnya hak gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak , hipotek sebagai jaminan ialah benda-benda tetap dan sebagainya.
Hak mutlak tehadap benda dalam lapangan perdataan , meliputi\;
• Terhadap benda-benda berwujud
• Terhadap benda-benda yang tak berwujud

  1. Privelegie dan Retentie
    Privelegie dan Retentie pada dasar nya bukan merupakan hak kebendaan , tetapi memiliki kesejajaran dengan hak kebendaan yang lain ,karena hak-hak tersebut sedikit bnyak jga bersifat member jamnan dan mengandung ciri hak kebendaan.
    A) Privelegie
    Menurut pasal 1131 KUHPer , bahwa semua benda dari seseorang menjadi tanggungan untuk semua hutang-hutang nya. Menurut pasal 1132 pendapatan penjualan benda-benda harus dibagi diantara penagih menurut perimbangan jumblah masing-masing ,kecuali diantara mereka itu ada sementara yang oleh UU telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu diantara penagih-penagih yang lain.pasal 1133 mereka ini ialah penagih-penagih yang mempunyai hak yang timbul dari ‘Privelege’ , pand atau hypotheek .
    Selanjut nya mengenai Privelege menurut Sri Soedewi bahwa dalam privilege ada matigingsrecht dari pada hakim . ada nya kewenangan dari pada hakim untuk menentukan jumblah yang sepatutnya.agar menjaga kedua belah pihak tidak bertindak semaunya sendiri untuk mencari keuntungan.
    B) Retentie
    Hak untuk menahan sesuatu benda ,sampai sesuatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi . hak retentive memiliki kemiripan dengan gadai yaitu; memberikan jaminan dan bersifat accesor. Jadi ada tidak nya itu tergantung ada nya utang piutang pokok dan ada pertaliannya dengan benda yang di tahan.
    Hak retentive memiliki sifat-sifat,antara lain:
    1) Tidak dapat dibagi-bagi ; jika sebagian saja dari hutang itu yang dibayar berati harus mengembalikan sebagian dari bahan yang ditahan.’
    2) Tidak membawa serta hak boleh memakai barang yang ditahan itu hanya boleh menahan saja, tidak bolaeh memakai.
    Menurut UU hak retentive ini terdapat dalm lalu lintas hukum yang melekat pada penyewa, pandhouder,bezitter,te geode trouw,lasthebber, buruh dan lain-lain.
  2. Ciri dan Sifat Hak Kebendaan
    Pada dasar nya hak kebendaan memiliki cirri-ciri ;
    a. merupakn hak yang mutlak
    b. mempunyai zaaksgevolg atau droit de suit (hak yang mengikuti)
    c. yang lebih dahulu terjadi
    d. droit de preference
    e. pemindahan nya secara sepenuhnya dilakukan
    f. gugatan kebendaan (zakelijke actie)
    Hak kebendaan memiliki sifat-sifat ;
    a. Absolute (mutlak) dapat dipertahankan atau dilindungi terhadap setiap gangguan dari pihak ketiga , misalnya hak mrnyewa mendapat perlindungan berdasarkan pasal 1365 KUHPer
    b. Droit de suit mengukuti bendanya dmanapun benda itu berada
    c. Sifat prioritas hak yang lebih dahulu terjadinya dimenagkan dengan hak yang terjadi kemudaian.

D. ASAS-ASAS UMUM HUKUM BENDA

  1. Merupakan hukum memaksa
    Atas suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaan, hak kebendaan tersebut tidak akan memberikan wewenag yang lain dari pada yang sudah ditentukan dalam UU. Dengan kata lain bahwa kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi kebendaan .hukum benda merupakan dwingendrecht (hukum memaksa) bahwa berlakunya aturan-aturan tidak dapat disimpangi oleh para pihak.
  2. Tidak dapat dipindahkan
    Kecuali hak pakai dan hak mendiami semua kebendaan dapat dipindah tangankan. Yang berhak tidak dapat menentukan bahwa ; tidak dapat dipindah-tangankan.
  3. Individualiteit
    Objek dari hak kebendaan selalu adalah barang yang individuell bepaald ,yaitu suatu barang yang dapat ditentukan .artinya orang yang hanya dapat sebagai pemilik dari berbagai barang yang merupakan kesatuan , misalnya ; rumah, meubel,dan hewan.
  4. Totalitetit
    Hak kebendaan selalu meletak atas keseluruhan objeknya ( pasal 500,588,606 KUHPer)siapa yang mempunyai zakelijkrecht atas suatu zaak yang mempunyai zakelijkrecht itu atas keseluruhan zaak itu ,jadi juga atas bagian-bagiannya yang tidak sendiri.
    Konsekwensi tersebut , dalam beberapa hal diperlunak , antara lain ;
    a. Adanya milik bersama atas barabg yang baru (pasal 607 KUHPer)
    b. Lenyapnya zaak itu karena usaha pemilik zaak itu sendiri yaitu terleburnya zaak tadi dalam zaak lain secara kwade trouw (pasal 606 ,608 KHUPer)
    c. Pada waktu terleburnya zaak sudah ada perhubungan hukum antara kedua eigenaar yang bersangkutan (pasal 714 io pasal 1567 KUPer)

  5. Tak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid)
    Yang berhak tidak dapat memindah tangankan daripada wewenang yang termasuk sesuatu hak kebendaan yang ada padanya misalnya pemilik. Pemisahan daripada zakelijkrecht itu tidak diperkenankan . tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realina .

  6. Prioriteit
    Hak yang lebih terdahulu terjadi dimenagkan dengan hak yang terjadi kemudian asas prioriteit bersifat tidak tegas , tetapi akibat dari asas ini bahwa seseorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai (asas nomoplus)
  7. Percampuran (vermingin)
    Hak kebendaan yang terbatas – jadi selain nya hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan ,maka hak yang membebani itu menjadi lenyap (pasal 706,718,736,724,dan 807 KUHPer). Jadi jika orang yang mempunyai hak memungut hasil atas tanah kemudian orang yang membeli tanah itu maka hak memungut hasil itu menjadi lenyap.
  8. Perlakuan yang berbeda atas jenis benda yang berbeda
    Perlakuan atas benda bergerak dan benda tak bergerak itu berlainan .aturan-aturan mengenai pemindahan pembebanan (bezwaring) bezit dan verjaring mengenai benda-benda roerend dan onroerend berlainan. Juga mengenai iura in realiena yang dapat diadakan .
  9. Publiciteit
    Mengenai benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanan nya berlaku asas publiciteit yaitu dengan pendaftaran didalm register umum mengenai benda-benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran register umum.
  10. Sifat perjanjian
    Orang mengadakan hak kebendaan itu , misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek dan lainnya itu semuanya mengadakan perjanjian.

E. HAK-HAK KEBENDAAN MENURUT BUKU II PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA

  1. HAK MILIK
    Hak milik atas benda selain tanah diatur dalam buku II KUHPer . pasal 570-624 dan buku III NBW ,sedangkan hak milik yang berkaitan dengan tanah diatur dalam UU NO 5 tahun 1960 pasal 20-27.
    a. Hak milik atas benda selain tanah
    Bedasarkan pasal 570 KUHPer menyatakan; hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa , dan untuk membuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya ,asal tidak bertentangan dengan undang-undang ,ketertiban umum dan tidak menggangu hak orang lain .
    Menurut Sri Soedewi, pengertian dapat menguasai benda itu sebebas-bebasnya memiliki dua arti. Pertama, dalam arti dapat memperlainkan (vervrem den ) , membebani, menyewakan dan lainnya . kedua, dalam arti dapat memetik buah nya memakinya ,merusaknya, memelihara dan lain-lai,. Suatu hak memiliki cirri-ciri antara lain ;
  2. Merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain yang bersifat teebatas .
  3. Merupakan hak yang paling sempura
  4. Bersifat tetap
  5. Merupakan inti dari hak-hak kebendaan yang lain .
  6. Memiliki sifat elastis
    Suatu hak milik dapat diperoleh melalui beberapa cara ;
    • Pendakuan ( toeeigening)
    • Perlekatan (natrekking)
    • Daluarsa (verjaring)
    • Perwarisan
    • Penyerahan (lavering)

Hak milik dapat dihapus karena ;
• Orang lain memperoleh hak milik dengan salah satu cara memperoleh hak milik
• Musnah nya benda
• Pemilik melepaskan benda tersebut
• Benda atan binatang memjadi liar.
b. Hak milik atas tanah.
Menurut pasal 20 UU NO 5 tahun 1980 berbunyi’’ hak milik adalah hak turun termurun terkuat dan tepenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah , denagan mengingat ketentuan yang tervantum dalm pasal 6 UUPA ‘
Dari ketentuan-ketentuan tersebut , dapat disimpulakn bahwa penggunaan hak milik harus memperhatikan 4 hal sebagai berikut;
1. Ketentuan hukum yang berlaku, sepertui UU gangguan UUPA, UU Pencabutan hak atas tanah.
2. Ketertiban umum
3. Hak-hak orang lain ,seperti hak jasa perkarangan , hak guna usaha dan lain-lain
4. Fungsi sosoial.
Sifat accssi ini tidak berlaku dalam hukum adat. Dalm hukum adat terkenal asas ‘horizontale scheiding’ atau pemisahan horizontal antara tanah dan bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman diatas tanah itu . jadi pengertiannya dalam hukum adat tanah yuridis harus dipandang terlepas dari bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman diatasnya.
2. Hak guna usaha
Ketentuan tentang hak guna usaha diatur dalam pasal 28- pasal 34 undang-undang pokok agraria (UUPA) hak guna usaha dapat dihapus karena ;
1. Jangka waktunya berakhir
2. Dihentikan sebelum ljangka waktunya berakhir
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
4. Dicabut untuk kepentingan umum
5. Ditelantarkan
6. Tanah yang musnah
7. Pemegang hak tidak memenuhi syarat lagi/
3. Hak guna bangunan
tentang hak guna bangunan diatur dalam pasal 35-40 undang-undang pokok agraria (UUPA) .
hak guna bangunan ialah untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri dalm batas waktu paling lama 30 tahun dandapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
Hak guna bangunan terjadi ;
1. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara , karena penetapan pemerintah. 2. Mengenai tanah hak milik karena perjanjian antara pihak yang terbentuk secara otentik .
Yang dapat mempunyai hak guna bangunan antara lain ;
1. warga Negara Indonesia
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diindonesia.
Hak guna bangunan dapat dihapus karena
1. Jangka waktunya berakhir
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
4 Dicabut untuk kepentingan umum
5 Ditelantarkan
6 Tanah yang musnah
7.Pemegang hak tidak memenuhi syarat lagi
4. Hak pakai.
a. Pengertian
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan \dalam pemberian nya. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.
Menurut pasal 26 RUU tentang sumber daya agraria hak pakai atas tanah meliputi antara lain ;
1. Hak pakai atas tanah Negara dengan jangka waktu tertentu yaitu diberikan dalam jangka waktu 50 tahun
2. Hak pakai atas tanah hak milik yang diberikan dalam jangka waktu sesuai perjanjian ,selama-lamanya 50 tahun…..
3. Hak pakai atas tanah Negara dalam jangka waktu selama tanah nya dipergunakan
4. Hak pakai khusus dengan jangka waktu selama tanahnya dipergunakn .
Untuk memperoleh hak pakai diatur didalam bagian ketiga point 42,43,44 PP NO 40 tahun 1996 io pasal 27 RUU tentang sumber daya agraria .karena ketentuan undang-undang ,penetapan, dan perjanjian.
Bagi pemegang hak pakai memiliki beberapa hak dan kewajiban yaitu;
1. Membayar uang pemasukan yang jumblah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian hak nya
2. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan nya yang ditetapkan nya dalam keputusan pemberiannya.
3. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta menjag akelestarian hidup
4. Memberikan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada Negara .
5. Menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah dihapus kepala kantor pertahanan.
Hak pakai atas tanah memiliki sifat sementara sehingga dapat dihapus dalam jangka waktu yang telah ditentukan .menurut pasal 30 RUU tentang sumber daya agraria menyebutkan bahwa hak pakai dapat terhapus . karena beberapa hal antara lain;
1. Jangka waktunya berakhir.
2. Dicabut haknya atau haknya dibatalkan karena salah satu kewajiban sebagai pemegang hak tidak dipenuhi.
3. Pemegang hak melepaskan haknya tidak diketahui lagi keberadannya yang diperkuat dengan penetapan pengadilan
4. Tanahnya ditelantarkan.

b. Hak pakai atas tanah Negara
Hak pakai atas tanah nagara biasanya diberikan dengan jangka waktu yang bervariasi antara lain;
• Hak pakai khusus dengan jangka waktu selama tanahnya dipergunakn .hak pakai khusus ini dapat dipunyai oleh ;instansi pemerintah pusat ataupun daerah ,BUMN, BUMD dan badan-badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah.
• Hak pakai atas tanah Negara dengan jangka waktu tertentu yaitu diberikan dalam jangka waktu 50 tahun
• Hak pakai atas tanah Negara dengan jangka waktu selama tanah nya dipergunakan yaitu penggunanya bagi keperluan public yang bersifat nasional dan internasional.
Dalam praktek hak pakai itu diberikan sebagai ‘hak sementara’ hak sementara dalam arti diberikan sebagai persiapan untuk memperoleh hak guna bangunan atau hak milik. atau sifat sementara itu karena tanah yang dimiliki itu direncanakan dipakai hanya untuk sementara.
c. Hak pakai atas tanah milik
Hak pakai atas tanah milik terjadi berdasarkan perjanjian antara pemilik dan yang diberi hak pakai. Hak pakai ini tidak wajib didaftar di KPT ,dan karena itu tentu saja tidak ada sertifikat nya. Dalam praktek hak pakai atas tanah hak milik jarang terjadi. Yang banyak terjadi adalah sewa menyewa tanah.
5 Hak sewa
Hak sewa tanah menurut UUPA adalah hak untuk maksud mendirikan bangunan ,jadi tidak untuk pertanian ,pertenakan, dan perikanan. Untuk maksud terakhir yang dipergunakan adalah perjajian bagi hasil.karenamenurut effendi perangin’ sebutan hak sewa atas tanah Negara secara yuridis adalah tidak benar. Jangka waktu sewa ditentukan dalam UUPA sehingga para pemilik pihak (pemilik dan penyewa) bebas untuk menentukan jangka waktu persewaan.
6 Hak pengelolaan
munculnya konsepsi hak pengeolaan bersumber dari pasal 2 ayat 4 UUPA yang kewenangan nya dipegang oleh Negara . Menurut AP perlindungan bahwa hak pengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang sama sekali tidak ada istilah dalam UUPA .Rumusan hak pengelolaan tercantum dalam peraturan menteri Negara agraria /kepala BPN no . 9 tahun pasal 1999 ayat 3 yang menyatakan ‘’ bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara kewenagan pelaksanaan nya sebagian dilimpahkan kepada pemegamgnya.
Negara memberikan hak pengelolaan yang didalam nya termasuk memberikan kewenangan untuk;
1. merencanakan penggunaan tanah tersebut
2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak atas tanah lainnya
4. menerima uang kompensasi sebagai realisasi dari penggunaan kepada pihak ketiga.
Sesuai dengan peraturan Menteri Negara agraria/ kepala BPN No 9 tahun 1999 dikenal dua cara pemberian hak atas tanah yaitu;
1. pemberian hak atas tanah secara individu
2. pemberian hak atas tanah secara kolektif
Pada prisipnya mutatis-mutandis dengan permohonanpemberian hak atas tanah hanya berkaitan dengan alas hak adalah perjanjian tertulis antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak ketiga yang isinya memuat ;
1. identitas pihak-pihak yang bersangkutan
2. letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan
3. jenis penggunaan
4. hak atas tanah yang diminta dan jangka waktunya
5. jenis bangunan yang akan didirikan dan ketentuan kepemilikannya setelah jangka waktu hak berakhir
6. syarat lain yang dipandang perlu.

Selain hak-hak diatas dalam UU no 5 tahun 1960 dikenal pula hak membuka tanah dan hak memungut hasil .di samping pula hak milik atas satuan rumah susun dan ulayat dalamhukum adat ,yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam kerangka hukum perdata di Indonesia.

BAB IV
HUKUM KELUARGA
Oleh Raden Roro Poppy Labonita

E. KONSEP DASAR
3. Istilah Dan Definisi Hukum Keluarga
Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan Familierecht (Belanda) atau law of familie (Inggris). Dalam definisi ini setidaknya memuat dua hal penting yaitu, kaidah hukum dan subtansi (ruang lingkup) hukum. Kaidah hukum meliputi hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis. Hukum keluarga tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Undang-undang, traktat, dan yurisprudensi. Hukum keluarga yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kaitan keluarga yang meliputi:
(7) Peraturan perkawinandengan segala hal yang lahir dari perkawinan;
(8) Peraturan perceraian;
(9) Peraturan kekuasaan orang tua;
(10) Peraturan kedudukan anak;
(11) Peraturan pengampunan; dan
(12) Peraturan perwalian.
4. Sumber dan Asas Hukum Keluarga
Pada dasarnya hukum keluarga itu dibagi 2 dapat dibedakan 2 macam, yaitu sumber hukum keluarga tertulis dan sumber huku tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tidak tertulis merupakan norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang serta ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sedangkan sumber huku keluarga yang tertulis berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat).
Sumber hukum keluarga tertulis yang menjadi rujukan di Indonesia meliputi: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); (2) Peraturan Perkawinan Campuran, (3) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon; (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam); (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan (8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam di Indonesia yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.
F. KEKUASAAN ORANG TUA
4. Hak dan Kewajiban antara Suami Istri
Hak dan Kewajiban yang harus dipikul oleh suam istri dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:
(3) Sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri
(4) Sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami

  1. Hak dan kewajiban Suami Istri terhadap Anak-anaknya
    Dalam Bab XIV KUH Perdata pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
    d. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak
    3) Asas Kekuasaan Orang Tua terhadap Pribadi Anak
    Menurut Pasal 299 BW menyantakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dari ketentuan pasal 299 tersebut dapat disimpulkan tiga asas kekuasaan orang tua:
    4) Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan tidak hanya pada ayah saja;
    5) Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itu pun berakhir;
    6) Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik

4) Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak
Menurut pasal 298 ayat 1 KUHPerdata jo 46 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tua. Menurut Soetejo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, ketentuan ini lebih merupakan norma kesusilaan daripada norma hukum. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh anak yang masih minderjaring dapat memberikan alasan bagi ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mengambil tindakan-tindakan koreksi terhadap si anak.
Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberikan bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing (pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebgai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.
e. Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak
Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak diatur dalam Pasal 307-318 BW. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 48.
Kekuasaan orang terhadap harta kekayaan anak meliputi:
(4) Mengurus harta kekayaan sianak;
(5) Bertanggung jawab atas harta kekayaan dan hasilnya, apabila diperbolehkan;
(6) Tidak memindahkan tangankan harta kekayaan si anak tanpa ijin si anak atau pengadilan.

f. Hubungan Orang Tua dengan Anak
Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memengang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus keatas dalam keadaan tidak mampu.

  1. Hubungan Hukum Bagi Pihak Ketiga
    Sebuah ikatan perkawinan penting artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan; sedangkan bagi pihak ketiga terutama penting untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan dan kedudukan anak.
    Adapun mengenai kedudukan anak yang berkaitan dengan pihak ketiga sangatlah penting, karena untuk mengetahui asal usul seorang anak sebagai ahli waris orang tuanya. Seorang anak waris yang harus mempunyai hubungan hukum dengan pewaris agar ia berhak sebagai waris yang sah.

G. PERWALIAN
3. Konsep Dasar Perwalian
Pada dasarnya setiap orang mempunyai ‘kekuasaan berhak’ karena ia merupakan subyek hukum. Tetapi tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Secara umum, orang-orang yang disebut meerderjarigheid dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika Undang-Undang tidak menentukan demikian. Misalnya, seorang pria yang telah genap mencapai umur 18 Tahun sudah dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan.
4. Asas Perwalian
Ketentuan tentang perwalian diatur dalam KUHPerdata Pasal 331-344 dan Pasal 50-54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada dibawah perwalian.
e. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi
Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja, hal ini yang dikenal dengan istilah asas tak dapat dibagi-bagi. Asas ini memiliki perkecualian dalam dua hal, yaitu (1) jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama jika ia kawin lagi, suaminya menjadi wali peserta; dan (2) jika dirasa perlu, dilakukan penunjukan seorang pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan minderjarige diluar Indonesia berdasarkan pasal 361 BW.
f. Asas Kesepakatan dari Keluarganya
Menurut pasal 359 B.W menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar pendapat atau memanggil keluarga sedarah atau semenda atau periparan.
Ketentuan ini memiliki makna, bahwa keluarga harus diminta kesepakatannya mengenai perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan kesepakatan. Apabila sesudah ada pemanggilan pihak keluarga tidak datang menghadap, maka dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 524 KUHPer.
g. Orang-orang yang Dipanggil menjadi Wali
Perwalian menurut Hukum Perdata terdiri dari tiga macam, yaitu:
(4) Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu: perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu.
(5) Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal, yaitu: perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya.
(6) Perwalian yang ditentukan oleh hakim.
(7)
h. Berakhirnya Perwalian
Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
3) Dalam hubungan dengan keadaan anak
Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena: (1) si anak yang dibawah perwalian telah dewasa; (2) si anak meninggal dunia; (3) timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya; dan (4) pengesahan seorang anak luar kawin.
4) Dalam hubungan dengan tugas wali
Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir karena; (1) wali meninggal dunia; (2) dibebaskan atau dipecat dari perwalian; dan (3) ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian.
Pada setiap akhir perwaliannya,seorang wali wajib mengadakan perhitungan penutup. Perhitungan ini dilakukan dalam hal; (1) perwalian yang sama sekali dihentikan, yaitu kepada ahli warisnya; (2) perwalian dihentikan karena diri wali, yaitu kepada penggantinya; dan (3) ahli waris yang sudah berada dibawah perwalian , kembali lagi berada dibawah kekuasaan orang tua yaitu kepada bapak atu ibu itu.

H. PENGAMPUAN
4. Konsep Dasar Pengampunan
Istilah pengampunan berasal dari Bahasa Belanda curatele, yang dalam Bahasa Inggris disebut custody atau interdiction (Perancis). Pengampunan pada hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukan bagi orang dewasa tetapi berhubung dengan suatu hal ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.
Dapat disimpulkan bahwa persamaan antara kekuasaan orangtua, perwalian dan pengampun adalah kesemuanya mengawasi dan menyelenggarakan hubungn hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak.
5. Alasan Pengampunan
Undang-undang menyebutkan tiga alasan untuk pengampunan, yaitu karena: (1) keborosan; (2) Lemah akal budinya misalnya, imbicil atau; dan (3) Kekurangan daya berpikir, misalnya sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering mengamuk. Orang yan telah dewasa tetapi sakit ingatan, pemboros, lemah daya atau tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan, memerlukan pengampunan. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengampun (curator).
Sesuai dengan pasal 436 B.W., menetapkan bahwa yang berwenang menetapkan pengampunan, ialah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada hukumnya meliputi tempat kediaman orang ynag berada didaerah pengampunan.
Penetapan dibawah pengampunan dapat dimintakan suami atau istri, keluarga sedarah, kejaksaan, dan dalam lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja. Orang yang di bawah pengampunan disebut curandus; dan akibatnya ia dinyatakan tidak cakap bertindak
6. Jabatan Pengampu dan Berakhirnya Pengampunan
Seorang currandus yang mempunyai istri atau suami, maka istri atau suaminyalah yang diangkat sebagai curator, kecuali ada alasan-alasan penting yang menyebabkan bahwa seyogyanya orang lainlah yang diangkat sebagai cirator. Pengampunan berakhir apabila alasan-alasan itu sudah tidak ada lagi. Tentang hubungan hukum antara kuradus dan kurator, tentang syarat-syarat timbul dan hilangnya pengampunan dan sebagainya itu diatur dalam peraturan tentang pengampunan (curtele), antara lain:
(3) Secara absolut; crandus meninggal atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebab-sebab dan alasan-alasan dibawah pengampunan yang telah dihapus.
(4) Secara relatif ; curator meninggal, curator dipecat, atau suami diangkat sebagai curator yang dahulunya berstatus sebagai curandus.
Dengan berakhirnya pengampunan, yang berarti berakhirnya tugas dan kewajiban curator, hal ini membawa serta berakhirnya tugas curator sebagai pengampu pengawas.
Menurut ketentuan pasal 141 B.W bahwa berakhirnya pengampunan harus diumumkan sesuai dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi seperti pada waktu permulaan pengampunan. Di samping itu bahwa ketentuan-ketentuan berakhirnya perwalian seluruhnya amutatis mutandis berlaku pula berakhirnya pengampunan.

BAB VIII

HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM PERJANJIAN
( VERBINTENISSENRECHT )
Oleh :
M a h j i

A. KONSEP DASAR PERIKATAN

  1. Istilah Perikatan

Istilah ‘perikatan’ berasal dari bahasa Belanda ‘Verbintenis’. Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan istilah perikatan untuk Verbintenis dan persetujuan untuk overeenkomst.. Utrecht, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah Perutangan untuk Vebertenis dan perjanjian untuk Overeekomst. Sedangkan Achmad Ichsan, menterjemahkan verbintenis dengan perjanjian dan overeenkomst untuk persetujuan.
Dengan demikian, verbintenis ini dikenal memiliki tiga istilah di Indonesia yaitu (1) Perikatan; (2)Perutangan; dan (3) Perjanjian. Sedangkan untuk overeenkomst dipakai untuk dua istilah yaitu perjanjian dan persetujuan.
Secara terminologi, verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Dengan demikian verbintenis menunjuk kepada adanya ’ikatan’ atau ’hubungan’.

  1. Definisi Perikatan

Hukum perikatan diatur dalam Bab III KUH Perdata. Namun demikian dalam Bab III KUH Perdata tersebut tidak ada satu pasalpun yang merumuskan makna tentang perikatan. Menurut Subekti, perkataan ‘perikatan’ dalam buku III KUH Perdata mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan ‘perjanjian’,sebab dalam buku III itu diatur juga perihal hubungan hokum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hokum ( onrechtamatige daad ) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan ( zaakwaarneming ). Tetapi sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.
Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Hukum Islam memiliki istilah sendiri tentang perikatan, yaitu ’aqdun atau akad. Adapun akad sendiri mempunyai beberapa pengertian. Menurut pendapat para ulama Fiqh, bahwa akad adalah sesuatu yang, dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya.

  1. Unsur-unsur Perikatan
    Menurut Salim H,S bahwa pada suatu perikatan terdapat beberapa unsur pokok, antara lain :

- adanya kaidah hukum
- adanya subjek hukum
- adanya prestasi ( objek perikatan )
- dalam bidang tertentu

Kaidah hukum perikatan meliputi :
- kaidah hukum tertulis yaitu kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-undang, traktat dan yurisprudensi
- kaidah hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang timbul, tumbuh dan hidup dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaaan), seperti transaksi gadai,jual tahunan atau jual lepas.

Subjek hukum dalam hukum perikatan terdiri atas :
- kreditor yaitu orang ( badan hukum ) yang berhak atas prestasi
- debitor yaitu orang (badan hukum) yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi , yaitu apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor. Prestasi terdiri dari :
- memberikan ( berbuat atau tidak berbuat ) sesuatu
- dapat ditentukan
- mungkin dan diperkenankan
- dapat terdiri dari satu perbuatan saja atau terus menerus.
Bidang yang dimaksud adalah bidang harta kekayaan, yaitu menyangkut hak dan kewajiban yang dapat dinilai uang. Suatu harta kekayaan dapat berwujud atau tidak berwujud.

a. Hubungan Hukum
Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan ’hak’ pada 1 ( satu ) pihak dan melekatkan ’kewajiban’ pada pihak lainnya.
Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Selanjutnya, apabila satu pihak memenuhi kewajibannya, maka hukum ’memaksakan’ agar kewajiban tadi dipenuhi.

b. Kekayaan
Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-ukuran ( kriteria ) tertentu. Yang dimaksud kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan.

c. Pihak-pihak
Para pihak pada suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan. Apabila hubungan hukum pada suatu perikatan dijajaki, maka hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 ( dua ) orang atau lebih. Pertama, pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang akitf atau pihak yang berpiutang yaitu kreditor. Kedua, pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi, pihak yang pasif atau yang berhutang disebut debitor.

Di dalam perikatan pihak-pihak kreditor dan debitor dapat diganti. Penggantian debitor harus diketahui atau persetujuan kreditor, sedangkan penggantian kreditor dapat terjadi secara sepihak. Bahkan hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak , secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditor itu.
Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus 1 ( satu ) orang kreditor dan sekurang-kurangnya 1 ( satu ) orang debitor. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditor dan beberapa orang debitor.

  1. Prestasi
    Pasal 1234 KUH Perdata, dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
    Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prestasi itu dapat dibedakan atas :
     Memberikan sesuatu
     Berbuat sesuatu
     Tidak berbuat sesuatu

    Menurut Hukum Islam, bahwa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu akad adalah dua unsur yaitu Ijab dan qabul. Artinya hanya karena ijab saja atau hanya karena unsur qabul saja, aqad tidak akan pernah terwujud. Sementara hal lainnya ( semisal subjek dan objek akad ) merupakan konsekuensi logis dari terwujudnya suatu ijab atau qabul, bukan rukun yang berdiri sendiri menjadi sebab terwujudnya akad itu. Berbeda dengan hal itu, menurut Jumhur, kebanyakan ulama selain mazhab hanafi menyatakan bahwa rukun akad ada 5 ( lima ), hal ini untuk sempuranya akad dan dipandang sah sebagai peristiwa hukum.
    Kelima rukun akad tersebut antara lain :
    1 ). ’Aqidun atau pelaku akad, baik hanya seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak.
    2 ). Mahallul ’aqdi atau ma’qud ’alaih, yaitu benda yang menjadi objek. Misalnya, barang dalam jual beli.
    3 ). Maudu’ul ’aqdi, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad.
    4 ). Sigatul aqdi ( Ijab ), yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan.
    5 ). Qabul, yaitu perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban ijab.

Adapun untuk sahnya persetujuan-persetujuan perikatan diperlukan empat syarat, antara lain :
 Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya( toesteming )
 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 Adanya objek atau suatu hal tertentu dalam perjanjian ( onderwerp der overeenskomst )
 Adanya suatu seab ( causa ) yang halal ( geoorloofdeoorzaak )

  1. Objek dan Subjek Perikatan

a. Objek Perikatan
Objek perikatan yaitu yang merupakan hak dari kreditor dan kewajiban dari debitor. Yang menjadi objek perikatan adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan.
Macam – macam dari prestasi antara lain :
 Memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitor kepada kreditor, seperti membayar harga dan lainnya.
 Melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan ( perjanjian )
 Tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan dan lainnya.
Supaya prestasi dapat tercapai, artinya suatu kewajiban akan prestasi dipenuhi oleh debitor, maka harus memiliki sifat-sifat, antara lain :
 Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
 Harus mungkin
 Harus diperbolehkan ( halal )
 Harus ada manfaatnya bagi kreditor
 Bisa berdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Subjek Perikatan

Subjek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan yaitu kreditor yang berhak dan debitor yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitor terdapat dua unsur, antara lain schuld yaitu utang debitor kepada kreditor dan haftung yaitu harta kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang.
Apabila seorang debitor tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan disebut cedera janji ( wanprestasi ). Sebelum dinyatakan cedera janji terlebih dahulu harus dilakukan somasi ( ingebrekestelling ) yaitu suatu peringatan kepad debitor agar memenuhi kewajibannya.

1 ). Wanprestasi
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjuan yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Ada empat akibat adanya wanprestasi :
 Perikatan tetap
 Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor ( pasal 1243 BW )
 Beban resiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi
 Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya ( pasal 1266 )
2 ). Somasi ( ingebrekestilling )
Somasi adalah teguran dari si kreditor kepad debitor agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ketentuan tentang somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata

B. MACAM – MACAM PERIKATAN

CST Kansil membagi perikatan menjadi 6 ( enam ) jenis,yaitu :

Pertama, Perikatan Sipil ( Civile Verbentenissen ) atau Perikatan Perdata ( Obligatio Verbintenessen ) dan Perikatan Wajar ( Naturrlijke Verbentennissen ). Perikatan Sipil / Perdata adalah perikatan yang apabila tidak dipenuhi dapat dilakukan gugatan ( hak tagihan ). Misalnya jual beli, pinjam meminjam
Perikatan Sipil / Perdata dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yaitu :

  1. Perikatan Bersyarat ( pasal 1253 s.d 1267 BW / KUHPer )
  2. Perikatan Dengan Ketetapan/Ketentuan Waktu ( pasal 1271 BW/KUHPer)
  3. Perikatan Alternatif ( pasal 1277 KUHPer )
  4. Perikatan Tanggung Renteng ( pasal 1295 KUHPer)
  5. Perikatan Dapat Dibagi dan Tak Dapat Dibagi ( pasal 1296 s.d pasal 1303 KUHPer )
  6. Perikatan dengan Ancaman Hukuman ( pasal 1304 s.d 1312 )

Kedua, Perikatan yang dapat dibagi ( deelbare verbintenissen ) adalah perikatan yang menurut sifat dan maksudnya dapat dibagi-bagi dalam memenuhi prestasinya,misal perjanjian mencangkul dan lain-lain. Adapun perikatan ang tidak dapat dibagi (ondeelbare verbintenissein ) adalah perikatan yang menurut sifat dan maksudnya tak dapat dibagi-bagi dalam melaksanakam prestasinya,misalnya perjanjian menyanyi.

Ketiga, Perikatan Pokok ( Principale atau Hoofdverbintenissen ) yaitu perikatan yang dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada perikatan-perikatan lainnya,misal jual beli,sewa menyewa,dll. Dan Perikatan Tambahan adalah perikatan yang merupakan tambaham dari perikatan lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri, misalnya perjanjian gadai.

Keempat, Perikatan Spesifik ( spesifike verbintenissen ) adalah perikatan yang secara khusus ditetapkan macamnya prestasi. Dan Perikatan Generik ( Genericke verbintenissen ) yaitu perikatan yang hanya ditentukan menurut jenisnya.

Kelima, Perikatan Sederhana ( Eenvoudige Verbintenissen ) adalah perikatan yang hanya ada satu prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor. Dan Perikatan Jamak ( meervoudige verbintenissen ) yaitu perikatan yang pemenuhannya oleh debitor lebih dari satu macam prestasi. Perikatan Jamak dibagi menjadi antara lain :
 Perikatan Bersusun ( cumulative verbintenissen )
 Perikatan Boleh Pilih ( alternative verbintenissen )
 Perikatan Fakultatif ( facultatieve verbintenissen )

Keenam, Perikatan Murni ( zuivere verbintenissen ) adalah perikatan yang prestasinya seketika itu juga wajib dipenuhi. Sedangkan Perikatan Bersyarat ( voorwaardelijk verbintenissen ) adalah perikatan yang pemenuhannya oleh debitor, digantungkan keadaan sesuatu syarat, yaitu keadaan-keadaan yang akan datang atau yang pasti terjadi. Perikatan Bersyarat, meliputi antara lain :
– Perikatan dengan penentuan waktu
– Perikatan dengan Syarat yang Menangguhkan
– Perikatan dengan Syarat Batal

Sedangkan pembedaan perikatan berdasarkan Undang-undang meliputi :

  1. Perikatan untuk memberikan sesuatu
    Perikatan untuk memberikan adalah perikatan untuk menyerahkan ( leveren ) dan merawat benda ( prestasi ), sampai pada saat penyerahan dilakukan.
    Kewajiban untuk menyerahkan merupakan kewajiban pokok dan kewajiban preparatoir. Kewajiban preparatoir maksudnya ialah hal-hal yang harus dilakukan oleh debitor menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan.

  2. Perikatan untuk berbuat sesuatu
    Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan ( perjanjian ).

  3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu
    Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan,misalnya tidak melakukan persaingan yang dapat diperjanjikan.

  4. Perikatan bersyarat dan Perikatan murni
    Perikatan yang timbul dair perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat. Perikatan murni adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak digantungkan pada suatu syarat ( condition ). Sedangkan Perikatan bersyarat ( conditional obligation ) adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Yang dimaksud dengan syarat adalah peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi.

Menurut ketentuan pasal 1253, perikatan bersyarat dapat digolongkan menjadi dua yaitu :
a. Perikatan Bersyaratt Yang Menangguhkan
Pasal 1253 KUH Perdata menyebutkan :
Suatu perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hak yang sudah terjadi tidak diketahui oleh kedua belah pihak.
b. Perikatan Bersyarat yang Menghapuskan
Perikatan bersyarat yang menghapus diatur dalam pasal 1265 KUH Perdata :
Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatanm dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan;hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

  1. Perikatan dengan Ketetapan Waktu
    Maksud syarat ” ketetapan waktu ” ialah bahwa pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adlaah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau dapat berupa tunggal yang sudah tetap.

  2. Perikatan Alternatif
    Dalam perikatan alternatif,objek prestasinya ada dua macam barang. Dikatakan altrenatif karena debitor boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebaian barang lainnya.

  3. Perikatan Tanggung Renteng
    Perikatan tanggung renteng ( solidarity obligation ) dapat terjadi apabila seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang kreditor,atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitor. Dalam hal ii setiap kreditor berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi debitor dibebaskan dari hutangnya dan perikatan hapus.
    Perikatan tanggung menanggung meliputi :

- perikatan tanggung menanggung akitf
- perikatan tanggun menanggung pasif

  1. Perikatan yang Dapat dibagi dan Tidak Dapat Dibagi
    Perikatan dikatakan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi ( divisible atau indivisible ) apabila barang yang menjadi objek prestasi dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan, selain pembagian tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi.

  2. Perikatan dsengan Ancaman Hukuman
    Perikatan dengan ancaman hukuman memuat suatu ancaman terhadap debitor apabila ia lalai, tidak memenuhi kewajibannya. Syarat ancaman hukuman ( penal caluse ) memiliki dua maksud, yaitu

- untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak.
- Sebagai usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul betul terjadi wanprestasi

C. PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA PERJANJIAN ATAU KONTRAK ( OVEREENKOMST )

  1. Konsep Dasar Perjanjian
    a. Definisi
    Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Per adalah sesuatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain.
    b. Unsur – unsur Perjanjian
    Unsur Perjanjian antara lain :
  2. ada pihak-pihak ( subjek ), sedikitnya dua pihak
  3. ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
  4. ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
  5. ada prestasi yang akan dilaksanakan
  6. ada bentuk tertentun, lisan atau tulisan
  7. ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian:
  8. pihak –pihak ( subjek )
    pihak ( subjek ) dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian
  9. sifat perjanjian
    unsur yang penting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan ( kesepakatan) antara pihak, sifatnya harus tetap bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran.
  10. Tujuan Perjanjian
    Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang undang-undang.
  11. Prestasi
    Dengan adanya persetujua, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
  12. Bentuk Perjanjian
    Bentuk perjanjian perlu ditentukanm karena ada ketentuan undang-undang hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk biasanya berupa akta
  13. Syarat Perjanjian
    Syarat-syarat ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

  14. Asas dan Jenis Perjanjian
    a. Asas perjanjian
    Didalam hukum perjanjian dikenal tiga asas , yaitu asas konsensualisme, asas pacta sunt servada, dan asas kebebasan berkontrak

  15. Asas Konsensualisme
    Asas Konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak.
  16. Asas Pacta Sunt Servanda
    Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan :
    Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
  17. Asas Kebebasan Berkontrak
    Kebebasan Berkontrak ( freedom of making contract ) adalah salah satu salah satu asas yang sangat penting di dalam hokum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Jenis Perjanjian
Dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, suatu perjanjian memiliki 14 jenis, diantaranya adalah :

  1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak
    Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua pihak. Contoh dari perjanjian timbal balik antara lain :

- perjanjian jual beli ( koop en verkoop )
- perjanjian tukar menukar
- perjanjian sewa menyewa
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya,misalnya perjanjian hibah, hadiah dll.

  1. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban
    Perjanjian percuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
    Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yangs satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

  2. Perjanjian Bernama ( Benoemd ) dan Tidak Bernama ( Onbenoemde Overeenkomst )
    Perjanjian Bernama termasuk perjanjian khusus yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur undang-undang Misalnya jual beli,sewa menyewa dll
    Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya,seperti perjanjian kerja sama,perjanjian pemasaran.

  3. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator
    Perjanjian Kebendaan ( zakelijk overeenkomst ) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli.
    Perjanjian Obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan.

  4. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil
    Perjanjian Konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua pihak telah tercapai persetujuan kehendak untuk mengadakan perikatan.
    Perjanjian Riil adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak sekaligus harus ada penyerahan nyata atau barangnya.

  5. Perjanjian Publik
    Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta.

  6. Perjanjian Campuran
    Perjanjian Campuran ialah perjanjian yang mengandung sebagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel menyewakan kamar
    Tapi juga menyajikan makanan.

  7. Isi dan Hapusnya Perjanjian
    a. Isi Perjanjian
    Elemen-elemen dari suatu perjanjian ( pasal 1339 dan pasal 1347 KUHPer ) meliputi :

- isi perjanjian
- kepatutan
- kebiasaan
- undang – undang

b. Hapusnya Perjanjian
Suatu perjanjian akan berakhir ( hapus ) apabila :
1. telah lampau waktunya ( kadaluwarsa )
2. telah tercapai tujuannya
3. dicabut kembali
4. diputuskan hakim
5.
C. PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA UNDANG –UNDANG

Perikatan yang besumber pada undang- undaang meliputi : (1) perikatan yang lahir dari undang-undang saja (2) perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia
  1. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja
    Perikatan yang lahir dari undang-undang saja yaitu perikatan yang timbul atau adanya karena adanya hubungan kekeluargaan,misalnya :
    a. Hak dan Kewajiban Alimansi
    b. Hak dan Kewajiban antara pemiilik pekarangan yang berdampingan

  2. Perikatan yang lahir dari Undang-undang karena perbuatan manusia
    Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia meliputi :
    a. perbuatan manusia yang dibolehkan hukum atau hakiki ( rechtmatige daad )

  3. perwakilan sukarela
  4. pembayaran tak terutang ( onverschuldigde betalling )
  5. perikatan alam
    b. perbuatan manusia yang melanggar hukum ( onrechtmatige daad )
    Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi persyaratan ( 1365 KUHPer) antara lain:
  6. perbuatan yang melawan hukum
  7. harus ada kesalahan ( schuld )
  8. harus ada kerugian yang ditimbulkan
  9. adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian

DAFTAR PUSTAKA

Triwulan,Tutik Titik. Pengantar Hukum Perdata. Prestasi PustakaPlubisher. Jakarta. 2006

Bingung Kado ULTAH Yang Pas Buat Si Doi? Baca Ini Dulu…

Hari ulang tahun orang tercinta kayak pacar, sahabat, teman, atau orang tua sudah dekat nih. Tapi sampe sekarang masih bingung mau ngasih apa. Apakah itu yang kamu pikirin selama ini? Kalo iya, sekarang ga usah bingung lagi, Flash Radio mau coba ngasih tips yang dikutip dari kadocinta.com, bagaimana memilih kado yang tepat buat doi berdasarkan zodiak. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran buat Flashners, kado apa yah kira-kira yang pas buat doi?

Langsung aja deh.. Check It Out.

CAPRICORN
21 Desember – 19 Januari
Tips Cari Kado Buat Si Capricorn

Capricorn tidak memandang kado / hadiah berdasarkan besar dan kecilnya. Tetapi Capricon lebih memilih dari segi kualitas barang yang di inginkan. Karena itu perlu waktu buat memilih kado buatnya. Bukan jenis bendanya, tapi mutu dari benda itu. Termasuk yang suka ikutan mode, akan lebih senang kalau diberi hadiah yang klasik dan gak bakal ketinggalan jaman. Keindahan abadi.

Buat Cewek
Bisa berupa cd lagu-lagu favoritnya, novel seru atau kaos lucu dengan model feminin. Kado kecil berupa alat make-up seperti lipstick atau kuas wajah juga bisa jadi pilihan. Kalau mau gampang, karena kebanyakan cewek Capricorn suka difoto, kado berupa frame foto dengan model apapun dapat buat mereka senang.

Buat Cowok
Karena sifatnya yang sedikit ceroboh, alat-alat tulis akan selalu bermanfaat buat cowok Capricorn. Alat-alat olah raga kesukaannya juga bisa berkesan buat dia. Buat yang rada rapi, dasi boleh jadi alternatif. Cuma ingat-ingat, jangan yang bermotif bunga ya!!

AQUARIUS
20 Januari – 18 Februari
Kado buat Si AquaRiuS

Agak susah nih nyari kado buat Aquarius, karena karakternya yang khas. Untuk gampangnya, Aquarius suka yang asli, agak konservatif alias klasik dan lebih memilih yang warnanya netral atau transparan. Bukan korban trend dan punya gaya sendiri dalam memilih barang. Makanya, kado kreatiflah yang bakal dapat perhatiannya.

Buat cewek
Paling aman, kasih bunga. Mau satu tangkai atau satu buket itu tergantung kocek dan kreativitas. Tapi yang perlu diperhatikan, asli, bukan bunga kertas atau plastik. Baju bermotif kotak-kotak kecil dengan warna lembut juga bisa jadi hadiah menarik. Kalau si cewek Aquarius punya hobi baru, kenali hobinya. Info tentang itu bisa jadi hadiah bagus, lho!

Buat cowok
Buku-buku ilmiah atau tentang kemajuan teknologi akan membuatnya tertarik. Apalagi yang banyak gambarnya. Kemeja bergaris biasanya jadi andalan. Warnanya sih boleh bebas, asal gak terlalu terang. Kaus kaki atau ikat pinggang warna netral, pasti terpakai dan bakal selalu diingat.

PISCES
19 Februari – 20 Maret
Tips MiLih Kado Buat si PisCes

Perhatian, itu yang paling penting buat Pisces. Karena itu biasanya mereka gak terlalu memperhatikan barangnya, karena sudah kerepotan menerima perhatian! Tapi ada yang gak boleh kelupaan, yaitu kartu ucapan yang menyertai kado. Mereka akan senang sekali menyimpannya sebagai kenang-kenangan.

Buat cewek
Mereka akan terkesan pada kado yang kamu buat sendiri. Apapun bentuknya! Misalnya puisi yang indah ataupun kerajinan tangan hasil prakaryamu. Orang Pisces sangat menghargai usaha dan kreativitas. Kalau bukan hasil buatan sendiri alias beli, berikan sesuatu yang berguna seperti baju tidur yang lembut.

Buat cowok
Karena umumnya kreatif, mereka juga mengharapkan kado yang bisa menggugah kreativitas dan ada tantangannya. Misalnya Pesawat pajangan yang belum dirakit, puzzle, jigsaw, atau games lain yang penuh tantangan. VCD film favoritnya juga oke. Selain itu, cowok Pisces juga menyukai majalah tentang motor dan otomotif!

ARIES
21 Maret – 20 April
Tips cari kado buat ARIES

Selalu antusias dan gembira tiap kali menerima hadiah apapun, nggak peduli dengan bungkusnya. Pokoknya pengen cepat dibuka dan tahu isinya!!.. Karena itu nggak perlu deh repot-repot menghias bungkus kado buat sang Aries, soalnya mereka biasa merobek langsung bungkusnya! Akan lebih antusias lagi kalo kado ultah itu datang nggak cuma di hari ultahnya!

Buat cewek
Buku-buku cerita fiksi ilmiah atau tentang kerajinan tangan. Atau yang agak serius seperti buku-buku pengetahuan juga boleh! Pernak-pernik rambut, scarf atau kerudung tipis juga disukai karena ia menyukai penampilan dengan pelengkap kaya gitu. Cincin fungky yang eye catching dengan warna terang akan membuatnya berterima kasih.

Buat Cowok
T-shirt dengan gambar yang nggak terlalu ramai atau sweater super gombrong bisa jadi kado menarik buatnya. Warna nggak menjadi masalah, asalkan bukan warna yang norak atau terlalu “genjreng”. Buku tentang biografi orang sukses juga boleh, selain “sumbangan” untuk koleksi mobil-mobilannya. Yang sesuai hobi? Alat pancing pasti bikin kaget (I bet it would if he hate fishin! LOL)

TAURUS
21 April – 20 Mei
Tips Milih Kado buat Si Taurus

Biasanya Taurus akan melihat hadiah secara keseluruhan. Soalnya dari situlah mereka akan menilai perhatian yang diberikan oleh si pemberi kado. Secara keseluruhan maksudnya dari kertas pembungkus, kartu ucapan sampai kadonya. Kalau mau memberi sinyal atau perhatian lebih, sampaikan lewat kado di hari ultahnya. Itu saat paling pas!

Buat Cewek
Pajangan pecah belah yang terbuat dari gelas atau keramik, dengan motif feminin dan lembut seperti bunga atau pita-pita. Selain itu, hal yang bisa menunjang penampilan dan menunjukkan kecewekannya seperti scarf atau berbagai aksesoris dari macam-macam bahan dan jenis. Kacamata hitam yang nyaman juga bisa jadi kado andalan tuh! Perlengkapan untuk merawat tubuh atau rambut, kenapa enggak?

Buat Cowok
Sesuatu yang lagi dibutuhkan! Kenali baik-baik sohib atau doi Taurus mu, biar tahu dengan pasti apa yang sedang dibutuhkan saat itu. Handuk kecil saat dia habis bertanding basket atau ransel kanvas saat dia mau arung jeram. Bukan nggak mungkin saat doi lapar, semangkuk mie instan atau bubur ayam buatanmu jadi hadiah yang spesial untuknya. Untuk yang kreatif, spidol atau rapidol boleh juga.

GEMINI
21 Mei – 20 Juni
Kado Buat si Gemini

Gemini menyukai keindahan dan selalu senang kalau mendapatkan hadiah. Yang mendapat perhatian bukan melulu isi kadonya, melainkan kata-kata yang tertulis dalam kartu ucapannya. Puisi dan kata-kata indah dalam kartu ucapan bisa jadi nilai plus kado kamu! Kalaupun memperhatikan harganya, buat Gemini itu sebagai pegangan untuk membalas pada si pemberi sewaktu-waktu

Buat Cewek
Alat-alat makeup, peralatan mandi dan tas Cewek. Rata-rata mementingkan penampilan, kalau mau kasih sepatu akan lebih disukai yang modelnya terbuka kayak sepatu sendal. Cewek Gemini termasuk suka koleksi tas, model apapun pasti akan dipakai bergantian. Tapi memang lebih menyukai yang modelnya abadi dan sederhana! Boneka imut? Oke juga!

Buat Cowok
Setir, sarung tangan dan segala yang berhubungan dengan dunia otomotif. Miniatur Mobil, Miniatur motor dan Miniatur kapal terbang, komponen komputer serta aksesorisnya boleh juga jadi pilihan. Soal warna, cari yang cerah dan terang. Cowok Gemini suka kok jadi pusat perhatian!

CANCER
21 Juni – 20
MiLiH HadiaH Buat si CanCeR

Warga cancer suka menyimpan pemberian dari siapapun dan dalam bentuk apapun kecuali makanan. Bisa sampai tahunan lho, kalau menyimpan! Seringnya orang Cancer mengingat dengan baik apa yang pernah diterimanya. Baik kado maupun pemberinya. Karena itu kalau mau ngasih kado, cari yang tahan lama! Kalaupun hadiahnya nggak tahan lama, jangan lupa sisipkan kartu mungil untuk disimpan!

Buat Cewek
Perhiasan mungil berupa anting, cincin, gelang atau liontin yang terbuat dari perak. Apalagi kalau lengkap dengan tempat perhiasannya yang unik dan terbuat dari kayu. Tapi kalau mau repot sedikit, kaset rekaman full lagu-lagu memori bakal bikin dia jingkrak-jingkrak!

Buat Cowok
Cowok Cancer telaten mengoleksi benda-benda yang punya nilai sejarah. Karena apresiasinya tentang seni juga tinggi. Perangko lama atau lukisan punya kesempatan besar jadi koleksinya. Yang suka olahraga, bola bertanda tangan pemain softball andalannya atau topi bisa dipilih. Bacaan yang kocak model komik bisa juga jadi pilihan!

LEO
21 Juli – 21 Agustus
TiPs ngasih Kado Buat Si LeO

Suka atau enggak dengan kado yang diberikan, antusias Leo nggak akan pudar. Daya tarik sebuah kado sangat kuat buat mereka, dan itu bakal kelihatan jelas lewat matanya yang berbinar. Memang nggak biasa menilai kado dari bendanya, tapi jangan bohongi Leo dengan bungkus kado yang indah tanpa isi yang sebanding. Bisa ngamuk!!!..

Buat Cewek
Kue tart kecil dengan sebatang lilin untuk suasana romantis dan spesial atau tiket menonton konser musik bisa jadi surprise yang menyenangkan. Satu cone ice cream atau sekotak coklat bisa jadi pilihan berikutnya. Mau menarik perhatiannya? Bantu mereka menyiapkan pesta atau acara sesuai rencana yang dibuatnya.

Buat Cowok
Sebuah pin kecil atau dasi bercorak garis menjadi pilihan. Celana panjang dengan banyak kantung, tas model simple dengan panjang tali yang cukup untuk diselempangkan atau buku-buku berbahasa asing akan melengkapi penampilannya yang cool.

VIRGO
22 Agustus – 22 September
Kado Buat ViRGo

Banyak hal yang bikin orang virgo tertarik. Jadi alternatif kado buat orang Virgo sebenarnya banyak banget. Kalau nggak karena terbiasa atau bujukan lingkungan, orang Virgo jarang melihat kado dari harganya. Yang penting pas! Saat ulang tahun atau hari-hari istimewa lainnya, orang Virgo siap kok menerima kado apa saja!

Buat Cewek
Pajangan untuk ditaruh di kamar atau meja belajar. Jam duduk, bolpoin atau foto dirinya hasil jepretanmu sendiri. Cirinya, berbentuk unik atau bergambar tokoh kartun kesukaannya. Time planner berwarna cerah akan sangat berguna mengingat jadual kegiatan cewek Virgo yang biasanya padat dan sifat pelupanya yang menonjol.

Buat Cowok

Buat yang hobi berkebun, sarung tangan tahan air dan kuat akan disukai. Minatnya besar pada musik dan berbagai permainan, jadi pas bener kalau dihadiahkan walkman, discman lengkap dengan CD terbaru atau games yang penuh tantangan. Buku musik juga boleh, asal bukan lagu-lagu romantis lho!

LIBRA
23 September – 22 Oktober
TiPs MiLiH Kado Buat LibRa

Senang banget kalo banyak orang ingat ultahnya dan memberi kado saat itu juga. Nggak ragu-ragu memperlihatkan kado dari seseorang kepada orang lain walaupun bisa bikin orang iri. Jadi kalau nggak mau malu kadomu dilihatin orang mesti kasih kado yang bagus! Tapi menurut si Libra sendiri, mahal bukan ukuran!

Buat Cewek
Senang diberi hadiah yang bisa nambah cantik dan bisa untuk bergenit-genit dengan wangi yang khas. Misalnya talc atau sabun dengan keharuman bunga lembut. Tas sekolah dengan ukuran besar dan warna netral bisa membuatnya tampil pede. Tapi untuk pilihan kaus kaki, beri yang warna warni!

Buat Cowok
T-shirt putih yang pas di badan, polos atau dengan sedikit gambar, pernak-pernik aksesoris mobil atau motor kesayangannya atau dompet model sportif dari bahan terpal adalah pilihan yang pas buat cowok Libra! Untuk yang mempunyai jiwa seni, beri kuas dan alat melukis!

SCORPIO
23 Oktober – 22 November
TiPs CaRi Kado Buat Si SCoRpiO

Orang-orang Scorpio umumnya punya gengsi tinggi, semangat dan antusiasme yang khas. Untuk hadiah, sesuatu yang ‘berkelas’ alias bermerk dan bisa menaikkan gengsinya akan disukai – bahkan dipuja. Umumnya doyan belanja, jadi tahu ‘barang bagus’. Karena itu perlu kocek tebal unutk memberi kado padanya. Cuma bukan berarti kado yang nggak berkelas atau ngga mahal nggak dapat perhatian lho!

Buat Cewek
Pokoknya yang bikin bodi jadi wangi, seperti minyak wangi, body lotion, sabun mandi atau body foam, bakal mereka terima dengan senang hati. Juga tas kecil pelengkap penampilan atau tank top. Jangan lupa semua dari merk favorit. Tapi kalo mau simpel, traktir aja mereka di resto populer tempat orang top ngumpul.

Buat Cowok
Sesuatu untuk ditaruh di kamarnya. Hiasan meja sportif, poster dari pemain bola basket andalan atau kaset dari group musik idolanya. Kalau mau romantis, kasih aja foto kamu berdua doi dalam figura berunsur etnis! Sesuatu yang beda, itu intinya

SAGITARIUS
23 November – 25 Desember
Milih Kado Buat Sagitarius

Nggak susah cari kado pas buat teman-teman dari zodiak ini. Umumnya mereka sangat menghargai kado apapun yang diberikan. Tapi akan lebih senang lagi kalau benda itu ada hubungan dengan dirinya. Bisa yang mengusik memori atau sesuatu yang membuatnya yakin bahwa kamu benar-benar mengenalnya. Nggak perlu mahal asal berguna.

Buat cewek
Sesuatu yang bertuliskan namanya atau ciri khasnya. Bintangnya, tanggal kelahiran atau apapun. Bisa berbentuk bolpoin, notes, atau handuk. Pernak-pernik hiasan juga pilihan bagus. Makin kecil dan rumit membuatnya, cewek Sagitarius akan makin menghargainya. Kalau mau ngasih makeup berupa lipstik atau bedak, pastikan dari merk yang selalu dipakainya.

Buat Cowok
Tahu hobi dan kegemarannya? Berarti beres! Soalnya kado yang paling disukai adalah apa yang berhubungan dengan hobinya itu! Buku-buku tentang fotografi atau wisata yang penuh dengan gambar-gambar bagus atau perlengkapan naik gunung yang belum dimilikinya. Mau yang lebih berguna? Kasih Peta!

Selamat Mecoba…

diambil dari http://flashradiountirta.com/berita-147-bingung-kado-ultah-yang-pas-buat-si-doi-baca-ini-dulu.html